STIAMISTIAMI

Reformasi AdministrasiReformasi Administrasi

Tanah termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Definisi pajak bumi dan bangunan secara umum dikenakan pada tanah dan bangunan, tarif pajaknya ditentukan oleh keadaan objek yang bersangkutan yaitu bumi/tanah/bangunan. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur yang berdiri di atas empat hektar tanah memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Metode penelitian yang dilakukan dalam proyek akhir ini melalui penelitian perpustakaan dan studi lapangan. Penulis mengunjungi banyak perpustakaan dan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dengan mencari data-data yang berkaitan dengan implementasi pajak atas tanah dan bangunan (PBB) pada Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Penulis menyimpulkan bahwa Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur telah melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak atas tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perusahaan harus menjaga konsistensi di bidang perpajakan untuk masa depan.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Jakarta Timur telah melaksanakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku.Terbukti bahwa Kawasan Berikat Nusantara telah melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan tidak pernah terlambat melakukan pembayaran pajak di setiap tahun.Dengan demikian Kawasan Berikat Nusantara telah menunjukkan kepatuhannya sebagai wajib pajak dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada analisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kawasan berikat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengawasan. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi PBB di kawasan berikat, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan dan penilaian objek pajak, serta pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga, penelitian dapat mengkaji dampak kebijakan insentif fiskal terhadap kinerja dan daya saing perusahaan di kawasan berikat, dengan fokus pada analisis efektivitas insentif PBB dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan sistem perpajakan di kawasan berikat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Read online
File size319.39 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test