DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal ini membahas mengenai . Objek riset ini adalah hak kesehatan reproduksi. Adapun tujuannya guna mengkaji bentuk perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional, implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung, dan upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional diamanatkan untuk dilakukan oleh negara dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk langkah preventif dan langkah represif. Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat beberapa kasus masyarakat marginal (kelompok pemulung dan atau pengemis) yang belum memperoleh hak kesehatan reproduksi. Upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan dengan upaya perumusan kebijakan terkait implementasi hak kesehatan reproduksi, pendidikan hukum, sosialisasi maupun pengawasan.
Bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional diamanatkan untuk dilakukan oleh negara dalam dua bentuk langkah yaitu langkah preventif (pencegahan) dan langkah represif.Langkah preventif diamanatkan dilakukan oleh negara melalui pemerintah dalam aktivitas perumusan regulasi yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi mulai dari hierarki tertinggi sampai hierarki terendah, langkah preventif lainnya yang diamantkan dalam regulasi yaitu berupa penguatan regulasi, edukasi, kerjasama antar pihak, vaksinasi, kampanye penyuluhan kesehatan, dan pemantauan kesehatan rutin.Sedangkan untuk bentuk represif dalam kerangka hukum nasional diamanatkan kepada negara dalam hal ini melalui pemerintahan untuk melakukan penanganan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan reproduksi.Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat beberapa kasus masyarakat marginal (kelompok pemulung dan atau pengemis) yang belum memperoleh hak kesehatan reproduksi.Upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak terkait kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui upaya perumusan kebijakan implementasi hak kesehatan reproduksi, pendidikan hukum, sosialisasi dan pengawasan.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal di Kota Bandung, serta strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan untuk menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi kelompok ini. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak sosial dan ekonomi dari ketimpangan akses kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal, dan bagaimana kebijakan kesehatan reproduksi dapat dirancang untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta, dalam menjamin perlindungan hukum dan aksesibilitas hak atas kesehatan reproduksi bagi seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok dengan kerentanan sosial-ekonomi.
- Jurnal LITIGASI. model pendidikan mewujudkan kesadaran siswa litigasi jurnal menu home current archives... doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106Jurnal LITIGASI model pendidikan mewujudkan kesadaran siswa litigasi jurnal menu home current archives doi 10 23969 litigasi v20i1 2106
- Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan | Jurnal Nusantara Berbakti. ulasan undang kesehatan... ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/324Ulasan Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jurnal Nusantara Berbakti ulasan undang kesehatan ukitoraja index php jnb article view 324
| File size | 363.11 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
WDHWDH Jawa Barat pada tahun 2021 merupakan salah satu provinsi dengan tingkat perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, yaitu sebesar 20,93%. Pengetahuan sangatJawa Barat pada tahun 2021 merupakan salah satu provinsi dengan tingkat perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, yaitu sebesar 20,93%. Pengetahuan sangat
ITSCIENCEITSCIENCE Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada ibu rumah tangga tentang pentingnya tanaman herbal bagi kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukanTujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada ibu rumah tangga tentang pentingnya tanaman herbal bagi kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
ITSCIENCEITSCIENCE Data Riskesdas (riset kesehatan dasar) 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasanData Riskesdas (riset kesehatan dasar) 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan
ITSCIENCEITSCIENCE Kegiatan berlangsung secara lancar dengan sambutan antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh pesertaKegiatan berlangsung secara lancar dengan sambutan antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta
ITSCIENCEITSCIENCE Program penyuluhan kontrasepsi di Desa Palopat Pijorkoling berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari peserta wanita usia subur, yang aktif menanyakanProgram penyuluhan kontrasepsi di Desa Palopat Pijorkoling berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari peserta wanita usia subur, yang aktif menanyakan
ITSCIENCEITSCIENCE Menua atau menjadi tua adalah suatu fase menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan untuk dapat memperbaiki, mengganti, dan atau mempertahankan fungsiMenua atau menjadi tua adalah suatu fase menghilangnya kemampuan jaringan secara perlahan untuk dapat memperbaiki, mengganti, dan atau mempertahankan fungsi
ITSCIENCEITSCIENCE Kegiatan ini mendapatkan respons positif dan antusiasme tinggi dari kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Diharapkan program serupaKegiatan ini mendapatkan respons positif dan antusiasme tinggi dari kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Diharapkan program serupa
ITSCIENCEITSCIENCE Selain itu, pemeriksaan urine harus memperhatikan kekeruhan dan kadar warna secara langsung. Aktivitas ini juga mencakup pengecekan tekanan darah untukSelain itu, pemeriksaan urine harus memperhatikan kekeruhan dan kadar warna secara langsung. Aktivitas ini juga mencakup pengecekan tekanan darah untuk
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kanie, Kabupaten Sidenreng Rappang.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kanie, Kabupaten Sidenreng Rappang.
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Penggunaan kontrasepsi modern masih dominan pada metode jangka pendek dan terdistorsi dalam pola penggunaan satu metode. Distorsi tersebut dipengaruhiPenggunaan kontrasepsi modern masih dominan pada metode jangka pendek dan terdistorsi dalam pola penggunaan satu metode. Distorsi tersebut dipengaruhi
DINASTIREVDINASTIREV BRT menegaskan bahwa meskipun UU PT Pasal 78 mewajibkan penyelenggaraan RUPS Tahunan, ketidakhadiran sanksi korporasi menciptakan celah hukum yang melemahkanBRT menegaskan bahwa meskipun UU PT Pasal 78 mewajibkan penyelenggaraan RUPS Tahunan, ketidakhadiran sanksi korporasi menciptakan celah hukum yang melemahkan
DINASTIREVDINASTIREV Sejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasiSejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi