Publisher

BANTENPROVBANTENPROV

Journal Jurnal Kebijakan Pembangunan DaerahJurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Abstract

Ekspansi wilayah melalui pembentukan daerah otonom baru banyak didorong di Indonesia, tetapi banyak usulan terhenti karena kendala politik dan regulasi. Artikel ini menganalisis aktivisme politik Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) dalam mengadvokasi pemisahan Cibaliung dari Kabupaten Pandeglang. Kajian ini menelaah urgensi dan motif pemekaran, koalisi teritorial yang dibangun, serta hambatan utama realisasi Kabupaten Cibaliung. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pimpinan Bakor P2KC, didukung observasi dan analisis dokumen, serta triangulasi data. Temuan menunjukkan bahwa tuntutan pemekaran dipicu ketimpangan layanan publik, jauhnya jarak ke ibu kota kabupaten, dan persepsi bahwa Pandeglang selatan—meski berkontribusi besar pada PAD dan memiliki sumber daya alam serta pariwisata—kurang mendapatkan pembangunan. Bakor P2KC berperan sebagai koalisi teritorial yang memobilisasi dukungan masyarakat, membangun aliansi dengan elit, dan melakukan lobi di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional. Namun, moratorium nasional pemekaran, birokrasi yang kompleks, dan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal daerah induk membuat proses terhenti. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Cibaliung memenuhi banyak kriteria teknis dan sosial ekonomi, keputusan politik nasional tetap menjadi penghalang utama dan merekomendasikan penguatan bukti empiris serta kajian kesiapan untuk menanti peluang pascamoratorium.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan pemekaran Cibaliung merupakan ekspresi politik masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pelayanan publik di wilayah selatan Pandeglang, sekaligus wujud aspirasi otonomi lokal.Pembentukan KPKC yang kemudian bertransformasi menjadi Bakor P2KC merefleksikan aktivisme politik lokal yang terorganisir dalam bentuk koalisi teritorial, yang melalui strategi lobi, konsolidasi, dan jejaring relasi sosial–personal lintas aktor berhasil menghimpun dukungan politik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.Namun, seluruh capaian tersebut terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah dan kompleksitas birokrasi di tingkat pusat, sehingga kesiapan administratif, ekonomi, dan sosial masyarakat Cibaliung belum dapat diwujudkan dalam bentuk daerah otonom baru.Dengan demikian, pemekaran wilayah dalam kasus Cibaliung bukan sekadar persoalan teknokratis, tetapi sangat dipengaruhi dinamika koalisi politik dan kebijakan nasional, sehingga peluang pemekaran di masa depan sangat bergantung pada perubahan arah kebijakan desentralisasi dan evaluasi kembali moratorium pemekaran daerah.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan koalisi lokal. Bagi Pemerintah Pusat, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap moratorium pemekaran daerah dengan mempertimbangkan daerah yang telah melalui proses kajian kelayakan dan memperoleh dukungan politik multi-level seperti Cibaliung. Evaluasi ini sebaiknya dilengkapi indikator objektif kesiapan ekonomi, sosial, administratif, serta dampak terhadap daerah induk, dan membuka mekanisme konsultasi yang lebih inklusif dengan pemerintah daerah dan representasi masyarakat. Bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan naskah akademik/argumentasi yang berbasis data ketimpangan pembangunan, akses layanan publik, dan kontribusi ekonomi Cibaliung dibanding wilayah lain, sehingga dukungan terhadap aspirasi pemekaran memiliki landasan yang kuat. Selain itu, pemerintah daerah baru perlu membangun sistem manajemen keuangan dan perencanaan pembangunan yang solid untuk menjaga stabilitas dan kemandirian keuangan daerah baru. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang efektif untuk memastikan representasi yang adil dan partisipasi aktif dari semua stakeholder dalam proses pembangunan. Aspek hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam pemekaran wilayah, sehingga pemerintah daerah induk dan baru perlu memastikan bahwa seluruh proses pemekaran dilakukan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

References

1. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. political activism coordination body acceleration formation cibaliung... ejournal.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/article/view/354Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah political activism coordination body acceleration formation cibaliung ejournal bantenprov go index php jkpd article view 354
2. ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN | Rohmah | CosmoGov:... doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16133ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN Rohmah CosmoGov doi 10 24198 cosmogov v4i2 16133

Metadata

File size	564.73 KB
Pages	22
DMCA	Report