UMTUMT

REPLIKREPLIK

Indonesia, sebagai negara demokratis, bergantung pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta media massa, untuk mendukung sistemnya. Secara tradisional media massa dianggap sebagai “pilar keempat demokrasi, namun penelitian kami menantang anggapan bahwa media massa berfungsi sebagai pilar yang independen. Dengan meneliti lanskap media Indonesia yang terus berkembang dan memanfaatkan beragam sumber, termasuk penelitian akademik serta analisis keterlibatan mogul media dalam politik, kami menemukan adanya pergeseran signifikan dalam hubungan antara media massa dan tata kelola demokratis. Temuan kami menunjukkan bahwa media massa telah terjalin dengan oligarki politik, yang mengakibatkan konten berita menjadi homogen dan mengutamakan kepentingan politik di atas nilai‑nilai demokrasi. Sebaliknya, kami mengamati tren yang berlawanan pada platform media baru, seperti Twitter dan berbagai situs web, di mana publik aktif berpartisipasi dalam aktivisme politik, khususnya pada peristiwa demokratis penting seperti pemilihan presiden 2019. Oleh karena itu, kami berargumen perlunya pemahaman yang lebih luas mengenai media, yang meliputi tidak hanya media massa tetapi seluruh ekosistem media, sebagai unsur penting dalam mempertahankan tata kelola demokratis.

Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, melainkan sekumpulan nilai seperti kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi warga, serta menuntut perlindungan hak asasi manusia.Media, dalam segala bentuknya, berperan sebagai fasilitator yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan warga melalui penyebaran informasi, namun evolusi teknologi memerlukan pemahaman bahwa media bukan sekadar alat komunikasi massal melainkan mediator nilai sosial.Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi tergantung pada partisipasi aktif individu—warga, aktivis, jurnalis, dan pembuat kebijakan—yang bersama media menciptakan ruang publik yang dinamis, inklusif, dan berkeadilan.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam mekanisme pengaruh oligarki politik terhadap keputusan editorial media massa dengan menggunakan analisis jaringan untuk memetakan hubungan kekuasaan dan alur informasi; selanjutnya, penting untuk meneliti efektivitas aktivisme politik berbasis Twitter terhadap perilaku pemilih selama pemilihan umum, dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur dampak hashtag dan percakapan daring; terakhir, diperlukan studi komparatif tentang kerangka regulasi yang dapat melindungi independensi media massa di era digital, membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya guna mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kebebasan pers serta memperkuat pilar keempat demokrasi.

Read online
File size226.31 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test