]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51634-paradox-komunikasi-techno-oligarchic-efek-de 50a541ec7ac35d55d2bf341d0ec90c32 Fri, 26 Jun 2026 09:50:15 +0700 #calendar - The Techno-Oligarchic Communication Paradox: Corporate Media Effects and Democratic Deficit in Indonesian Political Parties: Untuk mengatasi kontradiksi partisipasi-kepercayaan dan efek media Fase 4 yang paradoks, reformasi struktural diperlukan di tiga tingkat. Pertama, pada tingkat regulasi, ketentuan konflik kepentingan harus mencegah individu yang memegang posisi dewan di konglomerat media penyiaran dari memimpin partai-partai dan mengendalikan infrastruktur penyiaran. Ini dapat didasarkan pada reformasi hukum media Italia pasca-Berlusconi, dengan penegakan melalui KPI dan KPU yang didukung oleh pemantauan masyarakat sipil. Kedua, pada tingkat institusional, partai-partai yang mengembangkan mekanisme ko-kreasi kebijakan yang sejati - loop umpan balik transparan, masukan warga negara yang didokumentasikan dalam pengembangan platform, akuntabilitas yang dapat diukur - harus menerima akses preferensial ke dana partai publik dan waktu udara siaran. Akhirnya, pada tingkat komunikasi, inisiatif literasi media harus melampaui deteksi disinformasi untuk literasi struktural: mempersenjatai warga negara untuk mengidentifikasi kepemilikan media dan afiliasi partai, dengan menarik pada kurikulum literasi media Finlandia yang dievaluasi secara luas. Pentingnya TOCP diperkuat oleh penggunaan AI dalam pemilihan 2024, yang memperburuk semua tiga mekanisme secara bersamaan, terutama ketika digunakan dalam infrastruktur oligarki yang ada, karena aset data dan jaringan distribusi yang memaksimalkan dampak komunikasi AI adalah struktur konglomerat media yang sama..
Studi ini mendokumentasikan bifurkasi struktural partisipasi politik Indonesia (79% partisipasi pemilih di samping 35% kepercayaan partai), mengembangkan kerangka kerja TOCP sebagai ekstensi teoritis dari model Davis, dan mendasarkan keduanya pada analisis empiris multi-metode.Pada tingkat empiris, studi ini mengkonfirmasi politik uang, pola perekrutan elit, dan organisasi partai kosong sebagai pengemudi struktural penurunan partisipasi kualitatif, sementara saluran alternatif digital menunjukkan vitalitas mobilisasi untuk institusi formal yang direformasi.Efek media Fase 4 mencapai ekspresi matang dalam pemilihan 2024.507 kasus hoax politik ( 277% dari 2014) dan dokumentasi media sintetis yang dihasilkan AI.Pada tingkat teoritis, TOCP maju Davis's kerangka kerja secara struktural - mengidentifikasi kepemilikan media korporat sebagai variabel pengorganisasian yang memodulasi efek Fase 4 - dan secara kontekstual - menunjukkan bagaimana dinamika Fase 4 beroperasi secara berbeda dalam konteks yang lemah institusional, kepercayaan rendah.Tiga mekanisme bersama menjelaskan bagaimana IDR 1,2 triliun dalam sumber daya kampanye, 89% ketergantungan platform digital, dan 34% jangkauan pemuda menghasilkan elektabilitas 4,1% dan penurunan kepercayaan 21 poin.Pada tingkat praktis, agenda reformasi tiga tingkat diperlukan.ketentuan konflik kepentingan regulasi untuk mencegah individu yang memegang posisi dewan di konglomerat media penyiaran dari memimpin partai-partai dan mengendalikan infrastruktur penyiaran), pengembangan institusional struktur partai deliberatif yang sejati, dan literasi media struktural yang melampaui deteksi disinformasi
Partai-partai politik Indonesia menunjukkan kontradiksi demokratis yang konsisten: tingkat partisipasi pemilih di atas 79% coexist dengan kepercayaan partai hanya 35%, sementara ekologi media algoritmik telah secara bersamaan memungkinkan mobilisasi sipil dan memperkuat penanaman oligarki. Mengambil dari desain kualitatif konstruktivis yang mengintegrasikan PRISMA-guided sistematis tinjauan pustaka (N = 44 studi, 2019-2025), studi kasus tunggal dari Partai Perindo, dan sistematis analisis konten media sosial (N = 400 pos, = 0,81), studi ini memperluas Aeron Davis's (2019) empat-fase model efek media melalui kerangka kerja yang diusulkan Techno-Oligarchic Komunikasi Paradox (TOCP). TOCP formalizes tiga mekanisme struktural - Funding Corporatocracy, Digital Personalization Tanpa Partisipasi, dan Algoritmik Legitimation Substitusi -...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51643-uu-sppa-sanksi-tpks-perlindungan-anak-kekerasan e9830287d1ed5e10bfd6f9629f8ca7e7 Fri, 26 Jun 2026 09:45:42 +0700 #calendar - Normative Analysis of Prevention of Re-Traumatization of Child Victims in Criminal Justice Proceedings on Standards of Examination and Protection of Children's Rights: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengembangkan studi tentang bagaimana menerapkan standar pemeriksaan yang ramah anak secara praktis dan efektif. Bagaimana melatih aparat agar memahami psikologi anak dan menerapkan standar pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma. Bagaimana memastikan koordinasi yang baik antara penyelidik, jaksa, hakim, dan pendamping/LPSK agar perlindungan anak diterapkan secara konsisten. Bagaimana mendesain proses pemeriksaan yang tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga melindungi anak korban dari trauma lebih lanjut. Bagaimana menerapkan standar pemeriksaan yang ramah anak dalam kasus-kasus spesifik, seperti kekerasan seksual terhadap anak, agar bukti tetap berkualitas dan anak terlindungi secara psikologis..
Penelitian menyimpulkan bahwa re-traumatisasi anak korban terutama dipicu oleh proses peradilan yang tidak ramah.pemeriksaan berulang, pertanyaan mendesak atau menjerat, suasana yang menakutkan, dan kebocoran identitas.Oleh karena itu, Pencegahan re-trauma harus dipahami sebagai masalah prosedur pemeriksaan standar, bukan hanya masalah psikologi.Secara normatif, Indonesia sudah memiliki tanda-tanda dalam UU SPPA, KUHAP, dan UU Perlindungan Anak.kerahasiaan identitas, bantuan wajib, Pelarangan pertanyaan menjerat, dukungan psikososial, dan opsi rekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh sehingga anak tidak dipaksa hadir berulang kali.Namun, norma harus diterapkan konsisten dari penyelidikan hingga persidangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.Kuncinya adalah panduan seragam, pelatihan aparat, dan koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, pendamping/LPSK agar pemeriksaan aman diterapkan lintas tahap.Sehingga anak tidak menjadi korban lagi, haknya terlindungi, dan bukti tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Penelitian ini mengkaji tentang Pencegahan re-trauma (re-trauma) pada anak korban dalam proses peradilan pidana. Re-Trauma timbul ketika anak dipaksa mengulang peristiwa, menghadapi pertanyaan yang mendesak atau menjerat, bertemu pelaku, atau identitasnya terungkap. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi, konsep, dan kasus. Materi hukum primer meliputi UU SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU TPKS, dengan ilustrasi putusan hukum yang sudah memuat standar minimum: hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerahasiaan identitas,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51650-sentimen-masyarakat-royalti-twitter-masya d01c7a4ca3a21ce74a0c89f457c11b0a Fri, 26 Jun 2026 09:45:07 +0700 #calendar - Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kasus Royalti Ahmad Dhani Dan Once Mekel Menggunakan Nayve Bayes: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan model pembelajaran mendalam, seperti LSTM atau BERT, untuk meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen dibandingkan Naive Bayes pada data tweet terkait kasus royalti; selanjutnya, studi dapat memperluas lingkup analisis dengan menggabungkan tweet berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk mengevaluasi perbedaan persepsi lintas bahasa serta menguji teknik penerjemahan otomatis yang tepat dalam konteks sentimen; terakhir, penelitian dapat meneliti dinamika perubahan sentimen masyarakat secara longitudinal, mengaitkan fluktuasi opini dengan peristiwa penting seperti rilis pernyataan resmi atau konferensi pers, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap sengketa royalti..
Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Naive Bayes pada analisis sentimen mengenai opini masyarakat pada Twitter tentang kasus royalti Ahmad Dhani dan Once Mekel dapat diimplementasikan untuk menentukan tanggapan dari masyarakat.Tanggapan masyarakat cenderung negatif, yaitu bahwa Once sangat tidak diperbolehkan menyanyikan lagu dari DewaA19
Pada kasus royalti ini sangatlah menjadi topik perbincangan yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat pada media sosial yaitu pada platform Twitter. Melalui opini masyarakat tersebut, pembaca dapat mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terkait permasalahan dan perseteruan royalti antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Pendapat atau opini dari masyarakat atau netizen di media sosial Twitter tersebut dapat diklasifikasikan menjadi opini yang positif, negatif maupun netral, sehingga dapat memerlukan analisis sentimen. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian ini dengan menggunakan bahasa pemrograman R dimulai dari pengumpulan data yang dilakukan dengan mengAccollect data tweet pada media sosial Twitter sebanyak 300 tweet yang berkaitan dengan kasus royalti Ahmad Dhani...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51648-reproduksi-santri-putri-metode-atactartil-kualitas 738224491820b3a3f995a153c4c3ea30 Fri, 26 Jun 2026 09:17:31 +0700 #calendar - Pengaruh Penerapan Metode At-Tartil Bil QurAoan Terhadap Kualitas Bacaan Al-QurAoan Santri Putri Madrasah QurAoaniyyah Al-Husnayain Surakarta: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain eksperimental dengan kelompok kontrol untuk menguji secara kausal apakah penerapan Metode AtAcTartil meningkatkan kualitas bacaan AlAcQurAoan dibandingkan metode tradisional, sehingga dapat memperkuat temuan korelasional sebelumnya. Selain itu, penting untuk memperluas sampel meliputi santri laki-laki serta jenjang kelas yang lebih beragam, guna mengidentifikasi perbedaan pengaruh metode AtAcTartil berdasarkan gender dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, penelitian longitudinal dapat mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan AtAcTartil terhadap retensi hafalan, pemahaman tafsir, serta motivasi belajar AlAcQurAoan, serta membandingkan efektivitas integrasi teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran QurAoan dalam meningkatkan kualitas bacaan para santri..
Analisis product moment menggunakan SPSS menunjukkan nilai signifikansi 0,043 (<0,05) dan nilai r sebesar 0,527, sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.Hasil tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang cukup baik antara penerapan Metode AtAcTartil Bil QurAoan dengan kualitas bacaan AlAcQurAoan santri putri di Madrasah QurAoaniyyah AlAcHusnayain Surakarta tahun ajaran 2024/2025.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode AtAcTartil berpengaruh positif terhadap kualitas bacaan AlAcQurAoan para santri
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode at-tartil terhadap kualitas bacaan Al-QuAoan Santri. (1) Metode At-Tartil pada santri di Madrasah QurAoaniyyah Al-Husnayain Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025 (2) Kualitas Bacaan Al-QurAoan pada santri di Madrasah QurAoaniyyah Al-Husnayain Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025. (3) Pengaruh metode At-Tartil terhadap kualitas bacaan Al-QurAoan santri Madrasah QurAoaniyyah Al-Husnayain Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025. Penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51632-kualitas-laba-earnings-informativeness-foreign-own 9b3c2710a30b10cb078589166d1be488 Fri, 26 Jun 2026 09:07:47 +0700 #calendar - Earnings Informativeness in Emerging Markets: The Role of Income Smoothing, Foreign Ownership, and Information Asymmetry: Penelitian lanjutan dapat mempelajari dampak interaksi antara kepemilikan asing dan kualitas regulasi pasar modal terhadap informativeness laba, menanyakan apakah penguatan regulasi dapat mengubah pengaruh negatif kepemilikan asing; penelitian lain dapat menguji peran independen institusi pengawas, seperti OJK, dalam memitigasi efek asimetri informasi guna meningkatkan kepercayaan investor; sekaligus, studi longitudinal dapat menilai apakah pola kepemilikan asing berubah seiring waktu memengaruhi perilaku smoothing pendapatan dan memperkuat atau melemahkan efeknya terhadap informativeness laba..
Smoothing pendapatan tidak secara signifikan mempengaruhi informativeness laba, sehingga investor tidak menilai praktik smoothing sebagai indikator kualitas laba.Kepemilikan asing memiliki efek negatif signifikan terhadap informativeness laba, kemungkinan karena investor asing sudah mengantisipasi informasi sebelum pengumuman.Asimetri informasi mempengaruhi langsung informativeness laba, menyoroti pentingnya kualitas lingkungan informasi bagi pasar berkembang
Penelitian ini meneliti pengaruh smoothing pendapatan dan kepemilikan asing terhadap informativeness laba dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi di pasar berkembang. Metode kuantitatif menggunakan data panel 165 observasi tahun perusahaaan 55 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020Ac2022. Hasil regresi panel dengan Random Effect Model menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap informativeness laba, sementara smoothing pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Asimetri informasi secara langsung berpengaruh positif signifikan, menegaskan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51638-justice-natural-resources-rights-nature 9b52cd66feda51c4f7b60e17ec4eab74 Fri, 26 Jun 2026 08:52:10 +0700 #calendar - A Reconstruction of Justice in Natural Resource Governance Based on the Rights of Nature: The Restitution of the UNESA Reservoir in Surabaya: To address the limitations of the anthropocentric paradigm and achieve a more just and sustainable management of natural resources, a comprehensive approach is necessary. This approach should involve integrating ecological values into legal systems, recognizing the intrinsic value of nature, and promoting the Rights of Nature concept. Additionally, there is a need to strengthen institutional mechanisms and law enforcement to ensure the effective protection and restoration of ecological functions. By adopting a holistic and inclusive perspective, the legal system can better address the complex challenges of natural resource governance and contribute to the overall sustainability of ecosystems..
The findings indicate that justice in natural resource control has not fully integrated the ecological dimension, while the Rights of Nature concept provides a foundational basis for expanding the meaning of justice through the recognition of the intrinsic value of nature.The reconstruction of justice is carried out through the strengthening of normative, institutional, and governance aspects, positioning ecosystem sustainability as an integral component of justice itself.The reconstruction of justice in natural resource governance based on the Rights of Nature in the case of the UNESA Reservoir restitution demonstrates that resolving natural resource issues requires a paradigmatic transformation that places ecological functions as a primary consideration.The proposed reconstruction model provides a direction for legal reform that is more just and sustainable, ensuring a balance between human interests and ecosystem sustainability
The control of natural resources within the Indonesian legal system continues to be dominated by an anthropocentric paradigm, positioning nature primarily as an object of exploitation. This has resulted in inadequate protection of ecological functions and a failure to realize substantive justice. The study aims to analyze the construction of justice in natural resource control, examine the concept of the Rights of Nature from a natural philosophy perspective, and formulate a model for reconstructing justice based on the Rights of Nature in the case of the UNESA Reservoir restitution in Surabaya.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51644-pariwisata-berkelanjutan-wisata-air-terjun-objek-w f8631924e3fb4031317b0d4cb74f923a Fri, 26 Jun 2026 08:52:09 +0700 #calendar - Penerapan Metode ARAS Dalam Pemilihan Objek Wisata yang Terbaik: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi kriteria tambahan seperti warisan budaya dan tingkat kepuasan pengunjung untuk memperkaya model evaluasi ARAS, sehingga hasilnya lebih komprehensif dalam menilai nilai intrinsik dan eksternal objek wisata. Selain itu, studi lintas wilayah yang menggabungkan Analisis Rasio Tambahan (ARAS) dengan pemetaan berbasis GIS dapat membantu mengidentifikasi lokasi strategis bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan pada skala provinsi atau nasional. Selanjutnya, perbandingan metodologi ARAS dengan teknik pengambilan keputusan multi-kriteria lainnya, seperti TOPSIS atau VIKOR, dapat dilakukan untuk menilai konsistensi dan keandalan hasil, serta memberikan rekomendasi metodologis yang optimal bagi perencana kebijakan pariwisata..
Berdasarkan perhitungan Metode ARAS, lima objek wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil diurutkan berdasarkan nilai optimal relatif, di mana Pantai Pandan memperoleh nilai tertinggi 1 dan dinyatakan sebagai objek wisata terbaik dengan potensi pengembangan paling tinggi.Hutan Tropis Sibolga berada pada peringkat kedua dengan nilai 0,9659, menunjukkan daya tarik yang signifikan, sementara Air Terjun Sibolangit, Danau Linting, dan Pulau Samosir menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima secara berurutan.Nilai-nilai tersebut mencerminkan kombinasi keunggulan dalam aspek keindahan alam, aksesibilitas, fasilitas, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi, dan dapat dijadikan acuan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pariwisata berkelanjutan
Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan berbagai objek wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Keberadaan objek wisata yang beragam, mulai dari pantai, hutan tropis, air terjun, hingga danau, menjadikan wilayah ini kaya akan potensi alam yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan objek wisata terbaik di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan metode ARAS (Additive Ratio Assessment). Metode ini digunakan karena mampu menilai berbagai alternatif secara objektif berdasarkan kriteria tertentu, seperti Daya Tarik Alam, Kemudahan Akses, Fasilitas Pendukung, Keberlanjutan Lingkungan, dan Dampak Ekonomi bagi masyarakat setempat. Proses penilaian dilakukan melalui perhitungan nilai normalisasi dan integrasi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51640-praktik-esg-tata-kelola-pajak-korporasi-adopsi 917d21e8737447f15793b3c2d21800bf Fri, 26 Jun 2026 08:14:43 +0700 #calendar - The Effect of ESG Practices on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Non-Financial Firms in Indonesia: Penelitian lanjutan dapat menyelidiki secara terpisah dampak masingAcmasing dimensi ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan Indonesia dengan menggunakan data panel yang lebih panjang serta metode variabel instrumental untuk mengatasi endogenitas, sehingga dapat mengidentifikasi kontribusi relatif tiap dimensi. Selanjutnya, analisis peran kepemilikan institusional dan jaringan politik dalam memoderasi hubungan antara ESG dan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan membandingkan perusahaan keluarga versus nonAckeluarga serta menguji interaksi dengan tingkat penegakan pajak regional, guna memahami bagaimana struktur kepemilikan dan pengaruh politik memengaruhi efektivitas ESG dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Akhirnya, studi komparatif multinasional yang menggabungkan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif) dapat diterapkan untuk memahami mekanisme motivasi manajerial di negara berkembang versus negara maju, serta mengevaluasi efek kebijakan ESG disclosure terhadap kepatuhan pajak di berbagai institusi, yang akan memperkaya literatur tentang peran ESG dalam tata kelola pajak secara global..
Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja ESG terhadap penghindaran pajak korporasi dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CASH_ETR) sebagai satu-satunya proksi.Hasil empiris menunjukkan bahwa ESG tidak secara konsisten memengaruhi penghindaran pajak.model Fixed Effects tidak menemukan hubungan signifikan, sedangkan estimasi FDAcGMM menunjukkan efek positif yang signifikan, menandakan bahwa ESG dapat meningkatkan pembayaran pajak tunai.Keterbatasan penelitian meliputi sampel terbatas pada perusahaan nonAckeuangan yang terdaftar di IDX, pengukuran ESG yang agregat, serta tidaknya variabel seperti kepemilikan, koneksi politik, dan karakteristik dewan, sehingga disarankan penelitian lanjutan memperluas variabel tata kelola, mendisaggregasi dimensi ESG, dan melakukan studi lintas negara atau metodologi kualitatif
Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap penghindaran pajak korporasi pada perusahaan nonAckeuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015Ae2024. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan dengan praktik ESG yang lebih kuat diperkirakan melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah karena komitmen yang lebih tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan regresi data panel pada...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51645-pemahaman-siswa-mata-pelajaran-pai-guru-bk-m 8a550bcd5e93e37a7daa285a43846c77 Fri, 26 Jun 2026 07:59:38 +0700 #calendar - Sistem Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Lubuk Basung: Untuk meningkatkan sistem pemilihan mata pelajaran pilihan dalam implementasi kurikulum merdeka, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan komunikasi antara sekolah dengan siswa mengenai proses pemilihan mata pelajaran pilihan, termasuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang mata pelajaran pilihan yang ditawarkan. Kedua, menyediakan bimbingan dan konseling yang lebih intensif bagi siswa dalam menentukan pilihan mata pelajaran, termasuk membantu mereka memahami hasil tes gaya belajar dan mengimplementasikannya dalam strategi belajar mereka. Ketiga, meningkatkan koordinasi antara sekolah dengan guru BK dan guru mata pelajaran dalam proses pemilihan dan pendampingan mata pelajaran pilihan, agar siswa dapat menerima bimbingan yang lebih komprehensif. Keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme dalam proses pemilihan mata pelajaran pilihan, termasuk mempertimbangkan masukan dari siswa dan guru dalam pengembangan sistem pemilihan mata pelajaran pilihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa..
Meskipun sekolah telah melakukan persiapan, sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan siswa tidak memahami cara memilih mata pelajaran pilihan.Kurangnya informasi dan pemahaman siswa mengenai mata pelajaran pilihan menghambat siswa dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.Penggunaan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar belum cukup membantu siswa, karena banyak siswa tidak memahami hasil tes tersebut.Selain itu, pemilihan mata pelajaran pilihan dipengaruhi oleh kondisi kelas, jumlah guru yang tersedia, dan pengaruh teman.Dari perubahan kurikulum K13 ke kurikulum merdeka, sekolah dan siswa belum mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemilihan mata pelajaran pilihan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pendampingan setelah penetapan mata pelajaran pilihan di kelas XI SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mata pelajaran pilihan menghadapi tantangan, meskipun sekolah telah melakukan persiapan. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan siswa tidak memahami cara memilih mata pelajaran pilihan. Kurangnya informasi dan pemahaman siswa mengenai mata pelajaran pilihan menghambat siswa dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Penggunaan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar belum cukup membantu siswa, karena banyak siswa tidak memahami hasil tes tersebut. Selain itu, pemilihan mata pelajaran pilihan dipengaruhi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51637-konstruksi-sosial-australia-huku 12847da54138eaa955aa47f7fc9491ea Fri, 26 Jun 2026 07:50:16 +0700 #calendar - The Use of Artificial Intelligence by Judges in Adjudicating Cases: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan kerangka regulasi yang ideal untuk mengatur kecerdasan buatan dalam sistem keadilan Indonesia. Kerangka ini harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, transparansi algoritma, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, serta menjamin mekanisme korektif jika sistem kecerdasan buatan menghasilkan output yang salah atau merugikan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dalam sistem keadilan, yaitu hakim, panitera, dan seluruh pejabat yudisial, agar memiliki literasi teknologi yang memadai, memahami cara kerja sistem kecerdasan buatan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap batasan dan potensi bias yang melekat pada sistem tersebut. Akhirnya, penelitian juga harus menyelidiki implikasi etika dan filosofis dari penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan yudisial, termasuk tantangan akuntabilitas dan hak asasi manusia..
Integrasi kecerdasan buatan ke dalam sistem keadilan Indonesia adalah keniscayaan sejarah.Namun, bagaimana hal itu terjadi, siapa yang menentukan nilai-nilai yang diembannya, dan apa mekanisme yang memastikan akuntabilitasnya sepenuhnya merupakan pilihan sosial dan hukum yang berada di tangan manusia.Teori Konstruksi Sosial dan SCOT mengajarkan bahwa tidak ada jalan tunggal untuk adopsi teknologi.melainkan ada berbagai kemungkinan yang dibuka atau ditutup melalui proses negosiasi sosial, regulasi hukum, dan pilihan etika kolektif.Kecerdasan buatan seharusnya menjadi instrumen yang meningkatkan, bukan menggantikan, kapasitas manusia hakim dalam menegakkan keadilan
Perkembangan kecerdasan buatan yang semakin masif telah menyentuh ranah yudisial dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum harus meresponsnya. Artikel ini menyelidiki hubungan antara hakim, hukum, dan kecerdasan buatan melalui studi normatif, menggunakan pendekatan statuta dan konsep, serta pendekatan socio-legal yang berlandaskan pada Teori Konstruksi Sosial, terutama Konstruksi Sosial Teknologi (SCOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh nilai-nilai, norma, dan kepentingan aktor sosial yang berinteraksi di dalamnya. Dalam konteks yudisial, hakim sebagai aktor sosial memiliki peran aktif dalam membentuk adopsi dan penggunaan teknologi, bukan hanya penerima pasif inovasi teknologi. Sistem hukum Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam norma yang mengatur...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-51641-responsive-budgeting-grb-akses-sumber-daya-gen a7cf95daa1d4ab45bc6fea4488a3b99a Fri, 26 Jun 2026 07:46:28 +0700 #calendar - Power-Dependence Relations for Policy Formulation Gender Responsive Budgeting Case in West Sumatera Indonesia: Untuk mendorong GRB yang transformatif, penting untuk memperluas jaringan aktor, terutama dengan melibatkan organisasi wanita, komunitas masyarakat sipil, dan pemimpin adat secara lebih substansial, bukan hanya partisipasi simbolis. Selain itu, penting untuk mendorong implementasi anggaran gender agar tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi diarahkan untuk perubahan struktural transformasional dalam persiapan dan pelaksanaan anggaran. Reformasi regulasi dan penguatan kapasitas teknokratik di tingkat regional juga diperlukan agar GRB berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan wanita, sekaligus sebagai jembatan untuk mengatasi paradoks antara legitimasi adat dan dominasi politik laki-laki di Sumatera Barat. Studi ini menantang asumsi bahwa struktur budaya matrilineal secara alami mengarah pada hasil kebijakan yang setara gender. Penelitian ini berkontribusi pada studi gender dengan menggambarkan bagaimana politik "formal" patriarki dapat mengabaikan otoritas perempuan "informal". Dalam konteks jaringan kebijakan, temuan penelitian ini menyarankan bahwa kualitas jaringan (partisipasi substansial versus simbolis) lebih kritis untuk transformasi sosial daripada kehadiran jaringan semata..
Implementasi GRB di Sumatera Barat saat ini dibatasi oleh jaringan aktor yang sempit dan lingkungan politik/birokrasi yang didominasi laki-laki.Meskipun budaya matrilineal wilayah tersebut memberikan wanita legitimasi tradisional, status ini tetap sebagian besar simbolis dan gagal diterjemahkan menjadi kekuasaan politik substansial.Karena institusi yang didominasi laki-laki mengendalikan pengambilan keputusan, GRB berfungsi terutama sebagai latihan "centang kotak" administratif daripada mekanisme untuk mengubah hubungan kekuasaan atau memberdayakan wanita
Meskipun gender-responsive budgeting (GRB) bertujuan untuk memberdayakan wanita, pelaksanaannya sering mengabaikan lanskap budaya yang kompleks. Mengatasi kesenjangan penelitian yang kritis, penelitian ini melangkah lebih jauh dari penilaian struktural GRB standar dengan memeriksa implementasinya di masyarakat matrilineal Sumatera Barat, yaitu konteks unik di mana wanita memiliki legitimasi adat tetapi kurang pengaruh politik formal. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi analisis jaringan kebijakan dengan paradigma budaya asli untuk mengungkapkan disjungsi yang tepat antara otoritas gender simbolis dan kekuasaan birokratis yang sebenarnya. Melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi partisipatif,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult