UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticePenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap konsistensi hukum melalui pendekatan normatif dan analisis dokumen. Fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4421/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor 000953.16/2022/PP/M.VB tahun 2022 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4696/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor 00957.16/2022/PP/M.VB tahun 2022 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali. Meskipun objek sengketa sama, yaitu penentuan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun pajak 2016, kedua putusan tersebut berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji norma dan prinsip hukum yang berlaku, serta analisis dokumen untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Agung. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penafsiran yudisial dan kompleksitas dalam mencapai konsistensi hukum dalam sistem peradilan melalui analisis mendalam terhadap teks putusan dan pertimbangan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap konsistensi hukum, faktor penyebab perbedaan putusan, dan proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung. Selain itu, penelitian ini menyoroti implikasi terhadap stabilitas hukum, kepercayaan publik, serta memberikan kritik dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman terhadap dinamika putusan pengadilan di tingkat tertinggi dan berkontribusi dalam meningkatkan sistem hukum agar lebih konsisten dan adil.
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki kewenangan untuk mengadili kasus perpajakan jika terdapat dasar hukum yang cukup, dengan putusan bersifat final dan mengikat.Terdapat perbedaan pertimbangan antar hakim dalam menginterpretasikan prinsip hukum seperti substance over form dan penerapan asas Ne Bis in Idem, serta ketidakkonsistenan dalam penilaian novum yang diajukan.Konsistensi dalam penafsiran hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dan menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.
Pertama, perlu diteliti bagaimana sistem asesmen terhadap kebaruan dan signifikansi bukti baru (novum) dalam proses Peninjauan Kembali diterapkan secara konsisten oleh berbagai majelis hakim di Mahkamah Agung, mengingat dalam kasus ini novum menjadi dasar pertimbangan yang mengubah putusan namun tidak diakui dalam kasus serupa. Kedua, perlu dikaji lebih dalam bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip substance over form dan asas Ne Bis in Idem divariasikan oleh hakim dalam kasus perpajakan serupa, untuk mengidentifikasi kerangka penafsiran hukum yang dapat diseragamkan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian tentang efektivitas mekanisme internal Mahkamah Agung, seperti rapat pleno atau pedoman teknis, dalam menyelaraskan putusan antar majelis khususnya dalam sengketa perpajakan yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik.
| File size | 282.03 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Di tengah berbagai tantangan yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan spesialisasi ilmu, perkembangan ilmu terus berlangsung dari satu era keDi tengah berbagai tantangan yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan spesialisasi ilmu, perkembangan ilmu terus berlangsung dari satu era ke
UNJUNJ Hasil analisis GWR memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana variabel independen berhubungan dengan persebaran fasilitas kesehatan secaraHasil analisis GWR memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana variabel independen berhubungan dengan persebaran fasilitas kesehatan secara
PUBMEDIAPUBMEDIA Relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritasRelasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menunjukkan pola dominasi kekuasaan eksekutif yang diperkuat oleh koalisi partai politik mayoritas
169169 Salah satu drama Korea yang merefleksikan realitas sosial Korea adalah Pachinko, yang berlatar pada tahun 1930-an ketika budaya patriarki dan status rendahSalah satu drama Korea yang merefleksikan realitas sosial Korea adalah Pachinko, yang berlatar pada tahun 1930-an ketika budaya patriarki dan status rendah
UNJUNJ Penurunan curah hujan mengurangi ketersediaan air di wilayah hutan dan mempercepat kekeringan tumbuhan, sementara perubahan tutupan lahan mempengaruhiPenurunan curah hujan mengurangi ketersediaan air di wilayah hutan dan mempercepat kekeringan tumbuhan, sementara perubahan tutupan lahan mempengaruhi
JIMF BIJIMF BI Studi ini menyelidiki peran keuangan sosial Islam dalam meningkatkan ketahanan keuangan bisnis-bisnis ini selama dan setelah pandemi. Untuk mencapai tujuanStudi ini menyelidiki peran keuangan sosial Islam dalam meningkatkan ketahanan keuangan bisnis-bisnis ini selama dan setelah pandemi. Untuk mencapai tujuan
UP45UP45 Teknik analisis regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Hasil analisis koefisiensi determinasi menunjukkan bahwaTeknik analisis regresi linear berganda digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Hasil analisis koefisiensi determinasi menunjukkan bahwa
PIPI Aplikasi tersebut memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang sering terjadi dalam manajemen persediaan, seperti ketidaksesuaian laporan persediaanAplikasi tersebut memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang sering terjadi dalam manajemen persediaan, seperti ketidaksesuaian laporan persediaan
Useful /
UMSUMS Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep negara kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan
UMSUMS Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki peran krusial sebagai pejabat umum yang berwenang membuatBerdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki peran krusial sebagai pejabat umum yang berwenang membuat
UMSUMS Tingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas di Wonogiri, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, telah menjadi perhatian yang signifikan. SetiapTingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas di Wonogiri, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, telah menjadi perhatian yang signifikan. Setiap
UMSUMS Temuan: Analisis menemukan bahwa menggabungkan secara sinergis alat yang sudah teruji dan baru dapat meningkatkan perlindungan informasi notaris. Penggunaan:Temuan: Analisis menemukan bahwa menggabungkan secara sinergis alat yang sudah teruji dan baru dapat meningkatkan perlindungan informasi notaris. Penggunaan: