UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA
Jurnal HonaiJurnal HonaiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pemerintahan daerah dalam pengelolaan aset pasca bencana tsunami, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor pendukung dan penghambat . Teori yang digunakan adalah teori manajemen dari George R. Terry dalam buku dasar-dasar manajemen edisi revisi yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran kepada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu untuk dapat mengkoordinasikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow agar segera dapat dibahas apa yang akan menjadi Misi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait dengan hal itu bisa mengacu pada Uadang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 dan 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Daerah pada Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan urusan pemerintahan umum dan disinergikan dengan Visi Misi Bupati serta Visi Misi dari pemerintah pusat.Dengan adanya Visi dan Misi ini dapat segera dilakukan pembentukann Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.Peneliti melihat kurangnya perencanaan sehingga akan lebih baik apabila segera membahas perencanaan strategi untuk Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terkait dengan hal itu semua pihak yang ada di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini harus ikut serta agar semua pihak dapat terlibat dan ikut serta mendukung pengembangan organisasi forum koordinais pimpinan daerah.Seluruh anggota dapat berkolaborasi dan mendukung Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah demi terwujudnya tujuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.Peneliti menyarankan agar segera dapat menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dimana Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 bagian kelima FORKOPIMDA, secara umum lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan FORKOPIMDA selain itu juga pada pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 14 ditetapkan lewat keputusan Bupati/Walikota.Dalam pelaksanaanya juga diharapakan melibatkan semua pihak dapat terlibat dan ikut serta mendukung pengembangan organisasi forum koordinais pimpinan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki sistem pengelolaan aset pasca bencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dapat dilakukan pelatihan bagi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan aset. Terakhir, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengefektifkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi.
- Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Asset Berbasis Web Dengan Metode Waterfall | Jurnal Nasional... doi.org/10.61306/jnastek.v4i2.139Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Asset Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Jurnal Nasional doi 10 61306 jnastek v4i2 139
- KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) DALAM SINKRONISASI VISI... jsp.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/jsp/article/view/53KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPELITBANG DALAM SINKRONISASI VISI jsp fisip unmul ac site index php jsp article view 53
- Meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian: Kunci menuju opini wajar tanpa pengecualian-Studi kasus... jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/1101Meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian Kunci menuju opini wajar tanpa pengecualian Studi kasus jurnalku index php jurnalku article view 1101
| File size | 648.52 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkanKerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan
SERAMBISERAMBI Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai tingkat pendidikan, yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengahTemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di berbagai tingkat pendidikan, yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengah
AFEKSIAFEKSI Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi.Salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi.
ABULYATAMAABULYATAMA Kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika dan standar profesional dalam pendidikan. Penelitian ini mengkajiKekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika dan standar profesional dalam pendidikan. Penelitian ini mengkaji
UNIPASUNIPAS Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh polres buleleng sesuai SOP (standard operating procedure):Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh polres buleleng sesuai SOP (standard operating procedure):
UNIRAYAUNIRAYA Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahKorban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Untuk mendukung tujuan ini, sosialisasi masif tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat perlu dilakukanUntuk mendukung tujuan ini, sosialisasi masif tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat perlu dilakukan
Useful /
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Dosen yang kompeten mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan harapan program studi. Oleh karenaDosen yang kompeten mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan harapan program studi. Oleh karena
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengoptimalkan kompetensi dosen untuk memenuhi sumber daya manusia lokal: studi di Universitas AmalPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengoptimalkan kompetensi dosen untuk memenuhi sumber daya manusia lokal: studi di Universitas Amal
UKWMUKWM Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 53 responden. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat KotaPenelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 53 responden. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota
UKWMUKWM Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan respon positif terhadap rasa, aroma, dan tekstur Cookies Sorgum Mauurasa. Indikator aromaHasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan respon positif terhadap rasa, aroma, dan tekstur Cookies Sorgum Mauurasa. Indikator aroma