NINETYJOURNALNINETYJOURNAL
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi InformasiJurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi InformasiPenelitian ini meneliti tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia. Tujuannya adalah menganalisis kewajiban hukum lembaga pemerintah sebagai pengendali data pribadi dalam layanan publik digital dan menyusun kerangka normatif yang mengintegrasikan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi, tata kelola SPBE, serta perlindungan hak konstitusional warga. Metode penelitian kualitatif hukum dengan pendekatan normatif‑juridl digunakan, mengumpulkan data melalui studi dokumen instrumen hukum Indonesia, literatur akademik, dan dokumen kebijakan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki landasan hukum penting untuk perlindungan data pribadi dan pemerintah digital, namun kerangka hukum tersebut belum terintegrasi secara penuh. Fragmentasi regulasi menimbulkan risiko terkait tanggung jawab institusional yang tidak jelas, pemrosesan data berlebihan, kebocoran data, dan kurangnya mekanisme remediasi. Penelitian mengusulkan konsep negara sebagai pengendali data konstitusional, dimana tanggung jawab negara melampaui aspek teknis dan mencakup perlindungan hak privasi, martabat, keadilan, serta akses layanan publik. Kontribusi studi ini adalah penyusunan kerangka hukum normatif yang menggabungkan perlindungan data pribadi, tata kelola SPBE, dan hak konstitusional.
Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam SPBE Indonesia tidak sekadar masalah teknis keamanan siber atau manajemen data administratif, melainkan tanggung jawab konstitusional negara.Negara harus diposisikan sebagai pengendali data konstitusional yang melampaui kepatuhan formal terhadap peraturan perlindungan data, mencakup pelindungan privasi, martabat manusia, kepastian hukum, kesetaraan, dan akses layanan publik.Walaupun terdapat dasar hukum penting, integrasi penuh antara Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi dan kerangka SPBE masih belum terwujud, sehingga menimbulkan risiko risiko hukum dan kebocoran data.Oleh karena itu, transformasi pemerintah digital harus ditujukan pada model SPBE berbasis hak, dimana penanganan data pribadi dilandasi pada prinsip legalitas, tujuan publik, proporsionalitas, transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan konstitusional.
Saran penelitian lanjutan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Menelaah implementasi perlindungan data pribadi di platform SPBE tertentu, contohnya sistem administrasi kependudukan atau layanan kesehatan digital, untuk mengidentifikasi perbedaan praktik dan kesenjangan regulasi; (2) Menganalisis kesadaran dan persepsi warga terhadap hak data pribadi mereka di era SPBE, serta efektivitas mekanisme pengaduan dan remediasi yang tersedia; dan (3) Membandingkan kerangka pengendalian data publik Indonesia dengan negara-negara dengan tata kelola data publik yang lebih maju seperti Uni Eropa, Singapura, atau Korea Selatan, guna memperoleh pelajaran dan rekomendasi adaptasi kebijakan guna memperkuat integrasi hukum, keamanan, serta perlindungan hak konstitusional dalam SPBE.
- When law and data collide: the methodological challenge of conducting mixed methods research in law -... doi.org/10.1111/jols.12373When law and data collide the methodological challenge of conducting mixed methods research in law doi 10 1111 jols 12373
- Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account - Busuioc - 2021 - Public Administration... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13293Accountable Artificial Intelligence Holding Algorithms to Account Busuioc 2021 Public Administration onlinelibrary wiley doi 10 1111 puar 13293
- Artificial Intelligence in Government: Taking Stock and Moving Forward - Rony Medaglia, J. Ramon Gil-Garcia,... journals.sagepub.com/doi/10.1177/08944393211034087Artificial Intelligence in Government Taking Stock and Moving Forward Rony Medaglia J Ramon Gil Garcia journals sagepub doi 10 1177 08944393211034087
- STATE RESPONSIBILITY IN PERSONAL DATA PROTECTION WITHIN THE ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM | Jurnal... doi.org/10.69916/jkbti.v4i3.458STATE RESPONSIBILITY IN PERSONAL DATA PROTECTION WITHIN THE ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM Jurnal doi 10 69916 jkbti v4i3 458
| File size | 241.83 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL kurangnya hak akses yang diotorisasi untuk pemimpin komando, yang menciptakan titik buta digital. isolasi basis data personel dari sistem Badan Kepegawaiankurangnya hak akses yang diotorisasi untuk pemimpin komando, yang menciptakan titik buta digital. isolasi basis data personel dari sistem Badan Kepegawaian
LPKIALPKIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur Microsoft Excel—termasuk rumus otomatis, filter, dan validasi data—dapat menyederhanakan prosesHasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur Microsoft Excel—termasuk rumus otomatis, filter, dan validasi data—dapat menyederhanakan proses
LPKIALPKIA Aplikasi Simpel BKPSDM belum sepenuhnya efektif karena kurang pelatihan, akses internet tidak stabil, dan kesalahan unggah dokumen. Hambatan tersebut menyebabkanAplikasi Simpel BKPSDM belum sepenuhnya efektif karena kurang pelatihan, akses internet tidak stabil, dan kesalahan unggah dokumen. Hambatan tersebut menyebabkan
LPKIALPKIA Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Sistem pengarsipan yang ada masihBerdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, kesimpulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut. Sistem pengarsipan yang ada masih
IDID Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku industri konveksi mikro kecil dalam mengidentifikasiKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku industri konveksi mikro kecil dalam mengidentifikasi
USMUSM Penyuluhan postur kerja juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya ergonomi untuk mengurangi musculoskeletal disorder. Secara keseluruhan, intervensiPenyuluhan postur kerja juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya ergonomi untuk mengurangi musculoskeletal disorder. Secara keseluruhan, intervensi
UGMUGM Daun jeruk purut (Citrus hystrix) merupakan salah satu bahan yang lazim digunakan sebagai bumbu penyedap dalam berbagai hidangan khas Indonesia dan AsiaDaun jeruk purut (Citrus hystrix) merupakan salah satu bahan yang lazim digunakan sebagai bumbu penyedap dalam berbagai hidangan khas Indonesia dan Asia
IDID Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan program pengembangan pemberdayaan desa (P3D) dengan perluasan kolam ikan lele dan kandang maggot, pengadaan bankUntuk mengatasi masalah ini, dilakukan program pengembangan pemberdayaan desa (P3D) dengan perluasan kolam ikan lele dan kandang maggot, pengadaan bank
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Temuan menunjukkan bahwa kesadaran AI memiliki efek positif pada ketidakamanan pekerjaan dan keterlibatan kerja, meskipun efeknya pada keterlibatan kerjaTemuan menunjukkan bahwa kesadaran AI memiliki efek positif pada ketidakamanan pekerjaan dan keterlibatan kerja, meskipun efeknya pada keterlibatan kerja
UGMUGM Dalam pemanfaatan secara umum di kehidupan sehari-hari, Tagetes erecta L. atau marigold memang masih dikenal sebagai tanaman hias yang ditanami dan menghiasiDalam pemanfaatan secara umum di kehidupan sehari-hari, Tagetes erecta L. atau marigold memang masih dikenal sebagai tanaman hias yang ditanami dan menghiasi
UGMUGM Kekerabatan fenetik sembilan spesies anggota famili Myrtaceae dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tiga karakter utama, yaitu permukaan batang, tipe kristalKekerabatan fenetik sembilan spesies anggota famili Myrtaceae dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tiga karakter utama, yaitu permukaan batang, tipe kristal
UGMUGM Profiling menggunakan spektrofotometri UV-Vis mengindikasikan serapan maksimum senyawa-senyawa tersebut pada rentang panjang gelombang 300-600 nm, mengindikasikanProfiling menggunakan spektrofotometri UV-Vis mengindikasikan serapan maksimum senyawa-senyawa tersebut pada rentang panjang gelombang 300-600 nm, mengindikasikan