Publisher

UMMUMM

Journal Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNSP) dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perikanan di Kabupaten Buton. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui wawancara langsung, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat dua kasus penangkapan ikan destruktif dengan metode pemboman ikan, tiga kasus pada tahun 2019, yaitu satu kasus pemboman ikan dan dua kasus eksploitasi habitat laut yang dilindungi, sementara pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing terdapat dua kasus pemboman ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Perikanan meliputi pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan yang merusak kapal tanpa izin untuk kapal berukuran di atas 5 GT, eksploitasi habitat ikan yang dilindungi, serta kapal perikanan yang tidak layak berlayar. Tindak pidana perikanan yang terjadi meliputi praktik penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan habitat akuatik seperti pemboman ikan, pembiusan ikan, dan penggunaan racun sianida. Penegakan hukum selama pandemi Covid-19 dilakukan secara daring pada tahap pemeriksaan saksi atau tersangka melalui wawancara konferensi video, dengan syarat adanya Surat Panggilan berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Hambatan yang dihadapi oleh PPNS Perikanan dipengaruhi oleh faktor internal berupa kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas dan infrastruktur pengawasan, sumber daya manusia, anggaran, serta penanganan barang bukti. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana perikanan, kurangnya fasilitas pendukung bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Conclusion

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pengawas Perikanan dalam mencegah serta menangani illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Buton mencakup upaya pencegahan, penindakan, dan represif terhadap praktik perikanan ilegal seperti penangkapan ikan destruktif, kapal tanpa izin, dan eksploitasi habitat spesies yang dilindungi.Selama pandemi Covid-19, penegakan hukum dilakukan secara daring melalui pemeriksaan saksi atau tersangka via konferensi video dengan tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran, dan penanganan barang bukti, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana bagi Pokmaswas, dan koordinasi yang lemah antar lembaga penegak hukum.

Future Research

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas pemeriksaan daring (online) terhadap saksi dan tersangka dalam tindak pidana perikanan selama dan pasca pandemi, untuk menilai apakah metode ini dapat diadopsi secara permanen guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penegakan hukum di daerah terpencil. Kedua, penting untuk mengkaji penguatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melalui penelitian tentang model pemberdayaan berbasis komunitas yang melibatkan peningkatan kapasitas, penyediaan sarana transportasi laut yang memadai, serta insentif berkelanjutan agar mereka mampu berperan aktif dalam deteksi dini dan pelaporan aktivitas illegal fishing. Ketiga, diperlukan penelitian mengenai integrasi sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum perikanan—seperti PPNS, Polairud, TNI AL, dan Kejaksaan—dalam satu platform digital terpadu yang memungkinkan pertukaran data real-time, pelacakan kasus, dan penetapan alur penanganan bersama untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian-penelitian ini akan membantu membangun sistem penegakan hukum perikanan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Buton yang menghadapi tantangan geografis dan sumber daya yang terbatas.

References

1. Study at home during the covid-19 pandemic as a legal protection for children's rights in Indonesia... ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/12491Study at home during the covid 19 pandemic as a legal protection for childrens rights in Indonesia ejournal umm ac index php legality article view 12491
2. Jurist-Diction. penegakan pencurian ikan wilayah ekonomi eksklusif zeei jurist diction article home current... doi.org/10.20473/jd.v1i2.11012Jurist Diction penegakan pencurian ikan wilayah ekonomi eksklusif zeei jurist diction article home current doi 10 20473 jd v1i2 11012
3. Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid-19... ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/19873Criminal Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid 19 ejournal umm ac index php audito article view 19873
4. "Latent Securitisation of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fis" by Rage Taufika. latent... doi.org/10.7454/global.v22i1.488Latent Securitisation of Illegal Unreported and Unregulated IUU Fis by Rage Taufika latent doi 10 7454 global v22i1 488

Metadata

File size	536.72 KB
Pages	21
DMCA	ReportReport