Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Toxic Positivity Di Tempat Kerja Pengembangan Skala Pengukuran

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Toxic Positivity Di Tempat Kerja: Pengembangan Skala Pengukuran: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan skala toxic positivity untuk budaya non-Indonesia dengan mempertimbangkan konteks lokal yang berbeda. Selain itu, penting untuk memperdalam studi tentang perbedaan generasi dalam persepsi toxic positivity, terutama dengan melibatkan sampel yang lebih beragam. Terakhir, peneliti juga disarankan untuk menguji validitas konvergen dan diskriminan skala dengan konstruk terkait seperti emotional labor, surface acting, dan burnout agar memperkuat posisi psikometris instrumen ini..
Hasil temuan menunjukkan bahwa skala toxic positivity di tempat kerja sudah memenuhi kekuatan psikometrik dengan struktur unidimensional.Analisis EFA dan CFA menunjukkan tingkat validitas dan reliabilitas yang sangat baik, sementara uji invariansi mengonfirmasi kesetaraan pengukuran lintas gender namun belum sepenuhnya tercapai lintas generasi.Hal ini juga memperkuat pemahaman bahwa toxic positivity merupakan konstruksi psikologis yang dapat diukur secara ilmiah dalam konteks organisasi Indonesia.Secara praktis, dampak dari skala ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan memitigasi budaya positif semu yang berpotensi menurunkan kesejahteraan karyawan dan mengganggu dinamika kerja
Fenomena toxic positivity semakin menjadi perhatian dalam dunia kerja modern, di mana budaya selalu positif sering menyembunyikan kerentanan emosional pekerja. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan memvalidasi skala toxic positivity dalam konteks organisasi di Indonesia. Sebanyak 578 partisipan diikutsertakan dan memenuhi kriteria. Proses pengembangan skala dimulai dengan 25 butir pernyataan yang divalidasi oleh lima ahli psikologi menggunakan Content Validity Ratio (CVR) menghasilkan 22 item yang layak diuji. Analisis faktor eksploratori (EFA) menggunakan JASP menunjukkan satu faktor utama dengan 16 item setelah mengontrol efek negatif wording. Hasil analisis faktor konfirmatori...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak rangkap jabatan pada kinerja dan pelayanan publik di daerah. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di daerah. Kedua, penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek etika dalam rangkap jabatan. Penelitian ini dapat mengkaji nilai-nilai etika yang relevan dengan rangkap jabatan, serta memberikan rekomendasi tentang cara-cara persuasif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara rangkap jabatan dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah dan mengurangi praktik-praktik korupsi di pemerintahan daerah..
Berbagai hukum positif terkait larangan rangkap jabatan kepala daerah memberikan dasar hukum kepada menteri, gubernur, dan bupati atau walikota untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran di wilayah yang menjadi kewenangan mereka.Namun, perlu dipastikan bahwa pemberian sanksi administratif bukan bertujuan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan.Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya.Alangkah buruknya apabila kepala daerah melakukan rangkap jabatan hingga menyebabkan menurunnya kualitas kinerja, terlebih lagi hingga berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.Padahal, sudah dijelaskan bahwa ketamakan dalam menjabat menurut beberapa hadirs akan membawa penyesalan pada hari kiamat
Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk diperdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Hope Based Intervention for Career Adaptability Among Final Year Students

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Hope-Based Intervention for Career Adaptability Among Final-Year Students: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas intervensi harapan yang lebih pendek dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi transisi kerja. 2. Studi ini dapat dikembangkan untuk mengevaluasi dampak intervensi harapan pada kelompok mahasiswa dengan latar belakang sosial-ekonomi berbeda di kota-kota besar seperti Yogyakarta. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme jangka panjang intervensi harapan dalam membangun ketahanan psikologis dan kesiapan karier mahasiswa setelah lulus..
Intervensi berbasis harapan efektif meningkatkan adaptabilitas karier mahasiswa tingkat akhir.Peningkatan ini terlihat dari peningkatan skor adaptabilitas karier pada kelompok eksperimen dan perbedaan signifikan dibandingkan kelompok kontrol.Intervensi ini membuka potensi pengembangan layanan psikologis berbasis harapan dalam pendidikan tinggi untuk memperkuat kesiapan karier mahasiswa
Mahasiswa tingkat akhir berada pada fase transisi menuju dunia kerja yang ditandai oleh tuntutan akademik dan ketidakpastian karier, sehingga memerlukan kemampuan adaptabilitas karier yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas intervensi hope dalam meningkatkan career adaptability pada mahasiswa tingkat akhir. Penelitian menggunakan desain quasi-experimental dengan non-equivalent control group pretestAeposttest design. Populasi penelitian adalah mahasiswa tingkat akhir, dengan sampel sebanyak 12 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Partisipan dibagi ke dalam...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Faktor Faktor yang Berhubungan terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA pada Balita di Puskesmas Ciledug

2026-09-09T05:18:31+07:00

#calendar - Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Ciledug: Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan intervensi edukatif yang lebih intensif, terutama melalui penyuluhan rutin tentang pentingnya PHBS, pengenalan gejala awal ISPA, serta peran gizi dan lingkungan bersih dalam pencegahan penyakit. Program peningkatan pengetahuan dan kesadaran kesehatan bagi ibu balita perlu diperluas, terutama menyasar kelompok dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor lain seperti status gizi, ventilasi rumah, kepadatan hunian, dan status imunisasi, agar intervensi yang dirancang menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Dengan demikian, upaya pencegahan ISPA pada balita dapat ditingkatkan dan morbiditas penyakit ini dapat dikurangi..
ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ciledug masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan dengan prevalensi sebesar 65%.Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kejadian ISPA dengan faktor-faktor sosial dan perilaku, yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu, dan PHBS.Balita yang diasuh oleh ibu dengan pendidikan rendah, pendapatan rendah, pengetahuan kurang, serta perilaku PHBS yang buruk lebih berisiko mengalami ISPA.Hasil ini memperkuat pemahaman bahwa aspek sosial ekonomi dan perilaku orang tua, khususnya ibu, sangat menentukan status kesehatan anak, khususnya dalam pencegahan penyakit menular seperti ISPA
Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan, mulai dari hidung hingga alveoli di saluran bawah, termasuk ruang telinga tengah, sinus, dan membran pleura. ISPA merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita di negara berkembang, Indonesia berada di urutan ke 6 dunia. Gejala ISPA dapat muncul secara tiba-tiba, seperti batuk, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat hingga sulit untuk bernapas. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan ibu, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Ciledug, Tangerang seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, dan perilaku ibu balita. Metode: Penelitian ini...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin

2026-09-08T23:25:09+07:00

#calendar - Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan bersama dalam konteks Islam, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan intelektual dan emosional umat. Kedua, bagaimana pemimpin dapat membangun dan menjaga komitmen dengan masyarakat, serta bagaimana peran musyawarah dalam pengambilan keputusan pemimpin. Ketiga, bagaimana pemimpin dapat menerapkan kepemimpinan inklusif yang mempertimbangkan kepentingan semua segmen masyarakat tanpa terkecuali, dan bagaimana pemimpin dapat membangun suasana harmonis di antara kelompok-kelompok masyarakat yang beragam..
Dalam mengeksplorasi ketaatan kepada pemimpin yang sah melalui kajian hadis, kita dapat menyimpulkan bahwa fondasi kepatuhan terletak pada nilai-nilai moral dan etika Islam.Hadis-hadis yang menggarisbawahi keharusan taat kepada pemimpin menyoroti pentingnya memelihara ketertiban sosial dan stabilitas masyarakat.Dengan merujuk pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, kita diajak untuk menghargai dan mendukung kepemimpinan yang sah, sekaligus menjauhi fitnah dan perpecahan.Ketaatan kepada pemimpin bukanlah sekadar kewajiban hukum semata, tetapi juga ekspresi dari rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat.Dalam konteks ini, kajian hadis mengajarkan bahwa taat kepada pemimpin tidak hanya berarti patuh terhadap perintahnya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan
Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu

2026-09-08T22:56:15+07:00

#calendar - Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas sistem pemantauan digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kedua, studi lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan pendidikan politik yang inklusif untuk kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas, waria, dan pemilih pemula agar mereka lebih memahami hak dan proses pemilu. Ketiga, penelitian dapat mengkaji dampak budaya politik lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, termasuk faktor kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketiga saran ini dapat membantu memperkuat integritas pemilu melalui pendekatan yang lebih inklusif, teknologi, dan pemahaman budaya..
7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa Bawaslu adalah badan negara yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilu.Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga melakukan berbagai bentuk upaya pengawasan, salah satunya melalui pengawasan partisipatif.Pengawasan partisipatif sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu melibatkan masyarakat melalui pendidikan kepemiluan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam kepemiluan
Artikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalah pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memerangi kecurangan pemilu, tanggung jawab yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi tugasnya, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas proses pemilu melalui aspek hukum pengawasan partisipatif dan pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal studies dengan analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya, hadirnya pengawasan partisipatif pemilu sebagai bentuk upaya Bawaslu dalam menangani tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan sosialisasi....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara

2026-09-08T22:26:54+07:00

#calendar - Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat: Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di IKN. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan tanah adat. Penelitian juga bisa membandingkan mekanisme perlindungan tanah adat di IKN dengan pendekatan negara lain yang memiliki sistem hukum agraria serupa. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang optimalisasi perlindungan hukum tanah adat dan keberlanjutan pengelolaannya di masa depan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi pembentukan unit khusus ini terhadap masyarakat adat. Penelitian tentang keterlibatan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan kebijakan tanah adat juga relevan. Penelitian dapat menggali lebih jauh tentang tantangan teknis dan administratif dalam pendaftaran hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, studi tentang integrasi teknologi informasi geografis dalam pengelolaan tanah adat bisa menjadi arah penelitian lanjutan. Penelitian juga perlu mempertimbangkan pengaruh perubahan iklim terhadap pengelolaan tanah adat di wilayah IKN. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran media dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat terkait pengelolaan tanah selama proses pembangunan IKN..
Pembentukan Unit Khusus Pengelola Tanah Adat menjadi solusi tepat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.Unit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa.Keberadaan unit ini memastikan perlindungan hukum tanah adat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat adat
Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembebasan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pengembang. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pembaharuan sistem dalam melindungi hak komunal masyarakat adat mengenai pembebasan tanah melalui pembentukan unit khusus. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya, eksistensi unit khusus...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin

2026-09-08T21:38:54+07:00

#calendar - Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin: Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang peran amanah dalam kepemimpinan, khususnya dalam konteks negara Indonesia. Bagaimana amanah dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan di Indonesia, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari pemimpin yang tidak amanah, baik dari segi moral, sosial, maupun ekonomi, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi cara-cara praktis dalam menanamkan nilai amanah kepada pemimpin, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, agar pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan bertanggung jawab..
Amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan suatu sifat yang mendasar yang harus dimiliki oleh semua pemimpin, karena pemimpin diibaratkan seperti seorang nahkoda.Di sisi lain, masih ada pemimpin yang tidak memenuhi kriteria, contohnya ketidakjujuran, tidak konsisten, dan kurangnya integritas, sering kali melakukan manipulasi atau penipuan, penyuapan, dan keserakahan.Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai teladan pemimpin yang baik, memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, dapat dipercaya, kecerdasan, dan kemampuan menyampaikan pesan.Amanah memiliki peran sangat penting bagi para pemimpin, karena membantu menghilangkan sifat-sifat negatif, seperti keserakahan akan jabatan dan korupsi.Amanah juga dianggap sebagai ciri utama dari keimanan dan orang yang dapat dipercaya dianggap bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara lisan ataupun perbuatannya.Pemimpin yang terpercaya diharapkan menjunjung tinggi kebenaran, menepati janji, dan berbicara berdasarkan fakta.Sikap amanah tidak hanya ada dalam al-Qur'an, tetapi juga dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Ada banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai keamananah seorang pemimpin.Harapannya agar peraturan perundang-undangan tersebut bisa dijalankan dengan baik dan terhindar dari pemimpin yang buruk
Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dan peran apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang amanah. Artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasilnya, di dalam hadis telah diatur mengenai batas-batas kewenangan seorang pemimpin, salah satunya, amanah. Seorang pemimpin yang amanah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

2026-09-08T21:34:12+07:00

#calendar - Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi: Berdasarkan studi ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:1. Menganalisis dampak jangka panjang dari strategi kolaborasi antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi terhadap peningkatan partisipasi dan kesadaran politik mahasiswa. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kolaborasi tersebut mempengaruhi minat, keterlibatan, dan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi dan pemilu, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di masa depan.2. Meneliti efektivitas metode simulasi pemilu dalam meningkatkan pemahaman politik mahasiswa. Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana simulasi pemilu berbasis partisipatif dapat meningkatkan pemahaman politik mahasiswa, mendorong keterlibatan aktif mereka sebagai pengawas partisipatif, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas pemilu.3. Mengkaji peran media sosial dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa dan partisipasi mereka dalam isu kepemiluan. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana konten edukatif kepemiluan yang dikemas secara kreatif melalui media sosial dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas dan efektif, serta bagaimana strategi komunikasi digital dapat membentuk citra Bawaslu Kota Kediri sebagai lembaga yang inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman..
Implementasi kolaboratif antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi memberi dampak positif terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu.Kegiatan seperti sosialisasi, talk show, dan program magang tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa mengenai mekanisme serta integritas pemilu, namun juga menumbuhkan minat yang tinggi di kalangan mahasiswa untuk terlibat secara langsung sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu dengan berpartisipasi sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di wilayahnya masing-masing.Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi efektif dalam menarik perhatian generasi muda untuk turut serta menjaga kualitas demokrasi.Selain itu, kerja sama tersebut juga berkontribusi dalam membangun rasa tanggung jawab (responsibility) dan rasa hormat (respect) mahasiswa terhadap perkembangan politik nasional.Mahasiswa menjadi lebih peka, aktif, dan tidak bersikap apatis dalam mengikuti dinamika politik, yang tercermin dari keikutsertaan mereka dalam diskusi, pemantauan proses pemilu, dan advokasi terkait isu kepemiluan.Peningkatan awareness ini sangat krusial dalam menghasilkan generasi muda yang memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas dalam menyikapi isu-isu demokrasi dan kepemiluan.Strategi kolaborasi antara Bawaslu Kota Kediri dengan perguruan tinggi berhasil mendorong penguatan pengawasan partisipatif, menumbuhkan minat serta meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi mahasiswa dalam dunia politik, sehingga menjadi landasan penting bagi pengembangan demokrasi yang sehat dan berintegritas pada penyelenggaraan pemilu di masa depan
Artikel ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kerjasama dengan stakeholder, khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, Bawaslu Kota Kediri tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magang bersama perguruan tinggi. Strategi ini dinilai efisien, karena mahasiswa memiliki kemampuan kritis, idealisme, serta pemahaman substansial tentang nilai demokrasi yang diperlukan untuk mendorong pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berintegritas.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis

2026-09-08T21:04:48+07:00

#calendar - Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis: Beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan meliputi: pertama, mengkaji dampak implementasi sistem pengujian konstitusional hybrid (a priori dan a posteriori) di Indonesia untuk menyeimbangkan efisiensi dan partisipasi publik. Kedua, mengevaluasi efektivitas batas waktu maksimal 3 bulan untuk proses pengujian a posteriori dalam meminimalkan ketidakpastian hukum. Ketiga, menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengujian konstitusional melalui survei atau studi kasus untuk memperkuat partisipasi substantif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang optimalisasi fungsi lembaga konstitusional dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan perundang-undangan..
Kedua negara menerapkan model yang berbeda secara filosofis, kelembagaan, dan akibat hukum.Pertama, dari segi filosofis, MK mengadopsi sistem a posteriori, yang memungkinkan pengujian undang-undang setelah berlaku.Hal ini memberikan ruang bagi partisipasi publik, namun berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pada kasus pembatalan UU No.7 Tahun 2004 yang berlaku selama 11 tahun sebelum dinyatakan inkonstitusional.Sementara itu, Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel, yang menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan.Model ini lebih efisien dalam mencegah pelanggaran konstitusi sejak dini, namun membatasi peran masyarakat dalam proses pengujian.Secara kelembagaan, MK memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk menyelesaikan sengketa pemilu dan antarlembaga negara, sedangkan Conseil Constitutionnel di Prancis fokus pada pengujian konstitusionalitas dan pengawasan proses elektoral.Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam penekanan fungsi.Indonesia menitikberatkan pada checks and balances yang dinamis, sementara Prancis lebih menekankan stabilitas legislatif.Pada perspektif akibat hukum, putusan MK bersifat erga omnes dan dapat membatalkan undang-undang secara retrospektif, yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.Sebaliknya, putusan Conseil Constitutionnel bersifat preventif, sehingga tidak mengganggu kepastian hukum, namun kurang responsif terhadap perubahan sosial pasca-pengundangan
Artikel ini menganalisis perbandingan model pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dan Prancis dengan fokus pada perbedaan kelembagaan, mekanisme, dan dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkan sistem a posteriori, yaitu berwenang menguji undang-undang setelah berlaku, sedangkan di Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel untuk menguji rancangan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Prototype Design Of A Food Material Pocket Book With Glycemic Index And Glycemic Load For Diabetes Mellitus Type 2

2026-09-08T20:47:45+07:00

#calendar - Prototype Design Of A Food Material Pocket Book With Glycemic Index And Glycemic Load For Diabetes Mellitus Type 2: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan buku saku dengan menambahkan contoh makanan lokal Indonesia untuk memperluas relevansi dan kepraktisan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian bisa menguji efektivitas buku saku di daerah lain dengan karakteristik demografi dan pola makan berbeda untuk memastikan universalitas media edukasi ini. Terakhir, pengembangan media interaktif seperti aplikasi digital dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan pengguna, terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi..
Hasil validasi dan uji coba menunjukkan bahwa buku saku yang dirancang dapat digunakan sebagai media edukasi untuk penderita diabetes mellitus tipe 2.Buku saku ini memiliki skor validasi dari ahli materi sebesar 80,1% (valid), validasi dari ahli media 81,7% (sangat valid), dan respons responden 89,44% (sangat baik).Kesimpulan ini menegaskan bahwa buku saku ini efektif sebagai alat bantu edukasi untuk meningkatkan pemahaman penderita DMT2 dalam memilih makanan berdasarkan IG dan BG
Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2) merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang meningkat secara global dan nasional. Menurut Federasi Diabetes Internasional (IDF, 2021), terdapat 537 juta orang di dunia yang hidup dengan diabetes, dan angka ini diperkirakan mencapai 643 juta pada tahun 2030. Di Indonesia, prevalensi diabetes meningkat dari 1,5% (Riskesdas 2018) menjadi 1,7% pada 2023 (SKI 2023). Penelitian ini bertujuan merancang prototipe buku saku yang memberikan informasi tentang indeks glikemik (IG) dan beban glikemik (BG) sebagai media edukasi untuk penderita DMT2. Penelitian menggunakan metode R&D dengan model 4D (Define, Design,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Postpartum Governance In Global Scholarship A Bibliometric Study Of Research Trends And Intellectual Structures 2012Ae2025

2026-09-08T20:46:49+07:00

#calendar - Postpartum Governance In Global Scholarship: A Bibliometric Study Of Research Trends And Intellectual Structures (2012Ae2025): Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana model pembiayaan kesehatan memengaruhi kontinuitas layanan pascapersalinan. Selain itu, studi tentang peran akuntabilitas komunitas dalam pengelolaan layanan pascapersalinan perlu dikembangkan untuk memperkuat koordinasi sistem kesehatan. Terakhir, penelitian tentang dampak jalur perawatan terintegrasi terhadap hasil kesehatan ibu di berbagai konteks lokal dapat menjadi arah baru untuk memperluas pemahaman tentang tata kelola pascapersalinan..
Tata kelola postpartum mulai berkembang sebagai bidang penelitian interdisipliner yang menghubungkan pelayanan kesehatan ibu dengan organisasi sistem kesehatan dan penyelenggaraan layanan.Temuan ini memberikan dasar empiris bagi penelitian selanjutnya serta mendukung penguatan kebijakan dan koordinasi layanan postpartum
Latar belakang: Periode postpartum merupakan tahap penting dalam kesinambungan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, namun secara historis masih menerima perhatian yang lebih terbatas dalam kebijakan kesehatan dan penelitian dibandingkan dengan perawatan antenatal dan intrapartum. Sebagian besar penelitian berfokus pada luaran klinis, sementara struktur tata kelola yang mempengaruhi organisasi, koordinasi, dan penyelenggaraan layanan postpartum masih jarang dikaji secara sistematis. Tujuan: Untuk memetakan struktur intelektual dan tren penelitian global mengenai tata kelola postpartum dalam kajian kesehatan ibu. Metode: Penelitian ini menggunakan desain bibliometrik kuantitatif untuk menganalisis penelitian global yang terindeks...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.