<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="https://juris.id/rss2full.xsl?ver=2.5.372-23aug2026"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="https://juris.id/dkrss.css?ver=2.5.372-23aug2026"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	xml:lang="en-US"
>
<channel>
		
	<title><![CDATA[Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia]]></title>
	<description><![CDATA[Random - JURIS Etalase Jurnal Akademik Indonesia. Feeds]]></description>

	<link>https://juris.id/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/random.rss"  />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/random.rss" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/last-updates.atom" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="search" type="text/html" href="https://juris.id/" />

	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 19:47:31 +0700</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 19:47:31 +0700</pubDate>
	<atom:updated>2026-08-26T19:47:31+07:00</atom:updated>

	<generator>juris.id</generator>

	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="https://superfeedr.com/hubbub" />

	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>

	<opensearch:totalResults>12</opensearch:totalResults>
	<opensearch:startIndex>1</opensearch:startIndex>
	<opensearch:itemsPerPage>12</opensearch:itemsPerPage>
		
	<language>en-US</language>
	<itunes:subtitle><![CDATA[Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia]]></itunes:subtitle>
	<itunes:summary><![CDATA[Random - JURIS Etalase Jurnal Akademik Indonesia. Feeds]]></itunes:summary>
	<itunes:author>juris JURIS.id</itunes:author>
		
	<itunes:owner>
		<itunes:name>juris JURIS.id</itunes:name>
		<itunes:email>info@juris.id</itunes:email>
	</itunes:owner>
	
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		

<item>
	<title><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61132-kewenangan-pemerintah-daerah-kon</link>
	<guid isPermaLink="false">f7d2f6bc4b2b0443b46cf02a74db50bf</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:14:35 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen keuangan dan kapasitas birokratik terhadap kinerja anggaran, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam studi ini. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dinamika politik yang lebih kompleks, seperti fragmentasi legislatif atau persaingan elektoral, sebagai variabel yang memengaruhi proses penganggaran pemerintah daerah.. Penelitian ini mengeksaminasi penentu kinerja anggaran pemerintah daerah dan peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran.Dengan menggunakan data panel dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi selama periode 2016Ae2024, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana faktor institusional dan politik memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.Hasil menunjukkan bahwa komitmen anggaran dan penyerapan anggaran secara signifikan memengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah.Namun, politik anggaran tidak menunjukkan efek signifikan langsung dalam model dasar.Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penghalang dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran, dengan memperkuat hubungan antara komitmen anggaran dan kinerja anggaran, serta melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja anggaran.Temuan ini menunjukkan bahwa praktik manajemen fiskal beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran Kinerja anggaran telah menjadi indikator penting akuntabilitas dan efektivitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah banyak diskusi mengenai penganggaran sektor publik, bukti empiris mengenai penentu kinerja anggaran dan peran kondisi ekonomi regional masih terbatas. Penelitian ini menginvestigasi penggerak kinerja anggaran pemerintah daerah dan mengeksaminasi peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016Ae2024, menghasilkan 99 observasi. Analisis ini menerapkan pendekatan regresi data panel untuk menyimpulkan hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran. Temuan menunjukkan bahwa komitmen anggaran memiliki efek negatif signifikan terhadap kinerja anggaran, sedangkan penyerapan anggaran memiliki efek positif dan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61132-kewenangan-pemerintah-daerah-kon" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" target="_blank">Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen keuangan dan kapasitas birokratik terhadap kinerja anggaran, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam studi ini. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dinamika politik yang lebih kompleks, seperti fragmentasi legislatif atau persaingan elektoral, sebagai variabel yang memengaruhi proses penganggaran pemerintah daerah..
<br>Penelitian ini mengeksaminasi penentu kinerja anggaran pemerintah daerah dan peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran.Dengan menggunakan data panel dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi selama periode 2016Ae2024, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana faktor institusional dan politik memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.Hasil menunjukkan bahwa komitmen anggaran dan penyerapan anggaran secara signifikan memengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah.Namun, politik anggaran tidak menunjukkan efek signifikan langsung dalam model dasar.Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penghalang dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran, dengan memperkuat hubungan antara komitmen anggaran dan kinerja anggaran, serta melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja anggaran.Temuan ini menunjukkan bahwa praktik manajemen fiskal beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran
<br>Kinerja anggaran telah menjadi indikator penting akuntabilitas dan efektivitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah banyak diskusi mengenai penganggaran sektor publik, bukti empiris mengenai penentu kinerja anggaran dan peran kondisi ekonomi regional masih terbatas. Penelitian ini menginvestigasi penggerak kinerja anggaran pemerintah daerah dan mengeksaminasi peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016Ae2024, menghasilkan 99 observasi. Analisis ini menerapkan pendekatan regresi data panel untuk menyimpulkan hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran. Temuan menunjukkan bahwa komitmen anggaran memiliki efek negatif signifikan terhadap kinerja anggaran, sedangkan penyerapan anggaran memiliki efek positif dan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" type="image/webp" length="113184" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61126-harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-harg</link>
	<guid isPermaLink="false">888ae215387ac2654fe082ecd8246ba3</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:59:05 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, adalah variabel dan hubungan yang paling jelas dalam matriks. Hubungan terkait yang kurang diuji termasuk interaksi antara leverage dan pengeluaran modal hijau, peran moderasi buffer likuiditas dalam menyerap guncangan transisi, dan efek ambang atau non-linear yang diprediksi oleh pandangan ketahanan yang didasarkan pada cakupan arus kas (misalnya cakupan layanan utang). Korpus didominasi oleh desain ekonometrika statis periode tunggal (lihat Ikhtisar Deskriptif Korpus) dan jarang memodelkan dinamika antarpersonal yang implikasi konsep ketahanan. Ketahanan adalah, oleh definisi, properti dinamis: jalur pemulihan setelah guncangan. Namun, persistensi, kecepatan penyesuaian, dan umpan balik jarang diestimasi. Metode panel dinamis, khususnya metode momen umum (GMM), cocok untuk tugas ini karena mengakomodasi persistensi rasio keuangan, endogenitas keputusan investasi dan pembiayaan, dan heterogenitas tingkat perusahaan.. Secara teoritis, ia merangka ulang bidang dari kesulitan keuangan, lensa bertahan, ke ketahanan keuangan, lensa adaptif, dan menunjukkan bahwa literatur empiris sudah konvergen pada konstruk ini bahkan di mana kata itu sendiri tidak digunakan.Metode, ia menawarkan sintesis transparan yang didasarkan pada PRISMA yang menggabungkan matriks arah efek dengan kerangka ADO dan TCCM, mengubah tubuh bukti terfragmentasi menjadi akun integratif pendahulu, keputusan, dan hasil.Secara substansial, ia mengidentifikasi serangkaian determinan internal (leverage, likuiditas, pengeluaran modal hijau, profitabilitas, dan inovasi) dan determinan eksternal (volatilitas harga minyak, kondisi pembiayaan, dan kebijakan iklim), dan mengklarifikasi arah dan titik yang diperdebatkan dari efek mereka Industri minyak dan gas (O&G) menghadapi dua gangguan struktural: volatilitas harga minyak yang lebih tinggi secara struktural dan percepatan transisi bersih yang secara bersama-sama mengancam stabilitas keuangan perusahaan incumbent. Studi ini meninjau determinan ketahanan keuangan perusahaan O&G selama transisi energi dan mengkonsolidasikan agenda penelitian. Mengikuti protokol PRISMA 2020, kueri Boolean di Scopus menghasilkan 74 catatan. Setelah menghapus 5 duplikat dan menyaring 69 catatan terhadap kriteria kelayakan yang ditentukan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61126-harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-harg" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" target="_blank">From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, adalah variabel dan hubungan yang paling jelas dalam matriks. Hubungan terkait yang kurang diuji termasuk interaksi antara leverage dan pengeluaran modal hijau, peran moderasi buffer likuiditas dalam menyerap guncangan transisi, dan efek ambang atau non-linear yang diprediksi oleh pandangan ketahanan yang didasarkan pada cakupan arus kas (misalnya cakupan layanan utang). Korpus didominasi oleh desain ekonometrika statis periode tunggal (lihat Ikhtisar Deskriptif Korpus) dan jarang memodelkan dinamika antarpersonal yang implikasi konsep ketahanan. Ketahanan adalah, oleh definisi, properti dinamis: jalur pemulihan setelah guncangan. Namun, persistensi, kecepatan penyesuaian, dan umpan balik jarang diestimasi. Metode panel dinamis, khususnya metode momen umum (GMM), cocok untuk tugas ini karena mengakomodasi persistensi rasio keuangan, endogenitas keputusan investasi dan pembiayaan, dan heterogenitas tingkat perusahaan..
<br>Secara teoritis, ia merangka ulang bidang dari kesulitan keuangan, lensa bertahan, ke ketahanan keuangan, lensa adaptif, dan menunjukkan bahwa literatur empiris sudah konvergen pada konstruk ini bahkan di mana kata itu sendiri tidak digunakan.Metode, ia menawarkan sintesis transparan yang didasarkan pada PRISMA yang menggabungkan matriks arah efek dengan kerangka ADO dan TCCM, mengubah tubuh bukti terfragmentasi menjadi akun integratif pendahulu, keputusan, dan hasil.Secara substansial, ia mengidentifikasi serangkaian determinan internal (leverage, likuiditas, pengeluaran modal hijau, profitabilitas, dan inovasi) dan determinan eksternal (volatilitas harga minyak, kondisi pembiayaan, dan kebijakan iklim), dan mengklarifikasi arah dan titik yang diperdebatkan dari efek mereka
<br>Industri minyak dan gas (O&G) menghadapi dua gangguan struktural: volatilitas harga minyak yang lebih tinggi secara struktural dan percepatan transisi bersih yang secara bersama-sama mengancam stabilitas keuangan perusahaan incumbent. Studi ini meninjau determinan ketahanan keuangan perusahaan O&G selama transisi energi dan mengkonsolidasikan agenda penelitian. Mengikuti protokol PRISMA 2020, kueri Boolean di Scopus menghasilkan 74 catatan. Setelah menghapus 5 duplikat dan menyaring 69 catatan terhadap kriteria kelayakan yang ditentukan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" type="image/webp" length="94832" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61141-hak-mahasiswa-kepuasan-mahasisw</link>
	<guid isPermaLink="false">4dfb7d7f94043eaa562274cf82a97b00</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:48:12 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ hamka hasan ]]></category>
	<category><![CDATA[ agus rizal ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[agus,counter,flag,hamka,hasan,rizal]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law: Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik dan non-akademik, serta menerapkan standar layanan yang jelas dan transparan dalam menangani kasus diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa asing. Kedua, membentuk unit khusus atau meningkatkan peran Kantor Internasional sebagai pusat informasi, advokasi, dan konsultasi hukum bagi mahasiswa asing. Kemudian, memperkuat koordinasi antar unit, yaitu antara Kantor Internasional, Biro Akademik, dan Biro Hukum dalam menangani masalah mahasiswa asing. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kebijakan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk sosialisasi kebijakan kampus, baik kepada mahasiswa asing maupun staf kampus, agar meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Keempat, meningkatkan akses bantuan hukum melalui klinik hukum kampus atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dengan mengadakan survei kepuasan mahasiswa asing dan melakukan survei secara berkala untuk menentukan seberapa efektif kebijakan perlindungan tersebut. Setelah itu, melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika internasionalisasi kampus. Dengan menerapkan saran-saran ini, kampus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa asing dan menjamin kepastian dan keadilan dalam hukum, baik dari perspektif positif maupun prinsip-prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam.. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Padang telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing melalui berbagai kebijakan dan layanan.Namun, penerapan prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam belum dioptimalkan sepenuhnya, terutama dalam hal koordinasi dan sosialisasi.Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman peraturan oleh mahasiswa asing, akses informasi yang terbatas, dan perbedaan interpretasi hukum antara kampus dan instansi terkait.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara kampus dan instansi terkait serta sosialisasi kebijakan kepada mahasiswa asing.Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi mahasiswa asing dapat direalisasikan secara lebih optimal Perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa asing di pendidikan tinggi telah menjadi perhatian global. Bahkan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump tentang kehadiran mahasiswa asing di Universitas Harvard memicu kontroversi internasional. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa internasional di semua negara yang menjadi tujuan pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) telah menerima mahasiswa asing sejak 2016, dan jumlah mereka terus bertambah sejalan dengan popularitas dan peringkat global universitas yang semakin meningkat. Kehadiran mahasiswa internasional harus didukung dengan perlindungan hukum yang dijamin dan kepastian sehingga mereka dapat melanjutkan studi mereka di bawah kerangka hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61141-hak-mahasiswa-kepuasan-mahasisw" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" target="_blank">Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law</a>: Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik dan non-akademik, serta menerapkan standar layanan yang jelas dan transparan dalam menangani kasus diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa asing. Kedua, membentuk unit khusus atau meningkatkan peran Kantor Internasional sebagai pusat informasi, advokasi, dan konsultasi hukum bagi mahasiswa asing. Kemudian, memperkuat koordinasi antar unit, yaitu antara Kantor Internasional, Biro Akademik, dan Biro Hukum dalam menangani masalah mahasiswa asing. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kebijakan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk sosialisasi kebijakan kampus, baik kepada mahasiswa asing maupun staf kampus, agar meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Keempat, meningkatkan akses bantuan hukum melalui klinik hukum kampus atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dengan mengadakan survei kepuasan mahasiswa asing dan melakukan survei secara berkala untuk menentukan seberapa efektif kebijakan perlindungan tersebut. Setelah itu, melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika internasionalisasi kampus. Dengan menerapkan saran-saran ini, kampus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa asing dan menjamin kepastian dan keadilan dalam hukum, baik dari perspektif positif maupun prinsip-prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam..
<br>Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Padang telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing melalui berbagai kebijakan dan layanan.Namun, penerapan prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam belum dioptimalkan sepenuhnya, terutama dalam hal koordinasi dan sosialisasi.Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman peraturan oleh mahasiswa asing, akses informasi yang terbatas, dan perbedaan interpretasi hukum antara kampus dan instansi terkait.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara kampus dan instansi terkait serta sosialisasi kebijakan kepada mahasiswa asing.Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi mahasiswa asing dapat direalisasikan secara lebih optimal
<br>Perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa asing di pendidikan tinggi telah menjadi perhatian global. Bahkan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump tentang kehadiran mahasiswa asing di Universitas Harvard memicu kontroversi internasional. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa internasional di semua negara yang menjadi tujuan pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) telah menerima mahasiswa asing sejak 2016, dan jumlah mereka terus bertambah sejalan dengan popularitas dan peringkat global universitas yang semakin meningkat. Kehadiran mahasiswa internasional harus didukung dengan perlindungan hukum yang dijamin dan kepastian sehingga mereka dapat melanjutkan studi mereka di bawah kerangka hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" type="image/webp" length="94074" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61124-pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re</link>
	<guid isPermaLink="false">280cb7902d28a196636d6e39a2d1f157</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:28:26 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis online dapat memperluas pemahaman tentang pembentukan iman digital. 3. Pengembangan kerangka kerja didaktik yang mengintegrasikan praksis bersama dan didaktik reflektif dalam konteks pembelajaran digital untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik secara holistik.. Pendidikan teologis di era digital mengalami transformasi paradigma dari model transmisi ke pendekatan dialogis, reflektif, dan partisipatif.Ruang digital menjadi lokus teologis yang sah untuk pengalaman iman, dengan keterlibatan peserta didik yang lebih aktif.Reformasi pedagogi teologis memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, refleksi teologis, dan pendekatan kontekstual.Edukator Kristen perlu mengembangkan kompetensi digital dan pedagogis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan transformatif Studi ini mengeksplorasi transformasi pedagogi teologis dalam lingkungan pembelajaran digital, dengan fokus pada pergeseran dari model berorientasi transmisi menjadi paradigma dialogis, reflektif, dan transformatif. Pendekatan berbasis literatur yang melibatkan teori pedagogi teologis, didaktik reflektif, dan praktik pembelajaran digital menghasilkan sintesis konseptual yang menunjukkan bahwa ruang digital memfasilitasi bentuk keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun makna teologis. Analisis ini mengidentifikasi tiga transformasi konseptual inti: (1) pergeseran paradigma menuju pembelajaran partisipatif; (2) reinterpretasi teologis kehadiran dan inkarnasi di luar jarak fisik; dan (3) munculnya ruang digital sebagai lokus teologis yang sah untuk mengalami dan menyampaikan iman. Diskusi ini menekankan relevansi praksis bersama Groome dan didaktik reflektif... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61124-pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" target="_blank">Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis</a>: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis online dapat memperluas pemahaman tentang pembentukan iman digital. 3. Pengembangan kerangka kerja didaktik yang mengintegrasikan praksis bersama dan didaktik reflektif dalam konteks pembelajaran digital untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik secara holistik..
<br>Pendidikan teologis di era digital mengalami transformasi paradigma dari model transmisi ke pendekatan dialogis, reflektif, dan partisipatif.Ruang digital menjadi lokus teologis yang sah untuk pengalaman iman, dengan keterlibatan peserta didik yang lebih aktif.Reformasi pedagogi teologis memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, refleksi teologis, dan pendekatan kontekstual.Edukator Kristen perlu mengembangkan kompetensi digital dan pedagogis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan transformatif
<br>Studi ini mengeksplorasi transformasi pedagogi teologis dalam lingkungan pembelajaran digital, dengan fokus pada pergeseran dari model berorientasi transmisi menjadi paradigma dialogis, reflektif, dan transformatif. Pendekatan berbasis literatur yang melibatkan teori pedagogi teologis, didaktik reflektif, dan praktik pembelajaran digital menghasilkan sintesis konseptual yang menunjukkan bahwa ruang digital memfasilitasi bentuk keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun makna teologis. Analisis ini mengidentifikasi tiga transformasi konseptual inti: (1) pergeseran paradigma menuju pembelajaran partisipatif; (2) reinterpretasi teologis kehadiran dan inkarnasi di luar jarak fisik; dan (3) munculnya ruang digital sebagai lokus teologis yang sah untuk mengalami dan menyampaikan iman. Diskusi ini menekankan relevansi praksis bersama Groome dan didaktik reflektif...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" type="image/webp" length="105114" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61127-publik-akta-otentik-notaris-elek</link>
	<guid isPermaLink="false">8e692b744500924ed3d74084c642fa18</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:18:28 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law: Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, bagaimana teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan untuk verifikasi identitas, atau sistem biometrik mutakhir dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka notariat elektronik di Indonesia di masa depan? Penting untuk menganalisis secara detail tantangan hukum dan solusi yang mungkin untuk setiap teknologi ini agar standar keaslian akta dan keamanan data tetap terjaga, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif persepsi dan ekspektasi masyarakat umum serta praktisi hukum, seperti notaris dan pengacara, terkait kemudahan, keamanan, dan tingkat kepercayaan terhadap layanan notaris elektronik dan jarak jauh. Memahami pandangan dari berbagai pihak ini sangat krusial untuk memastikan bahwa reformasi digital di bidang kenotariatan akan diterima dengan baik dan berhasil diterapkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Terakhir, studi dampak ekonomi dari implementasi sistem notaris elektronik yang diakui penuh juga akan sangat bermanfaat. Bagaimana digitalisasi layanan kenotariatan akan memengaruhi efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan aksesibilitas layanan hukum di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani? Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang kerangka kerja yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.Undang-undang yang berlaku masih mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan tanda tangan tulisan tangan sebagai elemen esensial akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat mencapai status pembuktian yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk amandemen UUJN dan perumusan regulasi teknis yang jelas, untuk mengimplementasikan sistem notaris elektronik yang sah dan selaras dengan prinsip-prinsip akta otentik Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong digitalisasi layanan hukum, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi konsep-konsep ini dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keaslian akta, perlindungan data pribadi, dan praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik notaris elektronik maupun notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang komprehensif di Indonesia. Peraturan yang ada masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan tanda tangan tulisan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61127-publik-akta-otentik-notaris-elek" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" target="_blank">Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law</a>: Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, bagaimana teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan untuk verifikasi identitas, atau sistem biometrik mutakhir dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka notariat elektronik di Indonesia di masa depan? Penting untuk menganalisis secara detail tantangan hukum dan solusi yang mungkin untuk setiap teknologi ini agar standar keaslian akta dan keamanan data tetap terjaga, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif persepsi dan ekspektasi masyarakat umum serta praktisi hukum, seperti notaris dan pengacara, terkait kemudahan, keamanan, dan tingkat kepercayaan terhadap layanan notaris elektronik dan jarak jauh. Memahami pandangan dari berbagai pihak ini sangat krusial untuk memastikan bahwa reformasi digital di bidang kenotariatan akan diterima dengan baik dan berhasil diterapkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Terakhir, studi dampak ekonomi dari implementasi sistem notaris elektronik yang diakui penuh juga akan sangat bermanfaat. Bagaimana digitalisasi layanan kenotariatan akan memengaruhi efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan aksesibilitas layanan hukum di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani? Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang kerangka kerja yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat..
<br>Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.Undang-undang yang berlaku masih mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan tanda tangan tulisan tangan sebagai elemen esensial akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat mencapai status pembuktian yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk amandemen UUJN dan perumusan regulasi teknis yang jelas, untuk mengimplementasikan sistem notaris elektronik yang sah dan selaras dengan prinsip-prinsip akta otentik
<br>Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong digitalisasi layanan hukum, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi konsep-konsep ini dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keaslian akta, perlindungan data pribadi, dan praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik notaris elektronik maupun notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang komprehensif di Indonesia. Peraturan yang ada masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, dan tanda tangan tulisan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" type="image/webp" length="103052" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61129-criminal-code-2023-procedure-2025-du</link>
	<guid isPermaLink="false">0b0217c41d5486e6b9122359c5f9e185</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:00:55 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif hukuman ringan, terutama untuk pelaku kejahatan minor, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan jaksa dalam proses pengakuan bersalah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosedur.. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mengurangi kepadatan tahanan, dan mendukung paradigma keadilan rehabilitatif serta restoratif.Namun, kerangka normatif yang ada masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan kurangnya koherensi, khususnya terkait ambang batas hukuman pidana antara Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, ketidakjelasan bentuk putusan hukum dalam proses singkat, ketentuan hukuman maksimal dua pertiga dari hukuman yang ditentukan, serta regulasi yang belum optimal dalam melindungi hak terdakwa dan pengawasan wewenang aparat penegak hukum.Selain itu, implementasi pengakuan bersalah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep pengakuan bersalah secara sempit seperti yang diterapkan di negara hukum umum, tetapi lebih mirip dengan konsep 'pengakuan tanpa perundingan' dengan ruang negosiasi yang terbatas.Dalam konteks ini, perluasan bukti hukum di KUHAP 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga menjaga prinsip persidangan yang adil dan hak terdakwa untuk tidak melawan diri sendiri.Di sisi lain, adanya kerja sosial, tugas pengawasan, dan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih korektif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan.Oleh karena itu, reformulasi konsep pengakuan bersalah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian perkara.Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP 2025 menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substansial Penelitian ini menganalisis regulasi dan merumuskan model ideal implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian struktural antara hukum pidana substantif yang beralih ke paradigma rehabilitatif dengan hukum acara pidana yang masih mencerminkan pendekatan retributif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan statistik dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa regulasi pengakuan bersalah di KUHAP 2025 masih mengandung ketidaksesuaian normatif signifikan, khususnya... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61129-criminal-code-2023-procedure-2025-du" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" target="_blank">Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif hukuman ringan, terutama untuk pelaku kejahatan minor, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan jaksa dalam proses pengakuan bersalah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosedur..
<br>Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mengurangi kepadatan tahanan, dan mendukung paradigma keadilan rehabilitatif serta restoratif.Namun, kerangka normatif yang ada masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan kurangnya koherensi, khususnya terkait ambang batas hukuman pidana antara Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, ketidakjelasan bentuk putusan hukum dalam proses singkat, ketentuan hukuman maksimal dua pertiga dari hukuman yang ditentukan, serta regulasi yang belum optimal dalam melindungi hak terdakwa dan pengawasan wewenang aparat penegak hukum.Selain itu, implementasi pengakuan bersalah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep pengakuan bersalah secara sempit seperti yang diterapkan di negara hukum umum, tetapi lebih mirip dengan konsep 'pengakuan tanpa perundingan' dengan ruang negosiasi yang terbatas.Dalam konteks ini, perluasan bukti hukum di KUHAP 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga menjaga prinsip persidangan yang adil dan hak terdakwa untuk tidak melawan diri sendiri.Di sisi lain, adanya kerja sosial, tugas pengawasan, dan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih korektif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan.Oleh karena itu, reformulasi konsep pengakuan bersalah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian perkara.Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP 2025 menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substansial
<br>Penelitian ini menganalisis regulasi dan merumuskan model ideal implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian struktural antara hukum pidana substantif yang beralih ke paradigma rehabilitatif dengan hukum acara pidana yang masih mencerminkan pendekatan retributif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan statistik dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa regulasi pengakuan bersalah di KUHAP 2025 masih mengandung ketidaksesuaian normatif signifikan, khususnya...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" type="image/webp" length="100196" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61140-pendidikan-agama-kristen</link>
	<guid isPermaLink="false">a58e47c67ecd452d971ac2e1f8b36f30</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:53:38 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ fajar fajar ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,fajar,flag,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34 (Value and Implications in the World of Islamic Education): Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif antara tafsir-tafsir klasik, kontemporer, dan modern mengenai ayat-ayat tersebut, untuk memahami berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda.3. Menjelajahi implikasi praktis dari nilai-nilai pendidikan agama dalam konteks pendidikan modern, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum dan praktik pendidikan saat ini.. S al-Baqarah ayat 30, 33, dan 34.dalam proses pendidikan harus ada prinsip keragu-raguan (skepstisme) dalam keilmuan dengan memunculkan pertanyaan kepada yang lebih mengerti akan sebuah ilmu tersebut, maka konsep sebagai murid yang haus akan ilmu pengetahuan akan terlihat, dengan bertanya.Sebagai seorang guru terhadap pertanyaan yang dimunculkan dari seorang murid yang tidak tahu, jangan dijawab dengan kasar atau menghardik peserta didiknya, jawablah dengan lemah lembut, atau dialihkan kepada suatu hal lain dengan cara yang baik.Sifat ini sangat tercela, dan yang pantas mempunyai sifat ini hanya Allah SWT.tidak ada satupun makhluk yang berhak sombong selain diriNya.Allah mengedukasi dan menampakkan pada makhluknya betapa mulianya orang yang luas ilmu pengetahuannya dibandingkan orang yang miskin pengetahuan.Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kesadaran yang harus dipunyai oleh pendidik maupun peserta didik, dengan mengetahui kekurangan yang diketahui oleh keduanya maka masing-masing akan berusaha untuk mengupdate kemampuan masing sehingga kelemahan tadi tertutupi dengan usaha yang telah dilakukan, dan jangan lupa pula untuk selalu kedepankan prinsip sopan dan rendah hati Pendidikan agama adalah proses pengajaran, pendidikan, dan pembentukan karakter, serta stimulasi naluri manusia dalam menyadari ibadah kepada Allah untuk memahami tujuan manusia sebagai abdun. Penelitian ini bertujuan menganalisis, menafsirkan, dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.s al-Baqarah: 30-34. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui berbagai sumber buku, naskah, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, pendidikan moral, yaitu moral seorang murid terhadap guru, moral dalam mencari ilmu, dan larangan terhadap kesombongan. Kedua, pendidikan agama, yaitu... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61140-pendidikan-agama-kristen" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" target="_blank">Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)</a>: Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif antara tafsir-tafsir klasik, kontemporer, dan modern mengenai ayat-ayat tersebut, untuk memahami berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda.3. Menjelajahi implikasi praktis dari nilai-nilai pendidikan agama dalam konteks pendidikan modern, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum dan praktik pendidikan saat ini..
<br>S al-Baqarah ayat 30, 33, dan 34.dalam proses pendidikan harus ada prinsip keragu-raguan (skepstisme) dalam keilmuan dengan memunculkan pertanyaan kepada yang lebih mengerti akan sebuah ilmu tersebut, maka konsep sebagai murid yang haus akan ilmu pengetahuan akan terlihat, dengan bertanya.Sebagai seorang guru terhadap pertanyaan yang dimunculkan dari seorang murid yang tidak tahu, jangan dijawab dengan kasar atau menghardik peserta didiknya, jawablah dengan lemah lembut, atau dialihkan kepada suatu hal lain dengan cara yang baik.Sifat ini sangat tercela, dan yang pantas mempunyai sifat ini hanya Allah SWT.tidak ada satupun makhluk yang berhak sombong selain diriNya.Allah mengedukasi dan menampakkan pada makhluknya betapa mulianya orang yang luas ilmu pengetahuannya dibandingkan orang yang miskin pengetahuan.Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kesadaran yang harus dipunyai oleh pendidik maupun peserta didik, dengan mengetahui kekurangan yang diketahui oleh keduanya maka masing-masing akan berusaha untuk mengupdate kemampuan masing sehingga kelemahan tadi tertutupi dengan usaha yang telah dilakukan, dan jangan lupa pula untuk selalu kedepankan prinsip sopan dan rendah hati
<br>Pendidikan agama adalah proses pengajaran, pendidikan, dan pembentukan karakter, serta stimulasi naluri manusia dalam menyadari ibadah kepada Allah untuk memahami tujuan manusia sebagai abdun. Penelitian ini bertujuan menganalisis, menafsirkan, dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.s al-Baqarah: 30-34. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui berbagai sumber buku, naskah, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, pendidikan moral, yaitu moral seorang murid terhadap guru, moral dalam mencari ilmu, dan larangan terhadap kesombongan. Kedua, pendidikan agama, yaitu...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" type="image/webp" length="95802" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61138-konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain</link>
	<guid isPermaLink="false">c368a36803ddb7a322d1870a58ee230f</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:40:43 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ fajar fajar ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,fajar,flag,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School: Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi pendekatan pendidikan. Terakhir, penelitian tentang peran karya sastra sufistik dalam dialog antar agama dapat dikembangkan untuk mengeksplorasi potensi kolaboratif dalam membangun harmoni sosial.. Karya sastra sufistik memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai media pembelajaran, hiburan, penguat kepercayaan, dan pemberi harapan.Fungsi-fungsi ini membantu membangun hubungan yang dekat antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk.Penelitian ini menunjukkan pentingnya karya sastra sufistik dalam pendidikan dan pengembangan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat The existence of literature in modern society is often considered and interpreted as a form of imaginative writing, including Sufistic works. If studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of the prides of art in Islam. This type of research is descriptive qualitative, with techniques taken through interviews, observations, and documentation involving caregivers, students, and pilgrims of the Maulana Rumi Islamic Boarding School. Meanwhile, analytical methods are in the form of data reduction, presentation, and inference of data. This study concludes that Sufistic literary works as a medium of learning, entertainment, confidence enhancer, and hope-giver. These four functions are an effort to form a close relationship between God and his creatures. Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61138-konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" target="_blank">Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School</a>: Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi pendekatan pendidikan. Terakhir, penelitian tentang peran karya sastra sufistik dalam dialog antar agama dapat dikembangkan untuk mengeksplorasi potensi kolaboratif dalam membangun harmoni sosial..
<br>Karya sastra sufistik memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai media pembelajaran, hiburan, penguat kepercayaan, dan pemberi harapan.Fungsi-fungsi ini membantu membangun hubungan yang dekat antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk.Penelitian ini menunjukkan pentingnya karya sastra sufistik dalam pendidikan dan pengembangan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat
<br>The existence of literature in modern society is often considered and interpreted as a form of imaginative writing, including Sufistic works. If studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of the prides of art in Islam. This type of research is descriptive qualitative, with techniques taken through interviews, observations, and documentation involving caregivers, students, and pilgrims of the Maulana Rumi Islamic Boarding School. Meanwhile, analytical methods are in the form of data reduction, presentation, and inference of data. This study concludes that Sufistic literary works as a medium of learning, entertainment, confidence enhancer, and hope-giver. These four functions are an effort to form a close relationship between God and his creatures.
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" type="image/webp" length="97376" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61142-praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman</link>
	<guid isPermaLink="false">6f1cb991408b9f026e34252474a5465c</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:23:22 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ hamka hasan ]]></category>
	<category><![CDATA[ agus rizal ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[agus,counter,flag,hamka,hasan,rizal]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan generasi muda. Penelitian juga dapat mengkaji perbandingan antara praktik makan dan minum mahasiswa di UNP dengan universitas lain yang memiliki latar belakang budaya dan agama berbeda. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap etika makan dan minum berdasarkan ajaran Islam.. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa cenderung tidak dipengaruhi oleh ajaran agama dan aspek kesehatan.Mereka tidak konsisten mengikuti praktik Islam sesuai dengan membaca bismillah dan makan serta minum dalam posisi duduk, kecuali menggunakan tangan kanan.Terlihat bahwa tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika makan dan minum dalam konteks konsep hadis.Oleh karena itu, lembaga pendidikan, termasuk universitas, dapat mempertimbangkan menyelenggarakan kursus atau seminar khusus yang berfokus pada etika makan dan minum dalam Islam.Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam dalam konteks sehari-hari Artikel ini didorong oleh perbedaan praktik makan dan minum mahasiswa dengan hadis Nabi SAW. Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis etika makan dan minum mahasiswa di Universitas Negeri Padang (UNP). Objek penelitian adalah mahasiswa UNP, mengingat mayoritas mahasiswa di sini adalah Muslim dan memiliki budaya Minangkabau yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep hadis hidup adalah studi hadis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan hadis Nabi SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis pendekatan studi kasus. Analisis penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa UNP di kampus saat ini secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai etika makan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61142-praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" target="_blank">Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan generasi muda. Penelitian juga dapat mengkaji perbandingan antara praktik makan dan minum mahasiswa di UNP dengan universitas lain yang memiliki latar belakang budaya dan agama berbeda. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap etika makan dan minum berdasarkan ajaran Islam..
<br>Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa cenderung tidak dipengaruhi oleh ajaran agama dan aspek kesehatan.Mereka tidak konsisten mengikuti praktik Islam sesuai dengan membaca bismillah dan makan serta minum dalam posisi duduk, kecuali menggunakan tangan kanan.Terlihat bahwa tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika makan dan minum dalam konteks konsep hadis.Oleh karena itu, lembaga pendidikan, termasuk universitas, dapat mempertimbangkan menyelenggarakan kursus atau seminar khusus yang berfokus pada etika makan dan minum dalam Islam.Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam dalam konteks sehari-hari
<br>Artikel ini didorong oleh perbedaan praktik makan dan minum mahasiswa dengan hadis Nabi SAW. Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis etika makan dan minum mahasiswa di Universitas Negeri Padang (UNP). Objek penelitian adalah mahasiswa UNP, mengingat mayoritas mahasiswa di sini adalah Muslim dan memiliki budaya Minangkabau yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep hadis hidup adalah studi hadis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan hadis Nabi SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis pendekatan studi kasus. Analisis penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa UNP di kampus saat ini secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai etika makan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" type="image/webp" length="139620" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61136-esg-performance-convergence-indonesia-reformas</link>
	<guid isPermaLink="false">92271bf0fa8de0cf1acc002584fb22cf</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:18:43 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022: Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar berkembang dengan berbagai kerangka regulasi, seperti perbedaan antara Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor non-ESG, seperti kualitas sumber daya manusia atau investasi infrastruktur, yang mungkin memperkuat atau menghalangi konvergensi SDG. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang mekanisme intervensi kebijakan yang efektif.. Studi ini menunjukkan bahwa kinerja ESG berkontribusi pada konvergensi SDG global, dengan negara-negara berkinerja rendah meningkatkan kinerja lebih cepat.Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sejak 2015, tetapi masih memiliki defisit besar (Oe35,0 poin) terhadap rata-rata OECD.SDG 3, 1, 9, dan 16 terbukti sebagai inti struktural dari pencapaian SDG nasional.Untuk mempercepat konvergensi, reformasi ESG di bidang tata kelola, khususnya akuntabilitas rantai pasok, transparansi dewan, dan investasi R&D, dianggap sebagai intervensi terpenting.Namun, kecepatan saat ini akan membuat Indonesia mencapai target OECD sekitar tahun 2032, dua tahun setelah tenggat waktu SDG 2030 Penelitian ini mengeksplorasi apakah kinerja ESG berfungsi sebagai katalis struktural untuk konvergensi Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG) menuju standar OECD di pasar berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisi celah ESG-SDG. Hasil menunjukkan konvergensi beta yang signifikan dalam kinerja global SDG ( = Oe0.0042, p < .001), dengan Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61136-esg-performance-convergence-indonesia-reformas" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" target="_blank">Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar berkembang dengan berbagai kerangka regulasi, seperti perbedaan antara Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor non-ESG, seperti kualitas sumber daya manusia atau investasi infrastruktur, yang mungkin memperkuat atau menghalangi konvergensi SDG. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang mekanisme intervensi kebijakan yang efektif..
<br>Studi ini menunjukkan bahwa kinerja ESG berkontribusi pada konvergensi SDG global, dengan negara-negara berkinerja rendah meningkatkan kinerja lebih cepat.Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sejak 2015, tetapi masih memiliki defisit besar (Oe35,0 poin) terhadap rata-rata OECD.SDG 3, 1, 9, dan 16 terbukti sebagai inti struktural dari pencapaian SDG nasional.Untuk mempercepat konvergensi, reformasi ESG di bidang tata kelola, khususnya akuntabilitas rantai pasok, transparansi dewan, dan investasi R&D, dianggap sebagai intervensi terpenting.Namun, kecepatan saat ini akan membuat Indonesia mencapai target OECD sekitar tahun 2032, dua tahun setelah tenggat waktu SDG 2030
<br>Penelitian ini mengeksplorasi apakah kinerja ESG berfungsi sebagai katalis struktural untuk konvergensi Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG) menuju standar OECD di pasar berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisi celah ESG-SDG. Hasil menunjukkan konvergensi beta yang signifikan dalam kinerja global SDG ( = Oe0.0042, p < .001), dengan Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" type="image/webp" length="113702" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61125-hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-c</link>
	<guid isPermaLink="false">da8f1f25f4d2bfc0aa7d752572faf8b9</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:42:25 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan hukuman korporasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.. Disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan terjadi pada empat aspek.indikasi, tuntutan penuntut umum, penerapan hukuman, dan status bukti.Korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kerusakan hutan yang dilakukan oleh direkturnya.Tidak ada penentuan jelas mengenai pemilik alat berat yang menjadi bukti dalam putusan pengadilan Studi ini mengeksplorasi disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan melalui analisis tiga putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan PT. Bososi Pratama, PT. Natural Persada Mandiri, dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara di kawasan hutan lindung Lalindu, Konawe Utara. Studi menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi dalam jumlah denda yang diberikan oleh hakim, tetapi juga muncul lebih awal dalam proses pidana melalui bentuk indikasi berbeda, tuntutan penuntut umum yang tidak seimbang, putusan pidana yang tidak konsisten, dan perlakuan berbeda terhadap bukti yang berasal dari sumber serupa. Kontribusi teoritis studi ini terletak pada pemahaman bahwa disparitas hukuman dalam kejahatan lingkungan korporasi... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61125-hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-c" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" target="_blank">Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions</a>: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan hukuman korporasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas..
<br>Disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan terjadi pada empat aspek.indikasi, tuntutan penuntut umum, penerapan hukuman, dan status bukti.Korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kerusakan hutan yang dilakukan oleh direkturnya.Tidak ada penentuan jelas mengenai pemilik alat berat yang menjadi bukti dalam putusan pengadilan
<br>Studi ini mengeksplorasi disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan melalui analisis tiga putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan PT. Bososi Pratama, PT. Natural Persada Mandiri, dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara di kawasan hutan lindung Lalindu, Konawe Utara. Studi menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi dalam jumlah denda yang diberikan oleh hakim, tetapi juga muncul lebih awal dalam proses pidana melalui bentuk indikasi berbeda, tuntutan penuntut umum yang tidak seimbang, putusan pidana yang tidak konsisten, dan perlakuan berbeda terhadap bukti yang berasal dari sumber serupa. Kontribusi teoritis studi ini terletak pada pemahaman bahwa disparitas hukuman dalam kejahatan lingkungan korporasi...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" type="image/webp" length="94770" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector The Role of Financial Distress Operating Cash Flow and Environmental Uncertainty ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector The Role of Financial Distress Operating Cash Flow and Environmental Uncertainty ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector The Role of Financial Distress Operating Cash Flow and Environmental Uncertainty ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61120-kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-aru</link>
	<guid isPermaLink="false">e50d9500c30246932de9d3e749695b61</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:08:04 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ juris JURIS.id ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengembangkan studi ini dengan memperluas sampel ke sektor industri lain untuk memvalidasi generalisasi temuan. Selain itu, penggunaan indikator alternatif seperti GAAP Effective Tax Rate (ETR) atau Perbedaan Buku-Pajak (Book-Tax ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan studi ini dengan memperluas sampel ke sektor industri lain untuk memvalidasi generalisasi temuan. Selain itu, penggunaan indikator alternatif seperti GAAP Effective Tax Rate (ETR) atau Perbedaan Buku-Pajak (Book-Tax Differences) dapat meningkatkan robustness analisis. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi pengaruh variabel moderating seperti tata kelola perusahaan atau koneksi politik terhadap hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan penghindaran pajak.. Studi ini bertujuan untuk secara empiris mengeksaminasi pengaruh kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024.Berdasarkan hasil penelitian, kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.Secara parsial, kebangkrutan finansial tidak memengaruhi penghindaran pajak.Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kebangkrutan finansial tidak menjadi faktor penentu dalam kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.Sebaliknya, arus kas operasional dan ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.Karena penghindaran pajak diukur menggunakan Tingkat Efektivitas Pajak Kas (CETR), penurunan CETR mencerminkan peningkatan penghindaran pajak.Dengan demikian, semakin tinggi arus kas operasional dan ketidakpastian lingkungan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak Penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam regulasi yang berlaku. Meskipun secara hukum diizinkan, praktik ini dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah, terutama di sektor energi, di mana perusahaan sering melaporkan Tingkat Efektivitas Pajak Kas (CETR) di bawah tingkat pajak statutori. Studi ini bertujuan untuk mengeksaminasi pengaruh kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp 1x" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" alt="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-0e12c.webp" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-0e12c.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-0e12c.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-0e12c.webp 1x" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" alt="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-3d087.webp" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-3d087.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-3d087.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-3d087.webp 1x" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" alt="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61120-kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-aru" title="JURIS - Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty" target="_blank">Explaining Tax Avoidance in the Energy Sector: The Role of Financial Distress, Operating Cash Flow, and Environmental Uncertainty</a>: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan studi ini dengan memperluas sampel ke sektor industri lain untuk memvalidasi generalisasi temuan. Selain itu, penggunaan indikator alternatif seperti GAAP Effective Tax Rate (ETR) atau Perbedaan Buku-Pajak (Book-Tax Differences) dapat meningkatkan robustness analisis. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi pengaruh variabel moderating seperti tata kelola perusahaan atau koneksi politik terhadap hubungan antara ketidakpastian lingkungan dan penghindaran pajak..
<br>Studi ini bertujuan untuk secara empiris mengeksaminasi pengaruh kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024.Berdasarkan hasil penelitian, kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.Secara parsial, kebangkrutan finansial tidak memengaruhi penghindaran pajak.Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kebangkrutan finansial tidak menjadi faktor penentu dalam kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.Sebaliknya, arus kas operasional dan ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.Karena penghindaran pajak diukur menggunakan Tingkat Efektivitas Pajak Kas (CETR), penurunan CETR mencerminkan peningkatan penghindaran pajak.Dengan demikian, semakin tinggi arus kas operasional dan ketidakpastian lingkungan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak
<br>Penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam regulasi yang berlaku. Meskipun secara hukum diizinkan, praktik ini dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah, terutama di sektor energi, di mana perusahaan sering melaporkan Tingkat Efektivitas Pajak Kas (CETR) di bawah tingkat pajak statutori. Studi ini bertujuan untuk mengeksaminasi pengaruh kebangkrutan finansial, arus kas operasional, dan ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp" type="image/webp" length="113562" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-5b41e.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-0e12c.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/8/kepatuhan-pajak-siswa-tata-kelola-aliran-arus-kas-thumb-3d087.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
</channel>
</rss>

<!--Generated at Wed, 26 Aug 2026 19:47:31 +0700. 12 items. Served in: 5.691 seconds [rss] -->
