UNIKSUNIKS
JUHANPERAKJUHANPERAKRestorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang melibatkan korban, Keluarga pelaku, keluarga korban, Tokoh Agama serta tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi guna mencapai kesepakatan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian, dan bagaimana Dampak dari menerapkan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.
Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.- Untuk Penanganan Suatu Perkara Tindak Pidana yang Penyelesaiannya dengan menerapkan Restorative Justice dengan dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative dengan melibatkan Korban, Keluarga Pelaku dan Masyarakat dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.- Dampak dari penerapan Restorative Juctice yang terjadi di perkara tindak Pidana pencurian adalah sebagai berikut.(a) Dampak positif yaitu membantu dari Penyidik Kepolisian untuk penanganan Suatu Perkara Tindak Pidana dan kepada diri Pelaku karena Pelaku masih diterima ditengah tengah masyarakat dan juga Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maupun perbuatan yang lain serta kepada Pihak Korban juga sangat bagus karena kerugian maupun hal yang lain sudah diganti oleh pihak pelaku, dan (b) Dampak Negatifnya dalam Penerapan Restorative Justice yaitu para pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan dengan Restorative Justice berkemungkinan akan mengulangi perbuatannya karena anggapan para pelaku tindak pidana akan diselesaikan dengan Restorative Justice serta tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara penerapan Restorative Justice dengan sistem pemidanaan konvensional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencurian. Penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah Restorative Justice dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pencurian, terutama dalam hal pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Selain itu, penelitian juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Restorative Justice, seperti peran tokoh agama dan masyarakat dalam proses mediasi dan negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan sistem keadilan restoratif di Indonesia.
| File size | 274.43 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIKSUNIKS Terdakwa Jaksa penuntut umum secara Komulatif Dakwaan pertama didakwa melanggar ketentuan Pasal 285. Tentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang:Terdakwa Jaksa penuntut umum secara Komulatif Dakwaan pertama didakwa melanggar ketentuan Pasal 285. Tentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang:
UNIKSUNIKS Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Perkara Praperadilan pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan KehutananDari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan Perkara Praperadilan pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dan wawancara langsung ke pihak peserta bersangkutan “tahapan Proses Pelaksanaan Klik. JodohMu. Pendekatan dalamDalam hal ini penulis mengumpulkan data dan wawancara langsung ke pihak peserta bersangkutan “tahapan Proses Pelaksanaan Klik. JodohMu. Pendekatan dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA Kedua, kaidah yang merupakan subdividen cabang dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk, sedangkan jenis yang kedua disebutKedua, kaidah yang merupakan subdividen cabang dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk, sedangkan jenis yang kedua disebut
UNIKSUNIKS Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat diHal ini berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat di
UntikaUntika Berdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secaraBerdasarkan analisis hukum, influencer yang melakukan overclaim dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata dan secara
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. PenelitianPenelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Penyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PNPenyelamatan dan penyelesaian kredit adalah kredit yang bermasalah dalam perjanjian simpan pinjam di KSP Kusuma Arta Jaya berdasarkan (15/Pdt. G/2023/PN
Useful /
STAINAASTAINAA Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa keseimbangan ekonomi terjadi karena adanya jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. PilarDari pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa keseimbangan ekonomi terjadi karena adanya jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Pilar
STAINAASTAINAA Spiritualitas ekonomi mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan yang diintegrasikan dalam aktivitas ekonomiSpiritualitas ekonomi mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan yang diintegrasikan dalam aktivitas ekonomi
DINASTIREVDINASTIREV Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.
MARANATHAMARANATHA Pasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalenPasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalen