Random - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Dinamika Penemuan Hukum dalam Konstitusi Antara Teori dan Praktik

2026-09-06T12:21:03+07:00

#calendar - Dinamika Penemuan Hukum dalam Konstitusi: Antara Teori dan Praktik: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan teori penemuan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner, di mana ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Selain itu, penggunaan data empiris dalam penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hakim di berbagai pengadilan menerapkan norma hukum. Integrasi teknologi dalam penemuan hukum juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penemuan hukum. Terakhir, peningkatan pendidikan hukum yang mencakup pemahaman mendalam tentang proses penemuan hukum dan praktik-praktik terbaik dapat mempersiapkan mahasiswa hukum untuk menghadapi tantangan di lapangan..
Dinamika penemuan hukum dalam konstitusi merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang.Dalam konteks Indonesia, penemuan hukum tidak hanya bergantung pada teks konstitusi itu sendiri, tetapi juga pada interpretasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengadilan lainnya.Penemuan hukum ini sering kali mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.Hubungan antara teori dan praktik dalam penemuan hukum konstitusi dapat dilihat dari bagaimana teori-teori hukum diterapkan dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan.Teori hukum memberikan kerangka kerja bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi dilema yang kompleks ketika teori tidak sepenuhnya mencakup realitas sosial yang ada.Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum agar dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat
Dinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di mana para penegak hukum, terutama hakim, harus menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini menganalisis bagaimana teori-teori penemuan hukum berinteraksi dengan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dalam berbagai konteks sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana dinamika ini mempengaruhi pengembangan hukum di Indonesia, serta peran vital yang dimainkan oleh pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan dan masyarakat sipil. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya penemuan hukum...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tantangan Implementasi Konstitusi Di Era Digital Perspektif Hukum Dan Ham

2026-09-06T11:48:00+07:00

#calendar - Tantangan Implementasi Konstitusi Di Era Digital: Perspektif Hukum Dan Ham: 1. Penelitian tentang efektivitas regulasi perlindungan data pribadi dalam melindungi privasi di era digital, dengan fokus pada implementasi UU PDP di Indonesia. 2. Analisis dampak kesenjangan digital terhadap keadilan sosial, termasuk studi kasus tentang akses teknologi di daerah terpencil dan solusi berbasis komunitas. 3. Evaluasi peran kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman siber, dengan mengeksplorasi model kolaborasi yang dapat diterapkan di tingkat regional..
Era digital menimbulkan tantangan signifikan dalam implementasi konstitusi, terutama dalam perlindungan privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber.Negara perlu memperkuat regulasi dan kerja sama internasional untuk menjawab tantangan ini.Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip HAM
Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk implementasi konstitusi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, era ini juga memunculkan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Artikel ini mengkaji tantangan implementasi konstitusi di era digital melalui perspektif hukum dan HAM dengan fokus pada isu privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber. Pengumpulan data pribadi secara masif tanpa transparansi dan persetujuan yang jelas menimbulkan ancaman terhadap hak privasi individu. Di sisi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis of Urea Levels in Chronic Kidney Disease Patients Based on Age Sex and Hemodialysis Frequency

2026-09-06T11:42:47+07:00

#calendar - Analysis of Urea Levels in Chronic Kidney Disease Patients Based on Age, Sex, and Hemodialysis Frequency: Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat mengeksplorasi dampak stadium PGK terhadap dinamika urea dan respons terhadap dialisis, mengingat data stadium PGK tidak tersedia dalam studi ini. Kedua, penelitian dapat mempelajari perbedaan seks dalam kecukupan dialisis, terutama mengapa perempuan mungkin mencapai kecukupan lebih baik meskipun kadar urea serupa dengan laki-laki. Ketiga, penelitian dapat mengevaluasi peran komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes dalam memengaruhi kadar urea dan hasil dialisis pada populasi usia lanjut. Saran-saran ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kadar urea dan meningkatkan strategi pengelolaan PGK yang lebih personalisasi..
Kadar urea pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK) bervariasi sesuai usia dan menunjukkan pola berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin.Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika urea dipengaruhi oleh faktor multifaktorial, menekankan pentingnya strategi manajemen individual pada pasien PGK yang menjalani dialisis.Faktor-faktor seperti usia, frekuensi dialisis, dan kondisi komorbiditas berperan dalam regulasi kadar urea.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi kompleks antara variabel-variabel ini dan pengaruhnya terhadap hasil klinis pasien
Penyakit ginjal kronis (PGK) adalah kondisi progresif yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal dan akumulasi limbah metabolik seperti urea. Dialisis hemodialisis penting dalam PGK lanjut untuk mengurangi kadar urea, yang menjadi penanda penting untuk fungsi ginjal dan kecukupan dialisis. Variasi kadar urea dapat dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor terkait pengobatan termasuk frekuensi dialisis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kadar urea dan frekuensi dialisis pada pasien PGK berdasarkan kelompok usia (<50 tahun, 51Ae60 tahun, dan Ou61 tahun) dan jenis kelamin. Metode: Studi kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien PGK yang menjalani dialisis hemodialisis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung

2026-09-06T11:39:01+07:00

#calendar - Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung: Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikemukakan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas program pencegahan perjudian berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Kedua, diperlukan analisis mendalam mengenai dampak penggunaan teknologi digital dalam memantau dan menindak perjudian online, khususnya di wilayah perkotaan. Ketiga, studi tentang peran pendidikan agama dan nilai-nilai budaya dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian dapat menjadi arah penelitian baru. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi praktik perjudian di Kota Metro dan wilayah lainnya..
Perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan.Menurut Pasal 303 KUHP, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan dan kebiasaan bermain.Dampak perjudian bagi kehidupan, dampak sosial, ekonomi, maupun fisik dan psikis seorang individu antaranya adalah.keasyikan berjudi mengalihkan perhatian orang dari pekerjaannya, karena keasikan berjudi rumah tangga tidak lagi diperhatikan, ekonomi rakyat menjadi kacau, mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan tindakan korupsi, badan menjadi lesu dan sakit karena kurang tidur dan selalu tegang, pikiran menjadi kacau karena tergoda oleh harapan yang tidak menentu, nafsu judi yang berlarut-larut mendorong Anda untuk melakukan asusila.Upaya pencegahan perjudian sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pencegahan melalui peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016.Kemudian kepolisian dalam hal ini adalah Resort Metro telah melakukan upaya pencegahan melalui menangkap pelaku perjudian baik bandar maupun pemain judi berdasarkan laporan masyarakat namun masyarakat sangatlah diperlukan andilnya dalam mencegah perjudian
Fenomena perjudian semakin hari semakin bertambah banyak, pertumbuhan perjudian itu didukung oleh salah satunya kemajuan teknologi internet sehingga muncul perjudian yang berbasis online (judi online). Dampak negatif yang ditimbulkan tersebut adalah mulai dari pencurian, pengelapan bahkan tindakan lain yang amat merugikan. Dampak dari perjudian menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana yang tentunya akan dikenakan sanksi terhadapnya sanksi-sanksi yang diterima tersebut tentunya juga akan memberikan dampak kepada keluarganya misalnya sang suami yang terkena sanksi maka perekonomian keluarga akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul karena perjudian dan bagaimana melakukan pencegahan perjudian khususnya pencegahan perjudian di Kota...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Demokrasi Lokal Pilkada Lampung Timur

2026-09-06T11:07:05+07:00

#calendar - Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Demokrasi Lokal Pilkada Lampung Timur: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak media sosial terhadap pelanggaran netralitas ASN, seperti bagaimana platform digital memengaruhi intervensi politik secara tidak langsung. Selain itu, perlu diteliti efektivitas forum pemantau netralitas ASN dalam mencegah pelanggaran, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian juga dapat membandingkan regulasi netralitas ASN antar daerah untuk mengidentifikasi best practice dalam penegakan aturan. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih komprehensif, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan konsistensi regulasi di seluruh wilayah..
Berdasarkan hasil temuan dari analisis data dan kajian yang telah dilakukan netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada dari tahun ke tahun semakin tinggi angka pelanggaran yang dilakukan.Banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi.Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan.Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi.Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaran pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal
Netralitas ASN menjadi sorotan penting dalam proses berjalannya pilkada. ASN yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas kode etik sebagai ASN. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep netralitas ASN yang berdasarkan undang-undang dan menelaah dinamika netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada Lampung Timur. Dari telaah yang dilakukan ditemukan banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Peran Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia

2026-09-06T10:48:20+07:00

#calendar - Peran Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak penggunaan teknologi non-lethal seperti drone dan water cannon dalam operasi pengendalian massa, dengan mempertimbangkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip HAM. Selain itu, studi tentang dinamika komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam konteks unjuk rasa dapat memberikan wawasan baru tentang cara membangun kepercayaan publik. Terakhir, penelitian kualitatif tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi publik terhadap tindakan Brimob dapat membantu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan transparan..
Korps Brimob memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, khususnya dalam penanganan unjuk rasa.Keberhasilan Brimob bergantung pada kapasitas personel, dukungan kebijakan, koordinasi lintas satuan, serta penerapan SOP yang sesuai dengan prinsip HAM.Brimob perlu terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan publik.Penelitian ini juga menegaskan bahwa penanganan unjuk rasa harus seimbangkan antara keamanan dan perlindungan hak warga negara
Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas nasional. Salah satu tugas penting Brimob adalah menangani unjuk rasa atau demonstrasi yang dapat berkembang menjadi kerusuhan sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif upaya Korps Brimob dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia dengan meninjau aspek kebijakan, strategi operasional, pendekatan humanis, serta penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan di lapangan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

ASPEK ASPEK PENGUBAH HUKUM DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA

2026-09-06T10:21:57+07:00

#calendar - ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, mengkaji lebih dalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan mengawasi perubahan hukum agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar negara. Kedua, meneliti bagaimana struktur hubungan antara lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana pemisahan kekuasaan yang sehat dapat memastikan bahwa perubahan hukum mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kehendak elite politik. Ketiga, mempelajari lebih lanjut tentang peran masyarakat sipil dalam proses perubahan hukum, khususnya melalui partisipasi publik dan judicial review, serta bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat menjadi pengontrol dan penyeimbang dalam dinamika perubahan hukum..
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara bukanlah sekadar proses teknis berupa revisi peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis.Dalam negara demokratis seperti Indonesia, hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan konfigurasi kekuasaan politik
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Eksistensi Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional Perspektif Hukum Dan Demokrasi

2026-09-06T09:49:58+07:00

#calendar - Eksistensi Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Hukum Dan Demokrasi: Untuk memperkuat supremasi konstitusi, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan mendorong budaya hukum yang menghormati konstitusi. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan hukum dan sosialisasi tentang pentingnya konstitusi dan hak-hak konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Dalam menghadapi tantangan yang ada, komitmen seluruh elemen masyarakat akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab..
Dalam kajian mengenai eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional, terlihat jelas bahwa konstitusi memiliki peran sentral sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak warga negara.Supremasi konstitusi adalah prinsip fundamental yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang untuk sejalan dengan ketentuan konstitusi, sehingga menjamin keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dokumen hukum statis, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat.Proses penyesuaian konstitusi terhadap perkembangan sosial dan politik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat.Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memperluas perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik.Penafsiran progresif oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, menjadi penting untuk menanggapi isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat, seperti hak digital dan perlindungan lingkungan, yang sering kali belum sepenuhnya diatur oleh konstitusi.Namun, dalam implementasi supremasi konstitusi, terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk pelanggaran oleh lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, dan resistensi terhadap perubahan dari kelompok-kelompok tertentu.Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka menjadi hambatan untuk mencapai supremasi konstitusi.Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyesuaian konstitusi agar setiap perubahan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat
Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum nasional dan sistem demokrasi. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam merumuskan, menjalankan, dan menegakkan hukum. Jurnal ini menganalisis eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia dari perspektif hukum dan demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan negara, melindungi hak asasi manusia, serta membentuk hukum nasional yang adil dan demokratis. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan supremasi konstitusi dan bagaimana konstitusi dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan politik.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

2026-09-06T09:34:29+07:00

#calendar - Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia: Untuk memperkuat sistem perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Reformasi institusi hukum: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta memperkuat koordinasi antarlembaga penegak HAM. 2. Peningkatan akses keadilan: Memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM, terutama kelompok rentan, dan menyederhanakan prosedur hukum yang rumit. 3. Pendidikan HAM: Melakukan pendidikan HAM di semua jenjang pendidikan, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap nilai-nilai HAM. 4. Partisipasi masyarakat sipil: Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengadvokasi hak-hak warga negara. 5. Penguatan kelembagaan: Memperkuat dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK, agar dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi dan menegakkan HAM..
Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi dan komitmen penegakan HAM, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan secara adil.Upaya perlindungan dan penegakan HAM memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor, dengan membangun budaya hukum yang menempatkan HAM sebagai nilai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menjamin perlindungan HAM...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Directive Speech Acts in Sonic the Hedgehog Movie Script 2020 by Josh Miller

2026-09-06T09:09:24+07:00

#calendar - Directive Speech Acts in Sonic the Hedgehog Movie Script (2020) by Josh Miller: Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan penggunaan tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog dengan film bergenre berbeda untuk melihat perbedaan pola komunikasi. Selain itu, penelitian bisa fokus pada karakter utama dalam film dan bagaimana tindakan tutur direktif mereka memengaruhi dinamika cerita. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran konteks budaya dalam penggunaan tindakan tutur direktif, terutama dalam dialog antara karakter yang berasal dari latar belakang berbeda..
Penelitian ini menemukan bahwa ada lima jenis tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog, yaitu perintah, permintaan, saran, larangan, dan undangan.Berdasarkan analisis, terdapat 54 data perintah, 11 data permintaan, 9 data saran, 6 data larangan, dan 2 data undangan.Tindakan tutur direktif dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu imperatif, deklaratif, dan interrogatif.Dari total 82 data, sebagian besar berupa bentuk imperatif (52 data), diikuti oleh deklaratif (20 data) dan interrogatif (10 data).Penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah dan bentuk imperatif merupakan tindakan tutur direktif yang dominan dalam naskah film Sonic the Hedgehog
Penelitian ini menganalisis jenis dan bentuk tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog (2020) karya Josh Miller. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi tindakan tutur direktif yang terdapat dalam naskah film tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis tindakan tutur direktif, yaitu perintah, permintaan, saran, larangan, dan undangan. Dari 82 data yang ditemukan, sebagian besar berupa perintah (54 data) dan bentuk imperatif (52 data). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah dan bentuk imperatif merupakan tindakan tutur direktif yang dominan dalam naskah film Sonic the...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Effect of Using Stand Up Sequence Game Toward StudentsAo Vocabulary Mastery of Budi Utomo English Club of Metro in 2020 2021 Academic Year

2026-09-06T09:02:42+07:00

#calendar - The Effect of Using Stand Up Sequence Game Toward StudentsAo Vocabulary Mastery of Budi Utomo English Club of Metro in 2020/2021 Academic Year: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh Game Stand Up Sequence terhadap kelompok usia berbeda atau dalam konteks pembelajaran berbeda. Selain itu, studi tentang kombinasi metode permainan dengan pendekatan tradisional dapat dilakukan untuk memperkaya strategi pengajaran. Peneliti juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang penggunaan game ini terhadap retensi kosakata dan kemampuan berbahasa secara keseluruhan..
Penggunaan Game Stand Up Sequence efektif dalam meningkatkan pemahaman kosakata siswa.Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan signifikan pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol.Penelitian ini membuktikan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa dalam menguasai kosakata
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Game Stand Up Sequence efektif sebagai media dalam mengajar pemahaman kosakata. Penelitian menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan populasi penelitian yaitu 22 siswa perempuan di Budi Utomo Orphanage. Peneliti melakukan pengambilan sampel purposif dan menggunakan pre-test dan post-test sebagai alat penelitian. Untuk menganalisis skor pre-test dan post-test, peneliti menggunakan analisis t-test. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan nilai t-test (6.999) lebih tinggi dari t tabel (2.22), sedangkan uji hipotesis kedua menunjukkan nilai t-test (2.274) lebih tinggi dari t tabel (2.08). Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pengajaran kosakata menggunakan Game Stand Up Sequence lebih efektif dibandingkan metode konvensional.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

An Analysis of Derivational Affixes Found in The Hunting Party Novel by Lucy Foley

2026-09-06T08:26:22+07:00

#calendar - An Analysis of Derivational Affixes Found in 'The Hunting Party' Novel by Lucy Foley: 1. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji penggunaan afiks derivasional dalam novel-novel karya penulis lain untuk melihat pola umum atau variasi. 2. Analisis perbandingan antara afiks derivasional dalam teks sastra dan teks non-sastra dapat memberikan wawasan tentang perbedaan penggunaan bahasa. 3. Penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan afiks derivasional terhadap pemahaman pembaca terhadap makna kata dalam konteks naratif..
Penelitian ini menemukan bahwa afiks derivasional dalam novel 'The Hunting Party' karya Lucy Foley memiliki peran penting dalam pembentukan kata.Afiks tersebut tidak hanya mengubah makna kata tetapi juga kelas katanya.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis afiks derivasional dalam novel dapat meningkatkan pemahaman tentang struktur bahasa Inggris.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang penggunaan afiks derivasional dalam teks sastra
Afiks derivasional adalah afiks yang ditambahkan ke kata dasar untuk menghasilkan kata baru yang memiliki makna atau kelas kata yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan afiks derivasional dalam novel 'The Hunting Party' karya Lucy Foley dan menjelaskan pembentukan kata yang mengandung afiks derivasional yang ditemukan dalam novel tersebut. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan memisahkan kata dasar dan afiks berdasarkan daftar kata yang mengandung afiks derivasional dalam tabel, mengklasifikasikan kata yang mengandung afiks derivasional berdasarkan kelas katanya, dan menarik kesimpulan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.