KEMENDAGRIKEMENDAGRI
Jurnal Bina PrajaJurnal Bina PrajaThis study analyzes the role of Women legislators of Commission II local legislative in Pasuruan city in promoting the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSME). Using a qualitative case study approach and guided by the Actor Network Theory (ANT), this research highlights structural constraints and weak interconnections among policy actors. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Findings show that women legislators often play symbolic roles due to male-dominated power structures, limited institutional support from political parties, and minimal access to strategic forums involving local technical agencies (OPD) and MSME communities. While their advocacy style tends to be empathetic and community-based, it remains disconnected from formal decision-making processes. ANT analysis demonstrates that women legislators have not yet become strategic nodes within the policy network. To shift from symbolic to substantive representation, it is essential to enhance their political capacity, improve institutional support, and strengthen inter-actor collaboration. These efforts will contribute to more inclusive and gender-responsive MSME policies.
The study reveals that while the presence of women legislators in Pasuruan City has improved quantitatively, their influence in the policymaking network, particularly in the MSME sector, remains limited and symbolic.The effectiveness of womens representation depends on their access to strategic nodes and ability to establish connections with actors in the policy system.To move beyond symbolic roles, coordinated efforts are needed to enhance political capacity, institutional support, and cross-actor collaboration for more inclusive and gender-responsive MSME policies.
Further research should investigate the specific mechanisms through which political parties can provide more effective support for women legislators, including tailored training programs and mentorship opportunities. Additionally, studies could explore the impact of gender quotas on the quality of policy outcomes related to MSME development, examining whether increased representation leads to more gender-responsive policies. Finally, research is needed to understand how to strengthen the networks between women legislators, local government agencies, and MSME communities, potentially through the creation of formal platforms for dialogue and collaboration. These investigations, building on the findings of this study, will contribute to a more nuanced understanding of the challenges and opportunities for advancing womens political representation and promoting inclusive economic development in Indonesia. This will require approximately 200 words to fully articulate these research directions and their potential impact.
- Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif... doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif doi 10 22212 jp v13i2 3163
- Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Women's Representation in the Regional... jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1585Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Womens Representation in the Regional jkmp umsida ac index php jkmp article view 1585
- Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten... doi.org/10.32505/politica.v11i2.10602Kesetaraan Gender dan Representasi Politik Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten doi 10 32505 politica v11i2 10602
- Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima) | EDU... jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/292Partisipasi Politik Perempuan Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima EDU jurnal stkipbima ac index php ES article view 292
| File size | 158.66 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
GOMITGOMIT Di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Lampung, masih banyak wanita yang melahirkan di rumah. Hasil penelitian dalam bentuk informasi berbasis populasiDi salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Lampung, masih banyak wanita yang melahirkan di rumah. Hasil penelitian dalam bentuk informasi berbasis populasi
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (SFA) di Kota Malang sebagai strategi untuk mengurangi paparan asap rokok dan mencegahPenelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (SFA) di Kota Malang sebagai strategi untuk mengurangi paparan asap rokok dan mencegah
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi pendidikan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi anak pekerjaPenelitian menunjukkan bahwa kebijakan repatriasi pendidikan pemerintah berperan penting dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi anak pekerja
KEMENDAGRIKEMENDAGRI pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, dan media. Dengan demikian, IBGM berupaya beralih dari logika keseimbangan yang rapuh ke logika sinergipemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, dan media. Dengan demikian, IBGM berupaya beralih dari logika keseimbangan yang rapuh ke logika sinergi
Useful /
GOMITGOMIT Target PPDM adalah kader petugas Posbindu PTM di RW 15, 20, dan 24 desa urban Sendangmulyo, kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalahTarget PPDM adalah kader petugas Posbindu PTM di RW 15, 20, dan 24 desa urban Sendangmulyo, kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah
GOMITGOMIT Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bantuan media dalam bentuk poster dan adanya permainan tantangan untuk keberanian. Untuk mengevaluasiKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bantuan media dalam bentuk poster dan adanya permainan tantangan untuk keberanian. Untuk mengevaluasi
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Ketidakadaan otoritas pengelola yang khusus dan koordinasi yang lemah antara lembaga pemerintah setempat juga menghambat intervensi yang efektif. PenelitianKetidakadaan otoritas pengelola yang khusus dan koordinasi yang lemah antara lembaga pemerintah setempat juga menghambat intervensi yang efektif. Penelitian
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru memenuhi harapan publik dan memberikan dampak signifikanPenelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru memenuhi harapan publik dan memberikan dampak signifikan