]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59960-pengelolaan-limbah-plastik-pirolisis-plasti f7225af08ab83a398b325f3e219ee847 Sun, 23 Aug 2026 09:17:08 +0700 #calendar - Peningkatan Kapasitas Produksi Bank Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular: Studi pada Bank Sampah Matahari Kota Madiun: Untuk mendukung keberlanjutan peningkatan aspek produksi di Bank Sampah Matahari, diperlukan pendampingan intensif lanjutan, khususnya dalam hal penguasaan teknik pencetakan resin dan paving block. Penyediaan sarana produksi yang lebih memadai juga menjadi kebutuhan penting. Variasi tingkat keterampilan antar peserta menunjukkan perlunya strategi pembelajaran adaptif. Program pendampingan sebaiknya diperluas mencakup aspek manajemen produksi. Membangun jejaring kemitraan dengan pemerintah daerah, sekolah, komunitas, maupun sektor swasta sangat disarankan untuk menjaga keberlanjutan..
Pelaksanaan program pengabdian masyarakat pada aspek produksi di Bank Sampah Matahari berhasil meningkatkan keberdayaan mitra secara signifikan.Peningkatan pengetahuan peserta tercermin dari hasil pre-test dan post-test dengan rata-rata kategori tinggi.Peserta kini mampu mengoperasikan mesin pencacah plastik, memahami tahapan produksi, serta menghasilkan produk daur ulang berupa asbak, tatakan gelas, paving block, dan furniture.Kendala yang ditemui dapat diatasi melalui pendampingan dan evaluasi berkelanjutan.Dengan demikian, penerapan teknologi tepat guna terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas produksi Bank Sampah Matahari dan membuka peluang diversifikasi produk berbasis limbah plastik
Permasalahan limbah plastik menjadi isu global yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Kota Madiun menghadapi tantangan serupa dengan produksi sampah harian mencapai 122,6 ton, sebagian besar berupa plastik, sementara TPA Winongo telah mengalami kelebihan kapasitas. Bank Sampah Matahari berperan strategis dalam pengelolaan sampah plastik, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek produksi karena pengolahan dilakukan secara manual dan hasil produk kurang bervariasi. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pendanaan 2025, dilakukan intervensi berupa penerapan teknologi tepat guna, pelatihan teknis, serta pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta, dengan rata-rata kenaikan skor 45-46 persen pada...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59957-manajemen-usaha-wisata-alam-program-daya-saing-umk f051cdb15f6b216908a2d57bc573e0d7 Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif Bagi UMKM: Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, perlu adanya pelatihan lanjutan untuk memperdalam keterampilan tertentu seperti pemasaran digital yang lebih canggih, inovasi produk, dan strategi ekspansi usaha. Kedua, pendampingan tidak hanya dilakukan dalam periode terbatas, tetapi perlu berlanjut dalam jangka panjang agar UMKM mendapatkan dukungan saat menghadapi dinamika pasar. Ketiga, fasilitator diharapkan dapat memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan atau penyediaan dana bergulir yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha..
Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen usaha, inovasi produk, dan pemasaran digital.Pendampingan membantu mereka mengaplikasikan ilmu tersebut dan mengatasi tantangan.Evaluasi menunjukkan peningkatan dalam kualitas produk, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.Program ini memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan fasilitator, sehingga ekosistem UMKM di Kadipaten menjadi lebih kuat dan berdaya saing
Permasalahan yang diangkat dalam program kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat setempat untuk membangun suatu usaha, rendahnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK), dan kurangnya pemberdayaan manusia di desa setempat untuk memperkenalkan produk UMKM. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang ekonomi kreatif dalam bidang UMKM.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59971-prinsip-good-corporate-governance-sum ce11677898b61ff65fdbe59e7915f094 Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Analisis Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi komunikasi yang efektif antara petugas dan masyarakat, serta cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Terakhir, penelitian dapat menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta mencari solusi untuk meningkatkan implementasinya..
Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru sudah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik.Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya dinilai positif pada dua prinsip, yaitu partisipasi dan aturan hukum, tetapi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi belum maksimal.Faktor yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya meliputi komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi menunjukkan karakteristik implementor kebijakan/program, dan struktur birokrasi yang mencakup mekanisme implementasi program sesuai Standard Operating Procedure (SOP)
Penelitian ini bertujuan menganalisis Good Governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya dinilai positif pada dua prinsip, yaitu partisipasi dan supremasi hukum. Namun, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih dinilai negatif atau belum optimal pelaksanaannya. Faktor pendukung pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya meliputi komunikasi efektif,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59970-konfigurasi-politik-sistem-sikap-karakteri d418b3062d1397ac55d92105fe05f3ea Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Perkembangan Konfigurasi Politik di Indonesia: Berdasarkan penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: 1. Menganalisis lebih mendalam tentang bagaimana konfigurasi politik tertentu mempengaruhi karakteristik produk hukum di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi dan otoritarianisme. 2. Meneliti dan membandingkan produk hukum yang dihasilkan selama periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas dan konservatisme produk hukum tersebut. 3. Melakukan studi komparatif antara sistem politik dan produk hukum di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sejarah politik serupa, untuk memahami dinamika dan pengaruh politik terhadap hukum secara lebih luas..
Uraian di atas menunjukkan bahwa produk hukum dengan karakteristik tertentu juga dapat diproduksi dalam situasi politik tertentu.Secara teoritis, agar sistem politik demokrasi yang terduplikasi menghasilkan produk hukum yang responsif.Sementara itu, desain sistem politik otoriter menghasilkan produk hukum konservatif-ortodoks.Kesimpulan umum ini dapat dikaitkan langsung dengan kajian tentang rezim hukum pemerintahan daerah di Indonesia.Kesimpulan berikut dapat ditarik dari periodisasi yang ditentukan menurut kecepatan sejarah perkembangan politik nasional Indonesia.a) Antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, karena keadaan politik setelah kemerdekaan Indonesia sangat demokratis (demokrasi liberal) dan menghasilkan produk hukum dengan corak yang menarik.b) Antara tahun 1959 dan 1966 situasi politik di Indonesia bersifat otoriter, di bawah panji politik totalitarianisme dan demokrasi yang dipimpin oleh Sukarno, yang menghasilkan produk hukum dengan ciri ortodoks.c) Pada tahun 1966-1998 situasi politik otoriter dan ditandai dengan otoritarianisme rezim Orde Baru yang terkonsentrasi di tangan Soeharto.Produk hukum ortodoks dan konservatif muncul dari periode ini.d) Dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem politiknya demokratis, ditandai dengan sistem reformasi, yang secara menyeluruh mengubah sistem ketatanegaraan menjadi sistem demokrasi.Produk hukum yang dihasilkan pada dasarnya responsif
Artikel ini membahas langkah-langkah politik di Indonesia. Yang dimaksud dengan konfigurasi politik adalah konfigurasi yang membuka ruang partisipasi publik untuk memaksimalkan partisipasi dalam menentukan kebijakan nasional. Konfigurasi ini seolah menunjukkan bahwa politik memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Konfigurasi politik tertentu juga menghasilkan karakteristik produk hukum tertentu. Dasar dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59972-polisi-pamong-praja-sat f7ca5d35e41030bda86c400baec7669a Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan Soebrantas Pekanbaru: Untuk meningkatkan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas pelatihan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan daerah dan edukasi tentang ketertiban umum. Ketiga, menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti mobil operasional dan gudang penyimpanan barang yang disita. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima dan menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru..
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru belum efektif.Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima, serta kurangnya sarana prasarana.Hasil penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh hambatan-hambatan tersebut.Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dinyatakan belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.R. Soebrantas, Pekanbaru. Metode analisis kualitatif digunakan dengan 5 indikator efektivitas kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja, seperti sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan sarana...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59963-integrasi-canva-kurikulum-guru-tk-masjid-digital b0c8d27ba4bb6a73253575504865d8f5 Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Pengembangan Konten Digital Menggunakan Canva Bagi Guru TK: Untuk memperkuat kompetensi pedagogik dan digital guru secara terpadu di masa depan, disarankan untuk melakukan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas. Selain itu, pelatihan lanjutan seperti pembuatan video pembelajaran interaktif dan integrasi Canva dengan platform pembelajaran dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Dengan demikian, guru TK dapat bertransformasi menjadi pendidik digital yang adaptif, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan profesional di era teknologi..
Melalui pelatihan dan pendampingan, guru menjadi lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi di bidang pendidikan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan menyampaikan informasi. Di bidang pendidikan, terutama pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), guru dihadapkan pada tuntutan untuk dapat menyajikan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Salah satu solusi inovatif untuk mendukung hal tersebut adalah pemanfaatan aplikasi Canva dalam pengembangan konten digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru TK Desa Bagi 01 dalam membuat konten digital edukatif dan atraktif menggunakan Canva. Metode pelaksanaan mencakup tahapan analisis kebutuhan, pelatihan, pendampingan, serta evaluasi hasil karya...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59967-ajaran-islam-stabilitas-sosial-kolektif-lembaga 9363d0126144b7af95e45d551ed1804e Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hukum Pemberontakan Kepada Penguasa: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang perspektif Hadits dalam konteks tindak pidana pemberontakan. Kajian ini dapat mencakup analisis lebih rinci tentang pernyataan-pernyataan Hadits yang berkaitan dengan pemberontakan, serta implikasinya terhadap hukum dan tindakan manusia. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat diterapkan dalam situasi kontemporer, khususnya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Kajian ini dapat membantu memahami bagaimana Hadits dapat memberikan panduan praktis dalam menangani masalah pemberontakan dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, penelitian juga dapat menyelidiki bagaimana perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat diintegrasikan dengan hukum positif dan hukum Islam dalam upaya penanggulangan pemberontakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif Hadits dalam konteks tindak pidana pemberontakan, serta kontribusinya dalam menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat..
Hadits merupakan himpunan ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.Sehingga, bagi saya tidak memungkinkan untuk memberikan kesimpulan secara luas tentang perspektif Hadits tentang pemberontakan tanpa konteks yang spesifik.Namun, secara umum, dalam banyak Hadits, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, serta menghindari pemberontakan dan kerusuhan.Dalam beberapa Hadits, beliau bahkan menyatakan bahwa orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah akan kehilangan rahmat Allah SWT.Namun, terdapat juga beberapa Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, misalnya apabila pemimpin bersikap zalim dengan melanggar hak asasi manusia atau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.Meskipun demikian, dalam situasi ini, pemberontakan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum.Kesimpulannya, perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik, dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesejahteraan sosial.Berdasarkan tinjauan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan literatur fiqih siyasah, pemberontakan terhadap penguasa yang sah (al-khuruj 'ala al-hakim) umumnya dilarang dan dianggap sebagai tindakan bugah (pembangkang bersenjata) jika menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.Dalam perspektif maqashid syariah, pemberontakan terhadap penguasa umumnya dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan otoritas sah dan memicu kekacauan (chaos), yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, dan harta
Pemberontakan merupakan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah atau kekuasaan yang sah dengan tujuan menggulingkan, melemahkan, atau menentang otoritas negara. Dalam perspektif hukum dan ketatanegaraan, pemberontakan dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan masyarakat, serta keutuhan negara. Fenomena pemberontakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga perbedaan ideologi. Dalam studi hukum pidana dan fiqih jinayah, pemberontakan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang memiliki dampak...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59956-konsep-masjid-desain-antarmuka-smart 3d80230ea6636ebf95520b2abc578f0e Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Instalasi Smart Lighting Untuk Mendukung Sistem Smart Mosque Berbasis IoT Pada Masjid Al Muttaqin Kabupaten Nganjuk: Melihat keberhasilan awal implementasi smart lighting di Masjid Al Muttaqin, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan konsep smart mosque secara lebih komprehensif. Pertama, sebuah studi mendalam bisa dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana antarmuka pengguna sistem IoT dapat dirancang agar lebih intuitif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna, termasuk pengurus masjid yang mungkin memiliki literasi teknologi beragam. Pertanyaan penelitiannya bisa meliputi: "Bagaimana desain antarmuka pengguna yang minimalis dan terpandu dapat meningkatkan tingkat adopsi dan efektivitas operasional sistem smart mosque oleh pengelola masjid dengan latar belakang teknis yang berbeda?" Ini penting mengingat adanya kendala adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada integrasi sistem smart lighting ini dengan komponen smart mosque lainnya, seperti sistem manajemen energi terpadu yang melibatkan pengaturan tata udara (HVAC) otomatis, pengelolaan air, atau bahkan pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya. Pertanyaan yang relevan di sini adalah: "Sejauh mana integrasi berbagai subsistem IoT (pencahayaan, HVAC, energi terbarukan) dalam satu platform terpusat dapat memberikan peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya yang lebih besar bagi masjid?" Pendekatan ini akan memperluas cakupan otomatisasi dari sekadar pencahayaan. Ketiga, mengingat potensi kendala teknis konektivitas nirkabel yang sempat disebutkan, studi dapat diarahkan pada evaluasi dan implementasi teknologi jaringan IoT yang lebih robust dan skalabel, seperti LoRaWAN atau teknologi mesh network, untuk memastikan stabilitas dan jangkauan sistem di seluruh area masjid, termasuk area outdoor. Investigasi ini dapat menjawab: "Bagaimana pemilihan arsitektur jaringan dan protokol komunikasi IoT yang berbeda memengaruhi keandalan, skalabilitas, dan biaya pemeliharaan sistem smart mosque dalam jangka panjang?" Dengan demikian, penelitian masa depan dapat membangun di atas fondasi yang telah ada untuk menciptakan ekosistem smart mosque yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan..
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait instalasi Smart Lighting untuk mendukung sistem Smart Mosque berbasis IoT, dapat disimpulkan bahwa pengurus Masjid Al Muttaqin telah mampu memahami prinsip dan menguasai cara kerja teknologi pencahayaan cerdas berbasis IoT, langkah-langkah instalasi serta konfigurasi sistem melalui aplikasi pengendali, dan dapat mengoperasikan fitur-fitur otomatisasi pencahayaan dengan baik.Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan jamaah, tetapi juga memperluas wawasan dan kemampuan pengurus masjid dalam memanfaatkan kemajuan IPTEK di bidang otomasi dan sistem cerdas untuk mendukung terwujudnya konsep masjid modern di Kabupaten Nganjuk
Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan peluang besar dalam penerapan sistem otomatisasi pada berbagai bidang, termasuk pengelolaan tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menginstal sistem smart lighting berbasis IoT sebagai bagian dari implementasi smart mosque di Masjid Al Muttaqin, Kabupaten Nganjuk. Sistem ini dirancang untuk mengatur pencahayaan secara otomatis berdasarkan kehadiran jamaah dan waktu tertentu, dengan menggunakan sensor gerak dan modul mikrokontroler (ESP32). Metode penelitian yang digunakan meliputi tahap perancangan sistem, instalasi perangkat keras, pemrograman mikrokontroler, serta pengujian fungsi dan efisiensi energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem smart lighting yang dibangun mampu merespons kondisi lingkungan secara real-time, menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis sesuai kebutuhan. Implementasi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59978-risiko-asfiksia-berat-lahir-rendah-bla-asfi 3624db5835b3214bcdcc833919e46eda Sun, 23 Aug 2026 02:12:59 +0700 #calendar - Hubungan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Dengan Kejadian Asfiksia Di Wilayah Kerja Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor: Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko asfiksia pada bayi berat lahir rendah. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi intervensi yang efektif dalam mencegah asfiksia pada bayi berat lahir rendah, seperti pelatihan tenaga kesehatan atau peningkatan akses ke fasilitas kesehatan. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari asfiksia pada perkembangan bayi berat lahir rendah, termasuk aspek kognitif, fisik, dan sosial..
Distribusi frekuensi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dari 349 responden persentase tertinggi adalah pada kategori tidak (bukan Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu 295 bayi (84,5%).Distribusi frekuensi Asfiksia bahwa dari 349 responden persentase tertinggi adalah pada kategori bayi yang tidak mengalami asfiksia yaitu 265 bayi (75,9 %).Terdapat hubungan yang signifikan antara Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian Asfiksia di Wilayah Kerja Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2018 yaitu dengan nilai p value =.000 (<0,05) dan memiliki nilai OR = 2,908, artinya Bayi Berat Lahir Rendah mempunyai resiko yang signifikan 2,908 kali untuk mengalami asfiksia di bandingkan dengan berat bayi lahir normal
Asfiksia lahir menempati penyebab kematian bayi ke 3 di dunia dalam periode awal kehidupan. Berdasarkan data di Wilayah Kerja Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor pada bulan April, diketahui bahwa kasus bayi lahir yang mengalami asfiksia sebanyak 533 dari 2206, sebanyak 674 dari 2709 bayi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian Asfiksia di Wilayah Kerja Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor. Penelitian ini bersifat survey analitik dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang lahir tahun 2021 sejumlah 2709 dengan jumlah sampel...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59979-narapidana-perempuan-staf-peran-konselor-program-p fcbaa5be80bce8678a90fc1d0b3ba3ef Sat, 22 Aug 2026 23:28:20 +0700 #calendar - Peran Konselor Dalam Membentuk Aktualisasi Diri Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II B Kota Sorong: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Sorong dengan Lapas lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang efektivitas metode bimbingan mental dan ketrampilan dalam meningkatkan aktualisasi diri narapidana perempuan. Terakhir, penelitian tentang dampak konseling keagamaan terhadap perilaku narapidana perempuan juga dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya..
Peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong sangat penting dimana konselor memposisikan diri sebagai petugas, orang tua dan teman agar tercapainya proses konseling dengan optimal.Adanya peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan Lapas Kelas II B Sorong, terbukti dengan terbentuknya individu yang sesuai dengan teori Maslow, sehingga tidak akan mengulangi tindak kejahatan setelah kembali ke tengah masyarakat.Olehnya pihak pembinaan keagamaan Islam di Lapas Kelas II B Sorong memberikan materi saat kegiatan rutin keagamaan narapidana perempuan lebih menggunakan metode yang bervariasi dan menarik saat menyampaikan materi, agar dapat memicu semangat dan antusias dari warga binaan pemasyarakatan lebih tinggi.Angka tindak kejahatan yang semakin tinggi tiap tahun selalu meningkat sehingga peran konseling pada narapidana yang sedang menjalani masa hukuman harus sangat dimaksimalkan setidaknya untuk menekan angka residivis
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong. Penelitian ini merupakan studi deskriptif tentang kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian adalah konselor perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong. Penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan konselor, dokumentasi, dan observasi langsung untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dalam membentuk aktualisasi diri narapidana...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59964-tarif-pajak-kepatuhan-siswa-relaksasi bfd5afcfdb6faa216aaaaf769882693f Sat, 22 Aug 2026 22:02:47 +0700 #calendar - Kebijakan Pajak Di Indonesia Mengenai Belanja Online: 1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak belanja online terhadap perilaku konsumen dan pengusaha lokal. Apakah kebijakan ini berhasil mendorong konsumen untuk lebih memilih produk lokal atau justru menimbulkan dampak negatif bagi pengusaha lokal? 2. Meneliti dan menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan pajak belanja online. Apakah sistem yang ada saat ini sudah memadai untuk memastikan kepatuhan pajak dan mencegah kecurangan? 3. Mengkaji dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pajak belanja online. Bagaimana cara menyampaikan informasi pajak yang kompleks kepada masyarakat awam agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dan wajib pajak?.
Di era globalisasi, semua informasi dapat diakses melalui internet dan digital, sehingga masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi.Begitu pula dalam bidang ekonomi, banyak bermunculan situs belanja online yang memudahkan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan.Belanja online adalah proses jual beli yang dilakukan melalui situs online (e-commerce), baik berupa barang maupun jasa.Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan akan memungut PPN di marketplace di Indonesia mulai 1 Desember 2020, sehingga konsumen harus membayar pajak saat berbelanja online dengan tarif 10% dari harga pembelian.Kebijakan pajak belanja online barang impor juga berubah, di mana batas minimum barang impor yang tidak dikenakan pajak sebelumnya adalah 75 USD, tetapi mulai 30 Januari 2020, batas tersebut diubah menjadi 3 USD.Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Barang Kiriman Impor.Namun, ada pengecualian untuk barang-barang tertentu seperti produk tekstil, sepatu, dan tas yang dikenakan tarif berbeda.Kebijakan pajak belanja online ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di antara masyarakat sebagai pengguna situs belanja online di Indonesia
Saat ini, masyarakat semakin terbiasa menggunakan kemajuan teknologi karena dianggap lebih mudah dan praktis, terutama di era digital. Dengan semakin digitalnya era, banyak aktivitas yang dapat dilakukan melalui internet, termasuk berbelanja. Kini, pembelian barang yang diinginkan dari mana saja dapat dilakukan melalui belanja online, tetapi bagaimana kebijakan pajak jika kita melakukan belanja online. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang pengenaan pajak pada barang yang dibeli melalui belanja online, apakah barang tersebut dapat dikenakan pajak atau tidak dan berapa tarif pajak yang berlaku baik untuk barang impor maupun barang dari toko lokal.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult