Publisher

NEWINERANEWINERA

Journal Journal La SocialeJournal La Sociale Abstract

Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidak dapat dilihat, dikonseptualisasikan, dan dilaksanakan secara sektoral oleh lembaga hukum saja. Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme yang disebut BNPT telah dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini, tetapi melihat kendala praktik yang dihadapi, masih perlu diperkuat, diberdayakan, dan dikoordinasikan secara lebih baik oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara sistematis. Sementara upayanya dalam memberantas terorisme perlu dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai secara optimal. Perguruan tinggi sebagai lembaga publik, sesuai dengan mandat Tri Dharmanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan masyarakat, wajib memulai dan memainkan peran yang lebih aktif dan kreatif sebagai salah satu unsur pendukung Lembaga Nasional Pemberantasan Terorisme dalam Pendekatan Sistem Total. Sementara lembaga hukum harus tetap sebagai sektor utama karena semua upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan konsep Sistem Total dan pendekatan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kontra-terorisme secara sosiologis preventif dan represif.

Conclusion

Dewan legislatif Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Untuk membuat praktiknya lebih efektif, upaya kontra-terorisme perlu dilihat dan dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem.Konsekuensinya, semua upaya tersebut harus dirancang secara sistematis sebagai satu kesatuan, terintegrasi, dan berinteraksi dengan berbagai lembaga potensial terkait lainnya, diukur secara berkala, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai optimal.Lembaga BNPT telah dibentuk, tetapi masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan lebih baik.Perguruan tinggi, sesuai mandat Tri Dharmanya, wajib memainkan peran aktif dan kreatif sebagai unsur pendukung BNPT dalam Pendekatan Sistem Total.Lembaga hukum tetap menjadi sektor utama ketika upaya kontra-terorisme didominasi sebagai bagian penegakan hukum.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model integrasi peran perguruan tinggi dalam sistem pencegahan terorisme melalui pendekatan Tri Dharma, dengan fokus pada efektivitas program pendidikan dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi antara BNPT dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pendekatan sistem total, termasuk evaluasi terhadap hambatan dan keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian juga dapat mengkaji pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan anti-terorisme secara lebih sistematis, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembentukan mindset mahasiswa yang resisten terhadap ideologi radikal.

References

1. Fighting Terrorism is A Community Devotion of College in Accordance with Its Tri Dharma Mandates | Journal... newinera.com/index.php/JournalLaSociale/article/view/180Fighting Terrorism is A Community Devotion of College in Accordance with Its Tri Dharma Mandates Journal newinera index php JournalLaSociale article view 180

Metadata

File size	444.86 KB
Pages	7
DMCA	ReportReport