Publisher

STIBASTIBA

Journal BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum IslamBUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, ditinjau dari perspektif fikih munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang memadukan pendekatan normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa kasus pernikahan, wali nasab masih hidup dan memenuhi syarat sebagai wali, namun kewenangan perwaliannya diserahkan kepada wali hakim melalui mekanisme wakālah sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan wali hakim pada dasarnya dibenarkan dalam perspektif fikih munakahat apabila terdapat uzur syarī. Dalam praktik pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) oleh wali nikah kepada wali hakim tanpa uzur syarī yang dilakukan di KUA Kecamatan Malua bukan merupakan pengalihan hak perwalian secara mutlak sehingga akad nikah yang dilaksanakan tetap sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi masyarakat mengenai hukum perwalian dalam pernikahan Islam serta kehati-hatian KUA dalam memproses penggunaan wali hakim.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) oleh wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Malua terjadi karena berbagai faktor, antara lain ketidaktahuan wali terhadap prosedur pernikahan, kesibukan pribadi, ketidakmampuan teknis, serta adanya keengganan wali untuk terlibat langsung dalam prosesi akad nikah.Terdapat beberapa kasus di mana wali nasab masih hidup dan memenuhi syarat sebagai wali, namun hak perwaliannya dilimpahkan kepada wali hakim melalui mekanisme pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) baik secara lisan maupun tertulis sesuai prosedur yang ditetapkan oleh KUA.Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam perspektif fikih munakahat pada dasarnya hanya dibenarkan apabila terdapat uzur syarī yang sah, seperti wali mafqūd, wali tidak memenuhi syarat, atau wali aḍal.Namun, berdasarkan temuan penelitian, praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Malua lebih banyak ditempuh melalui mekanisme pelimpahan kuasa dari wali nasab kepada wali hakim, sehingga tidak dipahami sebagai pengalihan hak perwalian secara mutlak, melainkan sebagai bentuk pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) yang dibenarkan dalam fikih.Oleh karena itu, selama pelimpahan tersebut dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, memenuhi rukun dan syarat wakālah, serta mengikuti ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku, maka akad nikah yang dilangsungkan tetap sah menurut hukum Islam.Temuan ini menunjukkan bahwa keabsahan penggunaan wali hakim dalam praktik pernikahan di KUA Kecamatan Malua tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan uzur syarī, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip-prinsip perwakilan (wakālah), kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan pemahaman masyarakat tentang hukum perwalian dalam perkawinan Islam serta peningkatan ketelitian KUA dalam memproses penggunaan wali hakim, sehingga pelaksanaan akad nikah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan fikih munakahat.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi sosial dan budaya dari praktik pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) oleh wali nasab kepada wali hakim, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini dapat fokus pada dampak praktik tersebut terhadap dinamika keluarga, peran gender, dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan Islam.. . 2. Meneliti secara mendalam tentang persyaratan dan prosedur pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) dalam fikih munakahat, termasuk kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nasab dan wali hakim. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih secara lebih akurat dalam praktik pernikahan.. . 3. Melakukan studi komparatif tentang praktik pelimpahan kuasa perwalian (wakālah al-wilāyah) di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi antara daerah-daerah tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang variasi praktik pernikahan Islam di Indonesia dan implikasinya terhadap hukum dan masyarakat.

References

1. Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif al-Maṣlaḥah al-Mursalah:... doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.847Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif al Malauah al Mursalah doi 10 36701 qiblah v2i1 847
2. Portal Jurnal LP2M SASBABEL. portal jurnal lp2m sasbabel akses artikel silahkan kunjungi web disini ilmiah... doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.3949Portal Jurnal LP2M SASBABEL portal jurnal lp2m sasbabel akses artikel silahkan kunjungi web disini ilmiah doi 10 32923 kjmp v6i2 3949
3. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Keabsahan Pelimpahan Kuasa Perwalian (Wakālah al-Wilāyah) Kepada... doi.org/10.36701/bustanul.v7i2.3426Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Keabsahan Pelimpahan Kuasa Perwalian WakAlah al WilAyah Kepada doi 10 36701 bustanul v7i2 3426

Metadata

File size	843.79 KB
Pages	24
DMCA	Report