IMPERIUMINSTITUTEIMPERIUMINSTITUTE
SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis IslamSERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis IslamPenelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah menjaga kredibilitas green sukuk melalui POJK 18/2023, SDGs Government Securities Framework, serta kesesuaian penerbitan dan pelaporannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan kerangka keuangan berkelanjutan telah tersedia, masih terdapat celah dalam hal transparansi dan penggunaan indikator yang objektif. Selain itu, belum terdapat pedoman syariah yang baku terkait kepatuhan substansial, sehingga penilaian kepatuhan syariah cenderung terbatas pada aspek formal seperti akad. OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memperkuat peran pengawasan pada saat penerbitan dan pasca-penerbitan, khususnya dalam menilai memorandum dan laporan dampak. Penelitian ini menekankan pentingnya sanksi yang lebih tegas, transparansi dalam metode seleksi proyek dan pelaporan dampak, serta integrasi prinsip al-Ḍarar Yuzāl dan Maṣlaḥah agar green sukuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berdampak nyata.
The Government of Indonesia has consistently worked to enhance green sukuk credibility by developing regulations, frameworks, and sustainable implementation.However, gaps persist that permit greenwashing risks due to a lack of transparency and indicators in project selection and evaluation under the CBT mechanism, the absence of mandatory comprehensive and objective impact reporting, no requirement to use TKBI as a project or impact assessment benchmark, and a weak OJK role in supervising green aspects at issuance and post-issuance stages.OJK needs to impose stricter sanctions to reduce greenwashing risk and develop guidelines to prevent misleading claims in sustainable finance.Without these measures, NDC and SDG achievements may remain mere rhetoric, failing to reflect real impacts on environmental sustainability and community well-being.Sharia compliance of green sukuk remains predominantly focused on formal aspects such as contract structure, while substantive elements reflecting maqāṣid al-Sharīʿah, particularly environmental sustainability and public welfare (ḥifẓ al-biah), have not been adequately integrated.The absence of explicit Sharia standards for green projects, such as Sharia compliance reporting, and limited Sharia Supervisory Board involvement in post-issuance oversight indicate that Sharia principles tend to function as symbolic legitimacy.In reality, principles like al-Ḍarar Yuzāl and Maṣlaḥah are highly relevant for ensuring that green sukuk are not only legally valid but also deliver positive social and environmental impacts.Therefore, a more holistic Sharia compliance approach is needed, one that encompasses ethical and substantive project sustainability evaluation, so that green sukuk genuinely embody Islamic values in green investment practice.
Untuk memperkuat kredibilitas dan kepatuhan syariah green sukuk, diperlukan upaya-upaya berikut: . . 1. Memperkuat peran pengawasan OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menilai memorandum dan laporan dampak, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.. 2. Meningkatkan transparansi dalam metode seleksi proyek dan pelaporan dampak, dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur, serta memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai benar-benar berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.. 3. Mengintegrasikan prinsip al-Ḍarar Yuzāl dan Maṣlaḥah dalam penilaian kepatuhan syariah, agar green sukuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berdampak nyata.. . Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar OJK mengembangkan pedoman untuk mencegah greenwashing dalam keuangan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan dugaan greenwashing. Dengan demikian, diharapkan green sukuk dapat menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, syariah, dan berdampak nyata dalam mendukung pencapaian target emisi bersih nol di Indonesia.
- Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of the Indonesian Government’s... doi.org/10.21787/JBP.15.2023.1-13Developing a Forest City in a New Capital City A Thematic Analysis of the Indonesian GovernmentyCEs doi 10 21787 JBP 15 2023 1 13
- Greenwashing in Corporate Environmentalism Research and Practice: The Importance of What We Say and Do... journals.sagepub.com/doi/10.1177/1086026614537078Greenwashing in Corporate Environmentalism Research and Practice The Importance of What We Say and Do journals sagepub doi 10 1177 1086026614537078
- Volume9-Issue1-Article1 – JIBM. volume9 issue1 article1 jibm journal islamic business management... doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-002Volume9 Issue1 Article1 Ae JIBM volume9 issue1 article1 jibm journal islamic business management doi 10 26501 jibm 2019 0901 002
| File size | 895.15 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan TransaksiHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
STAINAASTAINAA Selain untuk mengawasi nilai dan prinsip Islam tetap terjaga, koordinasi dengan pemerintah akan lebih mudah dengan adanya posisi DPS pada LKS, sepertiSelain untuk mengawasi nilai dan prinsip Islam tetap terjaga, koordinasi dengan pemerintah akan lebih mudah dengan adanya posisi DPS pada LKS, seperti
IAI TABAHIAI TABAH Dalam hal ini, syariah menyediakan jalan keluar dengan mengambil jalur wasiat dan menyerahkan aset ke baitul mal.meskipun dalam prakteknya sering terjadiDalam hal ini, syariah menyediakan jalan keluar dengan mengambil jalur wasiat dan menyerahkan aset ke baitul mal.meskipun dalam prakteknya sering terjadi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, sepertiTemuan menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17 memberikan pedoman moral dan hukum yang jelas untuk penanganan wanprestasi melalui sanksi non‑ribawi, seperti
INSCHOOLINSCHOOL Pada dimensi faktor fisik, keberadaan ruang doa pasien menunjukkan hubungan kuat dengan persepsi kebersihan dan profesionalisme (r=0,67), meskipun implementasinyaPada dimensi faktor fisik, keberadaan ruang doa pasien menunjukkan hubungan kuat dengan persepsi kebersihan dan profesionalisme (r=0,67), meskipun implementasinya
STIM YKPNSTIM YKPN Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 106 responden. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis linierPenelitian ini menggunakan sampel sebanyak 106 responden. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis linier
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam qawaid fiqhiyyah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai pondasi hukum dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah. Maka dariDalam qawaid fiqhiyyah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai pondasi hukum dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah. Maka dari
UIN MALANGUIN MALANG Keberadaan sistem perbankan dual terwujud akibat krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan dampak bangkrut sistem perbankan konvensional akibat tingginyaKeberadaan sistem perbankan dual terwujud akibat krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan dampak bangkrut sistem perbankan konvensional akibat tingginya
Useful /
UNBARIUNBARI This study aims to determine (1) an overview of the use of the MYOB application in computer accounting subjects at SMK Negeri 1 Bayung Lencir. (2) An overviewThis study aims to determine (1) an overview of the use of the MYOB application in computer accounting subjects at SMK Negeri 1 Bayung Lencir. (2) An overview
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil menunjukkan bahwa UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan elektronik tetapi kurang spesifik dalam menangani kasus kelalaian institusionalHasil menunjukkan bahwa UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menangani kejahatan elektronik tetapi kurang spesifik dalam menangani kasus kelalaian institusional
UM SURABAYAUM SURABAYA Krisis keuangan dapat terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia, dan saat ini krisis ekonomi mengancam secara global akibat pandemi COVID-19 yang memaksaKrisis keuangan dapat terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia, dan saat ini krisis ekonomi mengancam secara global akibat pandemi COVID-19 yang memaksa
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Namun, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan beragam kemampuan masing-masing guru, siswa, dan orang tua siswa dalam memberikan fasilitas pembelajaranNamun, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan beragam kemampuan masing-masing guru, siswa, dan orang tua siswa dalam memberikan fasilitas pembelajaran