]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65142-wisata-alam-program-efektivitas-masyarakat 272726a964b8582dcfa5d7e2b1b96103 Wed, 09 Sep 2026 18:00:22 +0700 #calendar - Impact of COVID-19 on Subjective Well-being and Community Im-portance-Performance in Sanitation Programs in Jakarta, Indonesia: Untuk penelitian lanjutan, penting untuk memperluas cakupan geografis untuk meningkatkan generalisasi temuan. Analisis spasial dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana lingkungan perkotaan yang berbeda mempengaruhi keterlibatan masyarakat dan kepuasan dengan program sanitasi. Survei masa depan dapat mengeksplorasi variabel demografis dan psikososial yang lebih beragam, termasuk norma budaya, perubahan perilaku jangka panjang, dan dampak intervensi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Studi longitudinal akan bermanfaat untuk melacak perubahan selama waktu dan memberikan pemahaman yang lebih dinamis tentang dampak COVID-19 pada komunitas perkotaan. Selain itu, penelitian dapat mengintegrasikan analisis biaya-manfaat untuk mengevaluasi efektivitas biaya program sanitasi yang berbeda dan mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan..
Temuan dari grid IPA menunjukkan beragam kinerja di berbagai atribut sanitasi, dengan layanan manajemen buang air besar yang berfungsi dengan baik dan selaras dengan ekspektasi masyarakat.Sementara itu, area seperti pemantauan dan pengolahan memerlukan perbaikan signifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kritis.Disparitas ini menunjukkan kebutuhan akan intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan area yang kurang kinerjanya yang vital bagi kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi.Analisis statistik menggunakan model probit dan logit lebih lanjut menyempurnakan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini.Perumahan stabil, gender, dan partisipasi aktif dalam program sanitasi berbasis masyarakat muncul sebagai prediktor signifikan dalam cara individu memandang dan terlibat dengan inisiatif sanitasi.Elemen-elemen ini menekankan keterkaitan dinamika sosial, ekonomi, dan partisipatif dalam membentuk hasil kesehatan masyarakat.Studi ini memiliki implikasi mendalam untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan strategi keterlibatan masyarakat.Studi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor saat merancang dan menerapkan program sanitasi, terutama di pengaturan perkotaan yang terpengaruh pandemi.Kebijakan harus mengatasi kebutuhan dan ekspektasi segmen masyarakat yang beragam untuk meningkatkan efektivitas layanan sanitasi.Selain itu, penelitian ini mendukung peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya sanitasi, menyarankan bahwa keterlibatan dan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan persepsi dan kenyataan layanan sanitasi.Program dapat mencapai kepatuhan dan kepuasan yang lebih baik dengan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam masyarakat, terutama di antara perempuan dan pemilik rumah
Penelitian ini menyelidiki dampak kritis pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan subjektif dan mengevaluasi respons masyarakat terhadap program sanitasi di tiga kelurahan di Koja, Jakarta. Dengan menggunakan Analisis Pentingnya-Kinerja (IPA), studi ini menilai secara menyeluruh persepsi masyarakat dan tingkat keterlibatan mereka dengan aspek sanitasi kunci seperti akses buang air besar dan pengolahan, kualitas pengolahan, kualitas estetika, praktik pemantauan, dan sosialisasi dalam drainase dan pengolahan. Model statistik lanjutan seperti regresi probit dan logit digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana variabel demografis seperti stabilitas perumahan, gender, dan keterlibatan aktif dalam program sanitasi berbasis masyarakat mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka terhadap sanitasi. Temuan mengungkapkan disparitas signifikan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65138-nilai-islami-manajemen-lembaga 447612a756060e219989881d27b68f5a Wed, 09 Sep 2026 16:21:42 +0700 #calendar - The Abuse of Practices Ta'ruf in the View of Islamic Law: Penelitian ini telah menyoroti berbagai penyimpangan dalam praktik ta'aruf di era digital, sehingga studi lanjutan sangat penting untuk mengeksplorasi solusi konkret dan mendalam. Salah satu arah penelitian yang bisa diambil adalah mengkaji secara empiris efektivitas berbagai model edukasi dan sosialisasi tentang konsep ta'aruf yang sesuai syariat. Misalnya, bagaimana program pendidikan yang dirancang khusus untuk kaum muda pengguna media sosial dapat membentuk pemahaman yang benar dan mencegah mereka dari praktik ta'aruf yang menyimpang, seperti pacaran atau penipuan? Penelitian ini bisa membandingkan metode penyampaian yang berbeda, mulai dari lokakarya tatap muka hingga kampanye digital, untuk mengidentifikasi pendekatan paling berdampak dalam menanamkan nilai-nilai islami dan etika perkenalan. Selain itu, mengingat maraknya ta'aruf daring, perlu dilakukan studi yang berfokus pada pengembangan dan validasi model pengawasan digital yang efektif. Bagaimana platform ta'aruf online dapat mengintegrasikan mekanisme pengawasan yang kuat, namun tetap menjaga privasi dan kenyamanan pengguna, untuk mendeteksi serta mencegah aktivitas yang mendekati pelecehan atau penipuan? Penelitian ini dapat melibatkan desain prototipe, uji coba pengguna, dan analisis dampak terhadap keamanan dan kepercayaan. Terakhir, sangat relevan untuk menyusun kerangka pedoman syariat yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kolaborasi antara ulama dan ahli hukum Islam diperlukan untuk merumuskan panduan detail yang mencakup aspek tradisional hingga interaksi jarak jauh dan penggunaan identitas digital, demi menciptakan lingkungan ta'aruf yang lebih aman, terpercaya, dan sesuai prinsip Islam bagi masyarakat luas..
Penelitian ini menemukan bahwa praktik ta'aruf, meskipun seharusnya sesuai syariat untuk membentuk keluarga sakinah, kini mengalami penyimpangan serius seperti penipuan dan pelecehan akibat perkembangan teknologi dan media sosial.Studi ini menekankan pentingnya peran keluarga dan mediator sebagai pengawas, serta urgensi edukasi dan sosialisasi konsep ta'aruf yang benar untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.Oleh karena itu, rekomendasi kunci meliputi pengawasan yang lebih ketat terhadap ta'aruf daring dan penguatan peran lembaga Islam, memastikan proses ini tetap aman dan syar'i sesuai prinsip Islam
Ta'aruf adalah metode perkenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan, yang dilakukan melalui perantara ustaz atau orang tua. Namun, praktik ta'aruf saat ini mengalami pergeseran makna akibat perkembangan zaman, termasuk penerapannya secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam praktik ta'aruf berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi penyimpangan yang sering terjadi, seperti penipuan,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65130-sertifikasi-halal-pengembangan-pariwisata-industri e8957ebf3f2750b444892d379488c832 Wed, 09 Sep 2026 15:53:47 +0700 #calendar - Kontribusi Sektor Pariwisata Halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Membangun Perekonomian Berkelanjutan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak penerapan teknologi digital (seperti platform e-commerce dan aplikasi pemesanan) terhadap pertumbuhan pariwisata halal di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang perbedaan tingkat pengembangan pariwisata halal antar daerah di Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan wisatawan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal dalam menciptakan destinasi pariwisata halal yang inklusif dan berkelanjutan..
Pariwisata halal sangat berkontribusi terhadap PDB suatu negara.Wisata halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.Pendorong utama termasuk populasi Muslim yang besar, pengeluaran besar orang Islam di bidang perjalanan dan makanan, serta preferensi turis Muslim terhadap fasilitas yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pariwisata halal telah berkembang pesat di Indonesia.Posisi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia pada tahun 2023 menunjukkan potensi besarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Selain itu, pertumbuhan pariwisata Islam, yang berkontribusi besar terhadap PDB negara, mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).Untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak wisatawan Muslim, inovasi dalam pengembangan pariwisata halal, termasuk pendekatan digital, akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
Pariwisata halal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menunjukkan pertumbuhan pesat dalam industri pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi sektor pariwisata halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65136-kuhp-nasional-hukuman-mati-hukum-pidana-islam-pera 5461d3f24ddae40c7633d85bdb50875b Wed, 09 Sep 2026 15:24:14 +0700 #calendar - Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional: Penelitian ini telah menyajikan perbandingan krusial antara parameter pemidanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional dan hukum pidana Islam, menyoroti perbedaan signifikan terkait peran pemaafan. Untuk memperdalam pemahaman ini, sebuah studi lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas empiris dari sistem penentuan skor dalam Modifed Delphi System yang diterapkan pada Pasal 54 KUHP Nasional. Penting untuk meneliti apakah sistem ini benar-benar berhasil mengurangi disparitas putusan dan menciptakan keadilan yang substansial dalam praktik peradilan sehari-hari, tidak hanya secara teoretis. Selanjutnya, mengingat adopsi pendekatan 'abolisionis de facto' pada hukuman mati di KUHP Nasional, penelitian mendalam mengenai implementasi masa percobaan 10 tahun dan relokasi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun sangat dibutuhkan. Studi ini dapat mengidentifikasi tantangan praktis, dampaknya terhadap kepastian hukum, dan persepsi keluarga korban serta masyarakat luas terhadap perubahan kebijakan ini. Terakhir, menanggapi perbedaan mendasar tentang pemaafan dalam qishash dan minimnya peran pemaafan korban dalam KUHP Nasional untuk kejahatan berat, sebuah penelitian dapat dirancang untuk mengembangkan model integrasi mediasi korban-pelaku atau pendekatan keadilan restoratif yang terstruktur. Model ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemaafan korban dapat diakomodasi secara formal dalam parameter pemidanaan KUHP Nasional untuk kasus-kasus tertentu tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum atau wibawa negara, sekaligus meningkatkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat..
KUHP Nasional memperkenalkan parameter pemidanaan yang efektif bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti kesalahan pelaku, motif, cara, sikap pasca-tindak pidana, riwayat hidup, dampak pada korban, pemaafan, dan nilai keadilan masyarakat.Sementara itu, hukum pidana Islam membedakan hukuman mati menjadi qishash dan hudud.pada qishash (misalnya pembunuhan), pemaafan keluarga korban menjadi parameter utama yang dapat merelokasi hukuman mati ke diyat atau taAozir.Berbeda dengan qishash, jarimah hudud adalah hak Allah yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan, di mana sanksi pidana ditentukan sesuai Al-Qur'an dengan tetap mempertimbangkan sisi pelaku
Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap parameter pemidanaan dalam KUHP, dengan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mekanisme pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa parameter pemidanaan dalam KUHP Nasional telah memberikan parameter yang sangat efektif dalam menjatuhkan pidana mati bagi tersangka sebagaimana yang tertuang dalam pasal 54 KUHP Nasional, hal ini dilakukan melalui pendekatan sistem delphi yang telah dimodifikasi dengan cara memberikan skor pada setiap variabel dalam...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65132-sby-wasiat-wajibah-hakim-mahkamah be4226ab84d7a1514b9c771048470541 Wed, 09 Sep 2026 15:22:54 +0700 #calendar - Diskresi Hakim terhadap Kekosongan Hukum Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau dari Yurisdiksi Voluntair: Studi Empiris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Mengingat kekosongan hukum formil dalam pengajuan perkara wasiat wajibah secara voluntair dan peran krusial diskresi hakim, penelitian lanjutan sangat relevan untuk memperdalam pemahaman dan mencari solusi komprehensif. Sebuah studi perbandingan praktik diskresi hakim di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia merupakan langkah awal yang krusial; dengan menganalisis beragam putusan dan wawancara mendalam, kita dapat mengidentifikasi pola penerapan hukum yang seragam atau variasi signifikan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang konsistensi pencapaian keadilan dan kepastian hukum di seluruh yurisdiksi. Selanjutnya, perlu dievaluasi dampak jangka panjang dari putusan yang lahir melalui diskresi ini terhadap para pihak yang berkepentingan, seperti ahli waris biologis dan anak angkat, untuk memahami apakah solusi tersebut berkelanjutan atau berpotensi memicu sengketa baru di masa depan. Penelitian ini dapat menelusuri persepsi dan pengalaman pihak-pihak terkait guna menilai efektivitas diskresi dalam praktik. Berdasarkan insight dari studi empiris yang lebih luas dan evaluasi dampak tersebut, langkah berikutnya adalah mengembangkan model rekomendasi kebijakan atau draf peraturan hukum acara yang lebih eksplisit untuk wasiat wajibah voluntair. Tujuannya adalah menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, prediktif, dan meminimalkan kebutuhan akan diskresi ekstrem, sambil tetap menjamin keadilan substantif serta kemaslahatan bagi semua pihak. Inisiatif ini akan menjembatani praktik yudisial dengan kebutuhan legislatif untuk pembaharuan hukum yang responsif..
Legal reasoning hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara wasiat wajibah mensyaratkan pemohon untuk membuktikan status anak angkat melalui dokumen resmi atau saksi adat.Diskresi hakim mengatasi kekosongan hukum formil dengan mengaitkan yurisdiksi voluntair wasiat wajibah pada penetapan ahli waris, merujuk pada Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.Meskipun demikian, diperlukan rekonstruksi peraturan pemerintah atau Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara wasiat wajibah guna menjamin kepastian hukum yang lebih jelas
Fokus kajian ini adalah menganalisis legal reasoning dan diskresi hakim dalam menerima dan memutus perkara wasiat wajibah yang diajukan secara voluntair, khususnya di tengah kekosongan hukum terkait ketentuan formil pengajuan perkara tersebut. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, wawancara dengan hakim, dan dokumentasi pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan berdasarkan bukti hubungan keanakangakatan melalui dokumen dan saksi, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b)...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65122-pendaftaran-tanah-syarat-formal-shalat-sengketa-ta 54edaefe04f3ab12da6844b154a83bb1 Wed, 09 Sep 2026 15:20:41 +0700 #calendar - Legal Analysis Regarding Legal Certainty and Legal Protection for Certified Buyers in Land Disputes Involving Obscuur Libel Claims: Meskipun studi ini telah menyoroti tantangan kepastian hukum bagi pembeli bersertifikat akibat gugatan yang ditolak karena cacat formal (obscuur libel), masih terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang relevan dan dapat memberikan kontribusi signifikan. Pertama, perlu adanya kajian mendalam mengenai mekanisme peradilan yang lebih adaptif, di mana pengadilan dapat memberikan panduan atau kesempatan untuk perbaikan gugatan yang terindikasi obscuur libel, khususnya dalam kasus sengketa tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat yang kuat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi praktik-praktik terbaik di yurisdiksi lain atau inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang memungkinkan koreksi formal tanpa mengabaikan substansi hak yang diperjuangkan, sejalan dengan semangat keadilan substantif. Kedua, penting untuk melakukan studi komparatif tentang bagaimana berbagai putusan pengadilan di Indonesia atau di negara-negara dengan sistem pendaftaran tanah serupa, menyeimbangkan antara kepatuhan pada persyaratan formal gugatan dengan perlindungan hak-hak substantif pembeli bersertifikat. Ini akan membantu mengidentifikasi pendekatan yudisial yang paling efektif dalam menangani kasus-kasus serupa, sehingga putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan materiil. Ketiga, perlu dilakukan penelitian empiris untuk menganalisis dampak jangka panjang dari putusan-putusan obscuur libel terhadap kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan iklim investasi secara keseluruhan. Studi ini akan memberikan gambaran konkret mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpastian hukum dan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih proaktif dalam menciptakan sistem pendaftaran tanah yang kokoh dan perlindungan hukum yang komprehensif..
Studi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli bersertifikat, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 138/Pdt.G/PN Semarang, belum tercapai sepenuhnya, meskipun penggugat telah memenuhi unsur-unsur perlindungan hak atas tanah secara normatif.Perlindungan hukum preventif telah diberikan melalui pendaftaran tanah, penerbitan Sertifikat Hak Milik, dan transaksi jual beli sesuai prosedur, namun perlindungan yudisial terhambat karena cacat prosedural (obscuur libel) dalam gugatan sehingga pokok sengketa tidak diperiksa.Situasi ini menggarisbawahi pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan dan perlunya keseimbangan antara pemenuhan syarat formal serta perlindungan hak substantif pembeli bersertifikat demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa pertanahan
Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang kuat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli bersertifikat. Namun, kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli tersebut dapat terganggu ketika gugatan yang diajukan untuk mempertahankan hak mereka dianggap obscuur libel (kabur) dan tidak diperiksa pokok perkaranya. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli bersertifikat berdasarkan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Semarang, sebuah kasus sengketa kepemilikan tanah. Metode penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65140-praktik-monetisasi-konten-content-creator-youtube d96e8af71c7f4f6fbe6171920fc4270d Wed, 09 Sep 2026 15:04:34 +0700 #calendar - Analisis Hukum Penghasilan Content Creator YouTube dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus Monetisasi dan Endorsement: 1. Membangun sistem sertifikasi creator syariah yang meliputi verifikasi pengetahuan fiqih muamalah, praktik produksi konten, dan manajemen monetisasi untuk meningkatkan kredibilitas creator Muslim. 2. Mengembangkan marketplace khusus yang mempertemukan creator Muslim dengan brand halal, dilengkapi sistem verifikasi status halal produk dan standardisasi kontrak endorsement sesuai prinsip muamalah. 3. Mengintegrasikan teknologi blockchain untuk menciptakan smart contract berbasis syariah yang mengotomatisasi pelaksanaan akad dan pembagian hasil monetisasi secara transparan sesuai prinsip Islam. Ketiga saran ini bertujuan memperkuat ekosistem konten digital syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi creator dan konsumen..
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis hukum penghasilan content creator YouTube dalam perspektif fiqih muamalah, bentuk akad dalam monetisasi YouTube terbagi menjadi tiga kategori utama.ijarah untuk monetisasi AdSense, ju'alah untuk praktik endorsement, dan hibah untuk Super Chat serta channel membership.Status hukum penghasilan content creator YouTube pada dasarnya adalah halal dengan syarat-syarat tertentu.Batasan dan ketentuan syariah dalam monetisasi YouTube mencakup kewajiban menghasilkan konten yang sesuai nilai Islam, larangan promosi produk haram, kewajiban transparansi dalam paid promotion, dan pembatasan interaksi lintas gender.Ketentuan ini menjadi framework yang harus dipatuhi content creator Muslim untuk memastikan kehalalan penghasilannya
Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang penghasilan baru melalui platform YouTube bagi content creator, namun aspek hukum Islam dari praktik monetisasi dan endorsement masih memerlukan kajian mendalam dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk akad dalam monetisasi YouTube, menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah, serta merumuskan panduan syariah bagi content creator Muslim. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, observasi konten, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penghasilan dari monetisasi YouTube dapat dikategorikan sebagai halal dengan syarat tertentu. Praktik monetisasi dapat diqiyaskan dengan akad ijarah dan ju'alah, sementara endorsement memerlukan kepatuhan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65135-sektor-pariwisata-sukadana-pelatihan-pemandu-wisat f98b1740f3692ee19572279f0d41332b Wed, 09 Sep 2026 14:39:52 +0700 #calendar - Model Pariwisata Berkelanjutan (Sustainability Tourism) dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara: Melihat keberhasilan Desa Wisata Senaru, penting untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang dapat memperkuat model ini dan membantu desa lain. Salah satu area yang menarik adalah bagaimana Desa Senaru bisa menciptakan sistem pemantauan lingkungan yang lebih canggih, mungkin dengan menggunakan teknologi sederhana yang mudah diakses dan dioperasikan oleh masyarakat lokal, untuk terus mengukur dan menjaga batas daya dukung ekowisata mereka. Ini akan memungkinkan tindakan cepat jika ada indikasi kerusakan lingkungan atau overkapasitas, sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut sejauh mana model pariwisata berkelanjutan di Senaru dapat diperluas untuk mendorong diversifikasi ekonomi di luar sektor pariwisata utama, atau mengembangkan jenis pariwisata yang lebih spesifik seperti agrowisata edukatif atau wisata budaya tematik yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko ketergantungan ekonomi hanya pada satu jenis pariwisata dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang mungkin belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Terakhir, sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor kunci keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan komunitas adat di Desa Senaru. Penemuan ini dapat menghasilkan panduan praktis atau kerangka kerja yang efektif bagi desa-desa lain di Lombok Utara atau wilayah serupa yang juga berjuang untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan mereka yang unik, memastikan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan..
Penelitian ini mengonfirmasi bahwa model pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Senaru, Lombok Utara, berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi, homestay, pemandu wisata, dan kuliner, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup melalui pelatihan dan infrastruktur.Keberhasilan ini juga dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.Meskipun demikian, potensi kerusakan lingkungan akibat lonjakan wisatawan menjadi tantangan yang memerlukan regulasi ketat dan komitmen bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan pariwisata
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Senaru, Kabupaten Lombok Utara, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman langsung para pelaku pariwisata lokal, termasuk kepala desa, pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan warga yang terlibat dalam kegiatan wisata. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan di Senaru tidak hanya meningkatkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65126-ekonomi-islam-pendekatan-isl 584cbdc407d7082e9943abc49329323c Wed, 09 Sep 2026 14:19:20 +0700 #calendar - Studi Hukum Islam dalam Perspektif Inter dan Multidisipliner: Relevansinya terhadap Dinamika Sosial Modern: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi kasus yang lebih mendalam tentang implementasi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Islam. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam konteks konkret, seperti dalam kajian ekonomi Islam, hak asasi manusia, atau demokrasi. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi akademik studi hukum Islam dan menjadikannya bagian integral dari wacana keilmuan global. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki bagaimana pendekatan ini dapat membantu hukum Islam menjadi lebih adaptif, progresif, dan solutif terhadap berbagai tantangan baru yang dihadapi masyarakat modern..
Pendekatan interdisipliner mengintegrasikan antara dimensi normatif dan empiris hukum Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual.Pendekatan multidisipliner memberi ruang bagi setiap disiplin ilmu untuk berkontribusi secara sejajar dalam memahami hukum Islam.Kedua pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks, memungkinkan interpretasi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasar keilahiannya.Hukum Islam dapat hadir bukan hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai panduan etis dan sosial yang membentuk kehidupan masyarakat yang adil dan berkeadaban
Studi hukum Islam mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dinamika sosial, budaya, politik, dan teknologi di era modern. Hukum Islam tidak lagi cukup dipahami secara normatif dan tekstual, melainkan perlu dikaji secara kontekstual melalui pendekatan inter dan multidisipliner. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, serta urgensi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam studi hukum Islam, serta relevansinya dalam menjawab tantangan sosial modern.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65124-alat-evaluasi-formatif-sistem-ti-pendukung 374a95b7805012be4561962c7dc2227c Wed, 09 Sep 2026 14:16:53 +0700 #calendar - A Fuzzy Logic Approach for Student Performance and Exam Integrity Assessment in a Web-Based Smart Quiz System in Higher Education: Untuk penelitian selanjutnya, akan sangat bermanfaat jika Sistem Kuis Cerdas ini tidak hanya berhenti pada prototipe, namun diperluas cakupannya agar lebih relevan bagi banyak pihak. Pertama, perlu dipertimbangkan bagaimana jika sistem ini diimplementasikan dan dievaluasi di beragam jenis institusi pendidikan, bukan hanya di satu perguruan tinggi, melainkan juga di sekolah menengah atau pusat pelatihan kejuruan, untuk menguji keakuratan model logika fuzzy dalam menilai kinerja siswa dengan latar belakang dan karakteristik belajar yang bervariasi. Pendekatan ini akan membantu memahami sejauh mana sistem ini dapat beradaptasi dan memberikan penilaian yang objektif di berbagai konteks pendidikan. Kedua, sebuah arah penelitian menarik adalah pengembangan indikator integritas ujian yang lebih canggih, melampaui deteksi pergantian tab sederhana. Bayangkan jika sistem mampu menganalisis pola perilaku siswa secara lebih mendalam, seperti kecepatan dalam menjawab setiap soal, pola jeda waktu, atau bahkan urutan pengerjaan soal, untuk mengidentifikasi potensi kecurangan yang lebih kompleks dan subtil menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Hal ini akan menjadikan sistem jauh lebih proaktif dalam menjaga kejujuran akademik. Terakhir, akan sangat berguna bila sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan belajar personal. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana sistem dapat secara otomatis menyajikan rekomendasi belajar yang sangat spesifik dan adaptif, misalnya dengan menyarankan materi tambahan atau latihan soal yang sesuai dengan kesulitan individu siswa berdasarkan hasil analisis logika fuzzy, serta menunjukkan perbandingan langsung dengan metode penilaian tradisional untuk membuktikan nilai tambahnya. Dengan demikian, sistem tidak hanya menilai, tetapi juga secara aktif mendukung peningkatan hasil belajar dan pengalaman siswa..
Studi ini berhasil mengembangkan Sistem Kuis Cerdas berbasis web yang mengintegrasikan evaluasi kinerja berbasis logika fuzzy Mamdani, pemantauan integritas ujian, dasbor analitik pembelajaran, dan analitik item pertanyaan.Sistem ini menggunakan empat variabel input fuzzy untuk mengklasifikasikan kinerja dan mengidentifikasi risiko integritas ujian, terbukti mampu mengklasifikasikan hasil evaluasi dan risiko pelanggaran perilaku.Integrasi ini memberikan informasi evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional, meskipun validasi eksternal lebih lanjut dengan data yang lebih besar dan beragam serta benchmarking terhadap metode konvensional masih diperlukan
Tujuan Ae Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Kuis Cerdas Berbasis Web yang mengintegrasikan analitik kinerja dan pemantauan perilaku pengguna untuk mendukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan komprehensif. Masalah yang diangkat adalah keterbatasan sistem kuis daring dalam menggabungkan analisis kinerja berbasis logika fuzzy dengan pengawasan integritas ujian pada dasbor sistem.Desain/metode/pendekatan Ae Sistem ini dikembangkan menggunakan model prototipe. Kinerja mahasiswa dan integritas ujian dianalisis menggunakan pendekatan logika fuzzy Mamdani berdasarkan empat variabel...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-65120-akses-data-statistik-efisiensi-sen c06c390dbe40aef30dbeb1a2621c66b1 Wed, 09 Sep 2026 12:54:05 +0700 #calendar - Demographic Segmentation of Election Supervisors Using K-Means Clustering: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan studi ini dengan beberapa arah baru yang krusial. Pertama, perlu adanya pengembangan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan akses data sensitif. Ini bisa dilakukan dengan mengeksplorasi teknologi privasi canggih seperti *federated learning* atau teknik anonimisasi berbasis privasi diferensial, memungkinkan peneliti menganalisis data riil pengawas pemilu dari Bawaslu secara aman tanpa mengorbankan kerahasiaan individu. Langkah ini penting untuk memvalidasi secara empiris pola segmentasi yang ditemukan dalam studi ini dan untuk menghasilkan temuan yang lebih aplikatif. Kedua, ada potensi besar untuk memperluas metodologi klastering yang digunakan. Selain membandingkan K-Means dengan algoritma khusus data campuran seperti K-Prototypes, penelitian dapat menginvestigasi teknik klastering yang lebih mutakhir, seperti *deep clustering* atau *ensemble clustering*, yang mampu menangani kompleksitas data demografi dan kinerja yang lebih besar. Penting juga untuk memasukkan fitur-fitur tambahan seperti data kinerja pengawas, riwayat partisipasi pelatihan, atau umpan balik kualitatif, yang dapat memberikan gambaran segmentasi yang lebih kaya dan berorientasi pada kebutuhan pengembangan konkret. Ketiga, perlu dilakukan studi longitudinal yang meneliti bagaimana profil segmen pengawas berubah seiring waktu dan bagaimana perubahan ini memengaruhi kinerja mereka dalam mengawasi pemilu. Misalnya, bagaimana pengawas bergerak dari kategori 'junior' ke 'senior' dan apa implikasinya terhadap efisiensi dan integritas proses pemilihan. Menghubungkan segmentasi dinamis ini dengan hasil aktual kualitas pemilu atau tingkat kepatuhan regulasi akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi Bawaslu dalam merancang kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategis dan adaptif, sehingga mendukung misi demokrasi Indonesia..
Studi ini berhasil mendemonstrasikan alur kerja metodologis lengkap untuk segmentasi demografi pengawas pemilu menggunakan klastering K-Means dan dasbor interaktif Streamlit, meskipun hanya menggunakan data sintetis karena penolakan akses data riil dari Bawaslu.Dengan data sintetis tersebut, teridentifikasi tiga profil klaster ilustratif (junior-like, mid-level-like, dan senior-like) dengan K=3 sebagai jumlah klaster optimal dan Skor Siluet 0.38, yang menunjukkan struktur klaster yang cukup terdefinisi.Meskipun temuan ini berfungsi sebagai prototipe metodologis dan bukan kesimpulan empiris tentang tenaga kerja Bawaslu yang sebenarnya, kontribusi utamanya terletak pada dokumentasi transparan penanganan penolakan akses data serta penyediaan arsitektur dasbor yang dapat direplikasi untuk penelitian mendatang
Tujuan Ae Penelitian ini mendemonstrasikan penggunaan pengelompokan K-Means untuk segmentasi demografi pengawas pemilihan umum di Indonesia dan mengusulkan prototipe analitik berbasis dasbor untuk pemrofilan tenaga kerja. Studi ini menanggapi ketiadaan segmentasi sistematis yang didorong data dalam pengembangan, pelatihan, pendampingan, dan alokasi sumber daya pengawas.Desain/metode/pendekatan Ae Alur kerja ilmu data kuantitatif diterapkan, meliputi pembuatan data sintetis, prapemrosesan, pengelompokan, validasi, pengujian stabilitas, dan pengembangan dasbor. Karena permintaan formal untuk data demografi pengawas tingkat nyata dari Bawaslu ditolak karena masalah privasi, persetujuan, dan re-identifikasi, studi ini menggunakan dataset sintetis dari 500 pengawas yang dihasilkan dari parameter...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult