]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59958-usahatani-agribisnis-kopi-replikasi-program-finger d210b4f730e6efc542b6944c8490ac12 Sun, 23 Aug 2026 09:17:08 +0700 #calendar - PENGEMBANGAN RANTAI NILAI KOPI LOKAL KABUPATEN MAGETAN MELALUI INTERVENSI BUDIDAYA, TEKNOLOGI, DAN MANAJEMEN KEUANGAN: Untuk melanjutkan program pemberdayaan petani kopi, disarankan untuk memperluas skala program ke kelompok tani kopi lainnya di wilayah Kabupaten Magetan atau daerah dengan karakteristik serupa. Program serupa sangat relevan untuk memperkuat ekosistem agribisnis kopi berbasis komunitas, terutama dalam konteks praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi pascapanen. Pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam mendukung replikasi program melalui kebijakan dan fasilitasi kelembagaan. Pendampingan jangka panjang menjadi unsur penting yang perlu mendapat perhatian serius sebagai kelanjutan dari pelatihan dan transfer teknologi yang telah dilakukan. Tim pengabdi menilai petani mitra memerlukan waktu dan dukungan agar kebiasaan baru, seperti pencatatan usaha dan penerapan GAP, dapat terinternalisasi secara konsisten. Model pembinaan yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui kegiatan mentoring, penyediaan konsultasi teknis, atau pelatihan lapangan tambahan berbasis kebutuhan petani. Pemerintah desa dan kelompok tani dapat berperan aktif untuk menyediakan ruang dan waktu pendampingan rutin. Kesinambungan pendampingan menjadi faktor kunci dalam menghindari kemunduran praktik dan teknologi yang telah diperkenalkan. Tim pengabdi menyarankan penguatan aspek pemasaran dan branding produk kopi Java Lawu untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun premium. Mitra usaha perlu mengembangkan identitas visual, narasi produk, serta sistem branding yang selaras dengan keunggulan lokal dan keberlanjutan. Dukungan dari Disperindag, dinas koperasi, atau pelaku bisnis dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring distribusi dan promosi. Strategi pemasaran digital dan partisipasi dalam pameran UMKM menjadi langkah penting untuk mengenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Konsistensi mutu dan narasi sosial menjadi nilai jual utama yang dapat diperkuat melalui strategi komunikasi yang tepat. Tim pengabdi menilai bahwa digitalisasi sistem manajemen usaha perlu terus dikembangkan. Generasi muda petani yang telah mulai memanfaatkan google sheets menunjukkan kesiapan dalam mengadopsi teknologi informasi. Pelatihan lanjutan terkait aplikasi pencatatan keuangan dan pengelolaan logistik berbasis digital sangat potensial untuk meningkatkan efisiensi usaha. Karang Taruna dan relawan muda desa dapat diberdayakan sebagai fasilitator literasi digital bagi anggota kelompok tani. Integrasi digital dalam usaha tani menjadi salah satu strategi untuk membangun profesionalisme dan transparansi pelaku UMKM pertanian. Kelembagaan desa memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan program ini di masa depan. Karang Taruna sebagai pengelola mesin sortasi dan teknis dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif. Pemerintah desa dapat berkontribusi dengan menyusun rencana pemberdayaan dalam proses pembangunan desa. Kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dapat mengambil alih proses pascapanen dan distribusi agar nilai tambah tetap berada di desa. Sinergi lintas aktor ini menjadi pondasi penting dalam membangun sistem agribisnis lokal yang tangguh dan berkelanjutan..
Program pemberdayaan petani kopi di Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan berhasil memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan usaha, dan adopsi teknologi oleh mitra.Intervensi dilakukan terhadap berbagai permasalahan mulai dari rendahnya kesadaran hingga peningkatan kapasitas budidaya berkelanjutan, keterbatasan teknologi pascapanen, dan pencatatan keuangan.Pendekatan yang digunakan melalui rancang bangun teknologi, dan pelatihan, pendampingan terbukti efektif meningkatkan kompetensi mitra secara menyeluruh.Pelatihan GAP dan sambung pucuk menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan teknis petani.Hasil evaluasi menunjukkan skor rata-rata pre-test peserta sebesar 43,2 meningkat menjadi 81,6 pada post-test.Peningkatan ini berbanding lurus dengan praktik lapangan, seperti sanitasi kebun yang membaik, penurunan penggunaan pupuk kimia, dan keberhasilan sambung pucuk di atas 70%.Hal ini menjadi dasar kuat untuk peningkatan produktivitas tanaman kopi secara berkelanjutan.Pelatihan mesin sortasi kopi yang menyasar juga menunjukkan hasil memuaskan.Nilai pre-test peserta tercatat sebesar 39,7, sementara nilai post-test meningkat menjadi 82,1.Penggunaan mesin berhasil menurunkan kebutuhan tenaga kerja sortasi dari empat menjadi dua orang, serta menurunkan biaya sortasi sebesar 50%.Hal ini berkontribusi langsung terhadap konsistensi mutu dan kapasitas produksi UKM Java Lawu.Pada sisi manajerial, pelatihan pencatatan keuangan menghasilkan transformasi penting bagi petani mitra.Hasil pre-test menunjukkan nilai rata-rata 35,8 yang meningkat menjadi 79,4 pada post-test.Sebanyak 14 dari 19 petani konsisten melakukan pencatatan usaha, mulai dari pengeluaran produksi hingga perencanaan pembelian bahan.Bahkan beberapa mitra mulai menyusun rencana usaha jangka pendek berbasis data penjualan, menunjukkan penguatan kapasitas manajerial secara nyata.Program ini juga berhasil melibatkan Karang Taruna sebagai operator mesin dan pendukung serta mendorong pemanfaatan format digital (google sheets) untuk pembukuan oleh generasi muda.Pelibatan lintas generasi ini memperbesar peluang keberlanjutan program dan regenerasi pelaku usaha kopi di Desa Jabung.Secara keseluruhan, kegiatan ini mendorong pergeseran peran petani dari produsen pasif menjadi pelaku usaha agribisnis aktif yang tangguh dan adaptif terhadap inovasi
Kegiatan pemberdayaan petani kopi di Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai respon atas rendahnya produktivitas, lemahnya manajemen usaha, dan minimnya teknologi pascapanen pada petani kopi lokal. Mitra kegiatan terdiri dari UKM Java Lawu, 19 petani kopi, dan Karang Taruna desa. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani sebagai supplier kopi melalui pelatihan Good Agricultural Practices (GAP), teknik sambung pucuk, manajemen hama, penggunaan mesin sortasi, dan pencatatan keuangan. Tim pelaksana menggunakan metode rancang bangun teknologi, pelatihan, dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59955-produk-kopi-roasting-literasi-keuangan-integr 128996a46a7963852a42d7bfebfd7ba4 Sun, 23 Aug 2026 09:17:08 +0700 #calendar - Integrasi Teknologi Roasting dan Literasi Finansial dalam Penguatan Usaha Tani Kopi Rakyat: Untuk memperkuat keberlanjutan program, perlu ada penguatan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan lanjutan mengenai teknik roasting dengan profil rasa beragam. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi sangat dibutuhkan untuk mereplikasi penggunaan mesin roasting kapasitas kecil di kelompok tani lain. Selain itu, pendampingan dalam aspek manajemen usaha dan pemasaran digital perlu diperkuat agar produk roasted bean dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam jangka panjang, perlu adanya integrasi program roasting dengan rantai nilai kopi secara menyeluruh, mulai dari pengolahan pascapanen hingga branding produk. Kolaborasi dengan pelaku industri kreatif, koperasi, dan kafe lokal akan membuka peluang diversifikasi usaha sekaligus memperkuat posisi tawar petani..
Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menggunakan mesin roasting kapasitas kecil, serta meningkatkan literasi finansial mereka.Hasilnya, petani mampu meningkatkan kualitas produk kopi dan pendapatan mereka.Penerapan teknologi roasting yang sesuai kebutuhan skala petani tidak hanya memecahkan masalah kapasitas berlebih, tetapi juga mendukung peningkatan daya saing produk kopi rakyat di pasar domestik maupun specialty.Potensi replikasi program ini ke kelompok tani lain sangat besar, terutama dengan dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi
Kopi merupakan komoditas penting bagi perekonomian masyarakat di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri. Tahap pascapanen, khususnya proses penyangraian, menghadapi kendala inefisiensi energi, ketidakstabilan mutu hasil sangrai, dan biaya operasional tinggi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani kopi melalui mesin roasting kapasitas kecil dan edukasi manajemen usaha berbasis literasi keuangan sederhana. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan partisipatif, pendampingan teknis, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan kompetensi teknis roasting dan kemampuan manajerial, serta kenaikan pendapatan petani. Program ini memperkuat daya saing produk kopi rakyat dan berpotensi direplikasi di kelompok tani lain.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59967-ajaran-islam-stabilitas-sosial-kolektif-lembaga 9363d0126144b7af95e45d551ed1804e Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hukum Pemberontakan Kepada Penguasa: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang perspektif Hadits dalam konteks tindak pidana pemberontakan. Kajian ini dapat mencakup analisis lebih rinci tentang pernyataan-pernyataan Hadits yang berkaitan dengan pemberontakan, serta implikasinya terhadap hukum dan tindakan manusia. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat diterapkan dalam situasi kontemporer, khususnya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Kajian ini dapat membantu memahami bagaimana Hadits dapat memberikan panduan praktis dalam menangani masalah pemberontakan dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, penelitian juga dapat menyelidiki bagaimana perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat diintegrasikan dengan hukum positif dan hukum Islam dalam upaya penanggulangan pemberontakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif Hadits dalam konteks tindak pidana pemberontakan, serta kontribusinya dalam menjaga persatuan, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat..
Hadits merupakan himpunan ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.Sehingga, bagi saya tidak memungkinkan untuk memberikan kesimpulan secara luas tentang perspektif Hadits tentang pemberontakan tanpa konteks yang spesifik.Namun, secara umum, dalam banyak Hadits, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, serta menghindari pemberontakan dan kerusuhan.Dalam beberapa Hadits, beliau bahkan menyatakan bahwa orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah akan kehilangan rahmat Allah SWT.Namun, terdapat juga beberapa Hadits yang menunjukkan bahwa pemberontakan dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, misalnya apabila pemimpin bersikap zalim dengan melanggar hak asasi manusia atau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.Meskipun demikian, dalam situasi ini, pemberontakan harus dilakukan secara bijaksana dan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat secara umum.Kesimpulannya, perspektif Hadits tentang pemberontakan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik, dan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesejahteraan sosial.Berdasarkan tinjauan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan literatur fiqih siyasah, pemberontakan terhadap penguasa yang sah (al-khuruj 'ala al-hakim) umumnya dilarang dan dianggap sebagai tindakan bugah (pembangkang bersenjata) jika menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.Dalam perspektif maqashid syariah, pemberontakan terhadap penguasa umumnya dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan otoritas sah dan memicu kekacauan (chaos), yang bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, dan harta
Pemberontakan merupakan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah atau kekuasaan yang sah dengan tujuan menggulingkan, melemahkan, atau menentang otoritas negara. Dalam perspektif hukum dan ketatanegaraan, pemberontakan dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional, keamanan masyarakat, serta keutuhan negara. Fenomena pemberontakan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga perbedaan ideologi. Dalam studi hukum pidana dan fiqih jinayah, pemberontakan dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang memiliki dampak luas karena dapat menimbulkan kekacauan, korban jiwa, serta kerusakan terhadap fasilitas umum dan tatanan sosial. Dari perspektif Maqashid Syariah, pemberontakan dipahami sebagai tindakan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59972-polisi-pamong-praja-sat f7ca5d35e41030bda86c400baec7669a Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Jalan Soebrantas Pekanbaru: Untuk meningkatkan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah jumlah personil dan meningkatkan kualitas pelatihan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan daerah dan edukasi tentang ketertiban umum. Ketiga, menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti mobil operasional dan gudang penyimpanan barang yang disita. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima dan menciptakan ketertiban umum di Kota Pekanbaru..
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru belum efektif.Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu kurangnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima, serta kurangnya sarana prasarana.Hasil penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh hambatan-hambatan tersebut.Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dinyatakan belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.R. Soebrantas, Pekanbaru. Metode analisis kualitatif digunakan dengan 5 indikator efektivitas kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja, seperti sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan sarana prasarana. Faktor-faktor ini...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59957-manajemen-usaha-wisata-alam-program-daya-saing-umk 274abc8b63c15edccb2fac65007b1eb8 Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif Bagi UMKM: Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, perlu adanya pelatihan lanjutan untuk memperdalam keterampilan tertentu seperti pemasaran digital yang lebih canggih, inovasi produk, dan strategi ekspansi usaha. Kedua, pendampingan tidak hanya dilakukan dalam periode terbatas, tetapi perlu berlanjut dalam jangka panjang agar UMKM mendapatkan dukungan saat menghadapi dinamika pasar. Ketiga, fasilitator diharapkan dapat memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan atau penyediaan dana bergulir yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha..
Pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen usaha, inovasi produk, dan pemasaran digital.Pendampingan membantu mereka mengaplikasikan ilmu tersebut dan mengatasi tantangan.Evaluasi menunjukkan peningkatan dalam kualitas produk, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.Program ini memperkuat sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan fasilitator, sehingga ekosistem UMKM di Kadipaten menjadi lebih kuat dan berdaya saing
Permasalahan yang diangkat dalam program kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat setempat untuk membangun suatu usaha, rendahnya pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK), dan kurangnya pemberdayaan manusia di desa setempat untuk memperkenalkan produk UMKM. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang ekonomi kreatif dalam bidang UMKM.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59968-kepercayaan-publik-organisasi-pengelola-zakat-lemb 4f16880ca9804383f47b29d18cf681ba Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Review of Sharia Audits in Zakat Institutions: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan panduan audit syariah yang lebih jelas dan praktik terbaik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Penelitian ini dapat berfokus pada pengembangan kerangka kerja atau pedoman untuk mengukur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam lembaga zakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan kompetensi auditor syariah dalam menjamin kualitas audit syariah. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak transparansi laporan keuangan zakat terhadap kepercayaan publik dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan hubungan antara lembaga zakat dan masyarakat..
Peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat menunjukkan bahwa lembaga zakat, sebagai institusi sosial, perlu menerapkan tingkat akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan prinsip syariah.Amil Zakat Lembaga memainkan peran penting dalam mendistribusikan berkah kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip syariah.Audit syariah dan kualitas layanan adalah aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini.Pentingnya audit syariah terletak pada jaminan kepada para donatur dan publik bahwa dana zakat yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga-lembaga independen dan digunakan sesuai dengan prinsip agama Islam.Layanan berkualitas tinggi kepada lembaga zakat tidak hanya menciptakan kepuasan bagi mereka yang membayar zakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan.Urgensi kepatuhan syariah atau audit syariah untuk memenuhi kepentingan berikut.auditor syariah adalah tulang punggung industri keuangan syariah, memastikan kepatuhan syariah.Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat dan lembaga pengelola zakat lainnya adalah dimensi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik.Transparansi laporan keuangan zakat yang disediakan oleh lembaga amil zakat akan meningkatkan kepercayaan publik dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh ke lembaga tersebut.Pelaksanaan audit syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik terletak pada transparansi, profesionalisme, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasi lembaga zakat, infaq, dan shadaqoh
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan audit syariah dalam lembaga zakat. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah adalah laporan syariah internal yang independen atau bagian dari audit internal yang menguji dan mengevaluasi melalui lensa aturan syariah, fatwa, instruksi, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Islam dan lembaga pengawasnya. Peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat menunjukkan bahwa lembaga zakat, sebagai institusi sosial, perlu menerapkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59970-konfigurasi-politik-sistem-sikap-karakteri c4756f6c735f10beaedd1d014576f7d4 Sun, 23 Aug 2026 08:28:02 +0700 #calendar - Perkembangan Konfigurasi Politik di Indonesia: Berdasarkan penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: 1. Menganalisis lebih mendalam tentang bagaimana konfigurasi politik tertentu mempengaruhi karakteristik produk hukum di Indonesia, terutama dalam konteks demokrasi dan otoritarianisme. 2. Meneliti dan membandingkan produk hukum yang dihasilkan selama periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi responsivitas dan konservatisme produk hukum tersebut. 3. Melakukan studi komparatif antara sistem politik dan produk hukum di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sejarah politik serupa, untuk memahami dinamika dan pengaruh politik terhadap hukum secara lebih luas..
Uraian di atas menunjukkan bahwa produk hukum dengan karakteristik tertentu juga dapat diproduksi dalam situasi politik tertentu.Secara teoritis, agar sistem politik demokrasi yang terduplikasi menghasilkan produk hukum yang responsif.Sementara itu, desain sistem politik otoriter menghasilkan produk hukum konservatif-ortodoks.Kesimpulan umum ini dapat dikaitkan langsung dengan kajian tentang rezim hukum pemerintahan daerah di Indonesia.Kesimpulan berikut dapat ditarik dari periodisasi yang ditentukan menurut kecepatan sejarah perkembangan politik nasional Indonesia.a) Antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, karena keadaan politik setelah kemerdekaan Indonesia sangat demokratis (demokrasi liberal) dan menghasilkan produk hukum dengan corak yang menarik.b) Antara tahun 1959 dan 1966 situasi politik di Indonesia bersifat otoriter, di bawah panji politik totalitarianisme dan demokrasi yang dipimpin oleh Sukarno, yang menghasilkan produk hukum dengan ciri ortodoks.c) Pada tahun 1966-1998 situasi politik otoriter dan ditandai dengan otoritarianisme rezim Orde Baru yang terkonsentrasi di tangan Soeharto.Produk hukum ortodoks dan konservatif muncul dari periode ini.d) Dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem politiknya demokratis, ditandai dengan sistem reformasi, yang secara menyeluruh mengubah sistem ketatanegaraan menjadi sistem demokrasi.Produk hukum yang dihasilkan pada dasarnya responsif
Artikel ini membahas langkah-langkah politik di Indonesia. Yang dimaksud dengan konfigurasi politik adalah konfigurasi yang membuka ruang partisipasi publik untuk memaksimalkan partisipasi dalam menentukan kebijakan nasional. Konfigurasi ini seolah menunjukkan bahwa politik memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Konfigurasi politik tertentu juga menghasilkan karakteristik produk hukum tertentu. Dasar dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo, jika kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, kita akan menemukan bahwa energi politik sangat terkonsentrasi,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59973-prevention-adolescent-girls-vaginal-discharge-prom 1650a156325870ee6e1b023584ae6e2a Sun, 23 Aug 2026 02:12:59 +0700 #calendar - Upaya Pencegahan Keputihan Pada Remaja: Literature Review: To further enhance the understanding of vaginal discharge prevention in adolescents, future research could focus on developing and evaluating comprehensive educational programs tailored to adolescent girls. These programs should aim to improve their knowledge, attitudes, and behaviors related to vulva hygiene and healthy lifestyle choices. Additionally, exploring the effectiveness of non-pharmacological interventions, such as herbal remedies like sirih and kunyit infusions, in preventing and managing vaginal discharge could provide valuable insights. Furthermore, investigating the role of healthcare providers and community engagement in promoting adolescent health and well-being is essential. By combining these research directions, we can develop effective strategies to prevent vaginal discharge and promote reproductive health among adolescent girls..
