UNRIUNRI

Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan Sosial

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi pengembangan pajak daerah di Kabupaten Buton Tengah. Penelitian memakai pola deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data diakumulasi melalui cara wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan pajak dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Strategi intensifikasi dilakukan melalui pembaharuan dan perbaikan data, memperluas basis penarikan, mengoptimalkan penerimaan, mengintensifkan monitoring, mengefisienkan proses administrasi dan meminimalkan biaya penarikan, melakukan perencanaan yang lebih baik dan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan pengumuman pajak dan koordinasi dan dukungan dengan pihak lain. Namun, dalam implementasinya menghadapi banyak hambatan. Pelaksanaannya, belum mencapai maksud yang diinginkan. Diindikasikan berdasarkan perolehan pajak yang tidak meningkat sesuai ekspektasi dan masih berfluktuatif. Dari delapan jenis pajak daerah yang dipungut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan terklasifikasi dalam kategori terbelakang.

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di Buton Tengah belum mencapai hasil yang diharapkan.penerimaan pajak masih minim dan berfluktuatif, bahkan menurun pada tahun 2024.Faktor utama hambatan meliputi kurang optimalnya data, koordinasi, dan dukungan teknologi serta keterbatasan tenaga manusia.Untuk memperkuat strategi, pemerintah daerah perlu memperbarui database, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat kolaborasi dengan pihak terkait dan penerapan sistem informasi modern.

Berfokus pada perbaikan database potensi pajak melalui sensus rutin dan integrasi data digital, serta pelatihan SDM untuk mengelola data tersebut, dapat meningkatkan akurasi serta cakupan pajak daerah; meneliti model kolaborasi multi‑pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) yang terstruktur dapat membuka sumber pendapatan baru dan memperluas basis wajib pajak; serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi perpajakan terintegrasi yang memudahkan administrasi dan pemantauan, meliputi e‑tax, QRIS, dan analitik real‑time, dapat mempercepat proses penarikan dan meningkatkan transparansi pendapatan daerah.

  1. Taxation Challenges in Developing Countries - Carnahan - 2015 - Asia & the Pacific Policy Studies... doi.org/doi:10.1002/app5.70Taxation Challenges in Developing Countries Carnahan 2015 Asia the Pacific Policy Studies doi doi 10 1002 app5 70
  2. Archive. archive urfu people contact editorial board policies journal policy focus scope section open... doi.org/doi:10.15826/jtr.2020.6.1.076Archive archive urfu people contact editorial board policies journal policy focus scope section open doi doi 10 15826 jtr 2020 6 1 076
Read online
File size372.94 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test