UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsBanyak penelitian tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara perlindungan konstitusional dan penerapan nyata kebebasan beragama, yang menggarisbawahi kegagalan negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Namun, penekanan pada hak asasi manusia kerap mengabaikan alasan mengapa tingkat pembatasan pemerintah meningkat secara signifikan di Indonesia yang telah demokratisasi, sehingga menciptakan tren penyusutan kebebasan beragama. Dengan menggunakan perspektif ruang sipil, penelitian ini menganalisis dinamika tren tersebut serta keterlibatan negara sebagai penentu utama. Untuk menunjukkan bagaimana dan dalam bentuk apa negara terlibat dalam menciptakan penyusutan kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan kombinasi kajian literatur dan peninjauan terhadap pengukuran sebelumnya mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah untuk mengontrol agama demi tujuan politik dan pertimbangan terkait perubahan lanskap politik dalam konteks demokratisasi Indonesia, ketimbang faktor ideologis.
Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya.Pembatasan oleh negara menjadi prediktor utama diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas beragama.Pola pembatasan ini dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, melibatkan partai agama maupun sekuler, serta menyasar kelompok agama non-resmi seperti Ahmadiyya dan Syiah.Meski tampak berbasis agama, tren ini lebih didorong oleh motif politik seperti memperoleh dukungan pemilih dan menjaga legitimasi politik, bukan pengaruh ideologis murni.
Pertama, perlu penelitian lanjutan yang mengkaji bagaimana keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, memengaruhi legitimasi hukum terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama, serta bagaimana interpretasi hukum terhadap pasal pembatasan kebebasan beragama digunakan untuk memperkuat otoritas politik. Kedua, diperlukan studi yang meneliti pola alokasi sumber daya keuangan dan hukum oleh pemerintah daerah kepada kelompok agama tertentu, untuk memahami apakah bentuk favoritisme ini digunakan sebagai alat politik dalam pemenangan pemilu lokal atau konsolidasi kekuasaan. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian komparatif antardaerah yang menerapkan peraturan syariah dengan daerah yang tidak menerapkan, guna mengungkap faktor spesifik—seperti komposisi kekuasaan politik, tekanan kelompok agama, atau kondisi ekonomi lokal—yang memicu adopsi kebijakan tersebut meskipun didorong oleh partai sekuler, sehingga dapat menilai sejauh mana motif politis mengalahkan komitmen ideologis dalam politisasi agama.
| File size | 362.37 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
UNEJUNEJ Indonesia adalah salah satu negara yang paling demokratis di Asia. Ada beberapa perbaikan baik dalam aspek politik maupun hukum; reformasi hukum yang palingIndonesia adalah salah satu negara yang paling demokratis di Asia. Ada beberapa perbaikan baik dalam aspek politik maupun hukum; reformasi hukum yang paling
NEWINERANEWINERA Meskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidakMeskipun demikian, praktiknya mengalami banyak kendala sehingga belum efektif dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Upaya kontra-terorisme tidak
NEWINERANEWINERA Objek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyaiObjek tidak bergerak dikenai hak tanggungan yang wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan; Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Sebagai upaya tindak lanjut, diperlukan kegiatan serupa dan relevan sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampahSebagai upaya tindak lanjut, diperlukan kegiatan serupa dan relevan sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah
UMMUMM Rekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan syariahRekomendasi meliputi penguatan program literasi, akses digital, insentif transisi, dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan syariah
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
UMMUMM Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahanDi banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan