OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR
Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)Pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi asas larangan perkawinan untuk perkawinan. Asas tersebut tidak hanya menjadi bagian dari syarat sahnya perkawinan, tetapi juga menjadi aspek penting dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna asas larangan perkawinan dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana penerapannya oleh hakim dalam kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan temuan, asas ini mencakup larangan tetap seperti nasab, radhaah (persusuan), dan mushāharah (persemendaan). Sedangkan larangan sementara mencakup perkawinan dua saudara sekaligus, wanita dalam iddah, dan perbedaan agama. Dalam praktik, penerapan asas ini dilakukan melalui pemeriksaan identitas, verifikasi saksi, dan koordinasi dengan KUA serta pihak medis. Hakim juga mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis calon mempelai, khususnya dalam perkara dispensasi kawin, sebagai bentuk perluasan interpretasi asas.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas tidak adanya larangan perkawinan merupakan prinsip kunci dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.Asas ini memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila tidak terdapat larangan baik yang bersifat tetap seperti hubungan nasab, semenda, atau persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti masa iddah, status perkawinan yang masih berlaku, dan lain-lain.Dalam praktik penerapan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, asas ini diwujudkan melalui serangkaian pemeriksaan mendalam terhadap dokumen, keterangan para pihak, saksi, serta koordinasi dengan KUA dan pihak medis.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai larangan perkawinan dan konsekuensinya. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif penerapan asas larangan perkawinan dalam perkara dispensasi kawin di berbagai daerah di Indonesia, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran teknologi informasi dan sistem database kependudukan dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi verifikasi data terkait larangan perkawinan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum perkawinan di Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.
| File size | 203.9 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
APTIIAPTII Berdasarkan hasil pengujian sistem kepada pengguna, diperoleh rata-rata skor di atas 4,00 pada indikator kemudahan penggunaan (user friendly), kecepatanBerdasarkan hasil pengujian sistem kepada pengguna, diperoleh rata-rata skor di atas 4,00 pada indikator kemudahan penggunaan (user friendly), kecepatan
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Selain itu, penyelenggara event dapat mengelola data kegiatan dan peserta secara lebih terorganisir, sedangkan mahasiswa dapat memperoleh informasi danSelain itu, penyelenggara event dapat mengelola data kegiatan dan peserta secara lebih terorganisir, sedangkan mahasiswa dapat memperoleh informasi dan
DAARULHUDADAARULHUDA Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi adalah Program Kartu Indonesia Pintar KuliahSalah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah
ISLAMICATEINSTITUTEISLAMICATEINSTITUTE Dalam menyelesaikan sengketa, Pengadilan Agama menggunakan hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal dalam bentuk prosedur penyelesaian sengketa diaturDalam menyelesaikan sengketa, Pengadilan Agama menggunakan hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal dalam bentuk prosedur penyelesaian sengketa diatur
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Tracer study merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengevaluasi kualitas lulusan serta mengukur relevansi kurikulumTracer study merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengevaluasi kualitas lulusan serta mengukur relevansi kurikulum
UIMUIM Guru memiliki tanggung jawab utama dalam mengolah, merencanakan, menilai, dan membimbing kegiatan belajar mengajar serta memahami karakteristik siswa.Guru memiliki tanggung jawab utama dalam mengolah, merencanakan, menilai, dan membimbing kegiatan belajar mengajar serta memahami karakteristik siswa.
STKIP JBSTKIP JB Setiap daerah memiliki latar belakang sejarah dan kondisi sosial yang berbeda. Permasalahan yang muncul masyarakat yang belum memahami nilai-nilai yangSetiap daerah memiliki latar belakang sejarah dan kondisi sosial yang berbeda. Permasalahan yang muncul masyarakat yang belum memahami nilai-nilai yang
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Dukungan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan penentuaan penerima beasiswa pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Topsis.Dukungan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan penentuaan penerima beasiswa pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Topsis.
Useful /
UNSURUNSUR Artikel ini mendeskripsikan bentuk, pelaksanaan, nilai-nilai kearifan lokal, serta upaya pelestarian tradisi Sadranan di Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele,Artikel ini mendeskripsikan bentuk, pelaksanaan, nilai-nilai kearifan lokal, serta upaya pelestarian tradisi Sadranan di Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele,
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Penelitian ini menetapkan hubungan signifikan antara praktik perawatan AHTS, ketersediaan suku cadang, dan efisiensi operasional dalam operasi PertaminaPenelitian ini menetapkan hubungan signifikan antara praktik perawatan AHTS, ketersediaan suku cadang, dan efisiensi operasional dalam operasi Pertamina
JOURNALCENTERJOURNALCENTER Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi administrasi dan lambatnya pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkanKondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi administrasi dan lambatnya pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan
JURNALSAINSJURNALSAINS Dengan melakukan langkah-langkah ini, Uni Eropa dapat menavigasi lanskap keamanan dan keberlanjutan energi yang kompleks sembari berupaya mencapai tujuanDengan melakukan langkah-langkah ini, Uni Eropa dapat menavigasi lanskap keamanan dan keberlanjutan energi yang kompleks sembari berupaya mencapai tujuan