UMDUMD
Jurnal Ilmiah CakrawartiJurnal Ilmiah CakrawartiPenelitian ini menganalisis gerakan musik indie sebagai gerakan antireklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung, tahun 2013-2018. Ada tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu representasi musik indie sebagai praktik perlawanan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, ideologi yang melatarbelakangi musik indie dalam praktik perlawanan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, dan signifikansi praktik perlawanan musik indie terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori Kuasa Pengetahuan, Praktik, dan Semiotik.
Pertama, musik indie berhasil merepresentasikan aspirasi masyarakat melalui lirik lagu yang dipentaskan dalam demonstrasi antireklamasi, sehingga masyarakat merasa terwakili.Kedua, ideologi yang mendasari gerakan musik indie adalah pelestarian lingkungan dan budaya Bali, yang menolak reklamasi karena berpotensi merusak alam dan tidak menghormati adat istiadat.Ketiga, praktik perlawanan musik indie mampu memperkuat tekanan publik untuk mencabut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 agar rencana reklamasi dibatalkan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana musik indie memengaruhi perubahan sikap politik generasi muda Bali terhadap isu lingkungan melalui media sosial, dengan fokus pada mekanisme penyebaran pesan dan penguatan identitas kolektif. Selain itu, perlu diteliti efektivitas konser-konser mini sebagai ruang partisipasi demokratis di tingkat komunitas, termasuk bagaimana musik membentuk kohesi sosial dalam gerakan sosial lintas kelompok. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara keberadaan situs suci dalam kawasan reklamasi dengan strategi retorika lirik lagu, guna memahami integrasi nilai sakral dalam bentuk perlawanan budaya modern.
| File size | 95.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTADUNTAD Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif,Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif,
NEWINERANEWINERA Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi kapasitas masih menjadi hambatan utama, di mana lembaga dengan kompetensi teknis kuat sering menunjukkan kelemahanTemuan menunjukkan bahwa fragmentasi kapasitas masih menjadi hambatan utama, di mana lembaga dengan kompetensi teknis kuat sering menunjukkan kelemahan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta memberikan landasan yang kuat untuk pembangunanKonstitusi yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan
AMSIRAMSIR Integrasi hukum adat Toraja ke dalam kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa pengakuan formal melalui berbagai instrumen hukum membuka peluang penguatanIntegrasi hukum adat Toraja ke dalam kerangka hukum nasional menunjukkan bahwa pengakuan formal melalui berbagai instrumen hukum membuka peluang penguatan
APPIHIAPPIHI Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnyaHal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercerminnya prinsip demokrasi yang seharusnya
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,Pengujian menggunakan metode blackbox testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi,
SINTHOPSINTHOP Pengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksaPengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksa
UIBUIB Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi legislasi diubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah.
Useful /
APPIHIAPPIHI Penyelundupan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntunganPenyelundupan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan
APPIHIAPPIHI Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.Berbeda dengan penggantian konstitusi yang bersifat menyeluruh dan menandai lahirnya sistem ketatanegaraan baru, amandemen bersifat parsial dan terbatas.
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
UBBGUBBG Penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimental dengan desain pretest-posttest. Sampel penelitian ini adalah 32 mahasiswa semester 2A Program StudiPenelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimental dengan desain pretest-posttest. Sampel penelitian ini adalah 32 mahasiswa semester 2A Program Studi