Publisher

NINETYJOURNALNINETYJOURNAL

Journal Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi InformasiJurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Abstract

Penelitian ini meneliti tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia. Tujuannya adalah menganalisis kewajiban hukum lembaga pemerintah sebagai pengendali data pribadi dalam layanan publik digital dan menyusun kerangka normatif yang mengintegrasikan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi, tata kelola SPBE, serta perlindungan hak konstitusional warga. Metode penelitian kualitatif hukum dengan pendekatan normatif‑juridl digunakan, mengumpulkan data melalui studi dokumen instrumen hukum Indonesia, literatur akademik, dan dokumen kebijakan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki landasan hukum penting untuk perlindungan data pribadi dan pemerintah digital, namun kerangka hukum tersebut belum terintegrasi secara penuh. Fragmentasi regulasi menimbulkan risiko terkait tanggung jawab institusional yang tidak jelas, pemrosesan data berlebihan, kebocoran data, dan kurangnya mekanisme remediasi. Penelitian mengusulkan konsep negara sebagai pengendali data konstitusional, dimana tanggung jawab negara melampaui aspek teknis dan mencakup perlindungan hak privasi, martabat, keadilan, serta akses layanan publik. Kontribusi studi ini adalah penyusunan kerangka hukum normatif yang menggabungkan perlindungan data pribadi, tata kelola SPBE, dan hak konstitusional.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam SPBE Indonesia tidak sekadar masalah teknis keamanan siber atau manajemen data administratif, melainkan tanggung jawab konstitusional negara.Negara harus diposisikan sebagai pengendali data konstitusional yang melampaui kepatuhan formal terhadap peraturan perlindungan data, mencakup pelindungan privasi, martabat manusia, kepastian hukum, kesetaraan, dan akses layanan publik.Walaupun terdapat dasar hukum penting, integrasi penuh antara Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi dan kerangka SPBE masih belum terwujud, sehingga menimbulkan risiko risiko hukum dan kebocoran data.Oleh karena itu, transformasi pemerintah digital harus ditujukan pada model SPBE berbasis hak, dimana penanganan data pribadi dilandasi pada prinsip legalitas, tujuan publik, proporsionalitas, transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan konstitusional.

Future Research

Saran penelitian lanjutan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Menelaah implementasi perlindungan data pribadi di platform SPBE tertentu, contohnya sistem administrasi kependudukan atau layanan kesehatan digital, untuk mengidentifikasi perbedaan praktik dan kesenjangan regulasi; (2) Menganalisis kesadaran dan persepsi warga terhadap hak data pribadi mereka di era SPBE, serta efektivitas mekanisme pengaduan dan remediasi yang tersedia; dan (3) Membandingkan kerangka pengendalian data publik Indonesia dengan negara-negara dengan tata kelola data publik yang lebih maju seperti Uni Eropa, Singapura, atau Korea Selatan, guna memperoleh pelajaran dan rekomendasi adaptasi kebijakan guna memperkuat integrasi hukum, keamanan, serta perlindungan hak konstitusional dalam SPBE.

References

1. When law and data collide: the methodological challenge of conducting mixed methods research in law -... doi.org/10.1111/jols.12373When law and data collide the methodological challenge of conducting mixed methods research in law doi 10 1111 jols 12373
2. Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account - Busuioc - 2021 - Public Administration... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/puar.13293Accountable Artificial Intelligence Holding Algorithms to Account Busuioc 2021 Public Administration onlinelibrary wiley doi 10 1111 puar 13293
3. Artificial Intelligence in Government: Taking Stock and Moving Forward - Rony Medaglia, J. Ramon Gil-Garcia,... journals.sagepub.com/doi/10.1177/08944393211034087Artificial Intelligence in Government Taking Stock and Moving Forward Rony Medaglia J Ramon Gil Garcia journals sagepub doi 10 1177 08944393211034087
4. STATE RESPONSIBILITY IN PERSONAL DATA PROTECTION WITHIN THE ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM | Jurnal... doi.org/10.69916/jkbti.v4i3.458STATE RESPONSIBILITY IN PERSONAL DATA PROTECTION WITHIN THE ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM Jurnal doi 10 69916 jkbti v4i3 458

Metadata

File size	241.83 KB
Pages	9
DMCA	Report