]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54279-kapasitas-aktivitas-erupsi-eksplosif-gunung e8995333294cd3cdbcce7429d78fb4a5 Tue, 14 Jul 2026 05:59:01 +0700 #calendar - Insight Into The 2024-2025 Eruption of Lewotobi Laki-Laki Volcano in Flores Island, Indonesia: An Overview: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komprehensif tentang evolusi gaya erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, termasuk analisis faktor-faktor yang memicu perubahan dari gaya efusif menjadi eksplosif. Selain itu, penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi erupsi, serta strategi mitigasi yang efektif, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dan pengelolaan risiko erupsi di masa depan. Terakhir, studi tentang perubahan morfologis puncak gunung dan implikasinya terhadap perilaku erupsi di masa depan dapat memberikan wawasan berharga untuk perencanaan mitigasi dan manajemen bencana..
Perilaku erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki selama periode 2023-2025 beralih dari gaya efusif menjadi eksplosif, setelah masa dormansi selama sembilan tahun.Aktivitas awal kembali dengan erupsi ringan pada 23 November 2023, yang kemudian meningkat menjadi ledakan yang diarahkan pada 3 November 2024, diikuti oleh erupsi eksplosif vertikal.Antara episode eksplosif, diamati pembentukan kubah dan aliran lava yang intermiten.Ledakan yang diarahkan pada 3 November 2024 terutama memengaruhi sektor barat laut, yang mendorong revisi peta bahaya gunung berapi untuk mengakomodasi skenario erupsi masa depan.Radius zona bahaya disesuaikan dari 2 km (Zona III), 5 km (Zona II), dan 7 km (Zona I) dalam peta sebelumnya (Mulyana et al., 2009) menjadi 4 km, 6 km, dan lebih dari 9 km, masing-masing dalam versi yang diperbarui (Kartadinata et al.Erupsi eksplosif berikutnya pada 20 Maret 2025, diikuti oleh runtuhan kolom, memengaruhi lereng timur laut dan barat laut.Dampaknya tetap berada dalam parameter bahaya yang direkomendasikan oleh CVGHM, GA.Sejak Desember 2023, aktivitas erupsi intensif telah menyebabkan perubahan morfologis yang signifikan di puncak gunung, termasuk pengembangan retakan, zona alterasi, dan aktivitas fumarol yang berkelanjutanAifitur-fitur yang mungkin berfungsi sebagai pendahulu erupsi di masa depan.Pemantauan terus-menerus dan rinci terhadap Gunung Lewotobi Laki-laki sangat penting untuk memahami aktivitasnya yang berkembang dan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemangku kepentingan dan komunitas yang tinggal di sekitar gunung berapi
Antara November 2024 dan April 2025, Gunung Lewotobi Laki-laki (1.584 m di atas permukaan laut), yang terletak di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, mengalami aktivitas erupsi yang berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Abu vulkanik tersebar luas di wilayah pemukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan. Dua peristiwa erupsi besar terjadi pada 3 November 2024 dan 20 Maret 2025. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Gunung Lewotobi Laki-laki telah aktif sejak 1861 M, umumnya ditandai dengan erupsi ringan yang melibatkan emisi abu, aliran lava, dan pembentukan kubah. Namun, pada awal November 2024, aktivitas gunung berapi meningkat, berpuncak...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54256-revolusi-industri-4-0-kompetensi-4c-pembelajaran a2eee5c68a52755823171a3b1e35ddd4 Tue, 14 Jul 2026 05:58:46 +0700 #calendar - Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidik Sekolah Minggu Buddha Di Dumai: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas modul pembelajaran digital berbasis 4C terhadap peningkatan kemampuan kognitif guru Sekolah Minggu Buddha di Dumai. Dengan mengukur preAcdan postAcintervensi, dapat diidentifikasi peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan kolaborasi. Hasilnya dapat memberi dasar bagi pengembangan materi pelatihan yang lebih terfokus. Studi longitudinal dapat menilai sejauh mana pelatihan ini memperkuat kompetensi 4C pada peserta didik selama satu tahun ajaran. Pengumpulan data berkala akan memungkinkan peneliti memantau perkembangan kompetensi seiring waktu. Analisis perbandingan antara pendekatan tradisional dan integrasi AI dalam desain kurikulum dapat memberikan insight tentang adaptasi teknologi di lingkungan sekolah keagamaan. Peneliti dapat membandingkan efektivitas penggunaan chatbot atau platform berbasis AI dalam memfasilitasi pembelajaran. Hasil perbandingan tersebut dapat memandu kebijakan pembelajaran digital di tingkat lokal dan regional. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi persepsi guru terhadap peran teknologi dalam meningkatkan motivasi belajar. Kehadiran temuan ini dapat memperkaya literatur pendidikan keagamaan dan memfasilitasi reformasi kurikulum yang berkelanjutan dan berkesinambungan selalu..
