]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34053-komik-digital-kisah-pembelajaran-pelatihan-p 6bc5f654b7823806af6093c2d94ad2f0 Sun, 05 Apr 2026 13:42:56 +0700 #calendar - Pelatihan Pembuatan Komik Digital sebagai Modifikasi Media Pembelajaran di SD Negeri Tangerang 2: Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan komik digital yang dibuat oleh guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di SDN Tangerang 2. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelatihan pembuatan komik digital yang lebih komprehensif, termasuk materi tentang desain visual, penulisan naskah komik yang menarik, dan strategi implementasi komik dalam berbagai mata pelajaran. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan aplikasi atau platform lain selain PlasQ dalam pembuatan komik digital, serta membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien bagi guru. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan berkualitas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar..
Pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa pelatihan pembuatan media pembelajaran komik digital bagi guru SDN Tangerang 2 telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif.Seluruh guru merasa terbantu dengan adanya pelatihan ini, dan terdapat peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka membuat komik digital sebagai media pembelajaran, dengan 92,3% peserta merasa mudah melakukannya.Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong guru untuk terus berinovasi dan menerapkan komik digital dalam proses belajar mengajar sehari-hari
Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang mendukung penciptaan kondisi belajar siswa yang menarik dan menyenangkan. Guru harus mengikuti perkembangan pembelajaran digital interaktif. Ini merupakan salah satu tantangan bagi guru dalam mengikuti perkembangan teknologi untuk memodifikasi pembelajaran yang lebih menarik minat para siswa. Media pembelajaran yang memuat cerita bergambar yang menyajikan informasi dengan berisikan tokoh-tokoh karakter disebut komik. Komik dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang populer dan mudah dipahami. Komik menggabungkan kekuatan gambar dan kata-kata, dan menyusunnya...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34064-hukum-keimigrasian-pidana-penyalahgunaan-izi 4b653051c312b303a5055afbee76efda Sun, 05 Apr 2026 13:40:46 +0700 #calendar - Immigration Law: Analysis Of The Application Of Criminal Law Towards Immigration Permit Abuse In Bima NTB: Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan integratif yang menggabungkan hukum keimigrasian dan hukum pidana. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keimigrasian, memperkuat sinergi lintas sektoral, dan melakukan sosialisasi hukum secara aktif di dalam masyarakat. Akhirnya, penegakan hukum pidana harus dioperasionalisasikan sebagai sebuah penangkal yang nyata, bukan hanya simbol normatif. Melalui perbaikan komprehensif ini, mekanisme pengendalian keimigrasian di Bima dapat berfungsi lebih efektif, sehingga mengurangi insiden pelanggaran keimigrasian dan menjaga stabilitas regional..
Berdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik saat ini masih menghadapi hambatan struktural, yuridis, dan budaya yang signifikan.Meskipun instrumen hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ada dari perspektif yuridis formal, implementasinya di tingkat regional belum mencapai efektivitas yang diinginkan.Penyalahgunaan izin keimigrasian, yang dilakukan oleh warga negara asing atau fasilitator dalam negeri, sering kali ditangani melalui sanksi administratif sederhana alih-alih penuntutan pidana yang ketat
Penyalahgunaan izin keimigrasian merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan nasional, dan merusak integritas sistem keimigrasian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang melibatkan warga negara asing maupun pelaku dalam negeri. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas norma hukum pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia beserta implementasinya di tataran praktis, termasuk hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Bima.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34049-nomor-telepon-pengetahuan-persepsi-tele-konsultasi 45899e54e11ea696bd8fcd60a59f8746 Sun, 05 Apr 2026 13:34:40 +0700 #calendar - Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Ibu Balita Tentang Pelayanan Kesehatan Balita Selama Pandemi Covid 19 Dengan Pelaksanaan Tele Konsultasi Pelayanan Kesehatan Balita Di Kabupaten Banyumas: Pertama, perlu diteliti bagaimana pengaruh kualitas informasi dari media sosial terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang tele konsultasi kesehatan balita, mengingat banyaknya informasi yang bersifat umum dan belum tentu akurat. Kedua, penting untuk mengkaji faktor-faktor emosional dan psikologis ibu, seperti rasa cemas atau kurang percaya terhadap pelayanan jarak jauh, yang mungkin menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan tele konsultasi. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian tentang efektivitas model sosialisasi dari petugas kesehatan yang terintegrasi dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi ibu dalam layanan kesehatan digital, mengingat peran faktor penguat seperti dukungan keluarga dan lingkungan sangat menentukan perilaku kesehatan. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih dalam tentang hambatan dan pendorong perilaku ibu, serta membantu merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dalam konteks layanan kesehatan berbasis digital selama dan pasca pandemi..
