UINSIUINSI
0Makalah ini secara kritis mengeksplorasi perbedaan teologis, hukum, dan sosiopolitik antara khunthā tradisional (interseks) dan identitas transgender yang dibangun secara sosial dalam kerangka fikih Islam, dengan fokus pada konteks Bangladesh. Dengan mengkaji teks‑teks hukum Islam klasik dan kontemporer, tafsir agama, preseden hukum, karya ilmiah, representasi media, serta wacana publik, studi ini berargumen bahwa pencampuran khunthā (sering dikaitkan secara budaya dengan hijra) dan identitas transgender dalam narasi publik—khususnya dalam pendidikan dan media—menimbulkan kebingungan luas, reaksi masyarakat negatif, dan resistensi kebijakan. Sementara khunthā secara tradisional diakui dalam Islam sebagai bagian dari ciptaan ilahi (aṣl al‑khilqah), identitas transgender yang didefinisikan sebagai penyimpangan dari jenis kelamin biologis dipandang sebagai perubahan ciptaan Allah (taghyīr al‑khilqah) dan karenanya menghadapi penolakan religius dan sosial yang lebih besar. Makalah ini juga menyoroti kekhawatiran atas klaim identitas gender yang tidak terverifikasi, dengan mengutip insiden di mana individu secara palsu mengklaim status gender, yang mengakibatkan penyalahgunaan fasilitas institusional serta pelanggaran keamanan dan privasi perempuan dalam ruang yang dipisahkan berdasarkan gender. Studi ini menyarankan agar inisiatif kebijakan inklusivitas gender di negara mayoritas Muslim seperti Bangladesh secara jelas membedakan antara gender tradisional yang sah dan identitas gender yang dibangun secara sosial, guna menjunjung nilai religius dan etik serta mencegah penyalahgunaan ruang terpisah gender.
Makalah ini menganalisis interseksi kompleks antara fikih Islam, identitas gender, dan dinamika sosiopolitik di Bangladesh, menunjukkan bahwa pencampuran khunthā/hijra dengan identitas transgender menimbulkan kebingungan, penolakan masyarakat, dan resistensi kebijakan.Sementara khunthā/hijra diakui sebagai bagian dari ciptaan Allah, identitas transgender dipandang sebagai perubahan ciptaan, sehingga mengalami penolakan teologis dan sosial, serta pengakuan hukum yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah keamanan dan etika dalam ruang yang dipisahkan gender.Penelitian ini merekomendasikan kebijakan inklusif gender yang sensitif konteks dan konsisten dengan ajaran agama, meliputi pedoman jelas yang membedakan gender tradisional dan konstruksi sosial, serta mengusulkan penelitian komparatif pada negara mayoritas Muslim lain untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan fikih dalam kebijakan gender yang adil.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris efektivitas dan tantangan pelaksanaan dewan medis resmi untuk verifikasi identitas gender di Bangladesh, dengan meneliti prosedur standar, kriteria medis, serta persepsi masyarakat terhadap legitimasi keputusan tersebut. Selanjutnya, diperlukan analisis komparatif mengenai dampak kebijakan pemisahan ruang berbasis gender—seperti penjara, sekolah, dan fasilitas kesehatan—terhadap keamanan dan privasi perempuan ketika diterapkan pada populasi transgender, sehingga dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan serta merumuskan protokol perlindungan yang lebih tepat. Akhirnya, sebuah studi lintas‑negara yang membandingkan interpretasi fikih mengenai khunthā dan transgender di negara‑negara mayoritas Muslim, misalnya Bangladesh, Malaysia, dan Pakistan, dapat mengungkap variasi kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan hak inklusivitas gender dengan nilai‑nilai religius, memberikan dasar bagi kebijakan publik yang lebih harmonis. Penelitian‑penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum Islam tetapi juga menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli fikih, profesional kesehatan, dan pemangku kepentingan masyarakat, studi‑studi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.
| File size | 647.08 KB |
| Pages | 37 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UINSIUINSI Hasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkanHasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkan
UINSIUINSI This article explores how successive governments—from Habibie to Joko Widodo—have managed the complex intersection of Islam, democracy, and pluralism.This article explores how successive governments—from Habibie to Joko Widodo—have managed the complex intersection of Islam, democracy, and pluralism.
UINSIUINSI Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam standarisasi proses sertifikasi halal, terutama dalam menyesuaikannya dengan ketentuan hukum Islam untukNamun, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam standarisasi proses sertifikasi halal, terutama dalam menyesuaikannya dengan ketentuan hukum Islam untuk
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Kompensasi tidak signifikan terhadap Kepuasan Kerja namun signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Kepuasan Kerja juga tidak berperan sebagai mediator signifikanKompensasi tidak signifikan terhadap Kepuasan Kerja namun signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Kepuasan Kerja juga tidak berperan sebagai mediator signifikan
Useful /
UINSIUINSI manajemen yang efektif dan komunikasi terbuka menjadi kunci tercapainya kesejahteraan. Ketegangan antaristri serta dampak psikologis pada anak berisikomanajemen yang efektif dan komunikasi terbuka menjadi kunci tercapainya kesejahteraan. Ketegangan antaristri serta dampak psikologis pada anak berisiko
IBI DarmajayaIBI Darmajaya Selain itu faktor tersebut secara sinergis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja. Temuan ini memiliki pengaruh penting dalam penyusunanSelain itu faktor tersebut secara sinergis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja. Temuan ini memiliki pengaruh penting dalam penyusunan
ECOJOINECOJOIN Analisis tren penghindaran pajak dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat mengidentifikasi fluktuasi kenaikan atau penurunan penghindaran pajak yangAnalisis tren penghindaran pajak dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat mengidentifikasi fluktuasi kenaikan atau penurunan penghindaran pajak yang
ESDMESDM Sampel Situs 2 belum dapat ditentukan sumber batuannya karena kurangnya bukti dalam studi ini. Diperlukan penelitian lanjutan, khususnya dalam hal studiSampel Situs 2 belum dapat ditentukan sumber batuannya karena kurangnya bukti dalam studi ini. Diperlukan penelitian lanjutan, khususnya dalam hal studi