]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52561-deiksis-pragmatik-kongres-mark-zuckerberg 7192928f94b60ca6dc1bb1240802fc3c Thu, 02 Jul 2026 07:05:02 +0700 #calendar - Deixis Analysis in Mark ZuckerbergAos Testimony in the United States Congress: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komparatif deiksis dalam kesaksian Zuckerberg dengan kesaksian tokoh korporasi lainnya di Kongres Amerika Serikat. Hal ini akan memungkinkan perbandingan strategi retorika dan penggunaan deiksis dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan menganalisis bagaimana deiksis digunakan dalam komunikasi korporasi secara umum, termasuk dalam iklan, pernyataan resmi, dan interaksi dengan pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran deiksis dalam membentuk citra korporasi dan mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan..
Analisis deiksis dalam kesaksian Mark Zuckerberg di Kongres mengungkapkan bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat yang kuat dalam membentuk makna, membangun identitas, dan mengelola akuntabilitas dalam diskursus publik yang penting.Melalui penggunaan deiksis personal seperti Ausaya,Ay Aukami,Ay dan AuAnda,Ay Zuckerberg secara strategis memosisikan dirinya dalam hubungannya dengan perusahaannya, pemerintah, dan pihak ketiga, baik dengan mengambil tanggung jawab atau menjauhkan diri dari kesalahan.Deiksis temporal seperti Aumasa laluAy dan Au10 tahunAy memungkinkan dia untuk mengkontekstualisasikan tindakan Meta dalam narasi kemajuan dan reformasi, sering kali menekankan solusi daripada berkutat pada kesalahan masa lalu.Deiksis spasial membantu memperkuat dimensi global dan nasional dari operasi Meta, menarik baik audiens domestik maupun internasional.Secara keseluruhan, ekspresi deiktik dalam kesaksiannya bukan acak tetapi perangkat retorika yang dipilih dengan cermat yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi, meredam kritik, dan membangun kepercayaan.Analisis ini menekankan pentingnya deiksis dalam memahami bagaimana bahasa beroperasi dalam komunikasi politik dan korporasi, menyoroti perannya dalam membentuk narasi publik dan hubungan kekuasaan di lingkungan institusional
Penelitian ini menganalisis penggunaan deiksis dalam kesaksian Mark Zuckerberg di Kongres Amerika Serikat, dengan fokus pada bagaimana ekspresi deiktik berkontribusi terhadap makna, posisi, dan hubungan antara pembicara dan pendengar dalam diskursus politik. Deiksis, konsep sentral dalam pragmatik, merujuk pada kata dan frasa seperti kata ganti, ungkapan temporal, dan indikator spasial yang membutuhkan informasi konteks untuk interpretasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Data primer penelitian ini terdiri dari rekaman video sidang kongres Mark Zuckerberg di saluran YouTube. Ucapan Mark Zuckerberg dan Senator menjadi objek penelitian yang akan diteliti. Temuan menunjukkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52567-representasi-perempuan-jihadis-gender 5593e3d1d255414642b15298cc156532 Thu, 02 Jul 2026 07:02:05 +0700 #calendar - Relasi Kekuasaan dan Representasi Perempuan dalam Film Ipar adalah Maut Menggunakan Kajian Semiotika Roland Barthes: Saran penelitian selanjutnya meliputi tiga arah utama. Pertama, peneliti dapat memperluas analisis semiotik dengan membandingkan beberapa film Indonesia yang memuat tema hubungan rumah tangga, sehingga dapat menguji apakah pola representasi patriarki yang ditemukan pada film Ipar adalah Maut bersifat umum atau khusus. Kedua, selain analisis teks visual, penting untuk menambahkan studi penerimaan penonton melalui wawancara atau survei, guna mengetahui bagaimana audiens memaknai tandaActanda gender dan kekuasaan serta apakah interpretasi mereka memperkuat atau menantang mitos patriarki. Ketiga, kombinasi metode kualitatif semiotika dengan pendekatan kuantitatif, misalnya menghitung frekuensi simbol-simbol patriarki dalam dialog dan adegan, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang intensitas dan variasi representasi gender dalam sinema Indonesia. Ketiga saran ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika representasi gender, memberikan dasar empiris bagi kebijakan media, serta membuka ruang bagi produksi film yang lebih egaliter..
Film Ipar adalah Maut menampilkan relasi kuasa lakiAclaki yang dikemas melalui sikap sopan, perhatian, dan dukungan simbolik, dimana karakter Aris digambarkan sebagai suami ideal yang tetap menjadi pengambil keputusan utama.Perempuan diposisikan sebagai pengatur urusan rumah tangga yang multitugas dan terikat pada ruang domestik, dengan representasi yang memperkuat mitos patriarki bahwa rumah dan dapur adalah ranah utama perempuan.Secara keseluruhan, film ini mereproduksi ideologi patriarki melalui tanda visual dan verbal yang tampak harmonis, menegaskan dominasi lakiAclaki serta posisi subordinat perempuan dalam konteks rumah tangga
Penelitian ini menganalisis representasi perempuan dan relasi kekuasaan dalam film Ipar adalah Maut menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Pendekatan ini memandang tanda sebagai kesatuan penanda (signifier) dan petanda (signified) yang membentuk makna pada tiga tingkatan: denotasi, konotasi, dan mitos. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan data berupa adegan visual, dialog, gestur, dan unsur sinematik yang dianalisis pada ketiga tingkatan makna tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film menampilkan relasi rumah tangga yang tampak harmonis, namun secara simbolik mereproduksi ideologi patriarki. Perempuan digambarkan sebagai sosok sabar, tunduk, dan bergantung pada persetujuan laki-laki dalam pengambilan keputusan domestik. Relasi kekuasaan laki-laki dihadirkan secara halus melalui perhatian, dukungan, dan kepemimpinan simbolik. Sistem tanda visual seperti...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52554-rantai-pasok-scm-anp-bsc-evaluasi-manajemen 17c8b2b1b9c605508d0ef3d4bba836e8 Thu, 02 Jul 2026 06:48:00 +0700 #calendar - Design of Supply Chain Performance Evaluation for CV Jumjum Station: Penelitian lanjutan dapat menyelidiki bagaimana integrasi teknologi Industry 4.0, seperti Internet of Things dan analitik data realActime, mempengaruhi indikator kinerja SCM pada usaha kecil dan menengah di sektor makanan dan minuman di berbagai wilayah, dengan pendekatan studi lintas perusahaan selama periode lima tahun. Selain itu, studi longitudinal dapat mengukur dampak jangka panjang penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard terhadap KPI keuangan dan operasional, menilai apakah perbaikan yang dicapai bersifat berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan profitabilitas. Terakhir, penelitian dapat menambahkan perspektif pemangku kepentingan eksternal, seperti pemasok dan pelanggan, untuk menilai bagaimana pendapat mereka mempengaruhi penentuan bobot KPI dalam kerangka ANPAcBSC, sehingga menghasilkan model evaluasi yang lebih komprehensif dan inklusif..
Penelitian ini menyimpulkan bahwa prioritas utama untuk meningkatkan kinerja SCM pada CV Jumjum Station adalah aspek keuangan, diikuti oleh pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, layanan pelanggan, serta proses internal perusahaan.Tiga area kritis yang membutuhkan perhatian khusus meliputi keandalan pengiriman, pengembangan produk, dan rasio produktivitas, karena masingAcmasing berkontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pasar.Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard selama tiga tahun diperkirakan dapat memperbaiki indikatorAcindikator tersebut dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan
Kinerja rantai pasok yang efisien merupakan faktor penting bagi keberhasilan perusahaan. Penelitian ini bertujuan merancang sistem evaluasi kinerja manajemen rantai pasok (SCM) dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai dasar penentuan Key Performance Indicators (KPI) pada CV Jumjum Station. Metode penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif kuantitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner perbandingan berpasangan, serta data sekunder dari studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan Analytic Network Process (ANP) dengan perangkat lunak Super Decision 3.20 untuk mengukur tingkat kepentingan antar hierarki dan perspektif BSC. Hasil menunjukkan bahwa aspek keuangan menjadi prioritas utama dalam evaluasi kinerja SCM, diikuti oleh pengembangan karyawan, layanan pelanggan, dan proses internal perusahaan. Keandalan pengiriman,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52552-teknik-pengumpulan-data-redu 57ca1886455acfd12e8df5ee6c555bc7 Thu, 02 Jul 2026 06:22:41 +0700 #calendar - Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Pada Kurikulum Merdeka Di MIN 3 Sukoharjo: Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi P5 dalam mengembangkan karakter siswa dan bagaimana P5 dapat diintegrasikan dengan pembelajaran intrakurikuler secara optimal. Kedua, penelitian dapat fokus pada bagaimana P5 dapat diterapkan secara efektif di berbagai jenjang kelas, dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan minat siswa di setiap jenjang. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana P5 dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka, serta bagaimana kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dapat ditingkatkan melalui P5..
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah salah satu upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang memberi siswa kesempatan untuk "mengalami pengetahuan" dalam proses penguatan karakter dan belajar dari lingkungan sekitar mereka.P5 menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mengkaji dan mempertimbangkan solusi atas permasalahan di sekitarnya melalui pembelajaran berbasis tantangan (PBL) yang merupakan bagian dari mata pelajaran sekolah.Pelaksanaan kegiatan P5 dapat diterapkan dengan fleksibel, baik dari segi waktu maupun muatan, dan dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler atau dilakukan secara terpisah.Dari segi isi, kegiatan P5 disusun sesuai dengan fase perkembangan siswa, tanpa harus terkait langsung dengan pencapaian pembelajaran mata pelajaran tertentu.Implementasi P5 di MIN 3 Sukoharjo meliputi 3 tahap yaitu tahap 1) Perencanaan, meliputi.merancang alokasi waktu, membentuk tim pelaksana, menentukan topik atau tema, menetukan model yang digunakan, dan merancang modul P5 2) Pelasanaan, P5 dilaksanakan pada seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan penaggung jawab guru kelas masing-masing dengan tahapan pengenalan proyek, penjelasan tujuan, pemaparan langkah-langkah dan pentas seni/gelar karya, 3) evaluasi, evaluasi di MIN 3 Sukoharjo dilakukan oleh guru penaggung jawab P5 pada masing-masing kelas.Evaluasi ini berupa rubrik penilaian fase, jurnal harian, rubrik assessment, presentasi, rubrik assessment portofolio, dan rubrik asessmen akhir pada penilaian formatif dan sumatif
Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui bagaimana perencanaan P5 di MIN 3 Sukoharjo; 2) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan P5 di MIN 3 Sukoharjo; 3) untuk mengetahui evaluasi P5 di MIN 3 Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles & Huberman yaitu data collection, data Reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Uji kredibilitas...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52555-kompetensi-pegawai-pajak-pengem 4b267996fdf4f2a192a5cf4295514128 Thu, 02 Jul 2026 06:21:21 +0700 #calendar - The Influence of Knowledge Sharing and Competency on Organizational Citizenship Behavior with the Mediation of Organizational Commitment: Penelitian selanjutnya dapat menguji apakah faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, atau motivasi kerja dapat menjadi mediasi atau moderasi dalam hubungan antara knowledge sharing, kompetensi, dan OCB, sehingga menjawab pertanyaan: faktor apa yang memperkuat atau melemahkan pengaruh tersebut? Selain itu, penting untuk memperluas sampel ke lembaga publik lain maupun wilayah geografis yang berbeda, guna menilai apakah temuan ini dapat digeneralisasikan di luar BKD Provinsi Jawa Tengah, sehingga pertanyaan penelitian menjadi: bagaimana variasi kontekstual memengaruhi dinamika OCB? Akhirnya, penggunaan desain longitudinal atau pendekatan metode campuran (kuantitatifAckualitatif) dapat memberikan gambaran tentang perubahan temporal dan mekanisme kausal antar variabel, dengan pertanyaan: bagaimana evolusi knowledge sharing, kompetensi, dan komitmen organisasi memengaruhi OCB seiring waktu? Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja sukarela pegawai publik..
Penelitian menunjukkan bahwa knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi, namun tidak berpengaruh langsung terhadap organizational citizenship behavior (OCB).Kompetensi tidak memengaruhi komitmen organisasi, tetapi berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap OCB.Dengan demikian, hanya kompetensi yang menjadi faktor langsung yang meningkatkan OCB dalam konteks BKD Provinsi Jawa Tengah
Penelitian ini mengkaji pengaruh knowledge sharing dan kompetensi terhadap organizational citizenship behavior (OCB), dengan organizational commitment sebagai variabel mediasi potensial, pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Dengan menyadari tantangan OCB yang belum optimal dan komitmen organisasi yang rendah di antara pegawai, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktorAcfaktor kunci yang dapat meningkatkan kinerja sukarela melampaui tugas formal. Sampel purposif sebanyak 88 pegawai yang memiliki minimal pendidikan DiplomaAcIII dan pengalaman kerja tiga tahun dipilih untuk analisis. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational commitment, namun tidak berpengaruh langsung terhadap OCB. Sebaliknya, kompetensi berpengaruh positif...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52553-dewan-direksi-perempuan-peran-komisari 595293c32d44f29d5c25ce5fa385b5c9 Thu, 02 Jul 2026 05:09:05 +0700 #calendar - Pengaruh Good Corporate Governance Dan Firm Size Terhadap Profitabilitas: Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas pada sektor industri lain selain perbankan, guna menguji keberlakuan temuan secara lintas sektor. Sebuah studi dapat meneliti bagaimana keberagaman anggota dewan komisaris dan dewan direksi, termasuk variabel gender dan keahlian, memengaruhi profitabilitas perusahaan, sehingga memberikan wawasan tentang peran kualitas kepemimpinan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga sebagai moderator dalam hubungan antara firm size dan profitabilitas, untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi efektivitas ukuran perusahaan dalam menciptakan keuntungan..
Penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE) perusahaan perbankan, sedangkan komite audit, komisaris independen, dewan direksi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.Secara simultan, keenam variabel bersama-sama menjelaskan 66,1% variasi profitabilitas.Hasil ini menegaskan pentingnya peran dewan komisaris dan kepemilikan institusional dalam meningkatkan kinerja keuangan bank
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan Komisaris, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi, dan firm size terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2019-2022. Sampel penelitian berasal dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia secara publik dengan populasi sebanyak 12 perusahaan perbankan sesuai kriteria.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52549-praktik-adat-tokoh-siulu-persepsi-masyarakat e8a0692662f91e2d845ab17d2afe283f Thu, 02 Jul 2026 03:08:48 +0700 #calendar - Tulou As A Customary Criminal Sanction in Mentawai: Convergensi of Customary and Islamic Law for Social Reconciliation: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:1. Mengembangkan model hibrida yang menggabungkan prinsip-prinsip maqAid al-shar'ah dengan keadilan restoratif adat. Model ini dapat menjadi solusi dalam membangun sistem pidana yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual. Model hibrida ini dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal.2. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang konvergensi antara sanksi adat dan hukum pidana Islam, terutama dalam konteks hukum plural. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana tujuan maqAid al-shar'ah, seperti keadilan, martabat, dan kesejahteraan publik, dapat menjadi kerangka penyatuan yang menghubungkan praktik tulou dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang lebih luas.3. Menganalisis kondisi di mana sanksi adat tetap memiliki legitimasi di masyarakat kontemporer dan bagaimana sanksi adat dapat melengkapi hukum negara dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti pelecehan seksual. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan metodologis yang menggabungkan lapangan etnografi dengan analisis hukum komparatif untuk memahami operasi tulou secara praktis dan mengintegrasikan survei atau wawancara untuk memahami persepsi masyarakat tentang keadilan dan legitimasi..
Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tulou sebagai sanksi pidana adat dalam kasus pelecehan seksual di masyarakat Mentawai mewakili sistem hukum yang masih hidup, fungsional, dan efektif secara sosial.Tulou tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan harmoni, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, dan menegaskan kembali martabat korban dan masyarakat.Orientasinya yang kolektif dan partisipatif menunjukkan bahwa keadilan dipahami bukan hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama.Ketika dilihat melalui lensa hukum pidana Islam, tulou dapat dikategorikan sebagai ta'zir, hukuman yang bersifat diskresioner yang dirancang untuk melindungi ketertiban umum di mana tidak ada hukuman tetap yang ditetapkan.Konvergensi ini menunjukkan bahwa meskipun berakar pada tradisi asli, tulou sejalan dengan tujuan yang lebih tinggi dari maqAid al-shar'ah, seperti melindungi kehormatan, memastikan keadilan, dan menjamin kesejahteraan publik.Oleh karena itu, tulou memberikan bukti bahwa mekanisme adat dapat diakui sebagai instrumen hukum yang sah ketika dinilai melalui semangat adaptabilitas dan responsibilitas sosial dalam hukum Islam.Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan relevansi konseptual dan metodologis dari integrasi praktik adat dengan hukum pidana Islam dalam lingkungan hukum plural.Secara konseptual, penelitian ini menekankan potensi maqAid al-shar'ah sebagai kerangka penyatuan yang menjembatani tradisi asli dengan prinsip-prinsip keadilan, martabat, dan kesejahteraan manusia yang universal.Secara metodologis, penelitian ini menggambarkan nilai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif hukum Islam dengan perspektif sosio-hukum terhadap tradisi hidup.Sintesis ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, otoritas agama, dan pemimpin masyarakat dalam menangani pelanggaran moral yang sensitif.Selain itu, temuan penelitian ini berkontribusi pada percakapan global tentang keadilan restoratif dengan menunjukkan bahwa mekanisme lokal seperti tulou dapat berfungsi sebagai model yang spesifik konteks yang kompatibel dengan norma-norma etis dan hukum yang lebih luas.Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang kuno, tetapi diakui sebagai komponen berharga dari sistem hukum inklusif dan adaptif
Tulou, sebagai sanksi adat Mentawai, tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini berangkat dari isu pelecehan seksual yang menyoroti keterbatasan hukum positif dalam memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana konsep tulou dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia untuk merumuskan model pemidanaan yang lebih berkeadilan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52550-survei-praktik-korporasi-perlind c6732776502ee8d251210d1487837650 Thu, 02 Jul 2026 03:08:48 +0700 #calendar - Protecting Children's Rights through the Transformation of Employment Policies in South Sulawesi: Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:1. Mengembangkan model intervensi pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi untuk melindungi hak anak pekerja. Model ini harus mencakup strategi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, dan memastikan bahwa hak anak pekerja untuk pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Selain itu, model ini harus mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah eksploitasi anak pekerja.2. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak kebijakan ketenagakerjaan yang ada terhadap hak anak pekerja, khususnya dalam hal akses pendidikan, upah yang adil, dan perlindungan dari eksploitasi. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka hukum yang saat ini berlaku, serta mengusulkan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hak anak pekerja yang lebih efektif.3. Menganalisis peran dan tanggung jawab korporasi dalam melindungi hak anak pekerja. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana korporasi dapat lebih terlibat dalam upaya pencegahan eksploitasi anak pekerja, memastikan lingkungan kerja yang aman dan adil, serta mendukung inisiatif sosial yang mempromosikan dan melindungi hak anak. Selain itu, penelitian ini dapat mengusulkan strategi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik korporasi, termasuk tanggung jawab sosial korporasi..
Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam pekerjaan masih belum memadai.Meskipun ketentuan konstitusional dan undang-undang mengizinkan anak-anak bekerja dalam kondisi khusus, seperti pekerjaan paruh waktu untuk menjamin hak mereka untuk pendidikan dan kesetaraan upah dengan pekerja dewasa, implementasinya dalam praktik masih terbatas dan tidak efektif.Banyak anak yang bekerja penuh waktu, sementara pengawasan pemerintah melalui badan pengawas tenaga kerja terbukti tidak memadai.Akibatnya, banyak anak di bawah kendali korporasi, baik di sektor formal maupun informal, berhenti sekolah dan beralih ke program pendidikan alternatif yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah formal.Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk bersaing, membatasi peluang mobilitas sosial, dan memperpanjang siklus pekerjaan dengan keterampilan rendah dan upah rendah.Upaya untuk menegakkan hak anak pekerja juga sangat terbatas oleh inkonsistensi dan kesenjangan dalam kerangka hukum, terutama terkait dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.Meskipun Pasal 71 hingga 74 undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara dan korporasi dalam menjamin hak asasi manusia, ketentuan-ketentuan ini sering kali terabaikan oleh kepentingan ekonomi yang tertanam dalam legislasi sektoral, seperti undang-undang ketenagakerjaan dan industri.Prinsip tanggung jawab korporasi belum diinternalisasi secara efektif dalam sektor industri dan energi, sehingga melemahkan mekanisme perlindungan anak.Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan harmonisasi regulasi.Penegakan hukum yang lebih kuat terhadap eksploitasi anak pekerja harus disertai dengan integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam semua kebijakan sektoral.Baik negara maupun aktor korporasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak anak pekerja untuk pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi.Hanya dengan pendekatan seperti itu, perlindungan hak anak dapat terwujud secara komprehensif dan berkelanjutan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ketenagakerjaan dalam melindungi hak anak dalam hubungan kerja di Sulawesi Selatan sebagai upaya menjamin hak konstitusional warga negara yang terdapat dalam undang-undang dan aturan hukum tentang ketenagakerjaan. Kajian ini merupakan studi hukum empiris dianalisis dengan menggunakan teori hak asasi manusia, perlindungan anak dan teori tanggung jawab sosial korporasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi anak masih belum memadai, sehingga mengakibatkan eksploitasi ekonomi, sosial, dan moral, serta berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak secara keseluruhan. Kurangnya perlindungan yang memadai dalam hubungan kerja pada akhirnya...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52551-desain-islamic-center-nilai-islam-isla 3db23d2a076cbb8ba2b1f4ae437851ef Thu, 02 Jul 2026 03:08:48 +0700 #calendar - Islam And Multiculturalism: The Challenge of Integrating Islamic and Traditional Teachings in the 19th Century Bone Kingdom: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana peran ulama dalam proses integrasi Islam dan adat di Bone, khususnya dalam konteks pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Kedua, bagaimana dinamika interaksi antara Islam dan adat dalam kehidupan sosial dan politik Bone, termasuk dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ketiga, bagaimana pengaruh integrasi Islam dan adat terhadap identitas budaya Bone, termasuk dalam hal ekspresi seni dan tradisi lokal. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses integrasi Islam dan adat di Bone, serta kontribusinya terhadap identitas budaya dan sosial-politik di wilayah tersebut..
Local customs frequently shape the practice of religion, as evidenced by celebrations such as the ProphetAos birthday, which in certain regions are intertwined with indigenous traditions including processions, dances, and the preparation of traditional foods.Many customary expressions are deeply inspired by religious beliefs, and both religion and custom commonly utilize symbols imbued with significant meaning.Within religious contexts, these symbols may manifest as objects, animals, or colors that are believed to possess spiritual power or represent core traditional values.Religion often adapts to local customs, facilitating greater acceptance within the community.In multicultural societies, however, the convergence of custom and religion may encounter challenges, particularly in the form of intolerance towards diversity.Certain religious groups may reject specific traditional practices upheld by others, resulting in prejudice and discrimination.A notable example of this dynamic occurred in the Bone Kingdom, where Islamic Sharia principles were integrated into the existing customary law system.The concept of pangadereng, the customary legal framework of the Bugis people began to incorporate Sharia elements following Islamization.This integration is evident in areas such as inheritance and marriage, where Islamic regulations were applied alongside indigenous customary values.Moreover, local religious scholars established intellectual connections with Islamic centers of learning in Makassar, Wajo, and even the Holy Land, fostering the emergence of an Islamic intellectual elite within Bone.This group played a critical role in harmoniously blending Islamic principles with local customs, thereby facilitating an organic Islamization of culture without provoking social discord.The nineteenth century, in particular, marked a significant period in consolidating the integration of Islam and indigenous traditions within the Bone Kingdom
Artikel ini membahas hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal dalam konteks Kerajaan Bone pada abad ke-19. Fokus penelitian diarahkan pada tantangan integrasi ajaran Islam dengan adat setempat. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara Islam dan adat dalam kehidupan sosial dan politik kerajaan. Ajaran Islam yang bersifat toleran dan fleksibel memungkinkan terjadinya proses integrasi dengan budaya lokal. Peran ulama sangat penting dalam mengakomodasi ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat Bone, sementara...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52547-norma-etika-karakter-perilaku-siswa-kompetensi-aka 4055c83ec2aecc5835a3ef5499bd8b88 Thu, 02 Jul 2026 03:08:48 +0700 #calendar - Ethics, Law, and Educational Democratization: Shaping Islamic Cultural Behavior of Students in Sultan Hasanuddin Islamic Boarding School, Gowa, South Sulawesi: Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana demokratisasi pembelajaran dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, termasuk di luar pesantren. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak demokratisasi pembelajaran terhadap prestasi akademik siswa dan perkembangan karakter mereka. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menerapkan demokratisasi pembelajaran, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk perilaku budaya Islami yang sehat dan berkelanjutan di berbagai institusi pendidikan..
Demokratisasi pembelajaran menekankan pemberian kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan sendiri.Otonomi ini memungkinkan siswa memahami lebih cepat materi pembelajaran yang disiapkan oleh guru.Dengan kemampuan individu mereka, siswa mampu memproses pengetahuan secara mandiri, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan perilaku yang berakar pada nilai-nilai budaya yang lebih tinggi.Ketika siswa didorong untuk menemukan pengetahuan sendiri, mereka secara alami mengembangkan budaya belajar.Demokratisasi pembelajaran, yang difasilitasi oleh guru melalui pendekatan aktif dan partisipatif, membantu siswa membangun independensi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam proses belajar.Pendekatan ini membantu siswa membangun etika dan moralitas mereka, yang akhirnya menjadi kebiasaan positif dan menjadi bagian dari budaya belajar yang berakar pada nilai-nilai Islam.Etika dan hukum memainkan peran integral dalam mengubah perilaku dan budaya siswa.Etika mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku siswa, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat.Hukum, di sisi lain, bertujuan mencegah siswa melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di lingkungan pendidikan.Pendidikan, oleh karena itu, tidak hanya harus fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan etika.Mendidik karakter dan perilaku siswa sesuai dengan etika Islam di lingkungan sekolah dapat berkontribusi pada pembentukan budaya Islam yang mendukung kemajuan peradaban Islam di masyarakat Muslim yang lebih luas.Melalui demokratisasi pembelajaran, siswa diberdayakan untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri dan menemukan nilai-nilai etis dan budaya yang berakar pada ajaran Islam.Guru juga menyediakan ruang dan bimbingan yang diperlukan bagi siswa untuk mengungkap warisan moral dan intelektual yang kaya yang tercatat sepanjang sejarah kemajuan dan peradaban Islam, sehingga menjadikannya sebagai fondasi untuk pengembangan etika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta gambaran dalam proses demokratisasi pembelajaran di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dalam perspektif etika dan hukum, untuk membentuk perilaku budaya Islami. Fokus kajian adalah bagaimana bentuk demokratisasi pendidikan dalam wawasan etika hukum dalam membentuk perilaku budaya Islami. Melalui pendekatan fenomenologi, data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar etika hukum mengatur hubungan dan interaksi antara sesama peserta didik dan pengelola lembaga pendidikan untuk mewujudkan suasana lingkungan Pesantren yang damai, stabil, kondusif dan harmonis. Etika membimbing peserta didik berperilaku sesuai dengan norma sosial dan moral yang diterima. Sedangkan hukum membantu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, etika...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-52548-kamus-bahasa-figuratif-sudut-pandang-sensit 2bd8eabfa17fa60774d692a6a4dbeaca Thu, 02 Jul 2026 00:51:31 +0700 #calendar - Female Friendly, Patriarchy, and the Adoption of Arabic Pronouns: Linguistic Analysis of Family Law Verses in the Al-QurAoan: Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana strategi linguistik patriarkal dalam Al-Qur'an dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan gender dan hak-hak perempuan. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang lebih progresif dan feminis. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi linguistik patriarkal ini dapat diterapkan dalam konteks-konteks budaya dan sosial yang berbeda, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum keluarga dalam masyarakat. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi linguistik patriarkal ini dapat digunakan untuk melawan dan mengubah ideologi patriarki yang masih ada dalam masyarakat modern. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana ayat-ayat tersebut dapat digunakan untuk menantang dan mengubah pandangan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan..
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa patriarkal dalam ayat-ayat hukum keluarga Al-Qur'an bukanlah dukungan terhadap ideologi patriarki, melainkan bagian penting dari strategi untuk menghapuskan sisa-sisa atau pengaruh patriarki dalam pernikahan, perceraian, dan warisan, yang sering menempatkan ketidakadilan gender terhadap perempuan.Ayat-ayat Al-Qur'an, secara umum, dan ayat-ayat hukum keluarga adalah ucapan dari Yang Paling Adil, bebas dari afiliasi budaya, tradisi, dan ideologi.Oleh karena itu, tidak mungkin mengandung bias terhadap kelompok tertentu.Bias gender tidak layak ditujukan kepada Al-Qur'an.Bias gender hanya mungkin terjadi pada tingkat interpretasi di mana kebenaran bersifat relatif.Hubungan paradoks antara redaksi ayat-ayat hukum keluarga dan isi yang mereka bawa adalah pelajaran untuk membangun masyarakat yang bebas dari penindasan.Prinsip ini harus diadopsi oleh individu, NGO, dan pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan.Selain itu, temuan penelitian ini memiliki implikasi kuat untuk metode pengajaran bahasa Arab.Penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam pengajaran harus disertai dengan pendekatan kontekstual dan sensitif gender, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh kompetensi linguistik, tetapi juga terlibat dalam dimensi sosial-kultural teks.Pendidik didorong untuk mengadopsi strategi komunikatif dan berorientasi wacana yang membimbing pembelajar dalam menganalisis kosakata, bahasa figuratif, dan fitur pragmatis bahasa Arab yang dapat mempertahankan atau menantang gagasan patriarki.Praktik seperti itu meningkatkan baik keterampilan bahasa dan literasi kritis, membekali siswa untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan menekankan keadilan dan kesetaraan.Akibatnya, pembelajaran bahasa Arab tidak hanya menjadi proses menguasai tata bahasa dan kosakata, tetapi juga ruang transformasi di mana kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dibudayakan
Penelitian ini menelaah penggunaan bahasa patriarkal dalam ayat-ayat hukum keluarga Al-Qur'an yang meskipun berstruktur maskulin, justru memuat pesan-pesan yang berpihak pada perempuan. Penelitian ini menggunakan desain multi-metode yang menggabungkan analisis konten kritis dengan pendekatan lughawi, gender, dan hukum Islam. Data berdasarkan pada studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sudut pandang linguistik, penggunaan dhamir dalam Al-Quran merupakan strategi emansipatoris bukan untuk melanggengkan dominasi patriarki. Dengan menyapa laki-laki yang secara historis memegang otoritas sosial dan budaya, Al-Qur'an mendidik mereka agar sadar akan ketidakadilan dan berperan sebagai agen perubahan, sembari mendorong perempuan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult