IAIN MADURAIAIN MADURA
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata SosialAL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata SosialPada masa pemerintahan kedua, Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas dengan membubarkan dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemerintah Indonesia berupaya memperkuat posisinya dan mendapatkan kepercayaan dari golongan nasionalis dan Islam moderat melalui kebijakan anti-Islamis. Dengan memanfaatkan Islam sebagai alat politik, pemerintahan ini telah memupuk nasionalisme sambil menekan gerakan Islamis dan konservatif. Menggunakan pendekatan studi kasus dan konseptual fiqh siyasah serta menganalisis data sekunder dari buku-buku, jurnal, dan media, penelitian ini meneliti tiga pertanyaan kunci: bagaimana para presiden Indonesia secara historis menafsirkan Islamisme, bagaimana identitas digunakan untuk memicu permusuhan antara Islamis dan pemerintahan Jokowi, dan dampak pembubaran organisasi Islam terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa agama telah dieksploitasi untuk tujuan politik, mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam demokrasi, sementara pemerintahan Jokowi secara strategis menggunakan Islamisme untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan kepercayaan publik. Hal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam.
Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai alat politik untuk memperkuat nasionalisme dan menekan gerakan Islamis.Pembubaran HTI dan FPI membawa dampak negatif terhadap demokrasi Indonesia, meningkatkan kecurigaan dan mengurangi kebebasan berekspresi.Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan agama dalam politik dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang dari pembubaran organisasi Islam terhadap dinamika politik dan keagamaan di Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan anti-Islamis memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Studi lebih lanjut juga dapat membandingkan pendekatan pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain dalam menangani kelompok Islamis, untuk mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak sipil.
| File size | 684.99 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun, aksesibilitas platform digital yang meningkat memfasilitasi praktik tidak bermoral, menantang penegakan hukum dan norma budaya. Penelitian ini bertujuanNamun, aksesibilitas platform digital yang meningkat memfasilitasi praktik tidak bermoral, menantang penegakan hukum dan norma budaya. Penelitian ini bertujuan
UMMUMM Tidak hanya sebagai gagasan seorang pemikir atau intelektual, tetapi bahkan telah menjadi salah satu kebijakan pembangunan strategis di Indonesia sebagaimanaTidak hanya sebagai gagasan seorang pemikir atau intelektual, tetapi bahkan telah menjadi salah satu kebijakan pembangunan strategis di Indonesia sebagaimana
IAIN MADURAIAIN MADURA Indonesian Ulema Council (MUI) pada tahun 2009 menyatakan bahwa merokok adalah haram bagi perempuan, anak‑anak, atau bila dilakukan di tempat umum. NamunIndonesian Ulema Council (MUI) pada tahun 2009 menyatakan bahwa merokok adalah haram bagi perempuan, anak‑anak, atau bila dilakukan di tempat umum. Namun
IAIN MADURAIAIN MADURA Bagi lembaga keuangan sosial Islam, prioritas mencakup pembangunan kerangka pemberdayaan komprehensif (0,137), penguatan kolaborasi (0,128), dan peningkatanBagi lembaga keuangan sosial Islam, prioritas mencakup pembangunan kerangka pemberdayaan komprehensif (0,137), penguatan kolaborasi (0,128), dan peningkatan
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Layanan sertifikasi halal di Indonesia telah memenuhi harapan konsumen dengan peringkat Sangat Baik berdasarkan indikator kualitas layanan. Namun, masihLayanan sertifikasi halal di Indonesia telah memenuhi harapan konsumen dengan peringkat Sangat Baik berdasarkan indikator kualitas layanan. Namun, masih
IAIN MADURAIAIN MADURA Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.
IAIN MADURAIAIN MADURA UMKM perlu dukungan untuk maju dan inovasi, dan resistensi terhadap nilai halal dapat mengarah pada pelanggaran prinsip hukum Islam, terutama dalam produksiUMKM perlu dukungan untuk maju dan inovasi, dan resistensi terhadap nilai halal dapat mengarah pada pelanggaran prinsip hukum Islam, terutama dalam produksi
IAIN MADURAIAIN MADURA Second, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independenceSecond, legal substance where the government plays a role in forming strong regulations and policies to realize food self-sufficiency and food independence