Kegiatan pengabdian menekankan pentingnya pemahaman UndangAcUndang profesi guru serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.Pengajar disarankan memahami hak dan tanggung jawab di era Industri 4.Akhirnya, pelatihan mendorong pendidik menjadi pembelajar seumur hidup dan siap bertransformasi menuju Indonesia Emas
Era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan memiliki dampak yang signifikan bagi pelajar. Pembelajaran untuk saat ini dikenal dengan nama pembelajaran Abad 21, yaitu pendekatan pembelajaran terbarukan dengan memposisikan teknologi digital sebagai salah satu indikator utama. Era IR 4.0 menuntut keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Ini termasuk keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, kritis berpikir, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan keterampilan belajar mandiri. Pelajar perlu fokus pada pengembangan keterampilan-keterampilan ini agar siap menghadapi tantangan di masa depan.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54273-pencegahan-korupsi-pemberantasan-pendidika 3e61e3d8577f50d238999b0e8219b3d7 Tue, 14 Jul 2026 05:55:17 +0700 #calendar - Corruption Prevention Model Through Integrated Education: Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penyusunan kurikulum antiAckorupsi yang terstandarisasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku antiAckorupsi siswa, dengan menguji efektivitas modulAcmodul yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada. Selanjutnya, diperlukan kajian eksperimental yang membandingkan berbagai metode pengajaranAiseperti metode inquiry, kolaboratif, dan experientialAiuntuk menentukan strategi paling efektif dalam menumbuhkan nilaiAcnilai antiAckorupsi dan mengurangi kecenderungan korupsi di kalangan pelajar. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak penggunaan platform digital dan media sosial sebagai sarana penyuluhan antiAckorupsi terhadap peningkatan kesadaran, partisipasi, dan perubahan sikap jangka panjang pada generasi muda. Akhirnya, studi longitudinal dapat memeriksa apakah integrasi pendidikan antiAckorupsi secara berkelanjutan dalam kurikulum nasional menghasilkan penurunan signifikan tingkat korupsi di lingkungan institusi pendidikan dan masyarakat luas..
Bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi meliputi penyediaan pendidikan antiAckorupsi pada tingkat dasar, penyusunan kurikulum pendidikan antiAckorupsi, serta penyusunan skema pembelajaran pendidikan antiAckorupsi.Hambatan dalam implementasi model pencegahan korupsi melalui pendidikan terintegrasi antara lain belum tersedianya kurikulum pendidikan antiAckorupsi, belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang tersedia, serta sifat fakultatif pendidikan antiAckorupsi.Oleh karena itu, konsistensi dan integrasi antara upaya preventif dan represif diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pendidikan antiAckorupsi di Indonesia
Penelitian ini mengkaji: (i) bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi; dan (ii) hambatan yang diproyeksikan dalam pelaksanaan model pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi. Latar belakang keberadaan tindak pidana korupsi dibuktikan oleh posisi Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38 dari 100 pada awal 2023, di bawah rataAcrata global sebesar 43. Data menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan sistem hukuman belum efektif dalam menurunkan tingkat kasus korupsi, sehingga diperlukan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54264-program-pkm-kelompok-pemberdayaan-perempuan-pendid abe0503f21b673f9811c41bbe8e940c7 Tue, 14 Jul 2026 05:55:02 +0700 #calendar - Revolusi Pendidikan: Perempuan Diberdayakan, Masa Depan Terinspirasi: Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak jangka panjang program PKM terhadap peningkatan pencapaian pendidikan perempuan di komunitas yang terlibat, misalnya dengan mengukur perubahan tingkat partisipasi dan prestasi akademik selama tiga hingga lima tahun setelah intervensi; selanjutnya, perbandingan efektivitas antara pendekatan partisipatif yang digunakan dalam PKM dengan metode pengabdian tradisional dapat diteliti untuk menentukan strategi yang paling optimal dalam memberdayakan perempuan; terakhir, studi skala lebih luas dapat menguji penerapan model PKM ini di berbagai daerah pedesaan dengan karakteristik sosialAcekonomi berbeda, untuk menilai skalaabilitas dan adaptabilitas pendekatan serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan atau hambatan dalam konteks yang beragam..
Pelaksanaan PKM merupakan aspek penting dalam menerapkan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PKK untuk mendukung pembelajaran anak di rumah dan komunitas.Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi pemberdayaan perempuan, meningkatkan interaksi sosial, serta memperbaiki kompetensi, motivasi, dan kreativitas dosen/mahasiswa, dengan luaran berupa laporan komprehensif dan kerjasama institusi pendidikan serta pemerintah setempat.Dengan demikian, PKM diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif di tingkat lokal
Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan berkualitas dan merancang kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Metode yang digunakan berupa diskusi kelompok dan pendekatan partisipatif untuk memberdayakan perempuan di bidang pendidikan serta melibatkan komunitas dalam merumuskan solusi berkelanjutan. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas bagi perempuan serta efektivitas strategi kolaboratif dalam mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan perempuan dan penyatuan visi diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54271-kritis-siswa-madrasah-perilaku-belajar-ajar 1a27f08bd4b81b8eb81ba8ab9096080d Tue, 14 Jul 2026 05:26:35 +0700 #calendar - Application of Cooperative Learning Model with Jigsaw Type to Improve Learning Outcomes of Islamic Religious Education and Character: Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas model Jigsaw dalam mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam, seperti mata pelajaran sains atau matematika, untuk mengetahui apakah peningkatan capaian belajar serupa dapat dicapai pada konten akademik yang berbeda; selanjutnya, studi jangka panjang dapat mengevaluasi dampak berkelanjutan model Jigsaw terhadap perkembangan karakter siswa, terutama dalam aspek empati, toleransi, dan kepemimpinan, dengan menggunakan metode survei dan observasi selama beberapa tahun akademik; terakhir, penelitian eksperimental dapat mengembangkan adaptasi model Jigsaw berbasis teknologi digital, seperti platform pembelajaran daring, untuk menguji bagaimana integrasi teknologi mempengaruhi kolaborasi, motivasi, dan hasil belajar siswa di era pembelajaran jarak jauh..
Model pembelajaran Jigsaw memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok kecil heterogen, dimana tiap siswa menguasai dan mengajarkan kembali bagian materi tertentu.Proses yang meliputi pembagian kelompok, penyediaan subAcmateri, diskusi kelompok ahli, pengajaran balik, dan penilaian individual terbukti meningkatkan partisipasi aktif, rasa tanggung jawab, serta pemikiran kritis siswa.Implementasi model ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam pencapaian belajar pada Pendidikan Agama Islam dan pendidikan karakter
Penelitian ini membahas penerapan Jigsaw Cooperative Learning Model untuk meningkatkan capaian belajar. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen tertulis, melibatkan kepala sekolah, guru agama, serta siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Jigsaw merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif dalam kelompok kecil berjumlah 4Ac6 orang dengan struktur heterogen, di mana setiap peserta bertanggung...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54262-data-sd-kelompok-tani-maju-kemi 34ce19eb0433bc11d069b168266b374a Tue, 14 Jul 2026 04:57:12 +0700 #calendar - Pengenalan Fungsi dan Manfaat Data Kelompok Tani Dalam Kemitraan Agribisnis: Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, penting untuk mengembangkan sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian yang terintegrasi. Sistem ini dapat membantu kelompok tani dalam mengelola dan memanfaatkan data secara efektif. Selain itu, perlu ada pelatihan dan pendampingan lanjutan bagi kelompok tani agar mereka dapat memahami dan menerapkan fungsi serta manfaat data dalam kemitraan agribisnis. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain..
Kemitraan agribisnis merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara petani dengan pihak mitra.Petani dan kelompok tani adalah subjek pembangunan pertanian sebagai penyedia data yang akurat.Ketersediaan data pada kelompok tani mencakup data SDM, produksi, pemasaran, dan sarana prasarana.Data kelompok tani bersumber dari internal dan terintegrasi dengan BPP Kecamatan.Dalam kemitraan agribisnis, data berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.Data memberikan manfaat untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, sebagai dasar perencanaan yang kuat, landasan dalam pengambilan keputusan, bahan evaluasi kinerja, dasar penilaian kepuasan pelanggan, serta meningkatkan pendapatan dan keuntungan
Membangun kemitraan agribisnis dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi kelompok tani. Dalam bermitra, kelompok tani perlu menyediakan data sebagai bahan dalam penyusunan rencana kegiatan pertanian. Namun, kelompok tani masih belum memahami fungsi, manfaat, dan data yang diperlukan dalam kemitraan agribisnis. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan PKM terhadap kelompok tani di BPP Kecamatan Dumai Timur dengan menggunakan pendekatan penyuluhan. Kegiatan PKM memberikan pemahaman kepada kelompok tani mengenai ketersediaan data, serta fungsi dan manfaat data dalam kemitraan agribisnis.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54276-medan-city-moderasi-beragama-pelatihan-penguatan-m 0ac86f034b43b4d8cd64c182b4f86126 Tue, 14 Jul 2026 04:38:24 +0700 #calendar - IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS MODERATION IN MEDAN CITY GOVERNMENT POLICIES: The Perspective of the Interfaith Harmony Forum (FKUB): IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN:: Untuk memperkuat tata kelola kerukunan di Kota Medan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan amandemen Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 dengan menambahkan klausul yang mewajibkan pelibatan instrumen adat, seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) dan perkumpulan marga, sebagai pihak pertama dalam panel mediasi sengketa rumah ibadah. Kedua, Badan Kesbangpol dan FKUB perlu merumuskan Petunjuk Teknis (Juknis) penanganan konflik tingkat kecamatan yang mengadopsi pendekatan restoratif justice berbasis kultural, seperti mediasi di balai warga atau kedai kopi netral menggunakan bahasa kekerabatan. Ketiga, Pemerintah Kota Medan harus bertransformasi dari sekadar 'pemberi dana hibah' menjadi 'mitra aktif' dalam mendukung program-program inovatif FKUB, seperti digitalisasi layanan dan kaderisasi mediator muda. Dengan demikian, Kota Medan dapat menjadi contoh kota yang matang secara demokratis dalam mengelola keberagamannya..
Berdasarkan hasil analisis, implementasi kebijakan moderasi beragama oleh Pemerintah Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 telah memberikan fondasi legal-formal yang kuat bagi pelembagaan kerukunan.Namun, dalam tataran praksis, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masih menghadapi tantangan sistemik berupa kekakuan birokrasi, inefisiensi administrasi lintas instansi dalam perizinan rumah ibadah, dan keterbatasan fleksibilitas sumber daya.Menariknya, kesenjangan implementasi ini berhasil dijembatani oleh kuatnya modal sosial dan kearifan lokal masyarakat, seperti filosofi Dalihan Na Tolu dan nilai egaliter 'Anak Medan'.FKUB secara strategis menjadikan pendekatan kultural dan kekeluargaan ini sebagai jaring pengaman sosial yang efektif untuk meredam potensi konflik horizontal dan menjaga stabilitas kerukunan di akar rumput.Sebagai implikasi dari temuan tersebut, tata kelola kerukunan di Kota Medan perlu bertransformasi menuju collaborative governance yang adaptif dan inklusif.Pemerintah Kota Medan direkomendasikan untuk segera mendigitalisasi layanan rekomendasi perizinan rumah ibadah guna memangkas ego sektoral dan menjamin transparansi publik.Lebih dari itu, sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Medan dituntut untuk memformalkan pendekatan kultural 'Anak Medan' dan kearifan lokal Dalihan Na Tolu ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) restorative justice tingkat kecamatan maupun klausul Perwal, agar nilai adat ini terinstitusionalisasi secara sah sebagai instrumen resolusi konflik.FKUB juga perlu memperluas jangkauan pelibatannya dengan merangkul kelompok pemuda dan perempuan sebagai agen deteksi dini intoleransi.Bagi penelitian selanjutnya, kajian kuantitatif untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja FKUB dan studi komparatif dengan kota metropolitan lain sangat direkomendasikan untuk menyempurnakan formulasi kebijakan kerukunan yang responsif terhadap dinamika masyarakat urban
Indonesia menghadapi tantangan keberagaman yang dinamis, di mana moderasi beragama menjadi prioritas nasional untuk menjaga harmoni sosial, namun implementasinya di tingkat daerah seringkali menghadapi kendala birokrasi dan kesenjangan pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan moderasi beragama oleh Pemerintah Kota Medan ditinjau dari perspektif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra strategis pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengandalkan data primer berupa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2021 dan buku referensi internal FKUB Kota Medan tahun 2025, serta didukung literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat, namun dalam perspektif FKUB, masih diperlukan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54253-program-kampung-kb-pengetahuan-masyarakat fc3c90dd5cb6f728338e5c2ca198a702 Tue, 14 Jul 2026 04:29:46 +0700 #calendar - Aksi Bersama Dalam Mencegah Stunting Di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Laksamana: Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan agar upaya pencegahan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Laksamana terus ditingkatkan. Pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan sektor terkait perlu terus dikembangkan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dan nutrisi yang baik, perawatan kesehatan yang adekuat, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal, dan mengurangi prevalensi stunting dalam masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari program pencegahan stunting ini, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses implementasinya..
Kegiatan PKM di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota telah dilaksanakan dengan baik.Seluruh peserta mampu memahami pentingnya mencegah dan menurunkan angka stunting.Adanya pendekatan holistik dan kolaboratif yang bertujuan untuk mengatasi stunting dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai sektor terkait.Dalam upaya ini, KB menjadi platform yang memfasilitasi implementasi lima pilar strategis yang mencakup gizi dan nutrisi yang baik, perawatan kesehatan yang adekuat, pelayanan air bersih dan sanitasi yang memadai, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.Setelah PKM ini dilakukan diharapkan kader posyandu dan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal, memastikan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan, serta mengurangi prevalensi stunting dalam masyarakat
Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045 berkaitan dengan kemiskinan, status gizi, dan kesehatan. Salah satu ancaman terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah masalah percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil survey status gizi Balita pada tahun 2022, prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,6 persen. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) diharapkan menjadi sebuah potensi untuk pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan stunting. Oleh karena itu,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54258-desersi-penegakan-hukum-pengadilan-militer-angka 0780836d19bcc1ada7ba9586935bb55a Tue, 14 Jul 2026 04:06:53 +0700 #calendar - Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi terhadap Anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka desersi di kalangan anggota TNI, seperti aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, dengan menggunakan pendekatan campuran (mixedAcmethods) untuk memperoleh gambaran komprehensif. Selanjutnya, diperlukan evaluasi empiris mengenai efektivitas persidangan elektronik dalam mempercepat penyelesaian kasus desersi, khususnya dampaknya terhadap waktu proses, kepastian hukum, dan kepuasan pihak terkait. Terakhir, sebuah studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis mekanisme koordinasi antara satuan militer dan lembaga peradilan dalam menangani desersi, dengan tujuan merumuskan model koordinasi yang optimal dan dapat direplikasi pada pengadilan militer lainnya..
Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga satuan terdakwa tidak memberikan informasi keberadaan terdakwa dan saksi, yang memperlambat proses persidangan.Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengatasi kendala tersebut dengan menerapkan persidangan elektronik, pembacaan keterangan saksi berdasarkan BAP POM, pemindahan perkara ke pengadilan berwenang, serta penggunaan persidangan Auin absentiaAy sesuai kebutuhan
Tujuan penulis meneliti adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana desersi terhadap anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Desersi adalah sebuah tindakan seorang militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi. Yang mana hal ini bersifat melawan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pokok pembahasan yaitu mengukur efektivitas penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap administrasi hingga pada pembacaan putusan.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54275-siklus-hak-tanah-perlindungan-kekayaan-intelek adcb2f9c65e8254fcbbfa0ea6d0056cf Tue, 14 Jul 2026 03:59:50 +0700 #calendar - Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Pemindahan Dengan Cara Melawan Hukum: Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan administrasi pertanahan untuk mencegah pemalsuan dokumen serta meningkatkan transparansi; selanjutnya, studi empiris mengenai dampak peningkatan kapasitas dan sumber daya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi pertanahan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada pengurangan praktik pemindahan hak secara melawan hukum; terakhir, penelitian tindakan kembangkan program pemberdayaan hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan kemampuan mereka dalam mengakses layanan hukum serta menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil. Semua penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan..
Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum mengancam kepastian hukum dan keadilan, serta dapat terjadi melalui pemalsuan dokumen, penipuan, pengambilalihan paksa, atau penyalahgunaan wewenang.Penyalahgunaan prosedur hukum dan kurangnya transparansi serta pengawasan dalam administrasi pertanahan menjadi faktor utama terjadinya praktik tersebut, terutama bagi kelompok rentan.Perlindungan hukum harus diperkuat lewat peningkatan sistem administrasi pertanahan, pemanfaatan teknologi, serta reformasi hukum untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemindahan hak atas tanah
Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau pengambilalihan tanah secara paksa tanpa prosedur yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam pemindahan hak secara melawan hukum, serta mencari solusi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di bidang pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-54263-kesehatan-lansia-posyandu-program a5ad256e272f7d9dc0c70c49193c18b5 Tue, 14 Jul 2026 03:54:44 +0700 #calendar - Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia untuk Layanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien: Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan posyandu lansia, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi program pelatihan dan pendampingan kader. Penelitian ini dapat fokus pada evaluasi dampak pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada lansia. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung program posyandu lansia, termasuk peran teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan..
Kegiatan PKM yang bertajuk Menuju Layanan Kesehatan yang Efektif dan Efisien Melalui Pelatihan dan Pendampingan Posyandu Laksamana Hangtuah di Kelurahan Laksamana telah dilaksanakan dengan baik.Kegiatan ini diikuti peserta sejumlah 25 orang.Seluruh peserta mampu memahami pentingnya mencegah dan menurunkan angka stunting.Adanya pendekatan holistik dan kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang diberikan oleh kader posyandu kepada masyakarat.Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai kepada kader posyandu, serta mendukung mereka melalui pendampingan berkelanjutan, program posyandu dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan lansia.Upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat itu sendiri
Pelatihan dan pendampingan kader Posyandu merupakan strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan di Posyandu. Pemberdayaan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi lansia. PKM dilakukan di TPA Masjid Al-misak Kelurahan Laksamana. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai kepada kader posyandu, serta mendukung mereka melalui pendampingan berkelanjutan, program posyandu dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan lansia. Upaya ini memerlukan dukungan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult