Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

A Slow Motion Genocide Indonesian Rule in West Papua

2026-06-26T05:53:11+07:00

#calendar - A Slow-Motion Genocide: Indonesian Rule in West Papua: Dalam rangka memperluas pemahaman tentang dampak kebijakan genosida, peneliti dapat memusatkan perhatian pada tiga bidang: (1) karya empiris yang meneliti hubungan antara migrasi pendatang nonAcPapua dan intensitas pelanggaran hak asasi manusia, dengan menanyakan apakah peningkatan populasi pendatang memperparah kondisi kemanusiaan dan memperluas ruang gerak militer; (2) studi komparatif yang membandingkan mekanisme penegakan hukum dan peran lembaga peradilan antara Papua Barat dan wilayah perkotaan Indonesia, bertujuan menilai apakah sistem hukum yang ada mampu menindak pelaku pelanggaran dan memberikan keadilan bagi korban; dan (3) evaluasi kebijakan kebebasan berbicara dan akses informasi di Papua Barat, dengan menanyakan sejauh mana kebebasan media dan media sosial dapat memengaruhi persepsi publik, memperkuat solidaritas internasional, serta membuka jalur dialog antara pihak berwenang dan masyarakat sipil. PenelitianAcpenelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi kebijakan internasional, memfasilitasi pemulihan hak asasi manusia, dan menegaskan peran komunitas multilateral dalam menanggapi situasi genosida yang berlangsung secara bertahaman..
Konflik di Papua Barat terus mengarah pada penegasan kekuasaan militer Indonesia dan persenjataan terhadap kelompok proAckemerdekaan.Penyebaran informasi melalui media sosial dan internet telah membuka mata dunia mengenai pelanggaran ini, sekaligus memaksa Indonesia dan negara lain untuk menghadapi kenyataan bahwa kebijakan pendudukan masih berlanjut.Jika Indonesia tidak menyesuaikan kebijakan dan mengakui hak-hak dan aspirasi Papua Barat, kemungkinan akan terjadi lonjakan protes dan tuntutan kemerdekaan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan internasional dan imajining bangsa.Oleh karena itu, perlu adanya upaya diplomatik yang tegas serta evaluasi hukum internasional guna menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut
Artikel ini memaparkan bukti pelaksanaan tindakan genosida oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat sejak periode pendudukan militer 1962Ae63. Melalui kerangka Konvensi Genosida 1948, penulis menunjukkan adanya unsur "kelompok" (orang Papua) dan pelaksanaan "tindakan" (pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, penggusuran, dan pemisahan anak). Laboratorium data historis dan kontemporerAitermasuk laporan Yahudi, laporan hak asasi manusia, dan video penyiksaanAimencakup bukti kuat bahwa kebijakan tersebut berupaya menghancurkan partai pemuncak Papua Barat yang proAckemerdekaan, sehingga memenuhi elemen kesungguhan (intent) yang diatur dalam Konvensi. Hasil analisis menegaskan bahwa luka-luka sistematis ini berkepanjangan, menambah beban penderitaan, dan menimbulkan pertanyaan kritis tentang peran komunitas...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis Of Rice Marketing Efficiency In East Ogan Komering Ulu Timur

2026-06-26T04:44:57+07:00

#calendar - Analysis Of Rice Marketing Efficiency In East Ogan Komering Ulu Timur: 1. Menyelidiki dampak integrasi digital pada saluran pemasaran Gapoktan, seperti penggunaan aplikasi eAccommerce untuk mempermudah transaksi langsung antara petani dan konsumen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi harga. 2. Mengkaji potensi diversifikasi produk padi organik di wilayah tersebut, sehingga petani dapat memperoleh nilai tambah dan memanfaatkan pasar niche yang semakin berkembang. 3. Menyelidiki model kemitraan antara lembaga keuangan mikro dan Gapoktan untuk menyediakan akses kredit berjangka bagi petani, sehingga mereka dapat melakukan investasi pada teknologi pertanian modern dan memperkuat posisi tawar mereka di rantai pasok. 3 saran di atas saling melengkapi dan dapat diimplementasikan secara bersamaan untuk meningkatkan daya saing petani padi serta ketahanan pangan di kawasan Ogan Komering Ulu Timur..
Pemasaran padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melibatkan empat saluran dengan empat lembaga pemasaran.Struktur pasar yang terbentuk menunjukkan market oligopol.Berdasarkan nilai margin pemasaran, bagian petani, dan rasio profit per biaya, saluran pemasaran kedua dengan Gapoktan dianggap paling efisien dengan margin Rp1.333,33/kg, partisipasi petani 83,33%, dan rasio profit 2,20%
Berbagai faktor telah memengaruhi peran padi sebagai komoditas pangan utama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi pemasaran padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui empat dimensi utama: saluran pemasaran, struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Penelitian ini menggunakan sampel 90 petani padi dengan metode purposive dan snowball sampling. Hasilnya menunjukkan adanya empat saluran pemasaran, di mana saluran keduaAipetani- GapoktanAimenjadi paling efisien, memiliki margin pemasaran rendah, dan dilengkapi dengan partisipasi petani yang tinggi. Analisis sisi struktur pasar mengungkapkan pasar oligopoli,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

THE RELATIONSHIP OF EARLY MARRIAGE AND THE IMPACT OF PREGNANCY IN THE SIPAYUNG HEALTH CENTER AREA

2026-06-26T00:11:45+07:00

#calendar - THE RELATIONSHIP OF EARLY MARRIAGE AND THE IMPACT OF PREGNANCY IN THE SIPAYUNG HEALTH CENTER AREA: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut dengan fokus pada dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan bayi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antara pernikahan dini dengan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menyelidiki faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan dini, serta strategi intervensi yang efektif untuk mencegah pernikahan dini dan mempromosikan kesehatan reproduksi remaja. Terakhir, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada remaja terkait kesehatan reproduksi dan pernikahan..
Kesimpulannya adalah, Dari hasil uji statistik di dapat hasil P-Value 0,207.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pernikahan dini pada kehamilan di Wilayah Kerja Puskesmas Sipayung
Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Kehamilan merupakan penyatuan spermatozoa dan ovum yang diikuti dengan nidasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memutus hubungan pernikahan dini dengan produksi kehamilan yang berjumlah 43 orang di Wilayah Kerja Puskesmas Sipayung pada tahun 2022.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa

2026-06-25T23:59:39+07:00

#calendar - Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa: Untuk mengatasi kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa, diperlukan reformasi regulasi yang lebih jelas dan terarah. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dimuat dalam PBKD. Revisi terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Desa, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dapat menjadi solusi efektif. Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam memberikan bimbingan teknis kepada desa-desa dalam menyusun PBKD. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penyusunan PBKD akan membantu mengurangi risiko pelanggaran terhadap peraturan yang lebih tinggi dan memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas di tingkat desa, diharapkan implikasi hukum akibat ketidakjelasan batasan materi muatan dalam PBKD dapat diminimalisir..
Kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa terutama disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang jelas dan spesifik mengenai hal tersebut.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai batasan materi yang boleh diatur dalam peraturan bersama kepala desa.Ketiadaan pedoman yang jelas ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan materi yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan bersama, serta membuka ruang bagi interpretasi beragam yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan pemerintah daerah.Akibatnya, sering terjadi kasus di mana peraturan bersama kepala desa mengatur hal-hal di luar kewenangannya atau tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dan ketidakefektifan dalam implementasinya.Ketidakjelasan batasan materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (PBKD) memiliki beberapa implikasi hukum yang signifikan.Pertama, hal ini dapat menyebabkan konflik kewenangan antara desa dengan pemerintah daerah atau antar desa, karena desa mungkin melampaui kewenangannya dalam mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.Kedua, terjadi penafsiran yang tidak seragam terhadap materi muatan PBKD di antara berbagai pihak yang berkepentingan, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.Ketiga, ada risiko pelanggaran terhadap aturan hukum yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan tuntutan pidana.Keempat, ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah desa.Kelima, muncul kesulitan dalam penegakan hukum di tingkat desa karena kurangnya pedoman yang jelas.Terakhir, terdapat peningkatan potensi sengketa hukum di antara desa-desa yang terlibat dalam PBKD, terutama terkait pengelolaan sumber daya bersama atau urusan publik lintas desa
Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait batasan materi muatannya menimbulkan kebingungan dan potensi konflik yurisdiksi, sehingga diperlukan kejelasan pedoman untuk menjamin efektivitas implementasinya dalam konteks otonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam batasan materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa serta mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan oleh ketidakjelasan batasan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengaruh Pelatihan Dan Peluang Karir Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Di Kantor Pusat Ksp Cu Usaha Kita Kabupaten Sekadau

2026-06-25T23:38:03+07:00

#calendar - Pengaruh Pelatihan Dan Peluang Karir Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Di Kantor Pusat Ksp Cu Usaha Kita Kabupaten Sekadau: Penelitian selanjutnya dapat menguji bagaimana kualitas dan isi pelatihan memengaruhi motivasi kerja karyawan di berbagai cabang KSP CU Usaha Kita, sehingga dapat diketahui apakah variasi program pelatihan berkontribusi pada perbedaan motivasi. Selanjutnya, dapat diteliti peran gaya kepemimpinan sebagai moderasi antara peluang karir dan motivasi kerja, untuk memahami apakah kepemimpinan yang suportif memperkuat atau memperlemah pengaruh peluang karir terhadap motivasi. Terakhir, dengan menggunakan desain longitudinal, peneliti dapat mengevaluasi dampak jangka panjang pelatihan dan pengembangan karir terhadap tingkat turnover dan kinerja kerja, sehingga memberikan gambaran mengenai keberlanjutan manfaat investasi sumber daya manusia..
Analisis data menunjukkan bahwa pelatihan dan peluang karir secara signifikan memengaruhi motivasi kerja karyawan, dengan koefisien regresi masingAcmahasiswa 0,334 dan 0,682 serta kontribusi bersama sebesar 78,5% terhadap variabel motivasi kerja.Uji t dan uji F menegaskan pengaruh parsial dan simultan kedua variabel tersebut, sedangkan uji korelasi mengindikasikan hubungan kuat (Pearson 0,756Ac0,856).Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian terbukti memadai, namun 21,5% variasi motivasi kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan dan peluang karir terhadap motivasi kerja karyawan di Kantor Pusat KSP CU Usaha Kita Kabupaten Sekadau. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasinya adalah karyawan pada Kantor Pusat KSP CU Usaha Kita Kabupaten Sekadau. Jumlah sampel yang sebanyak 28 orang responden. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas seluruhnya dinyatakan valid dan reliabel. Model regresi linear berganda untuk memprediksi variabel pelatihan (X1) dan peluang karir (X2) berpengaruh terhadap variabel motivasi kerja (Y) yang dirumuskan sebagai berikut: Y = -0,544 0,334 X1 0,682 X2. Diperoleh nilai probabilitas (sig f change) sebesar dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Factors Affecting Compliance of Pregnant Women Consuming Iron Tablets Fe at the Independent Practice of Midwife Istiqomah Simpang Padang Village Bengkalis Regency

2026-06-25T23:25:52+07:00

#calendar - Factors Affecting Compliance of Pregnant Women Consuming Iron Tablets (Fe) at the Independent Practice of Midwife Istiqomah, Simpang Padang Village, Bengkalis Regency: Penelitian selanjutnya dapat menguji apakah intervensi edukasi terstruktur bagi ibu hamil dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mengonsumsi tablet Fe secara longitudinal, sehingga dapat menilai perubahan perilaku dari waktu ke waktu. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh faktor sosioAckultural, akses layanan kesehatan, dan persepsi efek samping terhadap kepatuhan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif pada populasi yang lebih luas. Selanjutnya, dilakukan uji coba terkontrol acak yang menilai efektivitas aplikasi pengingat berbasis ponsel dalam meningkatkan kepatuhan tablet Fe pada ibu hamil di berbagai daerah, untuk memberikan bukti yang dapat digeneralisasikan secara nasional..
Pengetahuan ibu hamil berhubungan signifikan dengan kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi (Fe) (p = 0,004 < 0,05).Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur, gravidity, atau jarak kehamilan dengan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe (p > 0,05 untuk semua variabel).Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan ibu hamil dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet Fe
Angka kematian ibu tahun 2021 sejumlah 1.188 kasus. Penyebab lain kematian ibu adalah komplikasi kehamilan, salah satunya adalah anemia. Anemia merupakan keadaan dimana masa eritrosit atau masa hemoglobin yang beredar tidak dapat memenuhi fungsinya untuk mengangkut oksigen bagi jaringan tubuh. untuk mencegah anemia ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi tablet Fe. Desain penelitian yang digunakan ialah Cross sectional study, bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Zat Besi (FE) Di Praktek Mandiri Bidan Istiqomah Raheim Desa Simpang Padang Kab.Bengkalis Tahun 2022. Jumlah sampel sebanyak 75 orang dengan Teknik pengambilan sampel total sampling. Alat pengumpulan data menggunakan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia

2026-06-25T22:59:04+07:00

#calendar - Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia: Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai undang-undang yang terkait dengan data pribadi. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengintegrasikan konsep data pribadi sebagai benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan. Regulasi ini harus disusun dengan pendekatan nilai-nilai progresif hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih efektif terhadap data pribadi mereka di era digital..
Penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga informasi pribadi sebagai komponen hak individu, yang perlu diatur lebih menyeluruh dalam sistem hukum substantif di Indonesia.Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, data pribadi juga semakin maju, yang kini memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang diakui sebagai aset tidak berwujud.Berdasarkan analisis hukum, informasi pribadi termasuk dalam kategori hak milik yang dilindungi hukum materiil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 570 dan 499 KUHPerdata.Penerapan hukum kebendaan terhadap data pribadi memberikan peluang untuk melindungi hak individu secara lebih efektif, dengan memperhatikan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur oleh sejumlah undang-undang yang kurang terintegrasi, meskipun pembatasan terkait telah diatur dalam sejumlah undang-undang, termasuk UU Administrasi Kependudukan dan UU ITE.Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi.Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengintegrasikan konsep data pribadi sebagai benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan.Regulasi tersebut perlu disusun dengan pendekatan nilai-nilai progresif hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital
Memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat merupakan tujuan penting dari perlindungan data pribadi. Karena sebagian besar data kini bersifat elektronik, perlindungan informasi pribadi menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi. Dalam konteks ini, Hukum Kebendaan Indonesia memiliki peran yang penting sebagai suatu dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila privasi mereka dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini membahas kajian tentang data dan informasi elektronik dalam perspektif Hukum Kebendaan Indonesia. Data dan informasi elektronik tergolong barang tidak...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Batasan Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai KPLP dan Badan Keamanan Laut Bakamla dalam Tindak Pidana Pelayaran Wilayah Indonesia

2026-06-25T22:46:09+07:00

#calendar - Batasan Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Tindak Pidana Pelayaran Wilayah Indonesia: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas struktur komando terintegrasi Indonesia Sea and Coast Guard dalam mengurangi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat respons operasional di perairan nasional; selanjutnya, analisis komprehensif mengenai implikasi hukum dan prosedural dari penggabungan BAKAMLA dan KPLP, termasuk kebutuhan amandemen UU No 17 Tahun 2008 dan UU No 32 Tahun 2014, dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat; terakhir, evaluasi dampak operasi keamanan maritim yang terkoordinasi terhadap perlindungan ekosistem laut dan penurunan kasus penangkapan ikan ilegal dapat menilai kontribusi kebijakan terintegrasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, meningkatkan sinergi antar lembaga, serta memperkuat tata kelola keamanan maritim Indonesia..
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan terbatas sebagai penindak, sementara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) memiliki kewenangan lebih luas termasuk penyidikan dan perlindungan ekosistem laut.Tumpang tindih kewenangan tersebut menyebabkan kurangnya efisiensi dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.Diperlukan pengembangan mekanisme kinerja, integrasi BAKAMLA dengan lembaga lain, serta revisi peraturan untuk membentuk satu kesatuan Indonesia Sea and Coast Guard guna menghindari tumpang tindih antar lembaga keamanan
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Lembaga yang Badan Keamanan Laut berkewenangan dalam melaksanakan patroli di perairan Indonesia, (BAKAMLA) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) merupakan suatu lembaga Non-Kementerian independen dalam menunjang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan Instansi yang dibentuk dan dibawah langsung naungan Presiden RI melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan KPLP dibawah naungan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

KINERJA PEGAWAI PEGADAIAN DI UNIT PEGADAIAN CABANG UPC PUTUSSIBAU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Kinerja Pelayanan

2026-06-25T22:00:26+07:00

#calendar - - KINERJA PEGAWAI PEGADAIAN DI UNIT PEGADAIAN CABANG (UPC) PUTUSSIBAU DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT: Kinerja. Pelayanan: Untuk meningkatkan kinerja pegawai Pegadaian di Unit Pegadaian Cabang (UPC) Putussibau, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan teknis tambahan. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan efektif..
Kinerja Pegawai Pegadaian di Kantor Unit Pegadaian Cabang (UPC) dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Masalah kualitas SDM Kantor Unit Pegadaian Cabang (UPC) merupakan masalah penting dalam pelaksanaan Pelayanan.Oleh karena itu, peningkatan SDM Kantor Unit Pegadaian Cabang (UPC) Putussibau merupakan hal mendesak harus dilakukan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai Pegadaian di Unit Pegadaian Cabang (UPC) Putussibau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang kinerja pegawai Pegadaian di Unit Pegadaian Cabang (UPC) Putussibau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, deskripsi dan menjelaskan secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan dan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kinerja pegawai Pegadaian di Unit Pegadaian Cabang (UPC) Putussibau.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Kecantikan Yang Memunyai Efek Samping Terhadap Kulit

2026-06-25T21:51:15+07:00

#calendar - Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Kecantikan Yang Memunyai Efek Samping Terhadap Kulit: Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi seberapa efektif mekanisme penegakan regulasi BPOM dalam mengawasi penjualan produk kecantikan di platform marketplace online, dengan fokus pada identifikasi celah yang memungkinkan produk ilegal tetap beredar. Selain itu, studi mengenai tingkat literasi konsumen dalam memahami informasi label dan sertifikasi pada kemasan kosmetik diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian serta risiko eksposur bahan berbahaya. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba model pendidikan interaktif berbasis aplikasi mobile yang membantu konsumen mengecek keabsahan izin edar, kandungan bahan, dan potensi efek samping dapat menjadi inovasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesehatan publik..
Pengajuan izin BPOM untuk bahan baku kosmetik harus sesuai dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019, sehingga bahan berbahaya seperti hidrokuinon, merkuri, paraben, formaldehida, ftalat, dan triclosan dilarang digunakan sebagai senyawa dasar.Produk kosmetik yang dapat dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan izin edar BPOM, termasuk standar keamanan, label yang jelas, bebas dari zat berbahaya, dan pedoman penandaan halal.Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan kompensasi
Pada era sekarang, produk kecantikan menjadi penting dalam membangun rasa percaya diri bagi semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Produk kecantikan harus memiliki kandungan yang aman bagi kulit agar kulit terlihat sehat. Namun, beberapa produk kecantikan mengandung bahan berbahaya seperti hydroquinone, merkuri, paraben, formaldehyde, phthalates, dan triclosan, yang dapat menimbulkan efek samping seperti kulit gatal, jerawat parah, lecet, bercak hitam (ochronosis), dan masalah kulit lainnya. Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bahan baku kosmetik harus aman, bermutu, dan bermanfaat. Penelitian ini membahas undang-undang perlindungan konsumen terkait produk kecantikan yang berdampak buruk pada kulit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab jika suatu produk berdampak buruk pada kulit, serta pentingnya melindungi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY BASED POCKET BOOK MEDIA ON STUDENTS KNOWLEDGE ABOUT ANEMIA

2026-06-25T21:24:03+07:00

#calendar - THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY BASED POCKET BOOK MEDIA ON STUDENTS' KNOWLEDGE ABOUT ANEMIA: Untuk meningkatkan pengetahuan tentang anemia pada remaja puteri, disarankan agar pihak sekolah memfasilitasi penyediaan buku saku berbasis AR di Pustaka Sekolah. Buku saku ini dapat dirancang untuk menarik minat remaja membaca dan memahami isinya. Dengan menggunakan media pendidikan yang menarik, pendidikan akan lebih mudah diterima. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan augmented reality dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kecemasan siswa. Oleh karena itu, penggunaan teknologi AR dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang anemia dan mendorong mereka untuk mengadopsi perilaku preventif yang sehat..
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengaruh edukasi menggunakan media buku saku berbasis augmented reality terhadap pengetahuan siswi tentang anemia pada remaja puteri di SMAN 2 Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa edukasi menggunakan media buku saku berbasis AR terhadap pengetahuan siswi tentang anemia.Disarankan pihak sekolah dapat memfasilitasi penyediaan buku saku berbasis AR di Pustaka Sekolah sebagai bagian dari pendidikan kesehatan bagi siswi dalam meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan khususnya tentang anemia pada remaja puteri
Salah satu masalah kesehatan remaja puteri adalah anemia defisiensi zat besi. Sebanyak 19,4% remaja usia 15-24 tahun di Provinsi Riau mengalami anemia. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh edukasi menggunakan media buku saku berbasis augmented reality (AR) terhadap pengetahuan siswi tentang anemia pada remaja puteri. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Populasi penelitian adalah seluruh siswi kelas XII IPS yang berjumlah 124 orang dengan jumlah sampel 37 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data adalah metode observasi. Analisa data menggunakan uji t dependen (confidence interval 95%). Hasil penelitian didapatkan bahwa ada peningkatan rata-rata skor pengetahuan siswi tentang anemia dari 8,43...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Relationship of Emesis Gravidarum with the Incident of Anemia in the Mother Pregnant

2026-06-25T21:14:59+07:00

#calendar - The Relationship of Emesis Gravidarum with the Incident of Anemia in the Mother Pregnant: Penelitian lanjutan dapat menyelidiki secara longitudinal apakah intervensi nutrisi yang ditingkatkan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum dapat menurunkan prevalensi anemia dibandingkan dengan standar perawatan saat ini; selanjutnya, uji klinis acak dapat mengevaluasi efek kombinasi suplemen zat besi dan antiemetik pada peningkatan kadar hemoglobin serta pengurangan frekuensi mual dan muntah pada trimester pertama; terakhir, studi kualitatif dapat mengidentifikasi faktor sosial, psikologis, dan budaya yang menjadi hambatan bagi ibu hamil dalam mengonsumsi makanan kaya zat besi selama episode hiperemesis, sehingga memungkinkan pengembangan strategi edukasi yang lebih tepat sasaran..
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara hiperemesis gravidarum dengan anemia pada ibu hamil
Hiperemesis gravidarum merupakan kondisi mual dan muntah yang dikategorikan sebagai berat apabila seorang wanita hamil muntah setiap kali ia minum atau makan. Sementara itu, anemia kehamilan merupakan Aupotensi bahaya bagi ibu dan anakAy, yaitu kondisi defisiensi sel darah merah selama kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara emesis gravidarum dengan kejadian anemia pada wilayah kerja Klinik Pratama Taman Sari 6. Penelitian ini merupakan survei analitik dengan pendekatan crossAcsectional. Penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.