UNPARUNPAR

Jurnal Ilmiah Hubungan InternasionalJurnal Ilmiah Hubungan Internasional

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruh negara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yang dilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator. Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akan tetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkan kepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikel ini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukan perdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akan dipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerja organisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusi konflik dan menjaga perdamaian dunia.

Berdasarkan analisis terhadap peran PBB sejak paska Perang Dingin, terlihat bahwa PBB telah memperluas dan memperdalam misi perdamaian melalui inovasi strategi seperti Rapid Deployment dan integrasi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.Tantangan utama yang dihadapi mencakup hak veto, respons yang terlambat, serta kompleksitas konflik internal yang memerlukan kapabilitas militer, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan secara terpadu.Untuk meningkatkan efektivitas, PBB perlu mengoptimalkan mekanisme Rapidly Deployable Mission Headquarters, memperkuat sistem evaluasi operasional, dan menyesuaikan kebijakan Dewan Keamanan dengan dinamika geopolitik global.

Dalam penelitian lanjutan, pertama dapat dikaji efektivitas model Rapidly Deployable Mission Headquarters (RDMHQ) dalam merespon krisis perdamaian akut di berbagai wilayah konflik, misalnya dengan membandingkan waktu tanggap dan hasil operasional di kawasan Afrika dan Asia. Kedua, sebuah studi komparatif dapat menelusuri penerapan integrasi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding dalam satu misi terpadu, untuk menilai bagaimana koordinasi antar-fungsi tersebut memengaruhi keberlanjutan perdamaian pasca-penempatan pasukan PBB. Ketiga, riset dapat diarahkan pada mekanisme adaptasi kebijakan Dewan Keamanan terhadap tantangan hak veto dan prinsip kedaulatan negara, termasuk opsi kebijakan yang memperkecil hambatan veto dalam keputusan cepat untuk penyelamatan nyawa sipil. Dengan mengajukan ketiga ide ini, penelitian baru akan memberikan peta jalan bagi peningkatan kapasitas PBB dalam konteks geopolitik yang terus berubah.

  1. #perspektif resolusi konflik#perspektif resolusi konflik
File size496.8 KB
Pages14
DMCAReportReport

ads-block-test