Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Nusantara and Mitreka Satata A Study of the Majapahit Foreign Policy in the 13th Century

2026-09-15T22:12:22+07:00

#calendar - Nusantara and Mitreka Satata: A Study of the Majapahit Foreign Policy in the 13th Century: Based on the findings of this study, further research could delve into the specific strategies employed by the Majapahit kingdom to establish and maintain friendly relations with foreign kingdoms, particularly those in Southeast Asia. Exploring the diplomatic, economic, and cultural exchanges that facilitated these relationships could provide valuable insights into the dynamics of regional power and influence during the 13th century. Additionally, a comparative analysis of the Majapahit kingdom's foreign policy with that of other contemporary kingdoms in the region could offer a broader understanding of the unique aspects of Majapahit's approach and its impact on the political landscape of Southeast Asia..
The terms Nusantara and Mitreka Satata are two very different things.It is because the term Nusantara is the term for the territories under the control of the Majapahit kingdom, so in the concept of the country, the term Nusantara is used to refer to the unity of Nagara, Nagara-gung, and Mancanagara.Meanwhile, the term Mitreka Satata refers to foreign kingdoms that were not included in the territory of the Majapahit kingdom (Nusantara).It is because this pupuh does not mention that these kingdoms also sent their envoys to pay respects or make offerings to the king of Majapahit.Mitreka Satata is a term used to describe MajapahitAos foreign policy of establishing friendly relations with foreign kingdoms
Stanzas thirteen to fifteen of the Kakawin Negarakertagama mention the regional terms "Nusantara" and "Mitreka Satata". Written by Pu Prapanca, the manuscript clearly elucidates the meanings and distinctions between these terms. Notably, the term "Nusantara" was already known during the Singhasari era, as evidenced by its appearance in the Camundi inscription under the name "Dwipantara". However, there remains considerable ambiguity and frequent misinterpretations regarding these terms, with some even conflating them. This research aims to clarify...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Disharmonisasi Pengaturan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Bumnpersero Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemeriksaan Bpk

2026-09-15T21:03:07+07:00

#calendar - Disharmonisasi Pengaturan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Bumnpersero Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemeriksaan Bpk: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak harmonisasi regulasi terhadap efisiensi pengelolaan BUMN Persero, evaluasi efektivitas kerangka hukum dalam menghindari konflik antara hukum publik dan privat, serta studi tentang peran BPK dalam memastikan transparansi pengelolaan BUMN tanpa mengganggu independensi korporasi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi mekanisme pertanggungjawaban direksi BUMN dalam konteks kerugian bisnis berdasarkan prinsip Business Judgment Rule. Penelitian juga dapat mengevaluasi kebijakan internasional terkait pengelolaan aset negara dalam perusahaan milik negara untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia..
Berdasarkan hasil penelitian, disharmonisasi pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero terjadi karena adanya perbedaan paradigma antara hukum publik dan hukum privat dalam menentukan status kekayaan Persero.Undang-Undang Keuangan Negara masih menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara, sedangkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas memandang Persero sebagai badan hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dari negara sebagai pemegang saham.Ketidaksinkronan tersebut diperkuat oleh perbedaan orientasi kelembagaan dan praktik penegakan hukum yang masih menggunakan pendekatan hukum publik terhadap aktivitas bisnis Persero.Akibatnya, muncul multitafsir mengenai kedudukan hukum kekayaan Persero serta ketidakpastian dalam penerapan prinsip badan hukum mandiri pada BUMN Persero.Disharmonisasi pengaturan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan kewenangan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Luasnya penafsiran terhadap konsep keuangan negara menyebabkan ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak hanya mencakup penggunaan penyertaan modal negara, tetapi juga menjangkau aktivitas bisnis Persero yang bersifat korporatif.Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek pemeriksaan, tumpang tindih pengawasan, serta risiko kriminalisasi terhadap direksi akibat kerugian bisnis yang sering diinterpretasikan sebagai kerugian negara.Dengan demikian, disharmonisasi regulasi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mempengaruhi efektivitas tata kelola dan profesionalitas pengelolaan BUMN Persero
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero serta implikasinya terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permasalahan tersebut muncul akibat dualisme rezim hukum publik yang menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara dan rezim hukum privat yang memandang Persero sebagai badan hukum mandiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terutama disebabkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Identification of Factors Causing Traffic Accidents in Mukomuko Regency

2026-09-15T20:48:08+07:00

#calendar - Identification of Factors Causing Traffic Accidents in Mukomuko Regency: 1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak perubahan cuaca ekstrem terhadap perilaku berkendara di wilayah berisiko tinggi. 2. Analisis efektivitas penerapan rambu lalu lintas di jalur rawan kecelakaan untuk menurunkan insiden. 3. Studi tentang peran pendidikan keselamatan lalu lintas di kalangan remaja sebagai upaya pencegahan kecelakaan berulang..
Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.Faktor manusia seperti kelalaian pengemudi dan pelanggaran hukum menjadi penyebab utama.Perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan
Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 Pasal 1, kecelakaan lalu lintas itu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak direncanakan di jalan, entah cuma melibatkan satu kendaraan atau ada pengguna jalan lain, sampai menimbulkan korban meninggal atau luka dan/atau kerusakan barang. Penelitian ini mau membahas apa aja yang jadi penyebab kecelakaan di Kabupaten Mukomuko. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai objek penelitian di Polres Mukomuko, kemudian data yang diperoleh disusun, diuraikan, dan dianalisis berdasarkan tolok ukur hukum yang digunakan. Dari hasil penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tinjauan Efektivitas Hukum Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Di Indonesia

2026-09-15T20:30:13+07:00

#calendar - Tinjauan Efektivitas Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Di Indonesia: 1. Penelitian lebih lanjut tentang dampak pembentukan lembaga pengawas data pribadi independen terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. 2. Analisis peran literasi digital masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan data pribadi. 3. Studi komparatif antara implementasi UU PDP Indonesia dengan GDPR Uni Eropa untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks nasional..
Efektivitas UU PDP di Indonesia masih terkendala oleh masalah penegakan hukum, kelembagaan, dan infrastruktur.Perlu adanya lembaga pengawas independen, peningkatan literasi digital, serta harmonisasi standar perlindungan data.Implementasi UU PDP perlu diperkuat melalui regulasi turunan dan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan data yang sejalan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, efektivitas implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Patience in the Perspective of Sufism Spiritual Strategies for Students to Maintain Mental Health

2026-09-15T20:24:03+07:00

#calendar - Patience in the Perspective of Sufism: Spiritual Strategies for Students to Maintain Mental Health: Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:1. Mengembangkan program intervensi berbasis Sufisme yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik dalam lingkungan kampus. Program ini dapat mencakup pelatihan dan bimbingan untuk mahasiswa dalam menerapkan praktik spiritual seperti dhikr, tafakkur, dan tahajjud, serta membantu mereka mengembangkan kesadaran transendental dan ketahanan mental. Program ini dapat menjadi sumber dukungan penting bagi mahasiswa dalam mengelola tekanan akademik dan emosional.2. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi peran spesifik konsep kesabaran Sufi dalam mengatasi tantangan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi mekanisme yang terlibat dalam proses transformasi batin dan regulasi emosi yang terjadi melalui praktik kesabaran Sufi. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi psikologis yang lebih efektif dan terarah.3. Menerapkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan psikologi, pendidikan, dan studi Sufisme untuk mengembangkan model bimbingan dan konseling kampus yang lebih holistik. Model ini dapat menggabungkan pengetahuan psikologis modern dengan hikmah Islami lokal, menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif secara budaya dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa. Penelitian ini dapat membantu memfasilitasi dialog antara disiplin ilmu yang berbeda dan menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa..
Studi ini menekankan pentingnya kesabaran dalam ajaran Sufisme sebagai strategi spiritual yang dapat diterapkan oleh mahasiswa untuk mengelola tekanan akademik dan emosional sambil menjaga kesehatan mental.Integrasi praktik spiritual seperti dhikr, tafakkur, dan tahajjud, bersama dengan pengembangan kesadaran transendental dan keterlibatan dalam komunitas spiritual, memungkinkan mahasiswa untuk menumbuhkan ketahanan mental yang lebih kuat dan karakter yang matang secara spiritual.Temuan ini berkontribusi secara signifikan pada pengembangan pendekatan integratif yang menggabungkan spiritualitas Sufisme dan psikologi, terutama dalam memahami mekanisme regulasi emosi dan transformasi batin.Disarankan agar penelitian masa depan lebih jauh mengeksplorasi bagaimana prinsip psikologis Sufi dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam intervensi psikologis yang lebih luas dan memeriksa peran khusus konsep kesabaran Sufi dalam mengatasi tantangan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.Studi tambahan juga diperlukan untuk mengembangkan instrumen yang valid dan andal untuk mengukur konstruk psikologis Sufisme, memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif tentang efektivitas intervensi berbasis Sufisme
Tingkat prevalensi masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa universitas menunjukkan kebutuhan akan pendekatan pengobatan holistik yang tidak hanya mencakup perawatan medis dan psikologis, tetapi juga dukungan spiritual. Studi ini menyelidiki konsep kesabaran dalam Sufisme sebagai strategi spiritual praktis untuk mengatasi tekanan mental. Menggunakan metode fenomenologis kualitatif, studi ini mengeksplorasi pengalaman subyektif dari delapan mahasiswa melalui wawancara dan diskusi kelompok fokus. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa yang berlatih kesabaran melalui praktik Sufi mencapai peningkatan regulasi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Negotiating Tradition and Innovation The Transformation of TQN Khatibiyah in Contemporary Sambas of West Kalimantan

2026-09-15T20:20:36+07:00

#calendar - Negotiating Tradition and Innovation: The Transformation of TQN Khatibiyah in Contemporary Sambas of West Kalimantan: This study focuses on a specific community in Sambas, but further research could explore these dynamics across different TQN lineages and Sufi orders in various socio-cultural contexts. Comparative studies could investigate how other Sufi orders negotiate continuity and adaptation in modern societies, particularly regarding organizational openness, inclusive religious outreach, and digital communication. Additionally, future research could delve into the impact of digital dissemination on the transmission and practice of Sufi traditions, examining how it shapes the relationship between murshids and disciples and the overall spiritual experience within Sufi communities..
This study demonstrates that Sheikh Ahmad Khatib Sambas's spiritual legacy has been preserved within TQN Khatibiyah as a living tradition, reproduced across generations through the silsila, doctrinal teachings, ritual practices, and the murshid's enduring authority.Its contemporary development is marked by organizational openness, inclusive religious outreach, and digital dissemination.Rather than departures from tradition, these are adaptive strategies extending teachings and rituals to communities, demonstrating that continuity and transformation are complementary dimensions of Sufi tradition.The study contributes to contemporary Sufism by showing, through Giddens's structuration theory, how inherited structures and the agency of successive murshids interact in reproducing tradition.Bell's ritualization theory likewise demonstrates that changes in accessibility, setting, and modes of transmission can sustain ritual authority and spiritual continuity.The principal contribution lies in showing that preserving Sheikh Ahmad Khatib Sambas's spiritual legacy depends not only on ritual continuity but also on organizational innovation, social engagement, and strategic digital communication without abandoning essential spiritual foundations
The continued preservation of religious traditions in modern Muslim societies raises questions about maintaining spiritual authority amid social changes. This study explores how Sheikh Ahmad Khatib Sambas's spiritual legacy, founder of the Tarekat Qa>diriyya wa Naqshbandiyya (TQN) in Sambas, West Kalimantan, Indonesia, has been retained and reinterpreted in contemporary contexts. While earlier studies have focused mostly on TQN's history, teachings, and rituals, less attention has been given to how its spiritual legacy is actively preserved and adapted. This study applies a qualitative historical method combined with ethnographic fieldwork, analyzing data with Anthony Giddens's structuration and Catherine Bell's ritualisation theory. The study reveals that the TQN legacy endures through silsila, doctrinal teachings, ritual practices, and the authority...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Spices Western Imperialism and The Changes of Maritime Power in The Indonesian Archipelago

2026-09-15T20:19:36+07:00

#calendar - The Spices, Western Imperialism, and The Changes of Maritime Power in The Indonesian Archipelago: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide penelitian baru, yaitu: 1. Menganalisis lebih lanjut dampak imperialisme Barat terhadap perubahan peta kekuatan maritim di kepulauan Indonesia, dengan fokus pada peran dan strategi yang digunakan oleh kekuatan maritim asli dalam menghadapi dominasi Barat.2. Meneliti dinamika perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia sebelum kedatangan orang Eropa, termasuk jaringan perdagangan dan hubungan antara berbagai daerah penghasil rempah-rempah.3. Mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi perkembangan kekuatan maritim di kepulauan Indonesia, dan bagaimana hal ini terkait dengan perdagangan rempah-rempah dan imperialisme Barat..
Rempah-rempah adalah komoditas yang telah diperdagangkan sejak lama sebelum Masehi.Orang-orang di pusat budaya kuno seperti Mesir, India, Yunani, dan Roma menggunakan rempah-rempah untuk berbagai tujuan, termasuk bumbu masakan, pengawet mayat, kesehatan, dan mengatasi wabah penyakit.Di dunia Barat, rempah-rempah dipandang sebagai lebih dari sekadar komoditas perdagangan, tetapi karena kemahalan, kelangkaan, dan khasiatnya, rempah-rempah menjadi barang legendaris yang mendorong berbagai pihak untuk memilikinya.Diperkirakan bahwa rempah-rempah dari kepulauan Indonesia baru masuk ke pasar global bersamaan dengan perkembangan jalur perdagangan laut antara India dan Tiongkok pada awal abad Masehi.Dinamika ekonomi, budaya, dan politik di Eropa mendorong penjelajahan laut untuk mendapatkan akses langsung ke produsen rempah-rempah di dunia Timur, termasuk kepulauan Indonesia.Hal ini menyebabkan lahirnya imperialisme dan kolonialisme Barat di Asia, terutama di kepulauan Indonesia.Imperialisme dan kolonialisme Barat telah mengubah peta kekuatan maritim di kepulauan Indonesia, ditandai dengan peran yang semakin menurun dari kekuatan maritim asli sebagai akibat dari dominasi Barat.Pada abad ke-18, VOC berhasil memegang monopoli perdagangan rempah-rempah.Namun, keputusan VOC untuk menempatkan Jawa sebagai pusat politik dan ekonomi membawa kehancuran pada akhir abad ke-18
Artikel ini membahas tentang rempah-rempah, imperialisme Barat, dan perubahan kekuatan maritim di kepulauan Indonesia. Melalui literatur sejarah, artikel ini menemukan bahwa rempah-rempah dari kepulauan Indonesia masuk ke pasar global bersamaan dengan perkembangan jalur perdagangan laut antara India dan Tiongkok pada awal abad Masehi. Namun, rempah-rempah adalah komoditas yang telah diperdagangkan sejak lama sebelum Masehi. Orang-orang di pusat budaya kuno seperti Mesir, India, Yunani, dan Roma menggunakan rempah-rempah untuk berbagai tujuan, termasuk bumbu masakan, pengawet mayat, kesehatan, dan mengatasi wabah penyakit. Selain...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Living Sufism and Ecological Ethics Integrating Spiritual Values and Local Wisdom in Environmental Conservation of Nagari Paninggahan West Sumatra

2026-09-15T19:33:39+07:00

#calendar - Living Sufism and Ecological Ethics: Integrating Spiritual Values and Local Wisdom in Environmental Conservation of Nagari Paninggahan, West Sumatra: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana pesantren Sufi dan forum pendidikan Islam (majelis taklim) di Nagari Paninggahan menghasilkan narasi etis tentang kerendahan hati (tawadhu) terhadap alam, dan bagaimana narasi ini diterjemahkan menjadi aturan penggunaan lahan dan pengelolaan perikanan. Penelitian juga dapat menyelidiki bagaimana kolaborasi antara adat, ulama Sufi, dan kebijakan Nagari memfasilitasi inisiatif restorasi, reboisasi, dan pengelolaan perikanan di Danau Singkarak di pinggiran Paninggahan. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki bagaimana integrasi norma-norma agama dan adat memperkuat keberlanjutan dan memberikan legitimasi sosial yang tinggi. Dengan demikian, penelitian dapat mengembangkan pemahaman tentang bagaimana Sufisme dalam konteks lokal berfungsi tidak hanya sebagai spiritualitas individu, tetapi juga sebagai etika kolektif yang memandu tindakan lingkungan. Penelitian juga dapat menyelidiki bagaimana pendekatan konservasi yang berakar pada praktik hidup (Sufisme Hidup) cenderung lebih tahan terhadap perubahan ekonomi yang destruktif..
Penelitian ini menggambarkan bagaimana ekologi spiritual berfungsi sebagai sistem etika yang hidup dalam kosmologi Minangkabau.Melalui kasus Nagari Paninggahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa konservasi lingkungan bukan hanya abstraksi moral atau teologis, tetapi bentuk spiritualitas yang hidup yang tertanam dalam adat (hukum adat), ritual harian, dan ajaran Sufi tentang tawhid (kesatuan eksistensi).Penelitian ini mengembangkan model konservasi yang berakar pada spiritualitas lokal, di mana nilai-nilai Sufi seperti asketisme, rasa syukur, kepercayaan, dan keseimbangan menjadi dasar pengelolaan hutan, danau, dan ekosistem Bilih di Nagari Paninggahan.Model ini menunjukkan bahwa konservasi dapat dikembangkan tidak hanya melalui pendekatan teknis atau regulasi, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan lokal, sehingga mendukung pengembangan yang holistik dan berkelanjutan yang mengintegrasikan kesejahteraan spiritual, sosial, dan material masyarakat
Nagari Paninggahan terkenal karena melestarikan tradisi Minangkabau yang menggabungkan ajaran Islam, hukum adat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai Sufi tertanam dalam adat setempat dan peran mereka dalam konservasi lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pemimpin masyarakat, pejabat desa, dan penduduk setempat. Temuan mengungkapkan bahwa tradisi seperti Lubuk Larangan dan Balimau mempromosikan etika ekologis dengan menganggap ekosistem pertanian sebagai amanah yang dipercayakan oleh Tuhan. Perspektif spiritual ini mendorong tanggung jawab lingkungan, membatasi eksploitasi sumber daya, dan memperkuat praktik berkelanjutan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Administration of Hajj in Brunei Under the British Residency 1906Ae1954 A Historical Perspective

2026-09-15T19:26:00+07:00

#calendar - The Administration of Hajj in Brunei Under the British Residency (1906Ae1954): A Historical Perspective: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak kebijakan kolonial Inggris terhadap rute dan mekanisme administrasi haji di Asia Tenggara. 2. Studi tentang efektivitas peran Komisaris Perjalanan Haji Melayu dalam mengelola kebutuhan peziarah selama masa kolonial dapat menjadi arah penelitian baru. 3. Analisis peran Sheikh Haji sebagai mitra lokal dalam administrasi haji selama masa kolonial dapat dikembangkan untuk memahami dinamika kekuasaan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan kolonial..
Administrasi haji di bawah Pejabat Residen Inggris di Brunei tidak sebesar administrasi haji di Singapura dan Malaya.Regulasi baru ditetapkan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peziarah di Brunei.Faktor utama intervensi Inggris dalam administrasi haji adalah minat perdagangan di Timur Tengah, ambisi imperialis, menghindari subversi anti-kolonial, dan tujuan sanitasi untuk membatasi wabah penyakit.Meskipun niat mereka, tugas besar mengelola administrasi haji yang lebih terstruktur membutuhkan keahlian mereka dalam hal formalitas dan proses birokrasi yang tidak dapat disediakan oleh penduduk setempat saat itu.Pertukaran informasi tentang perkembangan urusan haji dan kerja sama antara Pejabat Residen Inggris, pejabat lokal, Komisaris Perjalanan Haji Melayu, Dokter Militer, dan Sheikh Haji adalah upaya untuk menghubungkan administrasi haji di koloni Inggris dan wilayah protektorat di Asia Tenggara.Meskipun kurang dibandingkan administrasi haji saat ini, kerja sama ini memberikan kenyamanan dan fasilitas lebih kepada penduduk Brunei pada masa itu, sehingga memudahkan Pejabat Residen Inggris untuk secara bertahap menyerahkan otoritas mengelola administrasi haji di Brunei kepada penduduk setempat pada tahun 1954
Artikel ini mengeksplorasi administrasi haji di Brunei selama masa Kep residence Inggris dari tahun 1906 hingga 1954. Laporan perjalanan haji awalnya diterbitkan oleh pejabat Inggris dan India, tetapi sebelum 1920, para pejabat sering kali mengklasifikasikan peziarah Malaysia sebagai orang Jawa karena penyederhanaan. Namun, peziarah Brunei mungkin mengalami masalah serupa karena menggunakan jalur haji yang sama. Pada 1920-an, administrasi laporan haji secara utama ditangani oleh Pejabat Perjalanan Haji Melayu, yang kemudian dikenal sebagai Komisaris Perjalanan Haji Melayu pada 1948. Komisaris Perjalanan Haji Melayu bertanggung jawab dalam menangani peziarah dari Brunei, Federasi Malaya, Sarawak,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Changes in Indonesian Export Commodities from Oil and Gas to Non Oil and Gas 1979 1987

