IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAnggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian menjadi kekayaan negara/daerah. Dalam pengelolaan BUMN/BUMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/daerah, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya.
Terdapatnya pertentangan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.Konsekuensi hukumnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan berupa uang tanah atau gedung sebagai pemasukan modal negara menjadi modal awal bagi Persero dapat dilakukan sita umum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek: pertama, menganalisis dampak hukum privatisasi terhadap stabilitas keuangan negara, terutama dalam konteks keterlibatan investor asing; kedua, mengevaluasi efektivitas regulasi perundang-undangan terkait pengelolaan aset BUMN untuk mencegah kerugian negara karena kesalahan administrasi; ketiga, mengkaji implementasi prinsip good corporate governance di perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
| File size | 184.58 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
IUSIUS ; (2) yakni warga negara asing tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan status penguasaan hak pakai, dimana status hak pakai atas nama warga; (2) yakni warga negara asing tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan status penguasaan hak pakai, dimana status hak pakai atas nama warga
CERICCERIC Artikel dikumpulkan melalui database elektronik CINAHL, ScienceDirect, dan Proquest menggunakan kata kunci manajemen diri, sistemik lupus erythemathosus,Artikel dikumpulkan melalui database elektronik CINAHL, ScienceDirect, dan Proquest menggunakan kata kunci manajemen diri, sistemik lupus erythemathosus,
CERICCERIC Desain yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pre dan post test tanpa kelompok kontrol. Program pelatihan ini berlangsung selama 4 minggu melibatkanDesain yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pre dan post test tanpa kelompok kontrol. Program pelatihan ini berlangsung selama 4 minggu melibatkan
CERICCERIC Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti ilmiah bagi perawat spesialis jiwa dalam memberikan alternatif terapi kepada keluarga pasien gangguanHasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti ilmiah bagi perawat spesialis jiwa dalam memberikan alternatif terapi kepada keluarga pasien gangguan
Useful /
STAINUPASTAINUPA Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatanMetode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan
STAINUPASTAINUPA Studi ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai pentingnya inovasi strategi PAI di sekolah dasar dalam konteks pendidikan karakter di era kurikulumStudi ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai pentingnya inovasi strategi PAI di sekolah dasar dalam konteks pendidikan karakter di era kurikulum
IAIN MADURAIAIN MADURA Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.Oleh karena itu, pencegahan konflik sangat penting dalam tata kelola aset waqf berdasarkan kesadaran kolektif nāẓir, peraturan, dan penyelesaian konflik.
IAIN MADURAIAIN MADURA Namun praktik tersebut masih terjadi hingga kini. Hal ini memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas; bagaimana lingkungan sosial mengaturNamun praktik tersebut masih terjadi hingga kini. Hal ini memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas; bagaimana lingkungan sosial mengatur