AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirThis study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises when assets such as houses or vehicles must be divided equally between spouses, which often proves difficult in practice. Using the normative legal research method based on literature review, this study emphasizes the importance of mutual agreement between the husband and wife as mandated by Article 36 of the Marriage Law. Joint property is defined as assets acquired during marriage, regardless of whose name they are registered under. To ensure clear ownership boundaries, a prenuptial or marital agreement is considered an essential legal instrument to limit or exclude the existence of joint property. Such agreements allow each party to maintain separate ownership of their assets, thereby preventing disputes and facilitating a fair and transparent division if a divorce occurs.
Pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada dasarnya harus dibagi sama rata antara suami dan istri, kecuali jika telah dibuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.Namun dalam penerapan praktis, pembagian tidak semata-mata bersifat matematis, melainkan perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik materiil maupun non-materiil dalam membangun kehidupan rumah tangga dan memperoleh harta bersama.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas perjanjian pranikah dalam mencegah sengketa harta gono-gini, termasuk analisis terhadap praktik implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi dan penyusunan perjanjian tersebut. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada studi komparatif mengenai model pembagian harta gono-gini di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks hukum Indonesia. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan para hakim, pengacara, dan mantan pasangan yang bercerai dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembagian harta gono-gini dan persepsi keadilan dari berbagai pihak yang terlibat. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini di Indonesia.
| File size | 325.21 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Oleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkanOleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkan
AMSIRAMSIR Hal ini juga mengatur izin untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/karyawan dan pengusaha.Hal ini juga mengatur izin untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/karyawan dan pengusaha.
AMSIRAMSIR Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya intensitas pelaporan kejahatan di berbagai platform media massa, terutama media sosial dan portalLatar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya intensitas pelaporan kejahatan di berbagai platform media massa, terutama media sosial dan portal
AMSIRAMSIR Penelitian ini membahas peran pendidikan agama dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.Penelitian ini membahas peran pendidikan agama dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia.
RADEN FATAHRADEN FATAH Oleh karena itu, peran mediator yang profesional dan memiliki teknik keterampilan yang tepat sangat dibutuhkan agar proses mediasi benar-benar bisa berjalanOleh karena itu, peran mediator yang profesional dan memiliki teknik keterampilan yang tepat sangat dibutuhkan agar proses mediasi benar-benar bisa berjalan
RADEN FATAHRADEN FATAH This approach emphasizes that the development of the sakinah family does not only end at the premarital stage, but continues in family life as a whole.This approach emphasizes that the development of the sakinah family does not only end at the premarital stage, but continues in family life as a whole.
RADEN FATAHRADEN FATAH Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak mendalam dari perubahan peran gender terhadap dinamika hukum keluarga dalam konteksPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak mendalam dari perubahan peran gender terhadap dinamika hukum keluarga dalam konteks
RADEN FATAHRADEN FATAH second, delays (waithood) until the marriage is annulled. The helplessness of the male to fulfill the demands of the womans family actually hinders marriage,second, delays (waithood) until the marriage is annulled. The helplessness of the male to fulfill the demands of the womans family actually hinders marriage,
Useful /
UNHASYUNHASY Lima kriteria utama yang digunakan dalam sistem adalah kehadiran, prestasi kerja, inisiatif dan kreativitas, kualitas kerja, serta integritas. AplikasiLima kriteria utama yang digunakan dalam sistem adalah kehadiran, prestasi kerja, inisiatif dan kreativitas, kualitas kerja, serta integritas. Aplikasi
AMSIRAMSIR Dalam konteks kebijakan, penelitian ini merekomendasikan strategi nasional berdasarkan koordinasi lintas lembaga, penguatan intelijen keuangan, reformasiDalam konteks kebijakan, penelitian ini merekomendasikan strategi nasional berdasarkan koordinasi lintas lembaga, penguatan intelijen keuangan, reformasi
IRPIIRPI Cloud computing menunjukkan excellent scalability dan 497. 8x lebih cepat pada extreme load. Penelitian merekomendasikan implementasi cloud computing untukCloud computing menunjukkan excellent scalability dan 497. 8x lebih cepat pada extreme load. Penelitian merekomendasikan implementasi cloud computing untuk
RADEN FATAHRADEN FATAH Artikel ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Artikel ini mengindikasikan adanya perbedaan mekanismeArtikel ini tergolong dalam penelitian yuridis empiris dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Artikel ini mengindikasikan adanya perbedaan mekanisme