TRISAKTITRISAKTI

JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIKJURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK

Penelitian ini menginvestigasi sengketa pajak penghasilan Pasal 26 yang melibatkan karakterisasi penghasilan dan penalaran hakim dalam putusan pengadilan pajak antara tahun 2021 dan 2024 melalui analisis konten kualitatif dari 63 putusan. Sengketa ini sebagian besar berfokus pada banding (60 kasus) di mana pengadilan pajak mengalahkan pembelaan dan karakterisasi otoritas pajak dalam 48 putusan. Melalui teori keagenan, hakim mengontrol tingkat bukti akuntansi dan lebih memilih untuk mengadopsi prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form) meskipun terdapat kendala administratif. Selanjutnya, prinsip ini diuji ketika otoritas pajak kalah dalam sengketa karena kurangnya substansi dalam transaksi ekonomi, bukan karena kurangnya transaksi akuntansi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas bukti akuntansi, sinkronisasi dokumentasi pajak, dan keselarasan bukti akuntansi berdampak pada kepastian hukum lintas batas. Meskipun demikian, penelitian ini hanya membahas putusan Pengadilan Pajak tahun 2021-2024 dan menggunakan bukti dokumenter. Penelitian ini tidak menggabungkan bukti dari hakim, administrator pajak, atau wajib pajak. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat pengungkapan laporan keuangan (PSAK 1), mempertegas uji manfaat (benefit test), dan meningkatkan keselarasan narasi akuntansi dan bukti fiskal. Hal ini akan menjaga keadilan dan transparansi serta memberikan perlindungan yang lebih besar bagi wajib pajak dalam sengketa pajak internasional.

Studi ini menunjukkan bahwa konsistensi yudisial dalam sengketa pajak lintas batas, khususnya terkait Pasal 26, didorong oleh proses pembuktian berbasis akuntansi yang kuat dan keselarasan bukti akuntansi dengan dokumentasi perpajakan, bukan semata interpretasi hukum formal.Secara teoretis, penelitian ini memperkaya Teori Keagenan dengan memposisikan hakim Pengadilan Pajak sebagai mekanisme pengawasan independen untuk memitigasi asimetri informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak.Lebih lanjut, kepatuhan penuh terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya PSAK 201 mengenai pengungkapan catatan dan kebijakan akuntansi material, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum aktif yang mendukung realitas ekonomi dan meminimalkan risiko litigasi dalam transaksi lintas batas.

Melihat pentingnya bukti akuntansi dalam sengketa pajak lintas batas, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman kita. Pertama, penelitian mendatang sebaiknya tidak hanya berfokus pada putusan pengadilan, tetapi juga menggali pandangan dan pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan, seperti hakim pajak, administrator pajak, dan wajib pajak itu sendiri. Dengan melakukan wawancara mendalam, kita bisa memahami bagaimana setiap pihak mempersepsikan, menafsirkan, dan memberikan bobot pada bukti akuntansi dalam konteks sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan lebih tentang akar asimetri informasi dan potensi solusi yang lebih efektif. Kedua, mengingat dinamika regulasi perpajakan internasional yang terus berkembang, penting untuk meneliti secara spesifik bagaimana peraturan baru seperti BEPS 2.0 dan Pilar Kedua, yang telah diadaptasi ke dalam kerangka hukum Indonesia melalui PMK No. 136 Tahun 2024, benar-benar memengaruhi pola, frekuensi, dan hasil sengketa pajak terkait Pasal 26 setelah implementasinya. Analisis ini akan sangat krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Ketiga, perlu dilakukan studi empiris yang lebih luas untuk menginvestigasi secara mendalam sejauh mana kepatuhan penuh wajib pajak terhadap standar pelaporan keuangan, khususnya PSAK 201 mengenai pengungkapan catatan atas laporan keuangan yang komprehensif, benar-benar berkorelasi dengan tingkat keberhasilan mereka dalam memenangkan sengketa pajak. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dalam pelaporan akuntansi yang tidak hanya memenuhi standar tetapi juga efektif sebagai mekanisme perlindungan hukum.

  1. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK. bridging information asymmetry role accounting... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/26962JURNAL INFORMASI PERPAJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK bridging information asymmetry role accounting e journal trisakti ac index php jipak article view 26962
  2. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK. explaining tax compliance costs information... doi.org/10.25105/jipak.v21i1.24863JURNAL INFORMASI PERPAJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK explaining tax compliance costs information doi 10 25105 jipak v21i1 24863
  3. "Transfer Pricing Case Settlement in Indonesia" by Maria R.U.D. Tambunan. transfer pricing... doi.org/10.20476/jbb.v29i2.1306Transfer Pricing Case Settlement in Indonesia by Maria R U D Tambunan transfer pricing doi 10 20476 jbb v29i2 1306
Read online
File size369.95 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Silpa Pajak Daerah Dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2026More at 2026

UMPOUMPO Pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal menjadi salah satu faktor utama SiLPA yang tinggi. Selain itu, peningkatan pajak daerah dan alokasi danaPengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal menjadi salah satu faktor utama SiLPA yang tinggi. Selain itu, peningkatan pajak daerah dan alokasi dana

JURIS Determinants Of Tax Avoidance Evidence From Consumer Non Cyclicals Companies 2026More at 2026

TRISAKTITRISAKTI Kapitalisasi tipis dan profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan ini. Studi ini menyiratkan bahwa perusahaan dalamKapitalisasi tipis dan profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan ini. Studi ini menyiratkan bahwa perusahaan dalam

JURIS The Transformation Of Digital Tax Systems In Southeast Asia A Comparative Study Of Coretax Mytax And Etax 2026More at 2026

TRISAKTITRISAKTI Transformasi digital sistem perpajakan di Asia Tenggara memasuki fase kritis antara 2022 dan 2025, ditandai oleh implementasi tiga sistem berbasis teknologiTransformasi digital sistem perpajakan di Asia Tenggara memasuki fase kritis antara 2022 dan 2025, ditandai oleh implementasi tiga sistem berbasis teknologi

JURIS The Effect of Accounting Information System Quality and Trust on Customer Satisfaction in Using Mobile Banking With Personal Data Security as the Moderation 2025More at 2025

TRISAKTITRISAKTI Kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan berkelanjutan layanan keuangan. Studi ini menganalisis pengaruh kualitas Sistem InformasiKepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan berkelanjutan layanan keuangan. Studi ini menganalisis pengaruh kualitas Sistem Informasi

JURIS Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur 2024More at 2024

UMPOUMPO Pertumbuhan perusahaan yang tinggi menunjukkan kondisi yang baik, yang mendorong investor untuk membeli sahamnya. Kebijakan hutang dipengaruhi secara signifikanPertumbuhan perusahaan yang tinggi menunjukkan kondisi yang baik, yang mendorong investor untuk membeli sahamnya. Kebijakan hutang dipengaruhi secara signifikan

JURIS Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 2020 2023More at 2023

YLIIYLII Temuan: Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki efek negatif terhadap penghindaranTemuan: Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki efek negatif terhadap penghindaran

JURIS Pengaruh Struktur Modal Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba 2023More at 2023

YLIIYLII Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadapBerdasarkan hasil pengujian yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap

JURIS Efek Moderasi Kebijakan Dividen Pada Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan 2023More at 2023

YLIIYLII Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moderasi kebijakan dividen terhadap pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. PenghindaranTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moderasi kebijakan dividen terhadap pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penghindaran

Useful /

JURIS A Sharia Compliant Crowdsourcing Model for Public Transportation Management in the Sharing Economy 2026More at 2026

ASSYIFAASSYIFA Model ini menunjukkan bahwa tata kelola yang berlandaskan etika dapat meningkatkan kepercayaan, keberlanjutan, dan legitimasi sosial dalam sistem mobilitasModel ini menunjukkan bahwa tata kelola yang berlandaskan etika dapat meningkatkan kepercayaan, keberlanjutan, dan legitimasi sosial dalam sistem mobilitas

JURIS Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Akar Wangi Di Garut Jawa Barat 2024More at 2024

LINTASBUDAYANUSANTARALINTASBUDAYANUSANTARA Pemanfaatan e-commerce memperluas jangkauan pemasaran produk dan menjaga kearifan lokal. Regenerasi pengrajin dilakukan melalui pelatihan, sehingga ekonomiPemanfaatan e-commerce memperluas jangkauan pemasaran produk dan menjaga kearifan lokal. Regenerasi pengrajin dilakukan melalui pelatihan, sehingga ekonomi

JURIS Analisis Penggunaan Alat Kontrasepsi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid 19 2020More at 2020

URINDOURINDO Pemerintah Indonesia telah menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 iniPemerintah Indonesia telah menetapkan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini

JURIS Hubungan Kinerja Kader Posyandu Balita dengan Kepuasan Pelayanan Posyandu Balita di RW 012 Kelurahan Kapuk Jakarta Utara Tahun 2020 2020More at 2020

URINDOURINDO Tujuan penelitian untuk Mengetahui hubungan antara kinerja kader Posyandu terhadap kepuasan Pelayanan Posyandu Balita di RW 012 Kelurahan Kapuk Tahun 2020.Tujuan penelitian untuk Mengetahui hubungan antara kinerja kader Posyandu terhadap kepuasan Pelayanan Posyandu Balita di RW 012 Kelurahan Kapuk Tahun 2020.

ads-block-test