2026-09-15T19:19:30+07:00

#calendar - Changes in Indonesian Export Commodities from Oil and Gas to Non-Oil and Gas, 1979-1987: Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, analisis dampak perubahan harga minyak global terhadap strategi ekspor non-minyak dan gas Indonesia dalam konteks ekonomi global saat ini. Kedua, penelitian tentang efektivitas kebijakan devaluasi rupiah terhadap daya saing ekspor non-minyak dan gas di pasar internasional. Ketiga, studi banding antara kebijakan ekspor non-minyak dan gas Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dan inovasi. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang stabilitas ekonomi dan diversifikasi ekspor Indonesia..
Kampanye ekspor non-minyak dan gas yang dimulai pada 1982 berhasil meningkatkan nilai ekspor non-minyak dan gas di Indonesia.Pada tahun 1987, nilai ekspor non-minyak dan gas melebihi ekspor minyak dan gas sebesar US$661 juta.Faktor utama keberhasilan ini termasuk kebijakan pemerintah, devaluasi rupiah, dan penurunan harga minyak global.Namun, tantangan seperti ketergantungan pada sumber daya alam tetap menjadi isu penting untuk ditangani
Artikel ini meneliti masalah mengenai hubungan antara krisis minyak dan gas pada tahun 1981 serta upaya pemerintah dalam mengembangkan ekspor non-minyak dan gas menggunakan pendekatan ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia pada 1979-1980 ditandai oleh keberhasilan pendapatan minyak akibat kenaikan harga minyak internasional yang mencapai US$32 per barrel. Pemerintah melakukan kampanye ekspor non-migrasi melalui PP No. 1 tahun 1982, tetapi nilai ekspor non-minyak dan gas tidak meningkat. Setelah kebijakan tersebut, pemerintah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Between Fidelity and Reform Muuammad QAsim Nanotvis 1833Ae1880 Rearticulation of Waudat al Wujd

2026-09-15T18:55:41+07:00

#calendar - Between Fidelity and Reform: Muuammad QAsim Nanotvi's (1833Ae1880) Rearticulation of Waudat al-Wujd: Saran penelitian lanjutan yang baru berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:1. Menganalisis lebih lanjut pengaruh metafisika Akbarian dalam pemikiran Nanotvi dan bagaimana ia memadukan elemen-elemen ini dengan komitmen teologisnya yang kuat terhadap ortodoksi Sunni. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Nanotvi menyeimbangkan mistisisme dan metafisika dengan presisi intelektual.2. Mengembangkan model qua-theoretic yang diusulkan dalam artikel ini untuk diterapkan pada aspek-aspek lain dari pemikiran Nanotvi, seperti konsep-konsep seperti jam (penyatuan) dan farq (perbedaan). Model ini dapat membantu menjelaskan bagaimana perspektif dan pengalaman spiritual yang berbeda memberikan kontribusi terhadap pemahaman teologis yang beragam, tanpa jatuh ke dalam kontradiksi atau ekstremisme.3. Meneliti bagaimana sintesis metafisika Nanotvi mempengaruhi filsafat Deobandi selanjutnya dan bagaimana penerimaannya dalam konteks sejarah intelektual Muslim yang lebih luas. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran Nanotvi mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam di India dan bagaimana ide-idenya diterima atau ditafsirkan oleh pemikir Muslim lainnya..
Artikel ini menunjukkan bagaimana Nanotvi menawarkan intervensi yang unik dalam diskursus India tentang kesatuan ilahi, mereartikulasikan waudat al-wujd sebagai kesatuan atribut keberadaan (waudat ifAt al-wujd).Pendekatan ini memungkinkan dia untuk menyelaraskan kesatuan mistik dengan transendensi ilahi, memastikan tidak ada kompromi terhadap tawud (kesatuan) dan tanzh (transendensi) Islam.Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemikir Islam menavigasi pertanyaan metafisika yang kompleks, menawarkan wawasan berharga untuk mengatasi ketegangan antara mistisisme dan ortodoksi.Artikel ini juga menawarkan intervensi segar dalam perpotongan antara metafisika Islam dan teologi analitis, menunjukkan bagaimana Nanotvi menavigasi mistisisme dan metafisika dengan presisi intelektual.Penerapan analogi dan artikulasi prinsip metafisika yang cermat bukan upaya ad hoc untuk sintesis, tetapi berakar pada kerangka konseptual yang mengantisipasi logika perspektif dan penalaran kondisional.Model qua-theoretic membuat kerangka ini eksplisit, menunjukkan bagaimana akun Nanotvi memungkinkan predikasi yang berbeda untuk coexist dalam harmoni, masing-masing mencerminkan aspek yang valid dari jalan Sufi menuju pengetahuan ilahi
Muhammad Qasim Nanotvi dikenal sebagai pendiri seminari Deoband. Keterlibatannya dengan waudat al-wujd mengungkapkan proyek filosofis yang terabaikan yang berusaha untuk menyelaraskan intuisi mistik dengan penalaran metafisika yang ketat. Mengambil dari warisan intelektual ShAh WalullAh al-Dihlaw dan Aj ImdAdullAh MuhAjir Makk, Nanotvi menegaskan bahwa semua eksistensi bergantung pada Tuhan, tetapi mereartikulasikannya dalam struktur teologis yang menjaga transendensi ilahi. Artikel ini memeriksa reinterpretasi Nanotvi tentang waudat al-wujd (kesatuan keberadaan), konsep dasar tetapi kontroversial dalam metafisika Islam dan pemikiran Sufi. Dengan menggunakan pendekatan historis-kritis, studi ini mengungkapkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pergeseran Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusional Dan Demokrasi

2026-09-15T18:51:45+07:00

#calendar - Pergeseran Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusional Dan Demokrasi: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak kampanye digital dalam mengurangi biaya politik dan mengurangi praktik politik uang. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran media lokal dalam meminimalkan konflik sosial selama proses pemilihan. Terakhir, penelitian bisa mengkaji model hybrid yang menggabungkan pilkada langsung dengan mekanisme pengawasan legislatif untuk menjaga akuntabilitas kepala daerah. Hal ini akan membantu memahami cara meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat sistem demokrasi daerah. Penelitian juga perlu mengkaji efektivitas regulasi pendanaan kampanye dalam mencegah korupsi politik. Studi tentang peran lembaga pengawas dalam memastikan transparansi pemilihan juga relevan. Selain itu, penelitian bisa mengevaluasi dampak jangka panjang dari pergeseran mekanisme pemilihan terhadap kepercayaan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul solusi inovatif yang mempertahankan kedaulatan rakyat sambil mengatasi tantangan praktis..
Pergeseran wacana dari pilkada langsung menuju pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak dapat dipahami semata-mata sebagai solusi teknokratis atas berbagai problem demokrasi lokal.Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan pilihan normatif yang membawa implikasi mendalam terhadap prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, serta kualitas demokrasi daerah secara keseluruhan.Secara konstitusional, pemilihan kepala daerah berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Pilkada langsung telah menjadi instrumen penting dalam mendekatkan rakyat dengan proses politik lokal, sekaligus memperkuat legitimasi kepala daerah sebagai pemegang mandat publik
Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat kepada pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut dari perspektif konstitusional dan demokrasi daerah, dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas kekuasaan sebagai landasan utama analisis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konstitusional, konseptual, dan teoretis, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan sekadar perubahan teknis kelembagaan, melainkan membawa implikasi struktural terhadap...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.