UMCUMC
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiSOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan KomunikasiDalam tengah desentralisasi dan otonomi daerah, hampir semua sektor wewenang pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk program keluarga berencana (KB). Pelaksanaan program KB di Kabupaten Tegal tidak optimal akibat perubahan perencanaan kelembagaan dan kurangnya komitmen politik dari pemerintah daerah. Program KB belum dianggap sebagai prioritas. Kurangnya komitmen politik menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung pelaksanaan program KB, serta dampak pada kurangnya alokasi anggaran, kurangnya dukungan sumber daya manusia, tumpang tindih peraturan daerah, dan lembaga yang belum independen untuk program KB.
Kesimpulan yang dapat didapat dari penelitian secara kelembagaan adalah.(1) Bentuk dan jaringan kerja internal lembaga KB yaitu.Bentuk lembaga KB di Kabupaten Tegal masih berbaur dengan urusan lain di luar KB yaitu BPPKB, b.Adanya tumpang tindih dalam jaringan kerja BPPKB, yaitu antara bagan organisasi tupoksi BPPKB, dan c.Jaringan organisasi untuk menggerakkan KB ada dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa, namun juga dibarengi dengan makin lemahnya koordinasi melalui rakordes dan rakorcam maupun hilangnya TKBK di tingkat kecamatan dan desa, d.Jaringan kerja antar lembaga yang terbangun di BPPKB Kabupaten Tegal yaitu, melibatkan lembaga lain yang ada, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.Sedangkan dari komitmen politik, yaitu (1) Dukungan politik.Dukungan politik yang berupa kebijakan masih belum fokus terhadap urusan KB, b.Perda No 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Tegal, menghambat akses pelayanan KB bagi keluarga miskin, dan c.belum terimplementasi secara memadai, (2) Dukungan prioritas program, posisi program KB belum menjadi pilihan utama program prioritas Pemerintah Kabupaten Tegal, (3) Dukungan Pemda Kabupaten Tegal terhadap ketersediaan SDM di lingkungan BPPKB masih rendah, dan (4) Dari segi anggaran komitmen Pemda Kabupaten Tegal terhadap program KB masih rendah.Anggaran pelayanan KB untuk keluarga miskin masih bahkan cenderung menurun.Pembiayaan untuk program KB masih mengandalkan dukungan anggaran dari pusat.
Untuk meningkatkan efektivitas program keluarga berencana di Kabupaten Tegal, perlu dilakukan revisi kebijakan dan perencanaan kelembagaan yang lebih fokus pada urusan KB. Selain itu, penting untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran dari pemerintah daerah. Dengan demikian, program KB dapat menjadi prioritas utama dan lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga miskin sebagai pengguna utama.
| File size | 943.75 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UMCUMC Ketergantungan finansial mereka pada laki-laki berpotensi menghambat semangat kesetaraan. Tulisan ini merupakan studi tentang Program Pendampingan PerempuanKetergantungan finansial mereka pada laki-laki berpotensi menghambat semangat kesetaraan. Tulisan ini merupakan studi tentang Program Pendampingan Perempuan
UMCUMC Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini Universitas Muhammadiyah Cirebon tidak melakukan promosi secara maksimal, terutamaDari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini Universitas Muhammadiyah Cirebon tidak melakukan promosi secara maksimal, terutama
UNIGALUNIGAL Penelitian ini menunjukkan dua tren yang saling melengkapi: di satu sisi, terdapat pola metafora konseptual inti yang bertahan di seluruh korpus, dan diPenelitian ini menunjukkan dua tren yang saling melengkapi: di satu sisi, terdapat pola metafora konseptual inti yang bertahan di seluruh korpus, dan di
LAP4BANGSALAP4BANGSA Proyek penambangan nikel PT Jaga Sejahtera mengalami kerugian finansial yang signifikan, ditunjukkan dengan Return on Investment (ROI) aktual sebesar -120%Proyek penambangan nikel PT Jaga Sejahtera mengalami kerugian finansial yang signifikan, ditunjukkan dengan Return on Investment (ROI) aktual sebesar -120%
UNDANAUNDANA Pengujian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu untuk data set (I) berjumlah 10 user, untuk data set (II) berjumlah 15 user, dan untuk data set (III) berjumlahPengujian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu untuk data set (I) berjumlah 10 user, untuk data set (II) berjumlah 15 user, dan untuk data set (III) berjumlah
UNDANAUNDANA Pemberian pinjaman kepada nasabah merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gloria. Kredit macet yang disebabkan oleh prosesPemberian pinjaman kepada nasabah merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Gloria. Kredit macet yang disebabkan oleh proses
UMCUMC Sebelum kemudian di tahun 2011 terbentuk AHA Center yang menjadi ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management yang berpusatSebelum kemudian di tahun 2011 terbentuk AHA Center yang menjadi ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management yang berpusat
UMCUMC Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas,Peranan Badan Kesbanglinmas dalam pelembagaan partai politik islam di kabupaten cirebon sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas,
Useful /
STIKESPANRITAHUSADASTIKESPANRITAHUSADA Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pembuat perahu. Hasil evaluasi menunjukkan rerata skorKegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pembuat perahu. Hasil evaluasi menunjukkan rerata skor
STIKESPANRITAHUSADASTIKESPANRITAHUSADA Kecanduan smartphone pada remaja merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan prestasiKecanduan smartphone pada remaja merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan prestasi
UMCUMC Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campurBerdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa otonomi desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengelola desa tanpa adanya campur
UMCUMC Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang wirausaha dan kurangnya komunikasi yang efektif dari pendamping dalam menginformasikan kepadaHal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang wirausaha dan kurangnya komunikasi yang efektif dari pendamping dalam menginformasikan kepada