AKSIOLOGIAKSIOLOGI
GEMAH RIPAH: Jurnal BisnisGEMAH RIPAH: Jurnal BisnisStudi ini mengeksplorasi , diukur melalui pengeluaran modal infrastruktur selama periode 2010–2024. Dengan pendekatan kuantitatif, data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pemerintah setempat dianalisis melalui regresi linear berganda. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model memenuhi persyaratan statistik, termasuk normalitas, ketiadaan multikolinearitas, dan tidak adanya autokorelasi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Durbin–Watson 1.612. Hasil menunjukkan bahwa pajak daerah dan jumlah kendaraan bermotor memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pembangunan infrastruktur, baik secara bersama-sama maupun parsial. Adjusted R² sebesar 0.149 menunjukkan bahwa model menjelaskan 14.9% variasi pembangunan infrastruktur, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan pertumbuhan kendaraan bermotor bukan penentu utama pengeluaran modal infrastruktur, menekankan perlunya pemerintah daerah mempertimbangkan variabel lain dalam perencanaan fiskal dan anggaran infrastruktur.
Studi ini menemukan bahwa pajak daerah dan jumlah kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan raya di Kota Madiun.Meskipun ada korelasi positif, pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik.Faktor lain seperti prioritas kebijakan anggaran, keterbatasan ruang fiskal, dan ketergantungan pada dana transfer pusat berperan lebih besar dalam menentukan alokasi pembangunan infrastruktur.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh variabel lain seperti kebijakan anggaran daerah atau pola penggunaan dana transfer pusat terhadap pembangunan infrastruktur. Selain itu, studi perbandingan antar kota dengan karakteristik fiskal berbeda dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang lebih dominan. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembiayaan infrastruktur yang berbasis pendapatan pajak daerah, terutama dalam konteks pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat.
| File size | 468.65 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar selain minyak dan gas. Pada era reformasi perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak beralih ke sistemPajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar selain minyak dan gas. Pada era reformasi perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak beralih ke sistem
BAWASLUBAWASLU Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dilandasiTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dilandasi
AKRABJUARAAKRABJUARA Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa. Efek dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil MenengahBerdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa. Efek dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil Menengah
45MATARAM45MATARAM Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap KepatuhanHasil artikel literature review ini adalah: 1) Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
UNTAG SMDUNTAG SMD Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat SempajaDapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Sampel terdiri dari 97 responden dengan teknikMetode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap peraturan tersebut. Sampel terdiri dari 97 responden dengan teknik
STAIBSLLGSTAIBSLLG Islam bukan sekadar agama ritual, namun Islam juga mengatur politik, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, dan pemerintahan.menyikapi arus-arus yang berkembangIslam bukan sekadar agama ritual, namun Islam juga mengatur politik, ekonomi, sosial budaya, sistem sanksi, dan pemerintahan.menyikapi arus-arus yang berkembang
STAIBSLLGSTAIBSLLG Kinerja Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dinilai kurang menggembirakan, sehingga diperlukan upaya kolektif dan sistematis untuk , termasuk peningkatanKinerja Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dinilai kurang menggembirakan, sehingga diperlukan upaya kolektif dan sistematis untuk , termasuk peningkatan
Useful /
AKSIOLOGIAKSIOLOGI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi 5C terhadap penurunan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) pada PT BankPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi 5C terhadap penurunan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) pada PT Bank
AKSIOLOGIAKSIOLOGI Belanja modal menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB dengan elastisitas yang lebih kecil, yang mengindikasikan bahwa efektivitas belanja modal belumBelanja modal menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB dengan elastisitas yang lebih kecil, yang mengindikasikan bahwa efektivitas belanja modal belum
AKSIOLOGIAKSIOLOGI Hal ini menunjukkan bahwa beban utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan dan memperburuk persepsi investor. (3) Keputusan investasi mempunyaiHal ini menunjukkan bahwa beban utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan dan memperburuk persepsi investor. (3) Keputusan investasi mempunyai
AMSIRAMSIR Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dapat terjadi karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan,Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dapat terjadi karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan,