Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri

2026-09-08T22:54:36+07:00

#calendar - Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri: Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak keterbatasan waktu penanganan perkara terhadap kualitas pembuktian dalam kasus pemilihan. Kedua, studi tentang efektivitas koordinasi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu dapat memberikan wawasan baru untuk memperbaiki proses penegakan hukum. Ketiga, analisis peran bukti digital dalam menangani pelanggaran pemilihan, khususnya perusakan alat peraga kampanye, menjadi arah penelitian yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas..
Kendala utama dalam penanganan tindak pidana pemilihan di Kota Kediri meliputi keterbatasan waktu, kewenangan investigatif yang sempit, serta kesulitan memperoleh bukti, terutama pada kasus perusakan alat peraga kampanye.Perbedaan interpretasi antarinstansi dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi hambatan.Solusi yang diperlukan mencakup revisi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan unsur formil dan materiil suatu perkara. Artikel ini menganalisis mekanisme pembuktian tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri serta mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sebagian besar dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi standar minimal pembuktian, karena keterbatasan waktu penanganan, sempitnya kewenangan investigatif Bawaslu Kota Kediri, dan kesulitan memperoleh alat bukti, terutama dalam kasus perusakan alat peraga kampanye. Selain itu, perbedaan interpretasi antar-unsur sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) turut menghambat proses penanganan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

New York sebagai Kota Kosmopolitan antara Keberagaman dengan Ketimpangan Rasial Perspektif Hak Asasi Manusia

2026-09-08T22:45:47+07:00

#calendar - New York sebagai Kota Kosmopolitan: antara Keberagaman dengan Ketimpangan Rasial Perspektif Hak Asasi Manusia: Berdasarkan hasil penelitian, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik dan belum terwujud secara substantif. Untuk mewujudkan kosmopolitanisme yang sesungguhnya, negara perlu mengambil peran aktif dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan oleh negara untuk mengatasi ketimpangan rasial dan mewujudkan keadilan sosial di New York. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan di kota tersebut..
Secara empiris, New York memiliki tingkat keberagaman ras, etnis, dan budaya yang sangat tinggi.Namun, ketika dilihat secara substantif, belum terwujud, khususnya dalam pada prinsip-prinsip HAM.Keberagaman yang menjadi ciri utama kota tersebut hanya merepresentasikan kosmopolitanisme secara simbolik.Hal ini disebabkan karena kasus ketimpangan rasial masih berlangsung secara struktural dalam berbagai sektor hingga layanan publik serta dalam sistem hukum dan peradilan yang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap orang.Dalam perspektif HAM, kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.Oleh karena itu, keberagamannya tidak secara otomatis dan nyata menghasilkan keadilan sosial
Artikel ini membahas kosmopolitanisme New York dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), yang fokus pada kesenjangan antara keberagaman dengan kesetaraan rasial. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu, kosmopolitanisme perlu direkonstruksi sebagai kerangka yang berbasis HAM agar dapat mewujudkan keadilan sosial di...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al QurAoan

2026-09-08T22:40:38+07:00

#calendar - Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al-QurAoan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis perbandingan antara prinsip kepemimpinan al-QurAoan dengan praktik kebijakan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian bisa mengkaji dampak framing media terhadap persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan secara lebih mendalam. Terakhir, studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi bagaimana konsep kepemimpinan deliberatif dalam Islam dapat diintegrasikan ke dalam teori good governance modern untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan..
Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah, khususnya kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tidak dapat dinilai hanya dari persepsi publik mengenai ada atau tidaknya "gebrakan" dalam kebijakan.Berdasarkan analisis data kebijakan publik, terlihat adanya capaian pembangunan yang berkelanjutan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, serta stabilitas ekonomi daerah.Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak selalu diwujudkan melalui kebijakan yang bersifat spektakuler, namun melalui konsistensi dan efektivitas pembangunan jangka panjang.Artikel ini merekomendasikan agar penilaian terhadap kepemimpinan perempuan lebih menekankan pada capaian kebijakan substantif serta mendorong penelitian lanjutan mengenai kepemimpinan perempuan dan kebijakan publik di Indonesia
Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan di Jawa Timur perspektif al-QurAoan, khususnya surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Ayat tersebut menggambarkan kepemimpinan Ratu Balqis yang menekankan musyawarah, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan terhadap dampak kebijakan bagi rakyat, namun tetap mampu mengambil langkah strategis. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dalam surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Namun, pada periode kepemimpinan lanjutan, kebijakan yang cenderung berorientasi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam

2026-09-08T22:36:37+07:00

#calendar - Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak fiqih Maliki terhadap reformasi hukum keluarga modern di Maroko, khususnya dalam konteks kesetaraan gender. Selain itu, studi tentang peran budaya dan tradisi lokal dalam membentuk kebijakan hukum keluarga yang inklusif perlu dikembangkan. Terakhir, penelitian mengenai strategi geopolitik Maroko dalam mempertahankan klaim wilayah Sahara Barat melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dapat menjadi arah penelitian yang menarik..
Maroko adalah negara dengan bentuk administrasi kenegaraan yang menggabungkan demokrasi dengan sistem monarki sosial dan konstitusional.Negara ini memiliki sebuah parlemen terpilih, namun konstitusi memberikan kekuasaan dan hak veto kepada raja dalam hal mengganti formasi legislatif, memberlakukan kondisi darurat, serta menentukan arah kebijakan pemerintahan.Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum Islam berlaku di Maroko.Hukum Islam yang diterapkan mengacu pada fiqih Mazhab Maliki, terutama dalam hal hukum keluarga (al-Ahwal Asyakhsiyah).Hukum pidana dan perdata juga mengikuti hukum modern, namun tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Mazhab Maliki
Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara

2026-09-08T22:26:54+07:00

#calendar - Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat: Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di IKN. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan tanah adat. Penelitian juga bisa membandingkan mekanisme perlindungan tanah adat di IKN dengan pendekatan negara lain yang memiliki sistem hukum agraria serupa. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang optimalisasi perlindungan hukum tanah adat dan keberlanjutan pengelolaannya di masa depan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi pembentukan unit khusus ini terhadap masyarakat adat. Penelitian tentang keterlibatan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan kebijakan tanah adat juga relevan. Penelitian dapat menggali lebih jauh tentang tantangan teknis dan administratif dalam pendaftaran hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, studi tentang integrasi teknologi informasi geografis dalam pengelolaan tanah adat bisa menjadi arah penelitian lanjutan. Penelitian juga perlu mempertimbangkan pengaruh perubahan iklim terhadap pengelolaan tanah adat di wilayah IKN. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran media dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat terkait pengelolaan tanah selama proses pembangunan IKN..
Pembentukan Unit Khusus Pengelola Tanah Adat menjadi solusi tepat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.Unit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa.Keberadaan unit ini memastikan perlindungan hukum tanah adat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat adat
Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembebasan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pengembang. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pembaharuan sistem dalam melindungi hak komunal masyarakat adat mengenai pembebasan tanah melalui pembentukan unit khusus. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Kedudukan unit tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Nutritional Evaluation of Menus Regarding Nutritional Adequacy for Students at Al Bahjah Islamic Boarding School in Cirebon Regency

2026-09-08T21:50:25+07:00

#calendar - Nutritional Evaluation of Menus Regarding Nutritional Adequacy for Students at Al-Bahjah Islamic Boarding School in Cirebon Regency: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak preferensi budaya terhadap perencanaan menu makanan di pesantren, mengevaluasi efektivitas program pendidikan gizi untuk meningkatkan kesadaran santri tentang nutrisi, serta menguji kontribusi spesifik dari jenis camilan tertentu dalam memenuhi kebutuhan gizi harian. Penelitian juga dapat mengkaji pengaruh pola makan dan aktivitas fisik santri terhadap kebutuhan gizi mereka. Selain itu, studi tentang keterlibatan staf dapur dalam pengembangan menu seimbang dan pelatihan manajemen gizi bisa menjadi arah penelitian yang relevan. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan gizi antara santri laki-laki dan perempuan, serta dampak pendidikan agama terhadap perilaku konsumsi makanan..
Rata-rata kandungan gizi yang dikonsumsi santri adalah 1.605 kcal energi, 57 g protein, 40 g lemak, dan 249 g karbohidrat.Rata-rata kecukupan gizi harian santri adalah 2.183 kcal energi, 63 g protein, 73 g lemak, dan 322 g karbohidrat.Oleh karena itu, tingkat kecukupan energi santri mencapai 74% (tidak memadai), kecukupan protein 89% (tidak memadai), kecukupan lemak 56% (sangat tidak memadai), dan kecukupan karbohidrat 77% (tidak memadai).Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan gizi dari menu makanan yang disajikan tidak memenuhi kecukupan gizi santri.Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan camilan yang memberikan kontribusi sekitar 20% dari kecukupan gizi harian
Latar belakang: Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Islam yang menyediakan makanan harian bagi santri. Pesantren Al-Bahjah menyediakan sekitar 4.500 porsi makanan per hari. Tujuan: Studi ini bertujuan mengevaluasi kandungan gizi menu yang disajikan terhadap kecukupan gizi santri. Metode: Penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dilakukan dari Mei hingga Oktober 2025 di Pesantren Al-Bahjah, Kabupaten Cirebon. Responden meliputi kepala dapur, staf pengolahan makanan, dan pelayan. Data komposisi menu diperoleh melalui penimbangan makanan dan dianalisis menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2020. Standar kecukupan gizi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019. Hasil: Rata-rata kandungan gizi makanan yang dikonsumsi santri adalah 1.605 kcal energi, 57 g protein, 40 g lemak, dan 249 g karbohidrat. Rata-rata kecukupan gizi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Faktor Lingkungan Rumah dan Pengetahuan Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Galis

2026-09-08T21:41:47+07:00

#calendar - Faktor Lingkungan Rumah dan Pengetahuan Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Galis: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Puskesmas Galis meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan kepada ibu atau pengasuh balita mengenai pencegahan ISPA, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga, etika batuk, kebersihan rumah, dan pengendalian paparan asap. Masyarakat diharapkan mengurangi kebiasaan membakar sampah secara terbuka dan menerapkan pengelolaan sampah yang lebih aman untuk mengurangi paparan polutan udara pada balita. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan faktor lain, seperti paparan asap rokok, ventilasi, kepadatan hunian, bahan bakar memasak, status gizi, imunisasi, dan kondisi sosial ekonomi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor yang berhubungan dengan ISPA pada balita..
Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan membakar sampah (p=0,042) dan pengetahuan ibu (p=0,034) dengan tingkat keparahan ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Galis.Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan batuk (p=0,376) dan kelembapan rumah (p=0,051) dengan tingkat keparahan ISPA.Temuan ini menegaskan pentingnya pengendalian paparan asap pembakaran sampah dan peningkatan pengetahuan ibu dalam upaya pencegahan ISPA pada balita
Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan masalah kesehatan pada balita yang dipengaruhi oleh interaksi faktor lingkungan, perilaku, dan karakteristik individu. Kondisi lingkungan rumah yang tidak sehat dapat meningkatkan kerentanan balita terhadap ISPA. Di Jawa Timur, kasus ISPA pada balita tahun 2024 mencapai 862.540 kasus, dengan capaian penemuan kasus di Provinsi Jawa Timur sebesar 77,09%. Tujuan: menganalisis faktor lingkungan domestik dan pengetahuan ibu yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

2026-09-08T21:34:12+07:00

#calendar - Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi: Berdasarkan studi ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:1. Menganalisis dampak jangka panjang dari strategi kolaborasi antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi terhadap peningkatan partisipasi dan kesadaran politik mahasiswa. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kolaborasi tersebut mempengaruhi minat, keterlibatan, dan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi dan pemilu, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di masa depan.2. Meneliti efektivitas metode simulasi pemilu dalam meningkatkan pemahaman politik mahasiswa. Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana simulasi pemilu berbasis partisipatif dapat meningkatkan pemahaman politik mahasiswa, mendorong keterlibatan aktif mereka sebagai pengawas partisipatif, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas pemilu.3. Mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa dan partisipasi mereka dalam isu kepemiluan. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana konten edukatif kepemiluan yang dikemas secara kreatif melalui media sosial dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas dan efektif, serta bagaimana strategi komunikasi digital dapat membentuk citra Bawaslu Kota Kediri sebagai lembaga yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman..
Implementasi kolaboratif antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi memberi dampak positif terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu.Kegiatan seperti sosialisasi, talk show, dan program magang tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa mengenai mekanisme serta integritas pemilu, namun juga menumbuhkan minat yang tinggi di kalangan mahasiswa untuk terlibat secara langsung sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu dengan berpartisipasi sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di wilayahnya masing-masing.Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi efektif dalam menarik perhatian generasi muda untuk turut serta menjaga kualitas demokrasi.Selain itu, kerja sama tersebut juga berkontribusi dalam membangun rasa tanggung jawab (responsibility) dan rasa hormat (respect) mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional.Mahasiswa menjadi lebih peka, aktif, dan tidak bersikap apatis dalam mengikuti dinamika politik, yang tercermin dari keikutsertaan mereka dalam diskusi, pemantauan proses pemilu, dan advokasi terkait isu kepemiluan.Peningkatan awareness ini sangat krusial dalam menghasilkan generasi muda yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas dalam menyikapi isu-isu demokrasi dan kepemiluan.Strategi kolaborasi antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi berhasil mendorong penguatan pengawasan partisipatif, menumbuhkan minat serta meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi mahasiswa dalam dunia politik, sehingga menjadi landasan penting bagi pengembangan demokrasi yang sehat dan berintegritas pada penyelenggaraan pemilu di masa depan
Artikel ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kerjasama dengan stakeholder, khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, Bawaslu Kota Kediri tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magang bersama perguruan tinggi. Strategi ini dinilai efisien, karena mahasiswa memiliki kemampuan kritis,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tingkat Kecemasan Dan Risiko Gastroesophageal Reflux Disease Pada Mahasiswa Kedokteran Studi Cross Sectional Di Surabaya

2026-09-08T21:33:38+07:00

#calendar - Tingkat Kecemasan Dan Risiko Gastroesophageal Reflux Disease Pada Mahasiswa Kedokteran: Studi Cross-Sectional Di Surabaya: Penelitian lanjutan perlu mengembangkan desain longitudinal untuk mengidentifikasi hubungan temporal antara kecemasan dan risiko GERD, serta mengontrol faktor perancu seperti indeks massa tubuh, kualitas tidur, konsumsi kafein, dan aktivitas fisik melalui analisis multivariat. Selain itu, studi tentang efektivitas program manajemen stres dalam mengurangi gejala GERD pada mahasiswa kedokteran dapat memberikan wawasan baru. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme biologis dan psikologis yang mendasari hubungan antara kecemasan dan gangguan gastrointestinal, terutama melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan neurosains, gastroenterologi, dan psikologi klinis..
Tingkat kecemasan berhubungan signifikan dengan risiko GERD pada mahasiswa semester 5 dan 7 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.Hasil uji Spearman menunjukkan hubungan positif dengan koefisien korelasi masing-masing r = 0,362 (p = 0,001) pada semester 5 dan r = 0,399 (p < 0,001) pada semester 7, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin tinggi pula kecenderungan risiko GERD.Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan keteraturan pola makan pada mahasiswa semester 5 maupun semester 7.Dengan demikian, keteraturan pola makan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar kecemasan, seperti jadwal akademik, kebiasaan makan, lingkungan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup.Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa aspek psikologis, khususnya kecemasan, berkaitan dengan kesehatan gastrointestinal mahasiswa kedokteran, sehingga upaya promotif dan preventif perlu mencakup pengelolaan kesehatan mental sekaligus edukasi pola hidup sehat.Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menekankan pentingnya integrasi pengelolaan kecemasan dan edukasi gaya hidup di lingkungan pendidikan kedokteran
Latar Belakang: Mahasiswa kedokteran menghadapi tuntutan akademik yang tinggi sehingga rentan mengalami kecemasan yang dapat berkaitan dengan perilaku makan dan kesehatan gastrointestinal. Gastroesophageal reflux disease (GERD) merupakan salah satu gangguan gastrointestinal yang berpotensi berkaitan dengan kondisi psikologis. Namun, penelitian yang mengkaji keterkaitan kecemasan, keteraturan pola makan, dan risiko GERD secara simultan pada mahasiswa kedokteran masih terbatas. Tujuan: Menganalisis hubungan tingkat kecemasan dengan keteraturan pola makan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

2026-09-08T21:24:06+07:00

#calendar - Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945: 1. Bagaimana dampak penundaan pemilu terhadap kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia? 2. Apa implikasi konstitusional dari perubahan jadwal pemilu dalam konteks negara hukum? 3. Bagaimana pendekatan komparatif negara lain dalam mengelola penundaan pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi? Penelitian ini perlu menggabungkan analisis hukum, politik, dan sosial untuk memahami dinamika yang kompleks ini..
Penundaan pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.Pemilu yang teratur dan tepat waktu penting untuk memastikan pemimpin yang dipilih secara demokratis.Penundaan pemilu dapat mengancam stabilitas politik dan mengurangi kepercayaan publik.Perlu keseimbangan antara kebutuhan stabilitas ekonomi dan perlindungan hak konstitusional warga negara
Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara demokratis, pemilu sangat penting untuk dipertahankan. Di sisi yang lain, warga negara berhak (dapat pula menjadi wajib) terlibat secara langsung dalam proses penegakan kedaulatan. Artinya, apabila terdapat penundaan pemilu, maka terhambat juga partisipasi rakyat untuk menegakkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis

2026-09-08T21:04:48+07:00

#calendar - Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis: Beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan meliputi: pertama, mengkaji dampak implementasi sistem pengujian konstitusional hybrid (a priori dan a posteriori) di Indonesia untuk menyeimbangkan efisiensi dan partisipasi publik. Kedua, mengevaluasi efektivitas batas waktu maksimal 3 bulan untuk proses pengujian a posteriori dalam meminimalkan ketidakpastian hukum. Ketiga, menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengujian konstitusional melalui survei atau studi kasus untuk memperkuat partisipasi substantif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang optimalisasi fungsi lembaga konstitusional dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan perundang-undangan..
Kedua negara menerapkan model yang berbeda secara filosofis, kelembagaan, dan akibat hukum.Pertama, dari segi filosofis, MK mengadopsi sistem a posteriori, yang memungkinkan pengujian undang-undang setelah berlaku.Hal ini memberikan ruang bagi partisipasi publik, namun berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pada kasus pembatalan UU No.7 Tahun 2004 yang berlaku selama 11 tahun sebelum dinyatakan inkonstitusional.Sementara itu, Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel, yang menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan.Model ini lebih efisien dalam mencegah pelanggaran konstitusi sejak dini, namun membatasi peran masyarakat dalam proses pengujian.Secara kelembagaan, MK memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk menyelesaikan sengketa pemilu dan antarlembaga negara, sedangkan Conseil Constitutionnel di Prancis fokus pada pengujian konstitusionalitas dan pengawasan proses elektoral.Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam penekanan fungsi.Indonesia menitikberatkan pada checks and balances yang dinamis, sementara Prancis lebih menekankan stabilitas legislatif.Pada perspektif akibat hukum, putusan MK bersifat erga omnes dan dapat membatalkan undang-undang secara retrospektif, yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.Sebaliknya, putusan Conseil Constitutionnel bersifat preventif, sehingga tidak mengganggu kepastian hukum, namun kurang responsif terhadap perubahan sosial pasca-pengundangan
Artikel ini menganalisis perbandingan model pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dan Prancis dengan fokus pada perbedaan kelembagaan, mekanisme, dan dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkan sistem a posteriori, yaitu berwenang menguji undang-undang setelah berlaku, sedangkan di Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel untuk menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Sistem yang berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pembatalan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Karakteristik Organoleptik Dan Fisikokimia Puding Berbasis Kacang Hijau Dan Jagung Sebagai Alternatif Makanan Selingan Bagi Pasien Kanker

2026-09-08T20:42:14+07:00

#calendar - Karakteristik Organoleptik Dan Fisikokimia Puding Berbasis Kacang Hijau Dan Jagung Sebagai Alternatif Makanan Selingan Bagi Pasien Kanker: Penelitian selanjutnya disarankan melakukan analisis proksimat dan analisis profil asam amino secara laboratoris untuk memperoleh nilai kandungan zat gizi dan BCAA yang lebih akurat. Selain itu, perlu dilakukan pengujian mutu mikrobiologis, daya simpan, dan optimasi kadar air agar kualitas produk lebih terjamin. Penelitian lanjutan juga dapat menguji penerimaan produk secara langsung pada pasien kanker serta mengevaluasi pengaruh pemberian puding terhadap asupan energi dan protein, status gizi, dan parameter klinis pasien. Pengembangan produk untuk pasien kanker perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi individual, kondisi klinis, toleransi makan, serta tujuan terapi gizi masing-masing pasien..
Formula F3 dengan komposisi 25% kacang hijau dan 75% jagung menunjukkan tingkat penerimaan deskriptif tertinggi pada parameter rasa, tekstur, dan penilaian keseluruhan, meskipun hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antarformula pada parameter warna, aroma, rasa, tekstur, maupun penerimaan keseluruhan (p>0,05).Ketiga formulasi juga mengandung protein dan asam amino BCAA, yaitu leusin, isoleusin, dan valin, berdasarkan hasil perhitungan komposisi bahan.Kandungan tersebut menunjukkan potensi produk sebagai makanan selingan berbasis pangan lokal, tetapi belum dapat disimpulkan sebagai makanan terapeutik atau memberikan pengaruh terhadap status gizi pasien kanker karena penelitian belum melakukan uji klinis maupun intervensi pada pasien kanker
Latar belakang: Pasien kanker berisiko mengalami gangguan asupan dan kehilangan massa otot sehingga pemenuhan kebutuhan energi dan protein perlu diperhatikan. Pengembangan makanan selingan berbasis pangan lokal yang mengandung branched-chain amino acids (BCAA) dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan gizi. Kacang hijau dan jagung berpotensi digunakan sebagai bahan dasar puding karena mengandung protein, energi, dan BCAA. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik organoleptik dan fisikokimia puding berbasis kacang hijau dan jagung sebagai alternatif makanan selingan bagi pasien kanker. Metode: Penelitian eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan tiga formulasi, yaitu F1 (75% kacang hijau:25% jagung), F2 (50%:50%), dan F3 (25%:75%). Uji organoleptik dilakukan oleh 15 panelis semi-terlatih....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.