UNEJUNEJ

Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human Rights

Artikel ini menganalisis masalah hukum terkait identifikasi kerja paksa dan ketentuan penghapusan kerja paksa dalam hukum Vietnam dibandingkan dengan standar internasional inti. Artikel menunjukkan adanya inkonsistensi dan kurangnya spesifikasi dalam hukum Vietnam bila dibandingkan dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya mengenai definisi kerja paksa dan identifikasi pelaku. Selanjutnya, makalah menelaah manifestasi kerja paksa di Vietnam serta tantangan dalam penegakan hukum akibat kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan standar tenaga kerja internasional yang telah diratifikasi Vietnam. Penelitian ini membandingkan isi hukum Vietnam dengan regulasi ILO pada Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi, subjek yang terdampak, pelaku, cara penanggulangan, serta bentuk‑bentuk kerja paksa yang terjadi di Vietnam. Berdasarkan temuan tersebut, artikel mengidentifikasi isi hukum yang perlu diperbaiki, antara lain penjabaran manifestasi tindakan kerja paksa, konsistensi identifikasi pelaku, serta amandemen dan penambahan unsur‑unsur kejahatan kerja paksa dalam KUHP dengan penekanan pada unsur konsekuensial terkait kesehatan fisik dan mental.

Artikel ini mengkaji konsep, bentuk, dan indikator kerja paksa dalam hukum Vietnam serta membandingkannya dengan Konvensi ILO No.105, menunjukkan ketidaksesuaian penting antara regulasi nasional dan standar internasional.Ditemukan inkonsistensi antara Kode Ketenagakerjaan 2019 yang menyebut pemberi kerja sebagai pelaku utama dan KUHP 2015 yang memperluas definisi pelaku menjadi siapa saja, serta kebutuhan revisi pada hukum ketenagakerjaan, hukum pidana, dan regulasi pekerja tamu Vietnam.Penelitian menyarankan agar undang‑undang tenaga kerja mencakup semua praktik eksploitasi, hukuman pidana diubah untuk mencakup kerugian fisik, mental, dan materiil, serta dibentuk mekanisme penegakan yang kuat dan kampanye kesadaran publik untuk menghilangkan kerja paksa.

Penelitian selanjutnya perlu melakukan survei empiris yang menyeluruh mengenai prevalensi dan bentuk‑bentuk kerja paksa di berbagai sektor ekonomi Vietnam, menggunakan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang representatif dan mendalam. Selanjutnya, kajian perbandingan tentang mekanisme penegakan hukum kerja paksa antara Vietnam dan negara ASEAN lainnya dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi harmonisasi kebijakan regional. Terakhir, evaluasi longitudinal terhadap dampak amandemen terbaru, seperti Undang‑Undang Pekerja Tamu Vietnam, terhadap penurunan kejadian kerja paksa harus dilakukan dengan analisis tren sebelum dan sesudah perubahan regulasi, guna menilai efektivitas kebijakan dan mengusulkan perbaikan tambahan bila diperlukan.

  1. The Abolition of Forced Labor in Vietnam: Is it Compatible with ILO's Standards? | Journal of Southeast... doi.org/10.19184/jseahr.v9i1.43855The Abolition of Forced Labor in Vietnam Is it Compatible with ILOs Standards Journal of Southeast doi 10 19184 jseahr v9i1 43855
  2. Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, the Malaysian Law and Islamic Law... doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22543Modern Slavery and Forced Labour An Overview of International Law the Malaysian Law and Islamic Law doi 10 15408 ajis v21i2 22543
File size326.04 KB
Pages22
DMCAReportReport

ads-block-test