Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh

2026-06-20T16:10:28+07:00

#calendar - Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh: Melihat kompleksitas penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, penelitian lanjutan dapat fokus pada beberapa aspek krusial untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Pertama, perlu adanya studi mendalam mengenai bagaimana dinamika penyebaran informasi dan sentimen di media sosial, termasuk ujaran kebencian dan stigma, secara signifikan memengaruhi persepsi masyarakat lokal terhadap pengungsi Rohingya. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan untuk mengungkap mekanisme pembentukan opini negatif ini dan merumuskan model komunikasi strategis yang efektif guna menyebarkan narasi positif, melawan hoaks, serta membangun empati dan kohesi sosial di ruang digital. Kedua, penting untuk mengevaluasi dan merancang model koordinasi antarlembaga yang optimal dalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi. Ini mencakup peran pemerintah daerah, pusat, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta lembaga masyarakat sipil. Penelitian dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan koordinasi yang ada, mengeksplorasi praktik terbaik dari studi kasus serupa di tingkat global, dan menyarankan kerangka kerja kolaboratif yang lebih terpadu serta responsif terhadap dinamika lokal dan hak-hak pengungsi. Ketiga, arah penelitian baru harus mengeksplorasi secara komprehensif potensi dampak sosio-ekonomi jangka panjang dari keberadaan pengungsi Rohingya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di Aceh. Ini tidak hanya melihat beban sumber daya, tetapi juga mengkaji peluang pengembangan mata pencarian bersama, program integrasi budaya yang adaptif, dan mekanisme mitigasi kecemburuan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa solusi penanganan pengungsi tidak hanya berpihak pada kemanusiaan pengungsi, tetapi juga secara adil dan berkelanjutan menjaga stabilitas serta kepentingan masyarakat tuan rumah, sehingga tercipta harmoni sosial yang langgeng..
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Aceh membutuhkan kebijakan terintegrasi yang berorientasi Human Security, karena kebijakan saat ini masih reaktif dan belum memberikan solusi jangka panjang.Ketegangan sosial diperburuk oleh perbedaan budaya, keterbatasan sumber daya, dan stigma di media sosial.Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, kolaboratif, mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan edukasi publik, sangat penting untuk solusi berkelanjutan yang menghormati HAM dan menjaga stabilitas sosial
Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh dengan pendekatan Human Security. Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ada, baik dari sisi penegakan hukum, pemberdayaan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Evaluasi Layanan Digital BPJS Kesehatan Di Kantor BPJS Aceh Singkil

2026-06-20T15:50:44+07:00

#calendar - Evaluasi Layanan Digital BPJS Kesehatan Di Kantor BPJS Aceh Singkil: Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa layanan digital BPJS Kesehatan sudah berjalan baik namun masih ada tantangan, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang bisa dilakukan. Pertama, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi sosialisasi yang paling efektif untuk memperkenalkan layanan digital seperti Pandawa, Mobile JKN, Chika, dan Care Center 165 kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau yang kurang terbiasa dengan teknologi. Penelitian ini dapat menguji berbagai metode sosialisasi, mulai dari pendekatan komunitas langsung hingga kampanye digital yang lebih terarah, untuk melihat dampaknya terhadap tingkat adopsi dan pemahaman masyarakat. Kedua, mengingat kendala jaringan internet yang sering menjadi penghambat akses layanan digital, studi lanjutan dapat fokus pada bagaimana kualitas infrastruktur jaringan memengaruhi pengalaman pengguna dan efektivitas layanan. Ini bisa mencakup penelitian tentang implementasi solusi teknologi alternatif atau strategi mitigasi untuk memastikan layanan tetap dapat diakses bahkan di area dengan konektivitas terbatas. Terakhir, karena aplikasi Mobile JKN dianggap paling unggul tetapi masih ada kekurangan pemahaman pengguna terhadap fiturnya, penelitian dapat diarahkan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan desain antarmuka pengguna serta pengalaman pengguna (UX) secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyederhanakan penggunaan aplikasi, sehingga semua fitur penting dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap peserta BPJS Kesehatan, tanpa memandang tingkat literasi digital mereka..
Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi layanan digitalisasi BPJS Kesehatan di kantor Aceh Singkil, meliputi Pandawa, Mobile JKN, Chika, dan Care Center 165, telah berjalan dengan baik.Keberhasilan ini ditinjau dari empat indikator utama.efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang semuanya mengindikasikan perkembangan positif dalam kualitas layanan.Sebagai saran, pihak kantor BPJS Kesehatan Aceh Singkil perlu meningkatkan sosialisasi layanan digital ini, khususnya kepada masyarakat pedalaman, agar peserta dapat mengakses layanan tanpa batasan waktu dan lokasi
Penelitian ini membahas tentang Evaluasi pelayanan yang berbentuk digital untuk dapat meningkatkan kualitas layanan di Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat perkembangan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kantor BPJS Kesehatan kepada peserta melalui layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Narasumber adalah (1) staf kepesertaan; (2) staf jaminan manfaat; (3) satuan pengamanan/ satpam Kantor BPJS kesehatan Aceh Singkil; (3) peserta JKN. Hasil dari penelitian menunjukan bahawa layanan pandawa, mobile JKN, Chika (Chat Asisten JKN), dan BPJS kesehatan Care Center165 dimana layanan tersebut dapat digunakan oleh peserta JKN tanpa batas waktu dapat digunakan kapan saja dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Public Private Partnership Dalam Penyediaan Layanan Transportasi Publik Wira Wiri Suroboyo Di Kota Surabaya

2026-06-20T15:36:00+07:00

#calendar - Public Private Partnership Dalam Penyediaan Layanan Transportasi Publik Wira Wiri Suroboyo Di Kota Surabaya: Untuk meningkatkan layanan transportasi publik di Surabaya, penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek-aspek berikut: 1. Mengkaji lebih dalam tentang peraturan transportasi publik di Surabaya, termasuk regulasi yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi. 2. Menganalisis dampak dari integrasi moda transportasi seperti Suroboyo Bus dan Wira Wiri Suroboyo terhadap peningkatan layanan dan kenyamanan pengguna. 3. Meneliti strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait transportasi publik, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas transportasi umum di Surabaya, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan sistem transportasi yang lebih baik..
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan dari penelitian mengenai Public Private Partnership (PPP) antara Wira-Wiri Suroboyo dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan transportasi publik di Kota Surabaya adalah sebagai berikut.Melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo untuk meningkatkan efisiensi transportasi melalui layanan publik yang lebih baik.Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat dan penentuan tujuan proyek, tanpa pembentukan tim pengkaji independen karena manajemen proyek dilakukan oleh pihak pemerintah.Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi.Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan oleh Pemkot Surabaya.Tahapannya mencakup penentuan tujuan proyek, evaluasi kapasitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas layanan.Fokus pada peningkatan layanan transportasi melalui pembangunan infrastruktur, investasi swasta, pendanaan bersama, dan manajemen operasional.Tahapan ini mencakup jaminan kepatuhan, transparansi, komunikasi, dan evaluasi, meskipun tanpa keterlibatan signifikan sektor swasta dalam operasionalnya
Transportasi umum di Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan yang parah akibat dominasi kendaraan pribadi, kurangnya fasilitas, rute yang tidak memadai, serta masalah kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui konsep Public Private Partnership (PPP) dianggap sebagai solusi potensial untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, dan meningkatkan kualitas transportasi umum. Penelitian lebih lanjut mengenai peraturan transportasi publik di Surabaya diperlukan untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak pengguna. Penelitian ini menggunakan fokus model public private partnership yang terdiri dari 1. Persiapan proyek, 2. Bentuk kerjasama, 3. Hubungan kerjasama. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2026-06-20T15:25:38+07:00

#calendar - Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Untuk memperkaya pemahaman tentang efek jangka panjang PTSL, penelitian longitudinal dapat mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat setempat. Selanjutnya, studi komparatif antara kabupaten dengan tingkat penerimaan sertifikat tinggi dan rendah dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan yang belum terungkap. Akhirnya, penelitian eksperimental tentang intervensi pelatihan SDM berbasis teknologi dapat menilai peningkatan efisiensi dan akurasi proses pendaftaran tanah di wilayah terpencil..
Pendekatan Sistem dalam implementasi kebijakan ini menonjolkan pentingnya regulasi, nilai budaya, dan restrukturisasi organisasi untuk memperkuat pelaksanaan PTSL.Akibatnya, implementasi kebijakan di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan lebih baik dibandingkan sebelum kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkalis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Bengkalis telah berjalan baik dibandingkan sebelum kebijakan, namun masih terdapat hambatan terkait SDM, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan penandaan batas tanah.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kesiapan ASN Menuju Tanjung Pinang Smart City

2026-06-20T14:40:44+07:00

#calendar - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Kesiapan ASN Menuju Tanjung Pinang Smart City: Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara kuantitatif pengaruh peningkatan kapasitas kelembagaan ASN terhadap keberhasilan implementasi Smart City di berbagai kota di Indonesia, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memediasi hubungan tersebut. Selain itu, studi longitudinal yang mengikuti program pelatihan dan pembinaan kapasitas ASN selama beberapa tahun dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan efek peningkatan kompetensi serta tantangan yang muncul seiring waktu. Selanjutnya, penelitian aksi yang menguji model integrasi layanan digital berbasis teknologi informasi pada layanan publik di Tanjung Pinang dapat menilai dampak langsung terhadap kepuasan warga, efisiensi birokrasi, dan inklusivitas layanan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk penyempurnaan kebijakan. Ketiga arah kajian ini akan melengkapi temuan kualitatif sebelumnya dan memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi perencanaan kebijakan smart city yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkuat strategi pembangunan institusional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas..
Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan ASN, termasuk peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan integrasi teknologi informasi, sangat penting untuk mempersiapkan Tanjung Pinang menjadi Smart City yang efisien dan berkualitas.Transformasi kepemimpinan visioner, kebijakan yang mendukung infrastruktur digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam mewujudkan visi jangka panjang kota pintar.Komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, merancang kebijakan inklusif, dan memanfaatkan teknologi akan memungkinkan Tanjung Pinang menjadi model bagi kota lain dalam menghadapi tantangan urbanisasi secara berkelanjutan
Smart City telah menjadi tren di seluruh dunia. Ini telah berkembang dari peningkatan infrastruktur dan layanan di seluruh kota. Meskipun demikian, sebagian besar kota menghadapi kesulitan untuk mewujudkan tujuan cerdas mereka. Namun, ada masalah utama dalam menerapkan konsep Smart City yaitu perlu adanya perencanaan yang matang serta didukung oleh ASN dalam penerapan konsep Smart City. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi E Tilang Sebagi Wujud Perkembangan Hukum di Kota Malang

2026-06-20T14:33:25+07:00

#calendar - Implementasi E-Tilang Sebagi Wujud Perkembangan Hukum di Kota Malang: Melihat implementasi E-Tilang di Kota Malang yang menunjukkan efektivitas namun juga menghadapi tantangan, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat penting. Pertama, perlu adanya studi yang lebih mendalam mengenai bagaimana desain sistem E-Tilang dan strategi sosialisasi dapat disesuaikan untuk mengatasi masalah pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat yang merasa kurang terjangkau oleh teknologi atau dirugikan oleh minimnya interaksi fisik dengan petugas. Penelitian ini bisa mengeksplorasi metode edukasi yang inovatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku berlalu lintas. Kedua, mengingat pentingnya kepercayaan publik, penelitian berikutnya sebaiknya fokus pada analisis komprehensif terhadap keandalan teknis sistem E-Tilang, termasuk akurasi identifikasi pelanggaran dan jaminan keamanan data pribadi pengguna. Ini akan melibatkan evaluasi protokol keamanan siber yang ada dan potensi peningkatan untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan data. Terakhir, karena E-Tilang diharapkan menjadi model, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan dalam mengadaptasi sistem ini ke kota-kota lain di Indonesia. Studi ini dapat membandingkan efektivitas implementasi, kesiapan infrastruktur, dan respons masyarakat di berbagai wilayah untuk merumuskan panduan adaptasi yang lebih luas, sehingga pengembangan sistem hukum berbasis teknologi ini dapat terus berlanjut secara optimal dan memberikan manfaat yang merata..
Implementasi e-Tilang di Kota Malang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas dengan mengurangi korupsi dan mempercepat penyelesaian kasus melalui pemanfaatan teknologi informasi.Sistem ini juga secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi digital mengenai pelanggaran dan pentingnya kepatuhan demi keselamatan bersama, bertindak sebagai upaya preventif.Meskipun menghadapi tantangan teknologi, infrastruktur, dan SDM yang memerlukan perbaikan, e-Tilang merepresentasikan adaptasi hukum terhadap era digital, mendorong partisipasi publik, dan diharapkan menjadi model pengembangan hukum yang berkelanjutan
Artikel ini membahas tentang Inovasi teknologi dalam pelayanan publik di era teknologi industri, Dalam konteks kekinian, Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) telah menginisiasi program ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian sosio-hukum. Temuan dalam penulisan menjelaskan ETLE yang dibuat oleh Satlantas Polresta Malang Kota sebagai model penegakan hukum berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk progresivitas hukum...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengembangan Laporan Keuangan Rukun Tetangga Analisis Bibliometrik Menggunakan Software VOSViewer 2019 2023

2026-06-20T14:17:29+07:00

#calendar - Pengembangan Laporan Keuangan Rukun Tetangga : Analisis Bibliometrik Menggunakan Software VOSViewer (2019-2023): Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara sistem informasi keuangan yang sudah ada dengan laporan keuangan rukun tetangga, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan transparansi masing-masing sistem. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan model laporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh warga, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan rukun tetangga. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan rukun tetangga, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di era digital..
Penelitian ini melakukan analisis bibliometrik terhadap 16 artikel dengan topik yang berkaitan dengan laporan keuangan rukun tetangga dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer.Analisis bibliometrik fokus terhadap pengembangan artikel publikasi dari tahun ke tahun, analisis jumlah sitasi dan peta sebaran penelitian berdasarkan analisis co-occurrence.Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah publikasi dengan topik laporan keuangan rukun tetangga telah banyak dilakukan namun perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap hasil perolehan artikel agar sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.Analisis bibliometrik memungkinkan kita untuk mendefinisikan suatu topik atau bidang dengan mengidentifikasikan jurnal, artikel, dan topik yang relevan.Setelah dilakukan analisis publikasi secara tematik dan mengidentifikasi topik-topik utama, diperoleh hasil bahwa topik sistem informasi merupakan bidang penelitian yang sedang hangat.Berdasarkan hasil penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa laporan keuangan dan transparansi keuangan merupakan bidang penelitian yang perlu mendapatkan perhatian lebih
Rukun Tetangga (RT) merupakan unit pelayanan tingkat terendah sebagai perpanjangan tanganan pemerintah yang berkewajiban untuk menyajikan pertanggungjawaban. Literatur mengenai pertanggungjawaban rukun tetangga masih minim dan hanya terdapat beberapa tinjauan yang telah dilakukan untuk mempelajari subjek yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyoroti perkembangan pertanggungjawaban rukun tetangga melalui laporan keuangan dengan melakukan tinjauan bibliometrik terhadap literatur yang berasal dari database Google Schoolar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 500 artikel terkait laporan keuangan yang terpublikasi. Diketahui dari 500 yang telah terbit dengan kata kunci "laporan keuangan rukun tetangga", namun hanya terdapat 16 artikel yang relevan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E Court di Indonesia

2026-06-20T14:08:06+07:00

#calendar - Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia: Penelitian selanjutnya dapat meneliti dampak jangka panjang e-Court pada ketidaksetaraan akses keadilan antara daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya melalui survei longitudinal. Kajian komparatif kuantitatif yang mengukur waktu dan biaya litigasi sebelum dan sesudah adopsi e-Court akan menambah validitas empiris temuan. Selain itu, studi eksperimental mengenai efektivitas regulasi bukti digital dan pelatihan hakim dapat memberi rekomendasi praktis bagi peningkatan keadilan substansial di era digital..
Implementasi e-Court di Indonesia secara signifikan mempercepat proses administratif, mengurangi biaya litigasi, dan menyederhanakan prosedur perdata.Meskipun ada manfaat ini, ketidakseimbangan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum, dan perbedaan pemahaman hakim tentang bukti elektronik menimbulkan kesenjangan akses keadilan.Oleh karena itu, efisiensi prosedural belum total dan perlu disertai upaya pemerataan akses dan regulasi bukti digital agar sistem e-Court dapat mewujudkan keadilan yang inklusif dan substansial
Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-Court di Indonesia, yang mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan reformasi peradilan agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta respons terhadap tuntutan digitalisasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung oleh data sekunder berupa peraturan, putusan pengadilan, serta artikel akademik tahun 2020Ae2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court membawa dampak positif terhadap percepatan administrasi perkara, penghematan biaya litigasi, dan peningkatan transparansi proses perdata. Layanan e-Filing, e-Payment, dan e-Summons terbukti...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kesiapan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Pemerintah Kota Tangerang

2026-06-20T14:05:24+07:00

#calendar - Kesiapan Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Pemerintah Kota Tangerang: Melihat temuan penelitian ini mengenai ketidakmerataan edukasi pra-bencana oleh pemerintah dan inisiatif mandiri masyarakat, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan dan mendesak untuk memperkaya pemahaman serta memperbaiki praktik penanggulangan bencana. Pertama, penelitian mendatang dapat memfokuskan diri pada studi komparatif untuk menganalisis secara mendalam efektivitas program edukasi dan sosialisasi pra-bencana di berbagai wilayah yang berbeda karakteristik risiko banjirnya di Kabupaten Tangerang. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berkontribusi pada disparitas implementasi program, serta mengukur bagaimana perbedaan ini memengaruhi tingkat kesiapsiagaan dan resiliensi komunitas. Kedua, mengingat adanya kesiapan mandiri yang kuat di tingkat masyarakat, perlu diteliti lebih jauh bagaimana inisiatif kesiapsiagaan berbasis komunitas yang muncul secara spontan dapat diidentifikasi, didokumentasikan, dan kemudian diintegrasikan secara sinergis dengan kerangka kerja penanggulangan bencana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pertanyaan penelitian dapat mencakup bagaimana praktik-praktik lokal yang berhasil dapat direplikasi atau diperkuat melalui dukungan kebijakan dan sumber daya yang tepat, sehingga menciptakan model kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga. Ketiga, untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, studi selanjutnya dapat melakukan analisis tata kelola yang komprehensif. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara rinci hambatan struktural, birokrasi, dan kapasitas kelembagaan yang menghambat pelaksanaan pendidikan serta pelatihan pra-bencana secara merata dan berkelanjutan, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih praktis dan berdaya guna. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara menyeluruh dan berkeadilan di wilayah terdampak..
Bencana banjir di Provinsi Banten disebabkan oleh buruknya drainase, kurangnya resapan air, penebangan liar, dan sungai tidak terawat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 43 menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan pra-bencana, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih berfokus pada penanganan pasca-bencana, dengan edukasi yang belum merata, mendorong kesiapan mandiri di masyarakat.Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih aktif dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pra-bencana, tidak hanya pada respons pasca-bencana, demi menunjang kesiapan warga yang terdampak sesuai amanat undang-undang
Pentingnya sebuah kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait bagaimana menghadapi bencana alam salah satunya adalah dengan penerapan edukasi dan juga sosialisasi ataupun semacam latihan yang diberikan, namun pada penelitian ini meninjau bagaimana pemerintah Kabupaten Tangerang yang justru tidak melakukan kegiatan edukasi secara merata kepada daerah terdampak oleh bencana banjir tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui publikasi yakni data sekunder melalui literatur review. Hasil dan pembahasan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kebijakan Penyetaraan Kedudukan Sosial Masyarakat melalui Penghapusan Kelas dalam BPJS Kesehatan

2026-06-20T13:22:06+07:00

#calendar - Kebijakan Penyetaraan Kedudukan Sosial Masyarakat melalui Penghapusan Kelas dalam BPJS Kesehatan: Sebelum melaksanakan penghapusan kelas, peneliti perlu mengkaji dampak ekonomi berkelanjutan dan peran teknologi informasi dalam memfasilitasi transisi administrasi; Selanjutnya, perlu dilakukan studi empiris tentang persepsi dan kepuasan pengguna layanan kesehatan setelah penghapusan kelas untuk menilai efektivitas kebijakan secara sosial; Akhirnya, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi model pembiayaan yang inovatif, seperti skema premi berbasis risiko, yang dapat menjaga keberlanjutan program BPJS sambil menjamin akses layanan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat..
Penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan dapat meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang setara kepada semua anggota masyarakat terhadap layanan kesehatan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.Dengan menghapus kelas, perbedaan dalam kualitas dan cakupan layanan kesehatan antara peserta dari berbagai kelas diharapkan akan berkurang, sehingga mengurangi kesenjangan akses.Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan dan pelaksanaan yang komprehensif serta partisipatif
BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perspektif kebijakan penyetaraan kedudukan sosial masyarakat melalui penghapusan kelas dalam BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan kelas berpotensi memajukan prinsip keadilan sosial dan akses setara terhadap layanan kesehatan. Kebijakan komprehensif dan partisipatif akan lebih efektif dalam mencapai tujuan penyetaraan.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Immunomodulatory Effect of Dioscorea esculenta L on NF B TLR 4 TNF and IL 10 Expressions in LPS stimulated RAW 264 7 Mouse Macrophages

2026-06-20T13:17:10+07:00

#calendar - Immunomodulatory Effect of Dioscorea esculenta L. on NF-B, TLR-4, TNF-, and IL-10 Expressions in LPS-stimulated RAW 264.7 Mouse Macrophages: Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efek imunomodulator ekstrak air (AE), fraksi polisakarida (PF), dan fraksi nonAcpolisakarida (NPF) dari umbi Dioscorea esculenta L. pada model hewan in vivo yang mengalami peradangan LPS, guna mengkonfirmasi aktivitas yang teramati pada sel RAW 264.7. Selain itu, penting untuk melakukan isolasi dan karakterisasi senyawa bioaktif spesifik, seperti saponin, alkaloid, dan inulinAclike yang terdapat dalam PF dan NPF, sehingga dapat diidentifikasi kontributor utama terhadap penurunan ekspresi TLRAc4, NFAcB, dan TNFAc serta peningkatan ILAc10. Selanjutnya, studi dosisAcrespons jangka panjang dan analisis kemungkinan interaksi sinergistik antara fraksiAcfraksi tersebut diperlukan untuk menentukan rentang konsentrasi yang aman dan efektif, serta menilai potensi toksisitas kronis sebelum aplikasi sebagai bahan makanan fungsional atau nutraceutical. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memperdalam pemahaman mekanisme molekuler dan memperluas penerapan praktis umbi D. esculenta L. dalam modulasi imun..
Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak air (AE), fraksi polisakarida (PF), dan fraksi nonAcpolisakarida (NPF) dari umbi D.memiliki aktivitas imunomodulator melalui mekanisme jalur molekuler yang berbeda.NPF pada konsentrasi 25 g/mL paling efektif menurunkan ekspresi gen TLR-4, NF-B, dan TNF-.PF pada konsentrasi 25Ae50 g/mL menurunkan ekspresi gen NF-B, sedangkan AE pada 50 g/mL meningkatkan ekspresi gen antiinflamasi IL-10.sebagai imunomodulator alami untuk pengembangan makanan fungsional atau nutraceutical
LATAR BELAKANG: Ekspresi gen reseptor toll-like 4 (TLR-4), faktor transkripsi nuklir kappa B (NF-B), tumor necrosis factor- (TNF-), dan interleukin-10 (IL-10) diketahui berperan dalam proses peradangan serta memengaruhi regulasi sistem imun. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa umbi Dioscorea esculenta L. memiliki aktivitas imunomodulator terhadap fagositosis makrofag dan proliferasi limfosit. Namun, aktivitas imunomodulator ekstrak air (AE), fraksi polisakarida (PF), dan fraksi nonAcpolisakarida (NPF) D. esculenta L. pada ekspresi gen-gen tersebut belum dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menentukan aktivitas imunomodulatornya menggunakan kultur sel RAW 264.7 yang diinduksi lipopolisakarida (LPS). METODE: Sel RAW...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance

2026-06-20T13:04:57+07:00

#calendar - Kinerja Pemerintah Pekon Dalam Mencapai Good Governance: Pertimbangkan studi tentang dampak penggunaan platform digital terhadap transparansi dan partisipasi warga di Pekon Menggala, untuk mengidentifikasi cara baru meningkatkan keterbukaan informasi. Lanjutkan penelitian mengenai keterampilan aparatur lokal dan bagaimana peningkatan kapasitas mereka dapat memperkuat penerapan prinsip good governance di daerah pedesaan, sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih responsif. Bandingkan adopsi good governance di Pekon sebanding di Lampung untuk menilai praktik terbaik dan hambatan kontekstual, sehingga rekomendasi kebijakan dapat disesuaikan dan lebih efektif..
Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance di Pekon Menggala belum berjalan optimal, termasuk partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya, tingkat kepercayaan masyarakat tetap rendah.Ini menunjukkan perlunya pembenahan berkelanjutan agar tata kelola pemerintahan dapat mencapai tujuan good governance
Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan baik jika pada saat penyelenggaraan good kebijakannya menerapkan governance. Good governance ialah sebuah pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Pekon Menggala dalam upayanya mencapai good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator penerapan prinsip good governance, pemerintah Pekon Menggala belum optimal. Hal ini dikarenakan 1) belum terealisasinya...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.