Based on the literature review, it can be concluded that the prevention of vaginal discharge in adolescents is influenced by their knowledge, attitude, and behavior.Adolescent girls' understanding of vulva hygiene, lifestyle, and the use of herbal remedies like sirih and kunyit infusions play a significant role in preventing vaginal discharge.Additionally, the review highlights the importance of healthcare providers' education and support in promoting healthy practices among adolescents
Vaginal discharge, or keputihan in Indonesian, is a common health issue among adolescent girls. This literature review aims to identify efforts to prevent vaginal discharge in adolescents. The research method involved a literature study, searching articles on Google Scholar and PubMed from 2019 to 2024, resulting in 10 relevant articles. The review highlights the importance of adolescent understanding and knowledge about vaginal discharge, personal hygiene, and non-pharmacological treatment approaches. It also emphasizes the role of healthcare providers in educating adolescents, families, and communities about prevention. The review suggests that a comprehensive understanding of vaginal discharge, coupled with proper hygiene practices and non-pharmacological interventions, can effectively prevent this issue among...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59966-tata-kelola-daerah-organisasi-perangkat-bad 0ee6d97006bb3f54b1476fd1564bf949 Sat, 22 Aug 2026 22:52:02 +0700 #calendar - Studi Literatur Integrasi Isu Perubahan Iklim dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu: Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan:1. Mengembangkan strategi iklim daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti, dengan fokus pada penguatan dokumen perencanaan yang secara eksplisit memuat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan dan program yang selaras dengan target nasional dan provinsi.2. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola iklim. Pembentukan atau penguatan forum koordinasi iklim daerah dapat menjadi platform untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi.3. Mengembangkan sistem penandaan anggaran iklim di level kabupaten. Dengan sistem ini, pemerintah kabupaten dapat melacak dan mengukur kontribusi program-program terkait perubahan iklim terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim. Hal ini akan membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan terarah..
Kajian ini menyimpulkan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam perencanaan, penganggaran, maupun kelembagaan daerah.Kerangka normatif di tingkat nasional dan provinsi sebenarnya sudah relatif maju, tetapi pada level kabupaten isu perubahan iklim cenderung muncul secara tersirat melalui program lingkungan, penanggulangan bencana, dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa indikator dan label kebijakan iklim yang jelas.Analisis tematik memperlihatkan adanya kelemahan pada aspek regulasi yang spesifik tentang iklim, koordinasi lintas perangkat daerah, penandaan anggaran, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, yang secara bersama-sama menciptakan kesenjangan antara komitmen makro dan praktik di lapangan.Dalam perspektif tata kelola multi-level, posisi Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan pusat dan provinsi, namun tetap memiliki ruang untuk menjadi lebih proaktif melalui penguatan dokumen perencanaan yang eksplisit memuat agenda mitigasi dan adaptasi, pembentukan atau penguatan forum koordinasi iklim daerah, dan pengembangan mekanisme pembiayaan yang mampu melacak kontribusi program terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penyusunan strategi iklim daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti, agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat bergerak dari pendekatan sektoral yang parsial menuju tata kelola iklim yang lebih sistematis, kolaboratif, dan selaras dengan target pembangunan rendah karbon nasional dan Provinsi Riau
Penelitian ini mengkaji integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui pendekatan studi literatur sistematis. Latar belakang penelitian berangkat dari tingginya emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau akibat deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi gambut yang menjadikan wilayah ini salah satu episentrum krisis iklim di Indonesia. Pemerintah pusat dan Provinsi Riau telah menetapkan berbagai kerangka kebijakan, termasuk agenda pembangunan rendah karbon "Riau Hijau" dan penandaan anggaran perubahan iklim, namun implementasinya di tingkat kabupaten masih menghadapi tantangan koordinasi, pendanaan,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59965-puree-daun-kelor-moringa-oleifera-variasi-dosis-ek 778f62196c2aba9dc534fccf3835d1a0 Sat, 22 Aug 2026 22:02:47 +0700 #calendar - Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera Lamk.) Terhadap Bakteri Escherichia coli Penyebab Penyakit Gangguan Pencernaan Secara In Vitro: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi lebih mendalam tentang mekanisme kerja senyawa bioaktif dalam ekstrak M. oleifera dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Selain itu, penelitian tentang efek dosis ekstrak M. oleifera terhadap aktivitas antibakteri juga dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Terakhir, penelitian tentang potensi pengembangan ekstrak M. oleifera sebagai antibiotik herbal dapat menjadi arah studi yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut..
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan ekstrak etanol daun kelor M.coli dengan dosis 60 mg/mL merupakan dosis terbaik dengan rata-rata nilai zona hambat sebesar 27.Ekstrak etanol daun kelor ini berpotensi dikembangkan sebagai antibiotik dengan percobaan lebih lanjut
Daun kelor (Moringa oleifera Lamk.) adalah salah satu jenis tumbuhan tropis di Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh Masyarakat Indonesia sebagai bahan masakan. Daun kelor diketahui memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat dikonsumsi sebagai asi booster. Ekstrak daun kelor juga dilaporkan memiliki aktivitas sebagai anti-peradangan, anti-bakteri, anti-oksidan, dan beberapa melaporkan sebagai anti-diabetes. Penelitian terkait molekuler docking dari senyawa bioaktif M. oleifera dan uji aktivitas in vitro sebagai anti-bakteri perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak M. oleifera menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-59964-tarif-pajak-kepatuhan-siswa-relaksasi c0a13aa7f9f7c7c053e4f881cc12cddb Sat, 22 Aug 2026 22:02:47 +0700 #calendar - Kebijakan Pajak Di Indonesia Mengenai Belanja Online: 1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan pajak belanja online terhadap perilaku konsumen dan pengusaha lokal. Apakah kebijakan ini berhasil mendorong konsumen untuk lebih memilih produk lokal atau justru menimbulkan dampak negatif bagi pengusaha lokal? 2. Meneliti dan menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan pajak belanja online. Apakah sistem yang ada saat ini sudah memadai untuk memastikan kepatuhan pajak dan mencegah kecurangan? 3. Mengkaji dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pajak belanja online. Bagaimana cara menyampaikan informasi pajak yang kompleks kepada masyarakat awam agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dan wajib pajak?.
Di era globalisasi, semua informasi dapat diakses melalui internet dan digital, sehingga masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi.Begitu pula dalam bidang ekonomi, banyak bermunculan situs belanja online yang memudahkan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan.Belanja online adalah proses jual beli yang dilakukan melalui situs online (e-commerce), baik berupa barang maupun jasa.Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan akan memungut PPN di marketplace di Indonesia mulai 1 Desember 2020, sehingga konsumen harus membayar pajak saat berbelanja online dengan tarif 10% dari harga pembelian.Kebijakan pajak belanja online barang impor juga berubah, di mana batas minimum barang impor yang tidak dikenakan pajak sebelumnya adalah 75 USD, tetapi mulai 30 Januari 2020, batas tersebut diubah menjadi 3 USD.Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Barang Kiriman Impor.Namun, ada pengecualian untuk barang-barang tertentu seperti produk tekstil, sepatu, dan tas yang dikenakan tarif berbeda.Kebijakan pajak belanja online ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di antara masyarakat sebagai pengguna situs belanja online di Indonesia
Saat ini, masyarakat semakin terbiasa menggunakan kemajuan teknologi karena dianggap lebih mudah dan praktis, terutama di era digital. Dengan semakin digitalnya era, banyak aktivitas yang dapat dilakukan melalui internet, termasuk berbelanja. Kini, pembelian barang yang diinginkan dari mana saja dapat dilakukan melalui belanja online, tetapi bagaimana kebijakan pajak jika kita melakukan belanja online. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang pengenaan pajak pada barang yang dibeli melalui belanja online, apakah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult