UMAUMA
Jurnal ArbiterJurnal ArbiterArtikel ini membahas analisis hukum tentang tindak pidana seksual terhadap anak dengan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1840/Pid.B/2014/PN.Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pada putusan No.1840/Pid.B/2014/PN.Mdn telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002. Namun, masih banyak pelanggaran di masyarakat yang mungkin hukuman terhadap pelaku masih dirasa kurang berat dan tidak memberikan efek jera.
Pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak anak.Penegakan hukum dengan sarana penal, seperti penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002, sudah sangat baik dan sesuai hukum.Namun, selain sarana penal, upaya non-penal seperti pencegahan melalui moralistik dan abolisionik perlu dikembangkan untuk menangani faktor-faktor penyebab kejahatan seksual terhadap anak.
Mengkaji efektivitas penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 dalam menurunkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak melalui analisis data kepolisian dan lembaga pengadilan di beberapa daerah; meneliti peran intervensi non-penal, seperti program edukasi moralistik dan abolisionik, dalam mengurangi faktor risiko kejahatan seksual terhadap anak; serta mengevaluasi kebutuhan perbaikan kebijakan hukuman agar memiliki efek jera yang lebih kuat bagi pelaku, dengan membandingkan sistem hukuman di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki model hukuman yang lebih efektif.
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru) | DOKTRINA:... ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2614Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan Studi Kasus Polsek Batangtoru DOKTRINA ojs uma ac index php doktrina article view 2614
- Jurnal Mercatoria. urgensi perlindungan seksual sistem peradilan terpadu berkeadilan gender jurnal mercatoria... doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499Jurnal Mercatoria urgensi perlindungan seksual sistem peradilan terpadu berkeadilan gender jurnal mercatoria doi 10 31289 mercatoria v11i1 1499
- Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak |... doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak doi 10 31289 doktrina v2i1 2381
| File size | 254.54 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Polri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakupPolri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakup
UNTAGUNTAG Hasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak. Banyak keputusan yang dilakukanHasil penelitian menunjukan bahwa anak beranggapan bahwa keluarga belum secara maksimal memenuhi hak partisipasi anak. Banyak keputusan yang dilakukan
UM SURABAYAUM SURABAYA Pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, dan analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikanPengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling, dan analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat di Desa Sei Rampah belum optimal, praktik masih didominasi pembagian harta berdasarkanPenelitian menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat di Desa Sei Rampah belum optimal, praktik masih didominasi pembagian harta berdasarkan
DAARULHUDADAARULHUDA Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatanDibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platformLatar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi berbayar yang digandakan tanpa izin di platform
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindunganDengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum keluarga komparatif tetapi juga menawarkan model normatif inovatif untuk perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahamanPelaksanaan praktik ini seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama.
DINASTIREVDINASTIREV 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur pentingnya persetujuan dalam tindakan medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Oleh karena
UMAUMA sistem peradilan anak diimplementasikan namun belum konsisten memberikan kepastian hukum bagi korban. Penerapan prinsip restorative justice dan diversisistem peradilan anak diimplementasikan namun belum konsisten memberikan kepastian hukum bagi korban. Penerapan prinsip restorative justice dan diversi
UMAUMA Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak harus dibatasi dengan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Pertamina hanya mengatur hak-haknya dan jarangDalam hal ini asas kebebasan berkontrak harus dibatasi dengan kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Pertamina hanya mengatur hak-haknya dan jarang