Mayoritas ibu memiliki pengetahuan dan persepsi yang cukup mengenai pelayanan kesehatan balita selama pandemi Covid-19.Sebagian besar ibu cenderung tidak melakukan tele konsultasi dan lebih memilih menunda kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan.Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan persepsi ibu dengan pelaksanaan tele konsultasi pelayanan kesehatan balita selama pandemi Covid-19
Penyakit corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2). Pelayanan kesehatan pada bayi dan balita pada masa Covid-19 banyak mengalami perubahan disebabkan risiko penularan baik kepada bayi atau balita atau petugas kesehatan. Pelaksanaan pemantauan balita berisiko, pelayanan imunisasi, vitamin A, dilakukan dengan janji temu/ tele konsultasi/ kunjungan rumah. Tenaga kesehatan memberikan nomor teleponnya atau nomor fasilitas kesehatan yang dapat dihubungi untuk tele konsultasi atau janji temu jika anak memerlukan pemantauan atau pelayanan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34054-evakuasi-korban-bencana-karakter-perilaku-siswa 4ea12f982cb8544ebe25b273d921b9b4 Sun, 05 Apr 2026 13:30:40 +0700 #calendar - Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah Menengah Pertama Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K): Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas jangka panjang dari pelatihan P3K terhadap perilaku siswa dalam menghadapi situasi darurat di sekolah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan modul pelatihan P3K yang lebih interaktif dan disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah menengah pertama, dengan memasukkan simulasi kasus-kasus kecelakaan yang umum terjadi di lingkungan sekolah. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran orang tua dalam mendukung pengetahuan dan keterampilan P3K siswa, melalui program edukasi yang melibatkan keluarga dan komunitas sekitar sekolah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman dan responsif terhadap potensi risiko kecelakaan, serta meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam memberikan pertolongan pertama yang tepat dan efektif..
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa peserta pengabdian memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi (66%) setelah diberikan pelatihan P3K.Pengetahuan yang memadai dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan.Melalui pelatihan ini, siswa tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang cara memberikan bantuan pertama pada korban kecelakaan, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam situasi darurat semacam itu
Pertolongan pertama merupakan penatalaksanaan penting pada korban kecelakaan yang bisa terjadi dimana saja termasuk di sekolah. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan siswa dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan (P3K) terutama di sekolah. Kegiatan edukasi P3K menggunakan ceramah, diskusi, lembar leaflet serta demonstrasi. Peserta pelatihan adalah 35 siswa SMPN 5 Meurebo Peunaga Ujong Kabupaten Aceh Barat. Materi yang disampaikan meliputi bantuan hidup dasar, pertolongan pertama keracunan, tersedak dan alergi, perawatan luka serta evakuasi korban kecelakaan. Demonstrasi menggunakan media audio visual dan evaluasi kegiatan menggunakan kuesioner yang diberikan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34050-efek-anti-aterogenik-ekstrak-bunga-ylangylang-daun 3167253a61c640a3a4c4900c12a2d391 Sun, 05 Apr 2026 13:29:10 +0700 #calendar - Efek Antidiabetik Ekstrak Daun, Bunga dan Akar Kembang Bulan (Tithonia Diversifolia) pada Tikus Wistar (Rattus Norvegicus) yang diinduksi Aloksan: Berdasarkan hasil penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: (1) Menguji efek antidiabetik ekstrak daun, bunga, dan akar kembang bulan pada manusia dengan dosis yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. (2) Mempelajari mekanisme kerja ekstrak kembang bulan dalam meregenerasi sel pankreas dan menurunkan kadar gula darah, serta mengidentifikasi senyawa aktif yang bertanggung jawab atas efek antidiabetik tersebut. (3) Membandingkan efek antidiabetik ekstrak kembang bulan dengan obat-obatan antidiabetes yang sudah ada di pasaran, untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan masing-masing dalam mengendalikan diabetes..
Ekstrak etanol 70% daun, bunga, dan akar tanaman kembang bulan dosis 100 mg/kgBB, 500 mg/kgBB dan 1.500 mg/kgBB mempunyai efek antidiabetik pada tikus putih jantan galur Wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi dengan aloksan.Dosis paling efektif sebagai antidiabetik adalah dosis 1
Tanaman kembang bulan (Tithonia diversifolia) mengandung saponin, polifenol dan flavonoid yang diduga mampu meregenerasi sel pankreas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antidiabetik ekstrak etanol 70% daun, bunga dan akar tanaman kembang bulan pada tikus Wistar yang diinduksi aloksan. Rancangan yang digunakan adalah True Experimental-Post Test Only Control Group Design. Sampel uji ekstrak bunga, akar dan daun tanaman kembang bulan diberikan pada tikus Wistar yang sebelumnya diinduksi aloksan intra peritoneal (IP). Hewan uji dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu P1 diberi ekstrak daun kembang bulan (EDKB), P2 diberi ekstrak bunga kembang bulan (EBKB), P3 diberi ekstrak akar kembang bulan (EAKB), P4 diinduksi aloksan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34063-hak-korban-tanggung-perlindungan 6a1e9bc733ceaab2aac45308b8b7387e Sun, 05 Apr 2026 13:20:37 +0700 #calendar - Legal Protection for Children Against Online Gender-Based Violence and Doxing on Social Media: Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang perlindungan anak dari kekerasan digital dengan beberapa arah studi. Pertama, penting untuk melakukan evaluasi empiris terhadap efektivitas implementasi model penanganan hukum komprehensif yang mengintegrasikan jalur pidana, perdata, dan administratif yang telah diusulkan dalam studi ini. Evaluasi ini harus secara cermat mengukur dampak model terhadap tingkat pelaporan, keberhasilan penuntutan, proses pemulihan korban, dan efek jera terhadap pelaku, sambil juga mengidentifikasi tantangan praktis yang muncul selama penerapannya di lapangan. Kedua, fokus penelitian dapat diarahkan pada peran dan tanggung jawab platform digital, dengan mengkaji praktik-praktik moderasi konten, sistem pelaporan, mekanisme verifikasi identitas, dan bentuk kolaborasi mereka dengan aparat penegak hukum di Indonesia terkait KBGO dan doxing pada anak. Studi ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik, serta mengusulkan kerangka regulasi atau kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas platform, termasuk kemungkinan sanksi administratif bagi mereka yang lalai. Ketiga, mengingat rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan korban dan orang tua, penelitian dapat mengembangkan dan menguji program edukasi yang inovatif dan berorientasi trauma (trauma-informed). Program ini akan dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan orang tua tentang risiko KBGO dan doxing, hak-hak mereka, serta prosedur pelaporan, dengan mengeksplorasi metode penyampaian yang paling efektif untuk meminimalkan viktimisasi sekunder dan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman di ruang digital..
Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) anak, termasuk doxing, memerlukan konkretisasi melalui bantuan hukum gratis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan advokasi kebijakan agar regulasi yang ada benar-benar melindungi korban.Keberhasilan upaya penanganan dan perlindungan korban anak KBGO sangat bergantung pada kolaborasi kuat antarlembaga, termasuk penyedia platform digital, serta intensifikasi edukasi publik mengenai dimensi hukum KBGO untuk mencegah viktimisasi sekunder dan meningkatkan literasi digital.Dengan strategi hukum yang terencana, berkelanjutan, dan ditegakkan secara ketat, diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan akuntabel bagi perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan masalah serius yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi digital dimanfaatkan untuk menyerang individu, terutama perempuan dan kelompok rentan, melalui berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan, doxing, dan penyebaran konten intim tanpa izin. Fenomena ini menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan martabat korban, terlebih lagi pada anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi di ruang digital. Meskipun perlindungan hukum telah diatur...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34057-kesejahteraan-masyarakat-reporter-training-jurnali 783dd70f595dc4f4cad15ea311414609 Sun, 05 Apr 2026 13:09:13 +0700 #calendar - Pelatihan Calon Reporter bagi Mahasiswa Jurnalistik UTU dan Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada Harian Serambi Indonesia: Berdasarkan hasil pelatihan ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas berbagai metode pelatihan jurnalistik dalam meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa. Selain itu, perlu dilakukan studi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh reporter pemula dalam menghadapi disinformasi dan berita palsu, serta pengembangan strategi untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dalam mengubah praktik jurnalistik dan bagaimana calon reporter dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan untuk verifikasi fakta dan analisis data..
Pelatihan calon reporter ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan jurnalistik yang esensial, termasuk riset, analisis, dan penulisan yang efektif.Program ini menekankan pentingnya sikap kritis, objektivitas, dan kemampuan menyerap informasi dari berbagai sumber.Dengan metode ceramah dan tanya jawab, pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan reporter yang mampu menyampaikan informasi berkualitas dan berkontribusi positif bagi masyarakat
Di era digital saat ini, kemajuan informasi menjadi hal yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Misinformasi yang disebarluaskan dapat berdampak negatif bahkan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Oleh karena itu, wartawan dan jurnalis di media massa harus memiliki kecerdasan untuk melakukan riset, menganalisis, menafsirkan, dan mendekonstruksi dari perspektif jurnalistik. Dengan demikian, para calon wartawan dapat memanfaatkan media (alat) seperti cetak, elektronik, dan internet secara efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama dalam menghadapi tantangan media baru. Oleh karena...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34060-skema-ponzi-anti-pencucian-uang-forensik-digital 5fefc91ebb4e7851224babdb909ee558 Sun, 05 Apr 2026 13:03:19 +0700 #calendar - Countering Transnational Digital Ponzi Schemes in Indonesia: Legal Frameworks, Institutional Challenges, and Reform Pathways: Untuk memperkuat upaya Indonesia dalam memberantas skema Ponzi digital lintas negara dan melindungi investor domestik, diperlukan reformasi hukum, investasi pada infrastruktur internasional yang erat, serta forensik keuangan, kolaborasi penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran publik. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, terutama dalam bidang forensik digital, untuk mengatasi tantangan kerja sama lintas negara dan investigasi skema Ponzi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kesadaran publik tentang risiko skema Ponzi dan pentingnya melaporkan aktivitas penipuan kepada otoritas yang berwenang. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat upaya dalam memberantas skema Ponzi digital lintas negara dan melindungi investor domestik..
Indonesia's experience with cross-border Ponzi schemes emphasizes the complicated set of relationships between changing methods of digital fraud and institutional capacity to respond.a growing pool of potentially vulnerable investors - especially youth invested in crypto trading - and increasingly sophisticated fraud operations that apply various iterations of digital technology and take advantage of anonymity across borders.Although Indonesia has established a legal framework to deal with emulating Ponzi schemes as potential subject to prosecution through criminal, banking, capital market and/or trade laws, the subsequent enforcement actions are currently challenged with the jurisdictional aspects, forensic capacity and speed of co-operation by countries outside Indonesia.Agencies seem to be responding in ways - like freezing assets, warning consumers, or engaging in cooperation - through OJK, PPATK, Bappebti cooperation, but these responses developed after the Ponzi schemes-operationalized swiftly and can be enhanced to conduct coordinated approaches to coordinating an effective usage of digital platforms more generally but exploiting regulatory change.The recent legislative reform and participation in global financial intelligence networks suggest that Indonesia is on the path toward enhanced legal congruity and international cooperation.There remain human resourcing gaps, few to no digital forensic capabilities, and limited investigative capacity that inhibit the State's ability to disrupt these schemes proactively.Without an offsetting amount of community-wide capacity building investment, especially in digital forensics, the legal tool kit will go under-utilized.Ultimately, reforming legal instruments will certainly upgrade the effort to combat transnational Ponzi schemes, but Indonesia must add operational readiness, regional and global coordination, and public awareness investments to inoculate their people against the continuing maturation of financial fraud
Kemajuan pesat dalam transaksi pasar keuangan digital telah mempercepat penyebaran skema Ponzi global, yang menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini meneliti perkembangan skema Ponzi yang melibatkan mata uang kripto, platform perdagangan daring, dan komunikasi terenkripsi yang memungkinkan pelaku menipu investor lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum dan institusi di Indonesia dalam menghadapi skema Ponzi transnasional. Pendekatan yang digunakan adalah hukum doktrinal, dengan analisis terhadap kasus-kasus penipuan besar yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2025, serta terhadap hukum pidana, hukum perbankan, hukum pasar modal, dan undang-undang anti pencucian uang di...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34056-kualitas-produk-desain-pelatihan-des b168ebc836b99fab29ee8d282fa410a6 Sun, 05 Apr 2026 12:55:36 +0700 #calendar - Visual Communication: Optimasi Menumbuhkan Animo Zoomer Belajar Desain Grafis dengan Realisasi Pembuatan Stempel: Untuk meningkatkan dampak dan manfaat dari pelatihan desain grafis, perlu dipertimbangkan untuk memperluas cakupan pelatihan ke berbagai bentuk desain grafis lainnya, seperti poster, spanduk, dan logo. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki keterampilan yang lebih luas dan dapat mengaplikasikan desain grafis dalam berbagai konteks. Selain itu, penting untuk meningkatkan jumlah peserta didik yang terlibat dalam pelatihan agar lebih banyak siswa/i yang dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan desain grafis mereka. Terakhir, agar pelatihan lebih efektif, dapat dipertimbangkan untuk mengundang ahli atau profesional di bidang desain grafis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, sehingga peserta didik dapat belajar dari praktisi yang berpengalaman..
Kegiatan pelatihan desain grafis membuat stempel di SMA Muhammadiyah 6 Meulaboh dalam praktiknya berjalan dengan baik sesuai dengan proses dan metode yang telah diterapkan sehingga peserta didik sangat antusias saat melakukan kegiatan pelatihan ini.Pelatihan desain grafis membuat stempel ini sangat berdampak baik untuk para peserta didik sehingga meningkatnya pengetahuan tentang membuat sebuah desain stempel.Pelatihan ini menggunakan aplikasi Adobe Photosop dengan tujuan agar para siswa/i lebih mudah membuat desain yang mereka inginkan dengan menggunakan tools yang ada pada software tersebut.Selain itu, para siswa/i dapat mengekspresikan ide dan kreativitasnya dalam bentuk desain stempel
Desain grafis merupakan sarana untuk berkomunikasi melalui visual dalam wujud dua dimensi ataupun tiga dimensi yang melibatkan prinsip-prinsip estetika. Untuk membuat karya desain bisa menggunakan Photoshop yang merupakan salah satu software yang sering digunakan desainer grafis. Penggunaan software ini sangat positif karena dapat memfasilitasi desainer menghasilkan mahakarya desain grafis buah dari pemikirannya sendiri. Photoshop tidak hanya bisa digunakan untuk pembuatan stempel, tetapi juga poster, spanduk, logo, dan jenis desain grafis lainnya. Pengabdian di sini dilakukan mengusung metode pendidikan dan pelatihan dengan instrumen ukur keberhasilannya adalah pre-test dan post-test. Sementara tahapan yang ditempuh mengikuti rentetan POAC Terry dengan mengadopsi ATM sebagai tekniknya. Adapun tujuan yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34069-teknologi-finansial-fintech-sengketa-hak-merek-pla aeec5531f2b8ea0163019f2abecdbe27 Sun, 05 Apr 2026 12:53:03 +0700 #calendar - Dynamics of Consumer Protection Law In the Development of the Financial Technology Industry in Indonesia: Saran penelitian lanjutan ini berupaya mengisi celah yang muncul dari studi ini, dengan mempertimbangkan kompleksitas dinamika perlindungan konsumen di sektor teknologi finansial (fintech). Pertama, penelitian mendatang dapat menyelidiki efektivitas implementasi peraturan yang telah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam menanggulangi praktik penagihan utang yang melanggar hukum dan penyalahgunaan data pribadi. Studi ini dapat menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum dan merekomendasikan strategi peningkatan kepatuhan oleh penyedia pinjaman daring. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah: Sejauh mana lembaga penegak hukum menghadapi tantangan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap kreditur ilegal atau yang melakukan persekusi digital, dan bagaimana kendala ini dapat diatasi melalui kolaborasi antarinstansi? Kedua, mengingat fokus studi ini pada aspek hukum, riset selanjutnya perlu mengeksplorasi peran teknologi dalam mencegah pelanggaran privasi data dan praktik penagihan yang agresif. Penelitian dapat mengidentifikasi solusi teknis, seperti penerapan sistem keamanan data yang lebih canggih atau mekanisme otentikasi biometrik, untuk melindungi informasi sensitif debitur. Bagaimana platform fintech dapat mengintegrasikan alat pencegahan berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghentikan pola penagihan yang tidak etis sebelum merugikan konsumen? Ketiga, penting untuk mengkaji dampak program literasi keuangan terhadap perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan layanan pinjaman daring. Studi empiris dapat mengevaluasi efektivitas kampanye edukasi OJK atau lembaga terkait lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pinjaman ilegal dan hak-hak mereka sebagai konsumen fintech. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dan inovatif untuk mewujudkan ekosistem fintech yang lebih bertanggung jawab dan melindungi konsumen secara holistik..
Dinamika hukum perlindungan konsumen dalam perkembangan industri teknologi finansial (FinTech) di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak.Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan regulasi, edukasi, literasi, dan penegakan hukum sangat esensial guna menciptakan ekosistem FinTech yang adil dan aman bagi konsumen.Apabila terjadi sengketa akibat ketidakpatuhan perjanjian pinjaman daring, penyelesaian dapat dilakukan secara damai atau melalui litigasi, dengan tindakan paksaan atau pemerasan oleh kreditur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) KUHP
Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah menghadirkan layanan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama ketika debitur mengalami kredit macet. Kreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekan debitur, yang sering disebut sebagai persekusi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perilaku kreditur tersebut dalam pinjaman online serta menilai perlindungan yang tersedia bagi debitur berdasarkan regulasi yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34066-rantai-proses-produksi-sistem-ai-integrasi-adil 9cc77d09a63d60835f61dfcaba2da22c Sun, 05 Apr 2026 12:47:25 +0700 #calendar - Transforming Labour and Employment Law: Protection for Female Workers Against Discrimination In Artificial Intelligence Era: Berdasarkan analisis terhadap potensi dampak AI terhadap pekerja perempuan, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bias algoritmik dalam sistem AI yang digunakan dalam rekrutmen, evaluasi kinerja, dan promosi, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender di tempat kerja. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan efektivitas berbagai kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang STEM dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di era AI. Ketiga, penelitian kualitatif yang mendalam dapat dilakukan untuk memahami pengalaman dan perspektif pekerja perempuan yang terkena dampak otomatisasi dan AI, serta strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan serikat pekerja dalam merumuskan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi berbasis AI bersifat inklusif dan adil bagi semua pekerja, khususnya perempuan..
Integrasi AI dalam produksi dan operasi kerja berpotensi meningkatkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan.Stereotip gender dan kurangnya akses terhadap pelatihan teknis memperburuk kerentanan ini.Transformasi hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk mengatur penggunaan AI secara etis dan melindungi hak-hak pekerja perempuan, termasuk melalui pelatihan STEM, pengaturan jalur karier, dan penguatan peran serikat pekerja dalam negosiasi perjanjian kerja bersama
Artikel ini mengkaji perlindungan pekerja perempuan terhadap potensi diskriminasi akibat penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelaksanaan hubungan kerja. Kehadiran AI dalam proses produksi menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja di perusahaan. Penggunaan AI dalam dunia kerja berdampak signifikan pada representasi perempuan dalam hubungan kerja, karena AI banyak digunakan untuk menggantikan pekerjaan administratif dan rutin yang memiliki pola serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan tersebut sebelumnya diduduki oleh pekerja perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi literatur data sekunder. Hasil kajian mengungkapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34062-akuisisi-alat-ai-independen-adopsi 061e2cb2047f2d7c96495bd0e5b31848 Sun, 05 Apr 2026 12:33:03 +0700 #calendar - The Role of Artificial Intelligence in Criminal Procedure Law: Can It Be Considered a Legal Subject?: Mengingat pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem peradilan pidana, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat penting untuk dieksplorasi agar pemanfaatannya lebih terarah dan bertanggung jawab. Pertama, perlu adanya studi mendalam untuk merancang kerangka kerja etis dan regulasi yang komprehensif bagi penggunaan AI di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum acara pidana. Penelitian ini harus melibatkan tidak hanya aspek pertanggungjawaban hukum, tetapi juga bagaimana AI dapat mengurangi bias algoritmik, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memahami dampak psikologis pada saksi, korban, dan tersangka. Pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan analisis hukum dengan wawasan sosiologis dari praktisi hukum dan masyarakat umum dapat memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Kedua, karena penelitian ini membahas analogi AI sebagai subjek hukum layaknya korporasi, studi perbandingan hukum internasional akan sangat bermanfaat. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana yurisdiksi lain di dunia menghadapi konsep "kepribadian hukum" bagi AI dan bagaimana mereka mengatribusikan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dihasilkan oleh AI, terutama dalam kasus yang membutuhkan unsur niat atau 'mens rea'. Pemahaman tentang berbagai model yang telah diusulkan dan tantangannya akan sangat membantu Indonesia dalam merumuskan status hukum yang tepat untuk AI di masa depan. Terakhir, setelah mengidentifikasi potensi AI dalam tahap-tahap administratif hukum acara pidana, penelitian empiris tentang implementasi praktis dan efektivitas alat AI di lapangan sangat dibutuhkan. Misalnya, studi kasus atau program percontohan dapat mengevaluasi akurasi dan efisiensi AI dalam analisis bukti digital atau dalam membantu hakim untuk kasus-kasus ringan. Hal ini akan memberikan data konkret mengenai keuntungan dan potensi tantangan, seperti kualitas data atau resistensi dari pengguna, sehingga panduan dan pelatihan yang relevan dapat dikembangkan untuk memastikan adopsi AI yang optimal dalam penegakan hukum..
Studi ini menunjukkan bahwa AI dapat berperan penting dalam hukum acara pidana, khususnya pada sistem administratif di tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan pengadilan, meskipun diperlukan regulasi konkret untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, keadilan) tetap tercapai melalui analisis manusia.Potensi AI sebagai alat bantu, termasuk untuk memberikan keterangan ahli dalam pemeriksaan di ruang sidang, di Indonesia adalah suatu keniscayaan di masa depan seiring pembaruan hukum yang memanfaatkan AI untuk meringankan beban kerja penegak hukum.Namun, meskipun AI dapat digunakan untuk putusan dalam kasus litigasi minor, kinerja dan intervensi manusia tetap esensial dalam operasionalnya, karena AI belum dapat sepenuhnya menggantikan manusia dalam penerapan hukum
Kemajuan teknologi yang pesat telah menghadirkan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai kekuatan transformatif yang mampu mensimulasikan proses kognitif manusia dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Dalam ranah hukum, integrasi AI memunculkan pertanyaan fundamental mengenai kapasitasnya untuk membantu bahkan menggantikan fungsi manusia dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran spesifik AI dalam hukum acara pidana dan mengevaluasi apakah AI dapat dikategorikan sebagai subjek hukum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan studi pustaka yang menggabungkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum para ahli, serta preseden hukum terkini untuk menguji persinggungan antara teknologi dan hukum. Temuan penelitian menunjukkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34058-mitigasi-bencana-longsor-alam-risiko-benca c4a2e92aba38c60bc64fd15eae097945 Sun, 05 Apr 2026 12:29:43 +0700 #calendar - Pemanfaatan Biodiversitas Pesisir sebagai Mitigasi Bencana: Pembelajaran Project di SMK Negeri 1 Batudaa Pantai Provinsi Gorontalo: Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai jenis vegetasi pesisir dalam mengurangi dampak gelombang tinggi dan erosi pantai, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tanah, topografi, dan kondisi iklim setempat. Kedua, penting untuk mengembangkan model edukasi yang lebih interaktif dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian biodiversitas pesisir, misalnya melalui program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan produk ekowisata berbasis masyarakat. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis risiko bencana berbasis komunitas, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi potensi bahaya, pemetaan kerentanan, dan penyusunan rencana mitigasi bencana yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat..
Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, sehingga memberikan manfaat.Berdasarkan pertanyan pemantik dan asesmen awal yang diberikan serta asesmen akhir, kegiatan ini memberikan peningkatan pemahaman kepada peserta terkait memanfaatkan biodiversitas pesisir untuk mencegah terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan.Pentingnya mengetahui keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana dapat meminimalisir terjadinya bencana alam di wilayah pesisir
Bencana alam seperti gempa bumi, banjir rob, dan angin kencang sering terjadi di wilayah pesisir, sehingga diperlukan mitigasi bencana. Keanekaragaman hayati pesisir dapat menjadi salah satu sarana mitigasi bencana di wilayah pesisir. SMK Negeri 1 Batudaa Pantai yang terletak di wilayah pesisir Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati pesisir sebagai mitigasi bencana karena pentingnya pengetahuan tersebut bagi masyarakat pesisir. Kegiatan ini diikuti oleh 41 siswa dari...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34065-insentif-pelindungan-nelayan-tradisional-m 550145101d6a9d5b24a3bca9dba098ba Sun, 05 Apr 2026 12:29:20 +0700 #calendar - Incentive Policies for Traditional Fishermen to Enhance Their Welfare: A Perspective from The Theory of Dignified Justice: Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif yang didasarkan pada Teori Keadilan Bermartabat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses kredit dan menurunkan suku bunga bagi nelayan yang ingin mengembangkan usaha akuakultur atau usaha terkait perikanan lainnya. Selain itu, penting untuk menyediakan bantuan peralatan keselamatan dan biaya pemeliharaan kapal agar nelayan tradisional dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan tradisional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dan mereka dapat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas mereka..
Diskusi mengenai dua pernyataan masalah mengarah pada kesimpulan bahwa teori keadilan bermartabat adalah kerangka hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi nelayan tradisional.Selain insentif moneter, nelayan tradisional juga membutuhkan dukungan dalam bentuk lain.Kesimpulan, insentif berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat (DJT) dapat diberikan kepada nelayan tradisional melalui beberapa metode.Bantuan Bahan Bakar Rutin melalui Kartu Nelayan.Ini melibatkan bantuan atau subsidi bahan bakar berkala, yang langsung meringankan biaya operasional mereka di laut.Meskipun BLT memiliki pendukung dan penentang, dapat berfungsi sebagai insentif yang efektif untuk melindungi nelayan dan keluarganya.Tentu saja, pemberian bantuan semacam itu akan sesuai dengan anggaran nasional (APBN) atau anggaran regional (APBD) yang tersedia.Bantuan Peralatan Keselamatan atau Biaya Pemeliharaan Kapal.Insentif ini dapat berupa subsidi untuk peralatan keselamatan penting atau bantuan keuangan untuk pemeliharaan rutin kapal, memastikan kelayakan laut dan keselamatan operasional.Memudahkan Akses Kredit dan Menurunkan Suku Bunga.Nelayan yang ingin memperluas usaha ke akuakultur atau usaha terkait perikanan lainnya dapat memperoleh manfaat dari akses pinjaman yang disederhanakan dan suku bunga yang lebih rendah, mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka
Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan insentif bagi nelayan tradisional untuk peningkatan kesejahteraannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, dan analisis kualitatif. Temuan penelitian sangat ialah Nelayan memerlukan perlindungan dan insentif. Kebijakan insentif memiliki legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nelayan memiliki kelemahan permodalan, dan kelemahan alat dalam melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional masih menerapkan perlindungan laut yang optimal. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana model kebijakan insentif yang berbasis keadilan bermartabat dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional secara berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum? Kebaruan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34052-wanita-hamil-usia-konsumsi-tablet-fe-tabl 6f09ea0241367b11897ec4118b0cf6b8 Sun, 05 Apr 2026 12:09:31 +0700 80 dari 44% menjadi 67%.Uji statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan (p = 0,001) antara pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan.Upaya edukasi melalui penyuluhan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan minum tablet Fe dan menjaga asupan gizi selama kehamilan Karena kondisi janin dalam kandungan sangat menentukan tumbuh kembang seorang anak, maka masa kehamilan menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depannya. Selama kehamilan, nutrisi dan pola makan merupakan dua faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu. Anemia merupakan faktor risiko tinggi yang dapat menimbulkan komplikasi pada ibu dan janin. Tablet Fe yang mengandung zat besi dan asam folat dapat mencegah anemia. Selanjutnya aspek lain yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah kecukupan asupan nutrisi selama hamil. Tujuan dari PKM ini adalah mencegah anemia dengan pendekatan preventif sehingga dapat mengubah kepatuhan minum tablet FE dan menjaga asupan makanan melalui penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang dan pentingnya tablet FE. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, jumlah ibu hamil yang mendapat nilai... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]> #calendar - Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gizi Seimbang dan Pentingnya Tablet FE: Pertama, perlu diteliti efektivitas penggunaan media digital seperti aplikasi atau pesan singkat dalam menyampaikan informasi gizi dan konsumsi tablet Fe kepada ibu hamil usia muda di daerah terpencil, mengingat keterbatasan akses informasi dan dominasi penggunaan smartphone untuk media sosial. Kedua, perlu dikaji dampak dari pendekatan kelompok (kelas ibu hamil) dibanding pendekatan individual terhadap perubahan perilaku minum tablet Fe dan pemilihan makanan bergizi, untuk mengetahui metode penyuluhan yang paling efektif dalam konteks posyandu. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian tentang pengaruh pendampingan rutin oleh kader kesehatan terhadap kepatuhan jangka panjang ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe dan menjaga pola makan, terutama setelah kegiatan penyuluhan selesai, guna memastikan edukasi tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga berkelanjutan..
Pelaksanaan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang dan pentingnya tablet FE, dibuktikan dengan peningkatan persentase ibu hamil dengan skor >80 dari 44% menjadi 67%.Uji statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan (p = 0,001) antara pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan.Upaya edukasi melalui penyuluhan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan minum tablet Fe dan menjaga asupan gizi selama kehamilan
Karena kondisi janin dalam kandungan sangat menentukan tumbuh kembang seorang anak, maka masa kehamilan menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depannya. Selama kehamilan, nutrisi dan pola makan merupakan dua faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu. Anemia merupakan faktor risiko tinggi yang dapat menimbulkan komplikasi pada ibu dan janin. Tablet Fe yang mengandung zat besi dan asam folat dapat mencegah anemia. Selanjutnya aspek lain yang harus diperhatikan oleh ibu hamil adalah kecukupan asupan nutrisi selama hamil. Tujuan dari PKM ini adalah mencegah anemia dengan pendekatan preventif sehingga dapat mengubah kepatuhan minum tablet FE dan menjaga asupan makanan melalui penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang gizi seimbang dan pentingnya tablet FE. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, jumlah ibu hamil yang mendapat nilai...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34067-transformasi-eksekusi-court-excellence-redaksi-koo 89627664cb614ae2b61dc75a7d2cbb67 Sun, 05 Apr 2026 12:06:54 +0700 #calendar - The Transformation of Civil Judgment Execution Toward Court Excellence in Indonesia: Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas eksekusi putusan perdata, perlu dilakukan perbaikan dalam redaksi putusan, koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, pengawasan yang ketat, pelatihan dan edukasi, serta pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan inklusi pendekatan pembelajaran daring dalam pelatihan agar memberikan fleksibilitas bagi peserta. Transformasi ini diharapkan akan menciptakan peradilan yang lebih berwibawa dan terpercaya, serta memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat..
Problematika pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata di Indonesia merupakan tantangan yang signifikan dalam sistem peradilan.Meskipun pelaksanaan eksekusi adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum, berbagai masalah seringkali muncul yang dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses ini.Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi biaya yang belum terpenuhi, perlawanan oleh pihak ketiga, permasalahan dalam redaksi putusan, ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan harta, objek yang ditunjukkan tidak ditemukan, dan kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan.Semua masalah ini memerlukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perdata.Upaya transformasi eksekusi putusan perdata menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai Court Excellence di Indonesia.Court Excellence merupakan konsep penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menciptakan peradilan yang berwibawa dan terpercaya.Transformasi eksekusi ini mencakup beberapa langkah konkret, seperti perbaikan dalam redaksi putusan pengadilan, koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terlibat, pengawasan yang ketat, pelatihan dan edukasi, serta pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung
Penelitian ini membahas transformasi eksekusi putusan perdata sebagai langkah penting menuju Court Excellence di Indonesia. Isu utama yang diteliti adalah permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata yang seringkali menghadapi tantangan yang menghambat prosesnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama dalam eksekusi perdata, menguraikan peran Court Excellence dalam sistem peradilan Indonesia, dan memberikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34068-local-government-geographical-indication-tambora-c 5a9cfba49662cf977ec2789f627a486c Sun, 05 Apr 2026 12:01:15 +0700 #calendar - Legal Protection of Local Product of Tambora Coffee as A Product of Geographical Indications in West Nusa Tenggara Province: Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas model kemitraan antara pemerintah daerah, petani kopi Tambora, dan pelaku industri dalam memperkuat perlindungan indikasi geografis dan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, studi komparatif mengenai strategi perlindungan indikasi geografis kopi di negara-negara lain, seperti Ethiopia atau Kolombia, dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan di NTB. Terakhir, penelitian mengenai dampak sosio-ekonomi dari perlindungan indikasi geografis terhadap kesejahteraan petani kopi Tambora dan masyarakat lokal perlu dilakukan untuk mengukur manfaat nyata dari upaya perlindungan ini, serta mengidentifikasi potensi tantangan dan solusi yang relevan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pengembangan kopi Tambora sebagai produk unggulan NTB yang berdaya saing tinggi di pasar global, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal..
