UINSIUINSI

0

Theoretically, judges have the ex-officio rights to protect the rights of women and children in divorce cases. This study examines the judges considerations in applying Ex officio rights associated with the plaintiffs profession as Pegawai Negeri Sipil (PNS, Indonesian Civil Servant) and non-civil servant. This normative legal research employed a case study and conceptual approach. The data collection techniques of this study were obtained from interviews, document content, and literature review. This study highlighted several essential points. First, the judges reasoning for applying ex-officio rights, which is referred to Article 41 paragraph (c) of Law Number 16 of 2019 and the Decree of the Chairman of the Supreme Court Number: KMA/032/SK/IV/2006 concerning the Enforcement of Guidelines for Administration of Justice in Court. Second, the judges decision did not contradict the Ultra Petita principle since the considerations are based on logical arguments and facts such as the husbands earning capacity, the wifes devotion, and the wifes loyalty. The legal basis of judges decisions on divorce cases involving civil servants is similar to ordinary divorce cases. The divorce case is only distinguished by the addition of the regulations concerning civil servants in the divorce case of civil servants.

The study concludes that judges considerations in applying ex-officio rights in talak divorce cases are rooted in Article 41 paragraph (c) of Law Number 16 of 2019 and the guidelines set by the Supreme Court.The judges decisions do not violate the principle of ultra petita, as they are based on logical arguments and factual considerations like the husbands financial capacity and the wifes dedication.Ultimately, the application of ex-officio rights aims to ensure fairness and protect the rights of the ex-wife, particularly in cases where she is unaware of her entitlements.

Further research could explore the effectiveness of ex-officio rights in achieving substantive justice for divorced women across different socio-economic backgrounds. A comparative study examining the application of ex-officio rights in other Islamic law jurisdictions could reveal best practices and potential improvements to the Indonesian system. Additionally, research investigating the awareness levels of divorced women regarding their rights and the role of legal aid organizations in empowering them to access justice is warranted. These studies should also consider the impact of cultural norms and societal pressures on the implementation of ex-officio rights and the overall outcomes for divorced women, aiming to identify strategies for overcoming barriers to equitable outcomes. Finally, a longitudinal study tracking the long-term financial and social well-being of divorced women who have benefited from ex-officio rights could provide valuable insights into the lasting impact of these legal provisions.

  1. Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/SJ/article/view/177Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak ejournal uniska kediri ac index php SJ article view 177
  2. Yuridika. kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360Yuridika kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v29i1 360
  3. Hak Ex Offcio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015 | TSAQAFAH.... ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1091Hak Ex Offcio Hakim Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No 3513 Th 2015 TSAQAFAH ejournal unida gontor ac index php tsaqafah article view 1091
  4. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi | Jurnal Konstitusi. prinsip... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Jurnal Konstitusi prinsip jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 1222
  1. #women across#women across
Read onlineRead online
File size441.86 KB
Pages24
DMCAReportReport

Related /

juris Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU 2024More at 2024

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Secara simultan, terdapat pengaruh signifikan dari penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah padaSecara simultan, terdapat pengaruh signifikan dari penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada

juris Subject and Author Index 2017More at 2017

UINSIUINSI Terakhir, penelitian baru bisa mengeksplorasi keterkaitan antara penulis yang muncul berulang dalam indeks dengan pengaruh mereka terhadap arah perkembanganTerakhir, penelitian baru bisa mengeksplorasi keterkaitan antara penulis yang muncul berulang dalam indeks dengan pengaruh mereka terhadap arah perkembangan

juris Gerakan Salafiyah Islam Politik dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam 2017More at 2017

UINSIUINSI Selain itu, interpretasi hukum Islam yang rigid memiliki makna untuk membangun kekuatan politik dengan perlahan menyatukan perbedaan-perbedaan yang tidakSelain itu, interpretasi hukum Islam yang rigid memiliki makna untuk membangun kekuatan politik dengan perlahan menyatukan perbedaan-perbedaan yang tidak

juris The Role of Sharia Judges in Indonesia Between The Common Law and The Civil Law Systems 2017More at 2017

UINSIUINSI Para hakim sistem peradilan civil, termasuk hakim PA, tradisionalnya hanya menerapkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa hakim PA kiniPara hakim sistem peradilan civil, termasuk hakim PA, tradisionalnya hanya menerapkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa hakim PA kini

Useful /

juris The Role of Religious Education in Promoting Interfaith Dialogue in Multicultural Societies 2025More at 2025

IFRELIFREL Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk memprioritaskan integrasi pendidikan agama dalam kurikulum guna menciptakan masyarakatOleh karena itu, sangat penting bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk memprioritaskan integrasi pendidikan agama dalam kurikulum guna menciptakan masyarakat

juris Alih Jabatan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai BPS Kota Bandar Lampung 2024More at 2024

IBI DarmajayaIBI Darmajaya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, sebagai bagian dari BPS, telah mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu untuk meningkatkanBadan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, sebagai bagian dari BPS, telah mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu untuk meningkatkan

juris The The Absence of Legal Recognition and Its Impact on the Living Conditions of Urban Pakistani Refugees in Bangkok 2017More at 2017

UNEJUNEJ Situasi pengungsi Pakistan di Bangkok mencerminkan kondisi pengungsi di negara ASEAN lainnya yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, di manaSituasi pengungsi Pakistan di Bangkok mencerminkan kondisi pengungsi di negara ASEAN lainnya yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, di mana

juris Table of Contents 2017More at 2017

UINSIUINSI 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Fokus analisis meliputi perubahan substansi hukum, bentuk sanksi, dan dasar yuridis penerapan hukum

ads-block-test