NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATTulisan ini membahas analisis komparatif perlindungan investor dalam Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia, khususnya antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 16/2021 dan POJK No. 57/2020. Dengan kemajuan teknologi yang mendorong inovasi pendanaan, SCF menawarkan alternatif bagi investor untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek dengan risiko yang bervariasi POJK No. 16/2021 hadir sebagai revisi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor melalui mekanisme transparansi dan keamanan yang lebih ketat. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini mengevaluasi efektivitas ketentuan yang diatur dalam kedua regulasi tersebut, serta mencermati tantangan yang dihadapi oleh investor ritel.. Hasil analisis menunjukkan bahwa POJK No. 16/2021 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk kewajiban penggunaan escrow account, batasan investasi untuk investor ritel, serta kewajiban laporan berkala yang lebih rinci. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait pemahaman investor terhadap risiko yang terlibat dan penerapan regulasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi investor dalam industri SCF yang terus berkembang.
16/2021 terbukti memberikan perlindungan investor yang lebih komprehensif dalam Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia dibandingkan POJK No.Peningkatan perlindungan ini dicapai melalui penekanan pada transparansi, akuntabilitas, kewajiban penggunaan escrow account, batasan investasi bagi investor ritel, dan laporan berkala yang lebih rinci kepada OJK.Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ada, khususnya terkait kebutuhan edukasi investor agar memahami risiko investasi SCF, sehingga diperlukan kerja sama semua pemangku kepentingan.
Penelitian ini, yang berfokus pada analisis normatif, membuka jalan bagi studi lanjutan yang lebih mendalam, khususnya melalui pendekatan empiris untuk mengevaluasi dampak nyata dari regulasi. Sebuah arah penelitian yang penting adalah mengkaji secara empiris efektivitas POJK No. 16/2021 dalam meningkatkan perlindungan investor ritel pada Securities Crowdfunding (SCF) di Indonesia. Pertanyaan penelitian dapat meliputi sejauh mana kewajiban penggunaan escrow account, batasan investasi, dan peningkatan transparansi informasi telah secara konkret mengurangi insiden kerugian investor atau meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap platform SCF. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis data historis investasi, survei persepsi investor, atau studi kasus platform yang telah mengalami perubahan signifikan dalam kepatuhan. Selain itu, mengingat tantangan edukasi investor yang disorot, studi lanjutan dapat menelusuri tingkat pemahaman aktual investor ritel terhadap risiko investasi di SCF, serta bagaimana faktor psikologis dan informasi yang diterima memengaruhi keputusan investasi mereka pasca-implementasi regulasi. Ini akan membantu mengidentifikasi celah dalam literasi keuangan dan merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian juga dapat mengevaluasi efektivitas pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggara platform SCF, menganalisis respons terhadap laporan pelanggaran dan dampak sanksi yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan regulasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan industri SCF tetap aman dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
| File size | 938.82 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STAINAASTAINAA Sejarah pengawasan keuangan dalam Islam, yang bermula dari konsep Al-Hisbah pada masa Rasulullah Saw. , menjadi dasar teori pengawasan modern di LKS. PenelitianSejarah pengawasan keuangan dalam Islam, yang bermula dari konsep Al-Hisbah pada masa Rasulullah Saw. , menjadi dasar teori pengawasan modern di LKS. Penelitian
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemilik (prinsipal) pada kegiatan operasional memang tidak diperkenankan. Namun demikian pemilikHasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemilik (prinsipal) pada kegiatan operasional memang tidak diperkenankan. Namun demikian pemilik
UMPARUMPAR Semakin tinggi efektivitas pengawasan, yang tercermin dari tindak lanjut rekomendasi, jumlah temuan, dan tingkat kepatuhan unit pemerintah daerah, semakinSemakin tinggi efektivitas pengawasan, yang tercermin dari tindak lanjut rekomendasi, jumlah temuan, dan tingkat kepatuhan unit pemerintah daerah, semakin
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di dalam Divisi Pengawasan, yang mengawasi wilayah-wilayahPendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di dalam Divisi Pengawasan, yang mengawasi wilayah-wilayah
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
IUSIUS Kepastian hukum dapat dicapai melalui revisi UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan Expert AdvisorKepastian hukum dapat dicapai melalui revisi UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan Expert Advisor
MKRIMKRI Keberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu laranganKeberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun dalam isu larangan
BAWASLUBAWASLU 02. 1-SD/01/KPU/VIII/2020 yang menjadi landasan kerja petugas KPU di bawah menyebabkan Bawaslu tidak bisa mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan02. 1-SD/01/KPU/VIII/2020 yang menjadi landasan kerja petugas KPU di bawah menyebabkan Bawaslu tidak bisa mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan
Useful /
HTPHTP Di Rokan Hulu terjadi peningkatan kasus DBD tiga tahun terakhir. Pada tahun 2008 tercatat 61 kasus (insiden 15,95 per 100.000 penduduk), tahun 2009 sebanyakDi Rokan Hulu terjadi peningkatan kasus DBD tiga tahun terakhir. Pada tahun 2008 tercatat 61 kasus (insiden 15,95 per 100.000 penduduk), tahun 2009 sebanyak
HTPHTP Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung setelah terjadi kasus Flu Burung yang menyebabkanKota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung setelah terjadi kasus Flu Burung yang menyebabkan
UNIPASBYUNIPASBY Sehingga generasi masa depan yang disebut pelajar mampu mengambil peluang yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui kegiatan entrepreunershipSehingga generasi masa depan yang disebut pelajar mampu mengambil peluang yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui kegiatan entrepreunership
MKRIMKRI alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabatalasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa jabatan.mekanisme saat ini belum mengedepankan akuntabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan penjabat