UNRIUNRI
Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan SosialArtikel ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penempatan wilayah kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan kekarantinaan kesehatan menggunakan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penempatan wilayah kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kekarantinaan kesehatan. Hal kebijakan relokasi pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan yang tidak diikuti dengan perubahan kebijakan penempatan wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana, serta ketidakspesifik data target yang menyulitkan evaluasi dan perencanaan.
Evaluasi kebijakan penempatan wilayah kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru masih belum berhasil meningkatkan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah.Kebijakan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan memiliki kendala dalam penerapannya, antara lain kebijakan relokasi pelabuhan yang tidak diikuti dengan perubahan kebijakan penempatan wilayah kerja, kesenjangan sumber daya manusia, kesenjangan sarana prasarana, dan data target kegiatan tidak spesifik.
Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada (1) bagaimana dampak langsung relocasi pelabuhan terhadap distribusi sumber daya manusia dan sarana di wilayah kerja, dengan mengkaji apakah penyesuaian lokasi kantor kerja dapat meningkatkan efisiensi operasional; (2) pengembangan sistem manajemen data target dan realisasi tugas di Balai Kekarantinaan Kesehatan, sehingga setiap indikator memiliki target yang terukur dan dapat dianalisis secara kuantitatif; (3) evaluasi komprehensif penggunaan teknologi informasi (misalnya aplikasi sinkarkes) dalam memfasilitasi koordinasi antara petugas lapangan dan kantor pusat, serta dampaknya terhadap kecepatan dan akurasi proses pemeriksaan kapal. Pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan operasional dan regulasi terkini, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan di pelabuhan sejenis di Indonesia.
| File size | 746.67 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Implementasi kebijakan pendidikan seksual di SMP Negeri 2 Meureubo telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap perubahan disposisi dan sikapImplementasi kebijakan pendidikan seksual di SMP Negeri 2 Meureubo telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap perubahan disposisi dan sikap
UNRIUNRI Keunggulan MPP Surabaya meliputi integrasi layanan, digitalisasi dan otomasi, fasilitas pendukung yang memadai, serta kecepatan dan transparansi pelayanan.Keunggulan MPP Surabaya meliputi integrasi layanan, digitalisasi dan otomasi, fasilitas pendukung yang memadai, serta kecepatan dan transparansi pelayanan.
UNRIUNRI Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosialTujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosial
UNRIUNRI Diindikasikan berdasarkan perolehan pajak yang tidak meningkat sesuai ekspektasi dan masih berfluktuatif. Dari delapan jenis pajak daerah yang dipungut,Diindikasikan berdasarkan perolehan pajak yang tidak meningkat sesuai ekspektasi dan masih berfluktuatif. Dari delapan jenis pajak daerah yang dipungut,
UNRIUNRI Metode kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajianMetode kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian
UNRIUNRI Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan penguatan kapasitas yang komprehensif guna memberdayakan petani menghadapi tantangan. Proses ini harus melibatkanUntuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan penguatan kapasitas yang komprehensif guna memberdayakan petani menghadapi tantangan. Proses ini harus melibatkan
UNRIUNRI Pengembangan model collaborative governance yang adaptif dengan kemajuan teknologi dalam hal pengelolaan PMI dapat menjadi solusi terkait rumitnya permasalahanPengembangan model collaborative governance yang adaptif dengan kemajuan teknologi dalam hal pengelolaan PMI dapat menjadi solusi terkait rumitnya permasalahan
UNRIUNRI Strategi Pemerintah dalam pencegahan stunting terbagi tiga, yang pertama tujuan, kedua lingkungan dan ketiga aksi. Strategi Pemerintah Kabupaten BengkalisStrategi Pemerintah dalam pencegahan stunting terbagi tiga, yang pertama tujuan, kedua lingkungan dan ketiga aksi. Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Useful /
UNRIUNRI Implementasi e-Tilang di Kota Malang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas dengan mengurangi korupsi danImplementasi e-Tilang di Kota Malang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas dengan mengurangi korupsi dan
STIABENGKULUSTIABENGKULU Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial (Instagram) digunakan sebagai sarana berbelanja online. Bisnis melalui media sosial semakinPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial (Instagram) digunakan sebagai sarana berbelanja online. Bisnis melalui media sosial semakin
STIABENGKULUSTIABENGKULU Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan baik dan meningkatkan pengetahuan serta mempermudah masyarakat menemukan lokasi desa secara cepat. PesertaKegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan baik dan meningkatkan pengetahuan serta mempermudah masyarakat menemukan lokasi desa secara cepat. Peserta
UNRIUNRI Diperlukan pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi melalui kolaborasi multi‑stakeholder untuk mentransformasiDiperlukan pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi melalui kolaborasi multi‑stakeholder untuk mentransformasi