UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPerkembangan pesat ekonomi platform digital yang menghubungkan pekerja dengan pengguna telah mengubah pasar kerja secara global. Makalah ini mengeksplorasi pendekatan regulasi dan kebijakan yang melindungi pekerja platform digital di Uni Eropa (EU) dan ASEAN. Meskipun EU menunjukkan perlindungan kerja yang komprehensif, negara-negara ASEAN dengan latar belakang ekonomi yang beragam menunjukkan pendekatan yang bervariasi. Analisis ini menggunakan metode penelitian komparatif untuk menilai perlindungan pekerja platform di dua wilayah tersebut, dengan meninjau dokumen resmi dan teks legislasi untuk mengidentifikasi kebijakan terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kerja digital bukan hanya terbatas pada ranah digital semata, tetapi juga berdampak pada berbagai aktivitas, mengubah tugas-tugas tradisional menjadi proses digital yang dikelola oleh algoritma dan otomasi. Pekerja platform di wilayah seperti EU dan ASEAN menghadapi tantangan seperti waktu tunggu tidak dibayar yang lama, kurangnya akses ke jaminan sosial, pendapatan yang tidak menentu, dan efek negatif dari fleksibilitas kerja. Uni Eropa mengatasi masalah ini melalui upaya legislatif yang komprehensif, dengan penekanan pada transparansi, pengawasan algoritma, serta definisi status kerja yang jelas. Sebaliknya, struktur ASEAN yang didasarkan pada konsensus dan kerja sama sukarela menimbulkan tantangan tersendiri. Kesepakatan regional yang mengikat sulit dicapai karena latar belakang sosio-ekonomi dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, deklarasi non-mengikat yang didukung oleh pedoman komprehensif mungkin menjadi pendekatan yang lebih realistis. Deklarasi tersebut, sebagai simbol komitmen kolektif, dapat membimbing negara anggota dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih baik demi melindungi pekerja platform.
Kerja digital tidak hanya mencakup ranah digital luas, tetapi juga berdampak pada berbagai aktivitas, mengubah tugas tradisional menjadi proses yang dikelola algoritma dan otomasi.Pekerja platform di EU dan ASEAN menghadapi tantangan seperti waktu tunggu tidak dibayar, kurangnya akses jaminan sosial, pendapatan tidak menentu, dan risiko fleksibilitas kerja.EU menangani masalah ini dengan legislatif komprehensif yang menekankan transparansi dan pengawasan algoritma, sementara ASEAN kesulitan menciptakan regulasi mengikat akibat pendekatan konsensus dan latar belakang yang beragam.Sebagai solusi, ASEAN bisa mempertimbangkan deklarasi non-mengikat yang didukung pedoman terperinci untuk melindungi pekerja platform secara lebih efektif.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana efektivitas perlindungan pekerja platform berbeda antara negara-negara anggota ASEAN yang memiliki sistem hukum dan ekonomi berbeda, untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi adopsi kebijakan yang lebih pro terhadap pekerja. Selain itu, studi mendalam tentang dampak psikologis dan sosial dari kontrol algoritmik terhadap pekerja platform di Indonesia dan negara ASEAN lainnya juga penting untuk memberikan wawasan mengenai kesejahteraan mereka. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis kemungkinan pembuatan kerangka kerja sama regional non-mengikat di ASEAN yang berfokus pada standar minimum perlindungan pekerja platform, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan aturan dapat diterapkan secara sukarela namun efektif.
| File size | 328.87 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Korupsi dalam era digital telah menjadi ancaman transnasional yang memicu perluasan upaya penanganan melalui ASEAN. Penelitian ini mengkaji evolusi korupsiKorupsi dalam era digital telah menjadi ancaman transnasional yang memicu perluasan upaya penanganan melalui ASEAN. Penelitian ini mengkaji evolusi korupsi
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilanHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum hak upah pekerja di perusahaan yang bangkrut belum berlandaskan keadilan
UMMUMM Kota cerdas berbasis ekonomi sirkular dalam pengelolaan MSW hanya dapat dicapai melalui fasilitas yang memadai dan perubahan perilaku masyarakat. Namun,Kota cerdas berbasis ekonomi sirkular dalam pengelolaan MSW hanya dapat dicapai melalui fasilitas yang memadai dan perubahan perilaku masyarakat. Namun,
UMMUMM Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil sampel dari masyarakat Baduy Dalam-Banten, Tenganan Pegringsingan-Bali, dan Wonokitri-Tengger.Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil sampel dari masyarakat Baduy Dalam-Banten, Tenganan Pegringsingan-Bali, dan Wonokitri-Tengger.
Useful /
UGMUGM Hasil ini menunjukkan bahwa strategi harga perlu mempertimbangkan pola perubahan harga (naik/turun) selain amplitudo dan frekuensinya. Rekomendasi bagiHasil ini menunjukkan bahwa strategi harga perlu mempertimbangkan pola perubahan harga (naik/turun) selain amplitudo dan frekuensinya. Rekomendasi bagi
UGMUGM Penggunaan uang elektronik di Indonesia tumbuh pesat, namun niat penggunaan berkelanjutan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi ini menginvestigasiPenggunaan uang elektronik di Indonesia tumbuh pesat, namun niat penggunaan berkelanjutan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi ini menginvestigasi
UMMUMM Paradigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melaluiParadigma efektivitas dan efisiensi peradilan tercipta sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan hukum. Transformasi digital melalui
UMMUMM Artikel ini menganalisis norma hukum internasional dan nasional terkait hak kerja pengungsi serta aspek praktis tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitianArtikel ini menganalisis norma hukum internasional dan nasional terkait hak kerja pengungsi serta aspek praktis tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitian