UMTUMT
REPLIKREPLIKPartisipasi publik dalam pembentukan legislasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Meskipun peraturan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjamin prinsip transparansi dan hak publik untuk terlibat dalam proses legislasi, implementasi praktis menunjukkan bahwa partisipasi publik seringkali masih bersifat prosedural dan belum mempengaruhi aspek substansial pengambilan keputusan.
Relasi antara gerakan masyarakat sipil dan partai politik dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak seragam, tergantung pada konteks politik, isu yang diperjuangkan, serta kekuatan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat.Di satu sisi, relasi kolaboratif dapat muncul ketika terdapat visi dan kepentingan yang sama, seperti yang terlihat dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana partisipasi publik berpengaruh positif terhadap substansi kebijakan.Di sisi lain, relasi konfrontatif seringkali muncul ketika partai politik mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, seperti yang terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, yang ditandai dengan transparansi minimal dan dialog publik yang terbatas.Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan simbolis, belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk menerima respons.Kurangnya transparansi dalam proses legislasi, perwakilan yang lemah dari kelompok rentan, dan akuntabilitas politik yang terbatas menjadi hambatan utama dalam partisipasi publik yang substansial.
Untuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, perlu diperkuat mekanisme partisipatif yang secara hukum dan politik mengikat, seperti pembentukan forum legislasi bersama, mereformasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta meningkatkan literasi hukum dan pendidikan politik. Kolaborasi antara masyarakat sipil dan partai politik harus diarahkan menuju kemitraan strategis dan deliberatif untuk menciptakan tata kelola legislasi yang inklusif, transparan, dan demokratis secara substansial.
| File size | 265.08 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Metode penghitungan suara yang digunakan dalam sistem proporsional di Indonesia saat ini adalah metode Sainte Lague sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7Metode penghitungan suara yang digunakan dalam sistem proporsional di Indonesia saat ini adalah metode Sainte Lague sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
UNIVSMUNIVSM Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan harmonisasi peraturan, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresiUntuk memperkuat demokrasi, diperlukan harmonisasi peraturan, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi
UMPRUMPR Dalam analisis ini, kelompok aktor politik yang terlibat, seperti partai politik dalam koalisi, kandidat Capres dan Cawapres, tokoh politik, dan kelompokDalam analisis ini, kelompok aktor politik yang terlibat, seperti partai politik dalam koalisi, kandidat Capres dan Cawapres, tokoh politik, dan kelompok
UMTUMT Ketiadaan prosedur eksplisit untuk memberlakukan omnibus law dalam peraturan yang ada menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum dan pelanggaranKetiadaan prosedur eksplisit untuk memberlakukan omnibus law dalam peraturan yang ada menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum dan pelanggaran
UNIVEDUNIVED Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pesan kampanye yang digunakan oleh calon legislatif incumbent dari Partai Golkar di Kabupaten Mukomuko padaPenelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pesan kampanye yang digunakan oleh calon legislatif incumbent dari Partai Golkar di Kabupaten Mukomuko pada
UMTUMT Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perkembangan historis.Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Hukum Normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perkembangan historis.
UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya
UNARSUNARS Suara yang diperoleh partai politik tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara menjadi kursi jika kurang dari persentase minimal suara yang telahSuara yang diperoleh partai politik tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara menjadi kursi jika kurang dari persentase minimal suara yang telah
Useful /
UMTUMT Fenomena ini juga mencerminkan situasi di Indonesia. Menurut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang sekarang direstrukturisasiFenomena ini juga mencerminkan situasi di Indonesia. Menurut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang sekarang direstrukturisasi
UMTUMT Suksesnya bergantung tidak hanya pada kejelasan ketentuan tertulis, tetapi juga pada kemampuan Komisi untuk mengoperasionalkan prosedur ini dalam praktik,Suksesnya bergantung tidak hanya pada kejelasan ketentuan tertulis, tetapi juga pada kemampuan Komisi untuk mengoperasionalkan prosedur ini dalam praktik,
UMTUMT TPB 6, yang berfokus pada manajemen air, menyerukan integrasi prinsip sumber daya air ke dalam kerangka legislasi dan administratif. Ini termasuk inisiatifTPB 6, yang berfokus pada manajemen air, menyerukan integrasi prinsip sumber daya air ke dalam kerangka legislasi dan administratif. Ini termasuk inisiatif
UMTUMT Sebagian besar responden tidak pernah mengajukan keberatan terkait kerugian yang dialami kepada bank, institusi, atau pejabat berwenang, serta mayoritasSebagian besar responden tidak pernah mengajukan keberatan terkait kerugian yang dialami kepada bank, institusi, atau pejabat berwenang, serta mayoritas