UBTUBT
Jurnal Pengabdian Masyarakat BorneoJurnal Pengabdian Masyarakat BorneoPasal 3 UU Desa memandatkan asas subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa memiliki kewenangan dan kebijakan pembangunan berbasis HAM mengoptimalisasi sumber daya desa termasuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan dan kemandirian desa. PKM bertujuan untuk meningkatkan kecakapan masyarakat dan perangkat desa untuk pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan desa peduli HAM di Desa Pakam, Kabupaten Batu Bara. PKM mengunakan pendekatan people centered development dengan desain pelatihan. Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif. Materi pelatihan disesuaikan dengan tiga tantangan desa Pakam: 1) penerjemahan pemerintahan Peduli HAM Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 pada tingkat pemerintahan Desa Pakam; 2) pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara termasuk mencakup wilayah Desa Pakam dengan pemahaman prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan merupakan aplikatif pengarusutamaan HAM; dan 3) Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi beririsan dengan standar dan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kegiatan PKM menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual dan prosedural bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan desa. Selain itu, warga dapat memahami partisipasi secara konseptual dan prosedural untuk mendukung pembangunan desa di masa mendatang.
Program PKM ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan prosedural warga dan pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Pakam peduli HAM.Desain pelatihan yang relevan dan efektif menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta.Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan daya dukung warga dan aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan desa.
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi prinsip-prinsip HAM dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pakam, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam konteks pengembangan Kawasan Industri di Desa Pakam, serta merumuskan strategi mitigasi risiko pelanggaran HAM. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadvokasi hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan desa yang peduli HAM dan berkelanjutan.
| File size | 1.23 MB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Aplikasi LINDAA (Lindungi Anak-Anak) berbasis Progressive Web App (PWA) mampu menjadi solusi inovatif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.Aplikasi LINDAA (Lindungi Anak-Anak) berbasis Progressive Web App (PWA) mampu menjadi solusi inovatif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
ASIAASIA Aplikasi Praktis: Program ini meningkatkan keterampilan masyarakat dalam diversifikasi produk dan layanan infrastruktur, serta menciptakan peluang ekonomiAplikasi Praktis: Program ini meningkatkan keterampilan masyarakat dalam diversifikasi produk dan layanan infrastruktur, serta menciptakan peluang ekonomi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo Kota telah menerapkan berbagai strategi preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatanHasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo Kota telah menerapkan berbagai strategi preventif, seperti sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatan
UNHAJUNHAJ Kegiatan pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) Persiapan, 2) Perencanaan, dan 3) Kegiatan, Monitoring, dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkanKegiatan pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) Persiapan, 2) Perencanaan, dan 3) Kegiatan, Monitoring, dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan
UNHAJUNHAJ Setelah diberikan edukasi GERAT (Gerakan Anti Tuberkulosis) Berbasis mHealth Nilai peningkatan pengetahuan meningkat Dalam Pencegahan dan Deteksi DiniSetelah diberikan edukasi GERAT (Gerakan Anti Tuberkulosis) Berbasis mHealth Nilai peningkatan pengetahuan meningkat Dalam Pencegahan dan Deteksi Dini
STAI ALISTAI ALI Melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN, guru pendamping, dan masyarakat setempat, program ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan holistik.Melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN, guru pendamping, dan masyarakat setempat, program ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan holistik.
UBTUBT Metode yang digunakan adalah sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan. Pelaksanaan Pengabdian ini di Puskesmas Kapasa Kota Makassar dengan jumlah pesertaMetode yang digunakan adalah sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan. Pelaksanaan Pengabdian ini di Puskesmas Kapasa Kota Makassar dengan jumlah peserta
Useful /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaanKajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan
UBTUBT Mata pencaharian masyarakat sebagai petani memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas limbah pertanian yang dihasilkan. MeningkatnyaMata pencaharian masyarakat sebagai petani memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas limbah pertanian yang dihasilkan. Meningkatnya
UBTUBT PkM ini bertujuan untuk melatih para guru dalam melakukan PTK dan mendampingi mereka dalam penulisan artikel ilmiah hasil PTK. Pelaksanaan kegiatan pelatihanPkM ini bertujuan untuk melatih para guru dalam melakukan PTK dan mendampingi mereka dalam penulisan artikel ilmiah hasil PTK. Pelaksanaan kegiatan pelatihan