UPN VeteranUPN Veteran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraPenyandang Disabilitas memiliki hak atas aksesbilitas fasilitas publik. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih sangat kurang dijumpai adanya fasilitas yang dapat menunjang aktivitas mereka di pusat layanan publik seperti pada kantor pemerintah. Hak atas akesibiltas merupakan bagian dari hak asasi manusia dan diatur berdasarkan kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan sarana atau fasilitas yang terkait dengan aksesibilitas difabel di pusat layanan publik pemerintah Kota Manado. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan wawancara dengan menggunakan alat bantu teknologi baru (zoom) disesuaikan dengan situasi informan, juga dilakukan observasi pada pusat – pusat layanan publik Pemerintah Kota Manado untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Temuan penelitian bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas di Pusat Layanan Pemerintah Kota Manado dalam hal ketersediaan sarana belum sesuai dengan amanat kebijakan. Fasilitas yang tersedia dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan di Kota Manado bersifat umum dan diperuntukan bagi semua Masyarakat. Tidak secara khusus tersedia untuk penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus. Penyebab utama hal ini terjadi karena ketidakpatuhan dalam penerapan kebijakan. Faktor penyebab lainnya karena pemerintah belum menjadikan masyarakat berkebutuhan khusus sebagai salah satu prioritas dalam pelayanan.
Sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi akan dapat dicapai ketika setiap hak warga negara terpenuhi.Masyarakat yang berkebutuhan khusus merupakan warga negara yang wajib dipenuhi haknya.Pemerintah yang memiliki tangungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melayani semua lapiran masyarakat termasuk penyandang disabilitas atau Masyarakat berkebutuhan khusus.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi aksesibilitas di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam konteks perbandingan antara kota besar dan kecil. Selain itu, penting untuk mengkaji pengaruh kebijakan lokal terhadap ketersediaan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas, dengan cara mengadakan riset mendalam mengenai program-program yang telah berhasil diimplementasikan di daerah lain. Akhirnya, perlu dilakukan evaluasi efektivitas pelatihan bagi petugas pelayanan publik dalam menangani penyandang disabilitas untuk memastikan mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus.
| File size | 369 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UPN VeteranUPN Veteran Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, mencakup isi kebijakan dan lingkunganMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, mencakup isi kebijakan dan lingkungan
UPN VeteranUPN Veteran Grindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitianGrindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitian
UPN VeteranUPN Veteran Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear sederhana melalui program IBM SPSS Statistik 21. Hasil penelitian menunjukkanAnalisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linear sederhana melalui program IBM SPSS Statistik 21. Hasil penelitian menunjukkan
UPN VeteranUPN Veteran Adapun sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder dari data kepustakaan misalnya kebijakan pemerintah yang berupa peraturan perundang-undanganAdapun sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder dari data kepustakaan misalnya kebijakan pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan
Useful /
RAHARJARAHARJA PHS didefinisikan sebagai teknik pengumpulan, pengintegrasian dan penyimpanan data yang bertujuan untuk memberikan informasi manajemen yang akurat dariPHS didefinisikan sebagai teknik pengumpulan, pengintegrasian dan penyimpanan data yang bertujuan untuk memberikan informasi manajemen yang akurat dari
UPN VeteranUPN Veteran Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kota negara sejak 1964 dan kemudian berakhir pada 15 Februari 2024. Metode yang digunakanHal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kota negara sejak 1964 dan kemudian berakhir pada 15 Februari 2024. Metode yang digunakan
UPN VeteranUPN Veteran BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berada pada situasi dimana organisasi sedang dalam kondisi internal yang cukup lemah, tetapi kondisi eksternal mendukungBPSDM Provinsi Kalimantan Utara berada pada situasi dimana organisasi sedang dalam kondisi internal yang cukup lemah, tetapi kondisi eksternal mendukung
UPN VeteranUPN Veteran Selain itu DPMP4KB juga selalu melibatkan forum anak OBAMA dalam setiap kegiatan yang mendukung partisipasi anak, adapun program yang dijalankan oleh DPMP4KBSelain itu DPMP4KB juga selalu melibatkan forum anak OBAMA dalam setiap kegiatan yang mendukung partisipasi anak, adapun program yang dijalankan oleh DPMP4KB