Publisher

UMAUMA

Journal Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalam Pendapatan, Pendidikan, Pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat, harus didukung pelayanan kepada masyarakat dimana kehendak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik harus diwujudkan dengan tindakan (action) dari instansi dalam tata pemerintahan yang baik (good goverment). Sama halnya dengan instansi publik lainnya di Indonesia, pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan pada Dinas Kependudukan Kota Medan tentunya masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat kota Medan yang berurusan dengan instansi tersebut, khususnya dalam hal urusan penerbitan akta kelahiran.

Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan akta kelahiran meningkat seiring usia produktif dan tingkat pendidikan, namun menurun pada usia di atas 56 tahun.Penilaian terhadap 14 unsur pelayanan publik mengidentifikasi dua unsur dengan mutu rendah (tanggung jawab petugas dan kewajaran biaya) serta dua unsur dengan mutu tinggi (persyaratan pelayanan dan kejelasan tugas), sementara sebagian besar unsur berada pada level C, menghasilkan indeks kualitas masyarakat sebesar 55,87 (mutu C).Dengan demikian, kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan Kota Medan dalam penerbitan akta kelahiran masih kurang baik dan memerlukan perbaikan.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi proses permohonan akta kelahiran terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, khususnya menguji apakah penerapan platform layanan daring dapat mempercepat waktu penyelesaian, meningkatkan keadilan biaya, dan memperbaiki persepsi tanggung jawab petugas. Selain itu, studi empiris mengenai hubungan antara program motivasi kerja bagi pegawai (misalnya achievement motivation training) dengan perbaikan pada unsur layanan yang berperingkat rendah, seperti tanggung jawab petugas dan kewajaran biaya, dapat memberikan bukti apakah intervensi pelatihan memang meningkatkan kinerja layanan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas sistem pemantauan bersama antara Dinas Kependudukan dan institusi akademik lokal dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan dapat menilai sejauh mana kolaborasi pihak ketiga mengurangi bias pengukuran dan mendorong penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap temuan lapangan.

Subjects

1. #indeks layanan publik elektronik#indeks layanan publik elektronik

Metadata

File size	569.25 KB
Pages	18
DMCA	ReportReport