AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirThis study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises when assets such as houses or vehicles must be divided equally between spouses, which often proves difficult in practice. Using the normative legal research method based on literature review, this study emphasizes the importance of mutual agreement between the husband and wife as mandated by Article 36 of the Marriage Law. Joint property is defined as assets acquired during marriage, regardless of whose name they are registered under. To ensure clear ownership boundaries, a prenuptial or marital agreement is considered an essential legal instrument to limit or exclude the existence of joint property. Such agreements allow each party to maintain separate ownership of their assets, thereby preventing disputes and facilitating a fair and transparent division if a divorce occurs.
Pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada dasarnya harus dibagi sama rata antara suami dan istri, kecuali jika telah dibuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.Namun dalam penerapan praktis, pembagian tidak semata-mata bersifat matematis, melainkan perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik materiil maupun non-materiil dalam membangun kehidupan rumah tangga dan memperoleh harta bersama.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas perjanjian pranikah dalam mencegah sengketa harta gono-gini, termasuk analisis terhadap praktik implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi dan penyusunan perjanjian tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai model pembagian harta gono-gini di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks hukum Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan para hakim, pengacara, dan mantan pasangan yang bercerai dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembagian harta gono-gini dan persepsi keadilan dari berbagai pihak yang terlibat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini di Indonesia.
| File size | 325.21 KB |
| Pages | 8 |
| Short Link | https://juris.id/p-38e |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Pengertian zakat mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa, yang mencerminkan gradualisasi doktrin agama samawi. Terdapat keserasian antara definisiPengertian zakat mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa, yang mencerminkan gradualisasi doktrin agama samawi. Terdapat keserasian antara definisi
IAIN MADURAIAIN MADURA Semenjak abad ke-19 M, telah tumbuh perjumpaan intensif antara dunia Muslim dengan peradaban Barat, yang melahirkan implikasi yang cukup mencengangkanSemenjak abad ke-19 M, telah tumbuh perjumpaan intensif antara dunia Muslim dengan peradaban Barat, yang melahirkan implikasi yang cukup mencengangkan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan ini meliputi ceramah kesehatan, praktik cuci tangan enam langkah, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasiKegiatan ini meliputi ceramah kesehatan, praktik cuci tangan enam langkah, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi
UMMUMM Perbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbanganPerbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbangan
UMMUMM Pasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UUPasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UU
JIMF BIJIMF BI Dengan demikian, penerapan kewirausahaan sosial di kalangan pemuda Muslim di Indonesia didukung tidak hanya oleh keuntungan tetapi juga oleh keyakinanDengan demikian, penerapan kewirausahaan sosial di kalangan pemuda Muslim di Indonesia didukung tidak hanya oleh keuntungan tetapi juga oleh keyakinan
JIMF BIJIMF BI Secara umum, ditemukan bahwa banyak negara Muslim memiliki performa rendah, seperti yang ditunjukkan oleh nilai I-SDI yang rendah. Dilanjutkan bahwa negaraSecara umum, ditemukan bahwa banyak negara Muslim memiliki performa rendah, seperti yang ditunjukkan oleh nilai I-SDI yang rendah. Dilanjutkan bahwa negara
STAINSTAIN Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak mengandung muatan makna yang dapat menyinggung perasaan orang lain, memilih danDengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak mengandung muatan makna yang dapat menyinggung perasaan orang lain, memilih dan
Useful /
AMSIRAMSIR Studi ini menyimpulkan perlunya kolaborasi keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan negara untuk pencegahan, penegakan hukum, serta penguatan perlindunganStudi ini menyimpulkan perlunya kolaborasi keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan negara untuk pencegahan, penegakan hukum, serta penguatan perlindungan
AMSIRAMSIR Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei yang melibatkan 115 responden dari berbagai distrik dan kota di Sulawesi Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei yang melibatkan 115 responden dari berbagai distrik dan kota di Sulawesi Selatan.
UMMUMM Implementasi maqâshid al‑sharia ditinjau dalam kerangka tujuan utama Sharia: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menemukanImplementasi maqâshid al‑sharia ditinjau dalam kerangka tujuan utama Sharia: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menemukan
UMMUMM Focusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerningFocusing on foundational contributions and core principles of Islamic law, it investigates how these principles form the basis for shaping policies concerning