Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Faktor Faktor yang Berhubungan terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA pada Balita di Puskesmas Ciledug

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Ciledug: Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan intervensi edukatif yang lebih intensif, terutama melalui penyuluhan rutin tentang pentingnya PHBS, pengenalan gejala awal ISPA, serta peran gizi dan lingkungan bersih dalam pencegahan penyakit. Program peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan bagi ibu balita perlu diperluas, terutama menyasar kelompok dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor lain seperti status gizi, ventilasi rumah, kepadatan hunian, dan status imunisasi, agar intervensi yang dirancang menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pencegahan ISPA pada balita dapat ditingkatkan dan morbiditas penyakit ini dapat dikurangi..
ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ciledug masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan dengan prevalensi sebesar 65%.Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kejadian ISPA dengan faktor-faktor sosial dan perilaku, yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu, dan PHBS.Balita yang diasuh oleh ibu dengan pendidikan rendah, pendapatan rendah, pengetahuan kurang, serta perilaku PHBS yang buruk lebih berisiko mengalami ISPA.Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa aspek sosial ekonomi dan perilaku orang tua, khususnya ibu, sangat menentukan status kesehatan anak, khususnya dalam pencegahan penyakit menular seperti ISPA
Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan, mulai dari hidung hingga alveoli di saluran bawah, termasuk ruang telinga tengah, sinus, dan membran pleura. ISPA merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita di negara berkembang, Indonesia berada di urutan ke 6 dunia. Gejala ISPA dapat muncul secara tiba-tiba, seperti batuk, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat hingga sulit untuk bernapas. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan ibu, lingkungan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Effectiveness of Human Resource Management HRM Strategies on the Performance of Medical Records Staff at the Regional General Hospital of Central Buton Regency Southeast Sulawesi Province

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - The Effectiveness of Human Resource Management (HRM) Strategies on the Performance of Medical Records Staff at the Regional General Hospital of Central Buton Regency, Southeast Sulawesi Province: Untuk meningkatkan efektivitas strategi MSDM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: (1) Melakukan perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dengan menyesuaikan jumlah petugas rekam medis berdasarkan beban kerja dan memastikan kecocokan antara kompetensi dengan posisi pekerjaan melalui rekrutmen berbasis kompetensi. (2) Menerapkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme petugas rekam medis. (3) Dari perspektif anggaran, manajemen rumah sakit diharapkan meningkatkan alokasi pendanaan dan menerapkan sistem penghargaan atau insentif yang adil dan transparan untuk meningkatkan motivasi kerja. (4) Melakukan perbaikan fasilitas dan infrastruktur, seperti menambah komputer dan memperbaiki penyimpanan rekam medis, untuk mendukung efisiensi kerja. (5) Dalam hal metode kerja, diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif terhadap implementasi standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan. (6) Rumah sakit perlu menerapkan sistem pemeliharaan peralatan secara rutin dan terjadwal untuk memastikan semua fasilitas kerja berfungsi secara optimal. Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur hubungan antara strategi MSDM dan kinerja petugas rekam medis secara lebih objektif, serta mengembangkan model integrasi MSDM yang lebih komprehensif di sektor layanan kesehatan..
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) terhadap kinerja petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan bahwa strategi MSDM yang diterapkan belum berjalan optimal dan belum mampu meningkatkan kinerja petugas rekam medis secara maksimal.Ketidakefektifan ini terlihat pada beberapa aspek kunci.Dalam hal sumber daya manusia (tenaga kerja), masih terdapat kekurangan personel dan kesenjangan antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan peningkatan beban kerja dan kualitas pelayanan.Dalam hal anggaran (dana), alokasi pendanaan yang terbatas mengakibatkan implementasi pelatihan yang kurang optimal dan tidak adanya sistem penghargaan yang mampu meningkatkan motivasi kerja petugas rekam medis.Selain itu, dalam hal fasilitas dan infrastruktur (bahan), fasilitas yang tersedia masih terbatas, menghambat efisiensi kerja.Dalam hal metode kerja, standar operasional prosedur (SOP) belum diterapkan secara konsisten karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan.Sementara itu, dalam hal peralatan (mesin), kurangnya sistem pemeliharaan rutin mencegah penggunaan peralatan kerja secara optimal.Secara keseluruhan, strategi MSDM yang diterapkan masih parsial dan belum terintegrasi secara penuh pada lima aspek ini.Situasi ini telah mengakibatkan kinerja petugas rekam medis yang kurang optimal dalam mendukung kualitas layanan kesehatan di rumah sakit
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja kesehatan, termasuk petugas rekam medis di rumah sakit. Kinerja optimal oleh petugas rekam medis sangat krusial untuk menjamin kualitas layanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas strategi MSDM. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategi MSDM dalam meningkatkan kinerja petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi, dengan subjek yang terlibat adalah petugas rekam medis dan manajemen rumah sakit. Untuk...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Faktor Lingkungan Rumah dan Pengetahuan Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Galis

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Faktor Lingkungan Rumah dan Pengetahuan Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Galis: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Puskesmas Galis meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan kepada ibu atau pengasuh balita mengenai pencegahan ISPA, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga, etika batuk, kebersihan rumah, dan pengendalian paparan asap. Masyarakat diharapkan mengurangi kebiasaan membakar sampah secara terbuka dan menerapkan pengelolaan sampah yang lebih aman untuk mengurangi paparan polutan udara pada balita. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan faktor lain, seperti paparan asap rokok, ventilasi, kepadatan hunian, bahan bakar memasak, status gizi, imunisasi, dan kondisi sosial ekonomi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor yang berhubungan dengan ISPA pada balita..
Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan membakar sampah (p=0,042) dan pengetahuan ibu (p=0,034) dengan tingkat keparahan ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Galis.Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan batuk (p=0,376) dan kelembapan rumah (p=0,051) dengan tingkat keparahan ISPA.Temuan ini menegaskan pentingnya pengendalian paparan asap pembakaran sampah dan peningkatan pengetahuan ibu dalam upaya pencegahan ISPA pada balita
Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan masalah kesehatan pada balita yang dipengaruhi oleh interaksi faktor lingkungan, perilaku, dan karakteristik individu. Kondisi lingkungan rumah yang tidak sehat dapat meningkatkan kerentanan balita terhadap ISPA. Di Jawa Timur, kasus ISPA pada balita tahun 2024 mencapai 862.540 kasus, dengan capaian penemuan kasus di Provinsi Jawa Timur sebesar 77,09%. Tujuan: menganalisis faktor lingkungan domestik dan pengetahuan ibu yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Galis, Kabupaten Pamekasan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional cross-sectional. Populasi penelitian adalah ibu atau pengasuh balita usia 12Ae59 bulan dengan kejadian ISPA pada periode AprilAeSeptember 2025. Sebanyak 185 responden dipilih menggunakan random sampling. Analisis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri

2026-09-08T22:54:36+07:00

#calendar - Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri: Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak keterbatasan waktu penanganan perkara terhadap kualitas pembuktian dalam kasus pemilihan. Kedua, studi tentang efektivitas koordinasi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu dapat memberikan wawasan baru untuk memperbaiki proses penegakan hukum. Ketiga, analisis peran bukti digital dalam menangani pelanggaran pemilihan, khususnya perusakan alat peraga kampanye, menjadi arah penelitian yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas..
Kendala utama dalam penanganan tindak pidana pemilihan di Kota Kediri meliputi keterbatasan waktu, kewenangan investigatif yang sempit, serta kesulitan memperoleh bukti, terutama pada kasus perusakan alat peraga kampanye.Perbedaan interpretasi antarinstansi dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi hambatan.Solusi yang diperlukan mencakup revisi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan unsur formil dan materiil suatu perkara. Artikel ini menganalisis mekanisme pembuktian tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri serta mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sebagian besar dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi standar minimal pembuktian, karena keterbatasan waktu penanganan, sempitnya kewenangan investigatif Bawaslu Kota Kediri, dan kesulitan memperoleh alat bukti, terutama dalam...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al QurAoan

2026-09-08T22:40:38+07:00

#calendar - Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al-QurAoan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis perbandingan antara prinsip kepemimpinan al-QurAoan dengan praktik kebijakan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian bisa mengkaji dampak framing media terhadap persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan secara lebih mendalam. Terakhir, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi bagaimana konsep kepemimpinan deliberatif dalam Islam dapat diintegrasikan ke dalam teori good governance modern untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan..
Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah, khususnya kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tidak dapat dinilai hanya dari persepsi publik mengenai ada atau tidaknya "gebrakan" dalam kebijakan.Berdasarkan analisis data kebijakan publik, terlihat adanya capaian pembangunan yang berkelanjutan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, serta stabilitas ekonomi daerah.Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak selalu diwujudkan melalui kebijakan yang bersifat spektakuler, namun melalui konsistensi dan efektivitas pembangunan jangka panjang.Artikel ini merekomendasikan agar penilaian terhadap kepemimpinan perempuan lebih menekankan pada capaian kebijakan substantif serta mendorong penelitian lanjutan mengenai kepemimpinan perempuan dan kebijakan publik di Indonesia
Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan di Jawa Timur perspektif al-QurAoan, khususnya surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Ayat tersebut menggambarkan kepemimpinan Ratu Balqis yang menekankan musyawarah, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan terhadap dampak kebijakan bagi rakyat, namun tetap mampu mengambil langkah strategis. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dalam surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Namun, pada periode kepemimpinan lanjutan, kebijakan yang cenderung berorientasi pada keberlanjutan yang memunculkan evaluasi kritis mengenai sejuh mana prinsip tersebut diimbangi dengan visi inovatif dan terobosan kebijakan dalam...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam

2026-09-08T22:36:37+07:00

#calendar - Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak fiqih Maliki terhadap reformasi hukum keluarga modern di Maroko, khususnya dalam konteks kesetaraan gender. Selain itu, studi tentang peran budaya dan tradisi lokal dalam membentuk kebijakan hukum keluarga yang inklusif perlu dikembangkan. Terakhir, penelitian mengenai strategi geopolitik Maroko dalam mempertahankan klaim wilayah Sahara Barat melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dapat menjadi arah penelitian yang menarik..
Maroko adalah negara dengan bentuk administrasi kenegaraan yang menggabungkan demokrasi dengan sistem monarki sosial dan konstitusional.Negara ini memiliki sebuah parlemen terpilih, namun konstitusi memberikan kekuasaan dan hak veto kepada raja dalam hal mengganti formasi legislatif, memberlakukan kondisi darurat, serta menentukan arah kebijakan pemerintahan.Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam berlaku di Maroko.Hukum Islam yang diterapkan mengacu pada fiqih Mazhab Maliki, terutama dalam hal hukum keluarga (al-Ahwal Asyakhsiyah).Hukum pidana dan perdata juga mengikuti hukum modern, namun tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Mazhab Maliki
Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran Maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara

2026-09-08T22:26:54+07:00

#calendar - Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat: Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di IKN. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan tanah adat. Penelitian juga bisa membandingkan mekanisme perlindungan tanah adat di IKN dengan pendekatan negara lain yang memiliki sistem hukum agraria serupa. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang optimalisasi perlindungan hukum tanah adat dan keberlanjutan pengelolaannya di masa depan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi pembentukan unit khusus ini terhadap masyarakat adat. Penelitian tentang keterlibatan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan kebijakan tanah adat juga relevan. Penelitian dapat menggali lebih jauh tentang tantangan teknis dan administratif dalam pendaftaran hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, studi tentang integrasi teknologi informasi geografis dalam pengelolaan tanah adat bisa menjadi arah penelitian lanjutan. Penelitian juga perlu mempertimbangkan pengaruh perubahan iklim terhadap pengelolaan tanah adat di wilayah IKN. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran media dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat terkait pengelolaan tanah selama proses pembangunan IKN..
Pembentukan Unit Khusus Pengelola Tanah Adat menjadi solusi tepat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.Unit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa.Keberadaan unit ini memastikan perlindungan hukum tanah adat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat adat
Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembebasan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pengembang. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pembaharuan sistem dalam melindungi hak komunal masyarakat adat mengenai pembebasan tanah melalui pembentukan unit khusus. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Kedudukan unit tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam susunan keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Persepsi Remaja Tentang Dampak Perubahan Iklim Pada Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Studi Kualitatif Di Desa Pesisir Sulawesi Selatan

2026-09-08T22:07:43+07:00

#calendar - Persepsi Remaja Tentang Dampak Perubahan Iklim Pada Kesehatan Seksual Dan Reproduksi: Studi Kualitatif Di Desa Pesisir Sulawesi Selatan: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi remaja di wilayah pesisir dengan pendekatan longitudinal. 2. Perlu dikembangkan program edukasi kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan remaja di daerah rawan bencana. 3. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesiapsiagaan bencana dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi remaja dalam mitigasi risiko perubahan iklim..
Remaja di Desa Kalukubodo mengalami dampak perubahan iklim melalui banjir rob, angin kencang, dan kekeringan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.Namun, pemahaman mereka tentang keterkaitan perubahan iklim dengan kesehatan seksual dan reproduksi masih terbatas.Kurangnya edukasi dan kesiapsiagaan bencana meningkatkan kerentanan remaja, terutama perempuan, terhadap risiko kesehatan reproduksi dan pernikahan dini
Latar belakang: Krisis iklim saat ini telah menjadi perhatian kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rentan, termasuk remaja. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalukubodo, Kabupaten Takalar, yang merupakan wilayah terdampak bencana terkait perubahan iklim. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi remaja mengenai bagaimana krisis iklim dan peristiwa yang dipicu oleh perubahan iklim memengaruhi kehidupan mereka, dengan fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi (KSR). Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Nutritional Evaluation of Menus Regarding Nutritional Adequacy for Students at Al Bahjah Islamic Boarding School in Cirebon Regency

2026-09-08T21:50:25+07:00

#calendar - Nutritional Evaluation of Menus Regarding Nutritional Adequacy for Students at Al-Bahjah Islamic Boarding School in Cirebon Regency: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak preferensi budaya terhadap perencanaan menu makanan di pesantren, mengevaluasi efektivitas program pendidikan gizi untuk meningkatkan kesadaran santri tentang nutrisi, serta menguji kontribusi spesifik dari jenis camilan tertentu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Penelitian juga dapat mengkaji pengaruh pola makan dan aktivitas fisik santri terhadap kebutuhan gizi mereka. Selain itu, studi tentang keterlibatan staf dapur dalam pengembangan menu seimbang dan pelatihan manajemen gizi bisa menjadi arah penelitian yang relevan. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gizi antara santri laki-laki dan perempuan, serta dampak pendidikan agama terhadap perilaku konsumsi makanan..
Rata-rata kandungan gizi yang dikonsumsi santri adalah 1.605 kcal energi, 57 g protein, 40 g lemak, dan 249 g karbohidrat.Rata-rata kecukupan gizi harian santri adalah 2.183 kcal energi, 63 g protein, 73 g lemak, dan 322 g karbohidrat.Oleh karena itu, tingkat kecukupan energi santri mencapai 74% (tidak memadai), kecukupan protein 89% (tidak memadai), kecukupan lemak 56% (sangat tidak memadai), dan kecukupan karbohidrat 77% (tidak memadai).Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan gizi dari menu makanan yang disajikan tidak memenuhi kecukupan gizi santri.Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan camilan yang memberikan kontribusi sekitar 20% dari kecukupan gizi harian
Latar belakang: Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang menyediakan makanan harian bagi santri. Pesantren Al-Bahjah menyediakan sekitar 4.500 porsi makanan per hari. Tujuan: Studi ini bertujuan mengevaluasi kandungan gizi menu yang disajikan terhadap kecukupan gizi santri. Metode: Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dilakukan dari Mei hingga Oktober 2025 di Pesantren Al-Bahjah, Kabupaten Cirebon. Responden meliputi kepala dapur, staf pengolahan makanan, dan pelayan. Data komposisi menu diperoleh melalui penimbangan makanan dan dianalisis menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2020. Standar kecukupan gizi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 PUU XXII 2024 tanggal 26 Juni 2025 terkait Pemisahan Waktu Pelaksanaan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Daerah

2026-09-08T21:32:29+07:00

#calendar - Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, terkait Pemisahan Waktu Pelaksanaan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Daerah: Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator terhadap legitimasi konstitusional dan stabilitas sistem hukum. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang keseimbangan antara judicial activism dan judicial restraint dalam menentukan batas wewenang MK. Terakhir, penelitian juga bisa fokus pada implikasi putusan MK terhadap hubungan antarlembaga negara, khususnya dalam konteks reformasi hukum dan demokratisasi..
135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, menggambarkan dinamika antara idealisme konstitusional dengan realitas politik.Di satu sisi, MK ingin menegakkan keadilan substantif dan menjaga prinsip demokrasi.Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan dilema kewenangan, karena MK ikut menentukan arah kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif.Oleh karena itu, penting bagi MK untuk tetap mengedepankan prinsip self-restraint atau menahan diri dalam menafsirkan konstitusi, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga
Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, memohon kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional terkait waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan merumuskan: pelaksaanaan pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan pada waktu tertentu, sehingga menyebabkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

2026-09-08T21:24:06+07:00

#calendar - Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945: 1. Bagaimana dampak penundaan pemilu terhadap kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia? 2. Apa implikasi konstitusional dari perubahan jadwal pemilu dalam konteks negara hukum? 3. Bagaimana pendekatan komparatif negara lain dalam mengelola penundaan pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi? Penelitian ini perlu menggabungkan analisis hukum, politik, dan sosial untuk memahami dinamika yang kompleks ini..
Penundaan pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.Pemilu yang teratur dan tepat waktu penting untuk memastikan pemimpin yang dipilih secara demokratis.Penundaan pemilu dapat mengancam stabilitas politik dan mengurangi kepercayaan publik.Perlu keseimbangan antara kebutuhan stabilitas ekonomi dan perlindungan hak konstitusional warga negara
Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara demokratis, pemilu sangat penting untuk dipertahankan. Di sisi yang lain, warga negara berhak (dapat pula menjadi wajib) terlibat secara langsung dalam proses penegakan kedaulatan. Artinya, apabila terdapat penundaan pemilu, maka terhambat juga partisipasi rakyat untuk menegakkan kedaulatan itu sendiri.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia Perspektif al QurAoan terkait Isu Lesbian Gay Biseksual dan Transgender

2026-09-08T21:21:50+07:00

#calendar - Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia Perspektif al-QurAoan terkait Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak ajaran Islam terhadap kesehatan mental individu LGBT, membandingkan pandangan berbagai mazhab Islam terhadap isu ini, serta meneliti peran pendidikan dalam mempromosikan pemahaman tentang kesetaraan dan martabat kemanusiaan tanpa mengabaikan nilai moral dan syariat. Penelitian juga bisa fokus pada strategi pengembangan kebijakan inklusif yang sejalan dengan prinsip HAM dan nilai-nilai agama. Selain itu, studi tentang dinamika interaksi antara komunitas LGBT dan institusi agama dalam konteks modernisasi dan globalisasi menjadi arah penelitian yang relevan untuk memahami tantangan dan solusi dalam konteks kehidupan sosial yang plural..
Prinsip kesetaraan dalam surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan fundamental seluruh manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, warna kulit, atau status sosial.Ayat ini menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT, sehingga menolak segala bentuk superioritas yang bersumber dari atribut lahiriah.Dalam konteks isu LGBT, pemaknaan kesetaraan berdasarkan surat al-Hujurat ayat 13 tidak dapat dijadikan legitimasi terhadap orientasi seksual atau perilaku yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan maqashid syariah.Islam membedakan secara tegas antara penghormatan terhadap martabat kemanusiaan individu dengan penilaian terhadap perilaku moralnya
Artikel ini menganalisis makna prinsip kesetaraan dalam al-QurAoan, khususnya surat al-Hujurat ayat 13 serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, ayat al-QurAoan, literatur tafsir, dan konsep HAM dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan atribut lahiriah dengan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Namun, kesetaraan dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi terhadap orientasi seksual...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.