UNDIPUNDIP

Journal of Maritime Studies and National IntegrationJournal of Maritime Studies and National Integration

Artikel ini mengeksplorasi administrasi haji di Brunei selama masa Kep residence Inggris dari tahun 1906 hingga 1954. Laporan perjalanan haji awalnya diterbitkan oleh pejabat Inggris dan India, tetapi sebelum 1920, para pejabat sering kali mengklasifikasikan peziarah Malaysia sebagai orang Jawa karena penyederhanaan. Namun, peziarah Brunei mungkin mengalami masalah serupa karena menggunakan jalur haji yang sama. Pada 1920-an, administrasi laporan haji secara utama ditangani oleh Pejabat Perjalanan Haji Melayu, yang kemudian dikenal sebagai Komisaris Perjalanan Haji Melayu pada 1948. Komisaris Perjalanan Haji Melayu bertanggung jawab dalam menangani peziarah dari Brunei, Federasi Malaya, Sarawak, Borneo Utara, dan Singapura selama musim haji di Mekah. Meskipun Komisaris Perjalanan Haji Melayu menghilangkan kesalahan klasifikasi peziarah Malaysia, peziarah Brunei tetap dikategorikan bersama peziarah dari Malaysia dengan label Peziarah Melayu. Metode penelitian primer dan sekunder digunakan untuk artikel ini, dengan berbagai sumber primer dan sekunder terkait administrasi haji di Brunei dari 1906 hingga 1954. Artikel ini membahas peran dan tanggung jawab Pejabat Residen Inggris, pejabat lokal, Komisaris Perjalanan Haji Melayu, Dokter Militer, dan Sheikh Haji dalam administrasi haji peziarah Brunei. Artikel ini juga menganalisis minat Inggris di balik keterlibatan mereka dalam administrasi haji.

Administrasi haji di bawah Pejabat Residen Inggris di Brunei tidak sebesar administrasi haji di Singapura dan Malaya.Regulasi baru ditetapkan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peziarah di Brunei.Faktor utama intervensi Inggris dalam administrasi haji adalah minat perdagangan di Timur Tengah, ambisi imperialis, menghindari subversi anti-kolonial, dan tujuan sanitasi untuk membatasi wabah penyakit.Meskipun niat mereka, tugas besar mengelola administrasi haji yang lebih terstruktur membutuhkan keahlian mereka dalam hal formalitas dan proses birokrasi yang tidak dapat disediakan oleh penduduk setempat saat itu.Pertukaran informasi tentang perkembangan urusan haji dan kerja sama antara Pejabat Residen Inggris, pejabat lokal, Komisaris Perjalanan Haji Melayu, Dokter Militer, dan Sheikh Haji adalah upaya untuk menghubungkan administrasi haji di koloni Inggris dan wilayah protektorat di Asia Tenggara.Meskipun kurang dibandingkan administrasi haji saat ini, kerja sama ini memberikan kenyamanan dan fasilitas lebih kepada penduduk Brunei pada masa itu, sehingga memudahkan Pejabat Residen Inggris untuk secara bertahap menyerahkan otoritas mengelola administrasi haji di Brunei kepada penduduk setempat pada tahun 1954.

1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak kebijakan kolonial Inggris terhadap rute dan mekanisme administrasi haji di Asia Tenggara. 2. Studi tentang efektivitas peran Komisaris Perjalanan Haji Melayu dalam mengelola kebutuhan peziarah selama masa kolonial dapat menjadi arah penelitian baru. 3. Analisis peran Sheikh Haji sebagai mitra lokal dalam administrasi haji selama masa kolonial dapat dikembangkan untuk memahami dinamika kekuasaan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan kolonial.

  1. The Administration of Hajj in Brunei under the British Residency (1906 – 1954): A Historical Perspective... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jmsni/article/view/8008The Administration of Hajj in Brunei under the British Residency 1906 Ae 1954 A Historical Perspective ejournal2 undip ac index php jmsni article view 8008
Read online
File size169.58 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test