STIAMISTIAMI
Reformasi AdministrasiReformasi AdministrasiPT Atlas Copco Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang mesin-mesin berat dan peralatan lainnya, yang seringkali berhubungan dengan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Transaksi yang sering dilakukan adalah pembayaran royalti yang menjadi objek pajak penghasilan Pasal 26. PT Atlas Copco Indonesia telah memulai penghitungan kewajiban pajak atas deposit dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26. Penelitian ini membahas gambaran umum perusahaan PT Atlas Copco Indonesia, proses implementasi penghitungan deposit pajak penghasilan dan pelaporan Pasal 26. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kewajiban Pajak dari periode Januari hingga Desember 2015 pada PT Atlas Copco Indonesia tidak sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku.
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 atas royalti pada PT Atlas Copco Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Hal ini terutama disebabkan oleh keterlambatan dalam memperoleh dokumen pendukung dari pihak luar negeri, seperti Certificate of Domicile (CoD) dan DGT form 2.Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan ketelitian dalam kelengkapan data transaksi wajib pajak luar negeri dan memberikan informasi yang tepat kepada pihak terkait untuk menghindari keterlambatan.
Berdasarkan latar belakang dan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) terhadap efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 26 pada perusahaan yang memiliki transaksi lintas negara. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 pada PT Atlas Copco Indonesia dengan perusahaan sejenis lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi untuk mempermudah proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.
| File size | 336.6 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIMMANUNIMMAN Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beban kerja secara dengan Turnover intention (p = 0,049), serta hubungan signifikanHasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beban kerja secara dengan Turnover intention (p = 0,049), serta hubungan signifikan
UNPABUNPAB Penyesuaian ini mengurangi kerugian fiskal dari Rp611.247.618 menjadi Rp497.119.712. Meskipun terdapat koreksi ini, perusahaan melaporkan nihil pajak penghasilanPenyesuaian ini mengurangi kerugian fiskal dari Rp611.247.618 menjadi Rp497.119.712. Meskipun terdapat koreksi ini, perusahaan melaporkan nihil pajak penghasilan
IBSIBS Data diolah menggunakan aplikasi Eviews v. 10. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerputaranData diolah menggunakan aplikasi Eviews v. 10. Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji statistik t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perputaran
IBSIBS Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari indikator keuangan, non-keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap financial distress pada perusahaanPenelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari indikator keuangan, non-keuangan dan tata kelola perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan
IBSIBS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak real earnings management (REM) teradap nilai perusahaan serta kepemilikan institusionalPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak real earnings management (REM) teradap nilai perusahaan serta kepemilikan institusional
IBSIBS Variabel operating capacity yang diproksikan dengan total assets turnover (TATO) pada periode sebelum dan semasa Covid-19 ditemukan tidak memiliki pengaruhVariabel operating capacity yang diproksikan dengan total assets turnover (TATO) pada periode sebelum dan semasa Covid-19 ditemukan tidak memiliki pengaruh
IBSIBS Studi ini menggunakan data berasal dari 4 perusahaan perbankan konvensional BUMN milik negara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dalamStudi ini menggunakan data berasal dari 4 perusahaan perbankan konvensional BUMN milik negara yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dalam
IBSIBS Green Innovation yang diukur melalui green process innovation dan green product innovation memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang diukurGreen Innovation yang diukur melalui green process innovation dan green product innovation memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur
Useful /
MKRIMKRI Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yangHal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang
MKRIMKRI Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsiDiskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dengan fungsi
MKRIMKRI Negara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaanNegara memiliki dua perspektif dalam memenuhi hak tersebut. sebagai hak asasi manusia yang diwajibkan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, serta melalui penguasaan
MKRIMKRI Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaanImplementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan