UMTUMT
REPLIKREPLIKPartisipasi publik dalam pembentukan legislasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Meskipun peraturan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjamin prinsip transparansi dan hak publik untuk terlibat dalam proses legislasi, implementasi praktis menunjukkan bahwa partisipasi publik seringkali masih bersifat prosedural dan belum mempengaruhi aspek substansial pengambilan keputusan.
Relasi antara gerakan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak seragam, tergantung pada konteks politik, isu yang diperjuangkan, serta kekuatan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat.Di satu sisi, relasi kolaboratif dapat muncul ketika terdapat visi dan kepentingan yang sama, seperti yang terlihat dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana partisipasi publik berpengaruh positif terhadap substansi kebijakan.Di sisi lain, relasi konfrontatif seringkali muncul ketika partai politik mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, seperti yang terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, yang ditandai dengan transparansi minimal dan dialog publik yang terbatas.Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan simbolis, belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk menerima respons.Kurangnya transparansi dalam proses legislasi, perwakilan yang lemah dari kelompok rentan, dan akuntabilitas politik yang terbatas menjadi hambatan utama dalam partisipasi publik yang substansial.
Untuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, perlu diperkuat mekanisme partisipatif yang secara hukum dan politik mengikat, seperti pembentukan forum legislasi bersama, mereformasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta meningkatkan literasi hukum dan pendidikan politik. Kolaborasi antara masyarakat sipil dan partai politik harus diarahkan menuju kemitraan strategis dan deliberatif untuk menciptakan tata kelola legislasi yang inklusif, transparan, dan demokratis secara substansial.
| File size | 265.08 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
MULYALITERASIMULYALITERASI Tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai kosakata hukum konstitusional dalam bahasa Inggris serta kurangnya pemahamanTantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai kosakata hukum konstitusional dalam bahasa Inggris serta kurangnya pemahaman
HARAPANHARAPAN Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara danKonsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pendekatan multisensori, visual, dan kinestetik berhasil mengatasi keterbatasan kognitif siswa dalam memahami konsep abstrak. Model ini menawarkan solusiPendekatan multisensori, visual, dan kinestetik berhasil mengatasi keterbatasan kognitif siswa dalam memahami konsep abstrak. Model ini menawarkan solusi
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
NEOLECTURANEOLECTURA Krisis kepercayaan terhadap profesi di Indonesia berakar pada kegagalan organisasi profesi dalam menjalankan peran gandanya sebagai pelindung kepentinganKrisis kepercayaan terhadap profesi di Indonesia berakar pada kegagalan organisasi profesi dalam menjalankan peran gandanya sebagai pelindung kepentingan
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: (1) konflik kepentingan paling sering muncul pada tahap pra-tender dan evaluasi penawaran melalui intervensiHasil kajian menunjukkan tiga temuan utama: (1) konflik kepentingan paling sering muncul pada tahap pra-tender dan evaluasi penawaran melalui intervensi
UMTUMT Pelajaran dari model regulasi di daerah seperti Uganda, Alberta, dan Kanada, di mana penggunaan air diatur oleh hukum yang efektif dan perjanjian sukarela,Pelajaran dari model regulasi di daerah seperti Uganda, Alberta, dan Kanada, di mana penggunaan air diatur oleh hukum yang efektif dan perjanjian sukarela,
UHBUHB Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat, baik dari sisi teknis pelaksanaanHasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat, baik dari sisi teknis pelaksanaan
Useful /
NEOLECTURANEOLECTURA Maladministrasi dan korupsi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Penyalahgunaan wewenang,Maladministrasi dan korupsi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Penyalahgunaan wewenang,
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi investasi besar di sektor sport tourism terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bandung, denganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi investasi besar di sektor sport tourism terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Bandung, dengan
NEOLECTURANEOLECTURA Bumi Desain Mandiri, perusahaan ini bergerak di bidang kontruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. DataBumi Desain Mandiri, perusahaan ini bergerak di bidang kontruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data
UHBUHB However, court errors can occur. This study aims to determine and analyze the law regarding judges incorrect legal considerations in the Ratio DecidendiHowever, court errors can occur. This study aims to determine and analyze the law regarding judges incorrect legal considerations in the Ratio Decidendi