Legal protection for local Tambora coffee products as a geographical indication in West Nusa Tenggara Province is not optimal.This is indicated by the absence of regional regulations guaranteeing legal protection.The implementation of legal protection and supervision is weak, with the local government neglecting its responsibility.Despite this, Tambora coffee still has the potential to compete in both national and international markets
This article is a legal research that discusses the legal protection of local tambora coffee products as a product of geographical indications in the province of West Nusa Tenggara (NTB). The purpose of this article is to analyze the form of legal protection for local Tambora coffee products as a product of geographical indications in the Province of NTB. The method used is normative legal research, with several approaches used, namely, the statutory approach, the concept approach, the historical approach, and the analytical approach. The research found that legal facts have not been optimal in legal protection efforts for local Tambora coffee products as...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34047-sanksi-administratif-hukum-lingkungan-pidana-titan 734741b9172b286d744e0d1f802a31db Sun, 05 Apr 2026 11:50:50 +0700 #calendar - Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Pertama, perlu penelitian mengenai efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan di Indonesia, untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana mampu mencegah pelanggaran oleh perusahaan besar. Kedua, penelitian dapat diarahkan pada perbandingan sistem penegakan hukum lingkungan antara Indonesia dan negara-negara lain yang berhasil menghukum badan hukum secara tegas, guna mengidentifikasi model hukum pidana lingkungan yang lebih efektif. Ketiga, perlu dikaji bagaimana peran penyidik PPNSLH dalam mendeteksi tindak pidana lingkungan secara dini, termasuk tantangan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan akumulasi dampak jangka panjang, agar penegakan hukum bisa lebih proaktif dan tidak hanya reaktif setelah kerusakan nyata terjadi. Penelitian-penelitian tersebut dapat saling melengkapi untuk membangun sistem penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih kuat, adil, dan memberikan efek jera yang nyata. Selain itu, kajian terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dalam memahami hukum lingkungan juga penting untuk mengurangi pelanggaran dari level individu. Dengan menggabungkan pendekatan hukum formal dan konteks sosial, diharapkan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Penelitian lanjutan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan yang membutuhkan bukti teknis dan waktu panjang. Oleh karena itu, ide untuk membangun unit khusus yang terintegrasi antara hukum, sains, dan teknologi perlu dieksplorasi lebih lanjut. Studi tentang mekanisme kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pelaporan dan investigasi dini juga sangat relevan. Dengan pendekatan multipihak seperti ini, sistem peradilan pidana lingkungan dapat menjadi lebih responsif dan akuntabel..
Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Indonesia terdapat dalam Pasal 97 hingga 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga lima belas miliar rupiah.Meskipun demikian, penegakan hukum lingkungan masih jarang menggunakan instrumen pidana dan cenderung tidak memberikan efek jera, terutama terhadap perusahaan atau badan hukum.Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum
Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup, karena zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh manusia hingga dampaknya terasa. Permasalahan utama adalah sangat jarangnya tindak pidana lingkungan hidup ditindak secara hukum, meskipun prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa pidana adalah upaya terakhir. Namun, disayangkan bahwa sanksi pidana tidak dijadikan langkah utama dalam penegakan hukum lingkungan, karena sanksi administratif dan perdata dinilai tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan dan sekunder, serta mengkaji peraturan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34059-prinsip-non-intervensi-hukum-internasional-int 3862c25ea6c0533a4121e21ffcba19d9 Sun, 05 Apr 2026 11:46:17 +0700 #calendar - The Principle of Non-Intervention in the Age of Humanitarian Crises: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang konsekuensi pasca-intervensi di negara-negara yang terpengaruh oleh intervensi kemanusiaan, seperti upaya rekonstruksi, situasi hak asasi manusia, dan konsolidasi pemerintahan, yang akan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang efektivitas R2P. Masukan dari negara-negara Global Selatan juga perlu dimasukkan dalam diskusi, karena masalah kedaulatan dan neo-imperium mereka sangat mempengaruhi respons mereka terhadap intervensi internasional. Selain itu, studi tentang subjek regional dan hubungannya dengan intervensi PBB dapat mencakup paradigma lain dari hukum internasional sehubungan dengan politik domestik dan pergeseran kerangka politik-hukum yang lebih luas..
Penelitian ini menganalisis konflik yang semakin meningkat antara norma non-intervensi dan intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional sehubungan dengan Responsibility to Protect (R2P).Melalui studi Libya dan Suriah, menjadi jelas bahwa kepentingan geopolitik dan bias penegakan yang tidak konsisten menghambat pelaksanaan holistik R2P, meskipun memiliki pendekatan hukum dan normatif yang transformatif.Intervensi yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB di Libya diperingati sebagai kesuksesan R2P, tetapi akibatnya membuka jalan untuk kekhawatiran mengenai penyalahgunaan intervensi kemanusiaan untuk perubahan rezim.Sebaliknya, ketidakaktifan di Suriah di tengah pelanggaran hak asasi manusia sama mengkhawatirkannya dan mengungkapkan politisasi Dewan Keamanan.Temuan ini menggambarkan bahwa kerangka konsensus normatif tentang kebutuhan intervensi kemanusiaan ada, tetapi implementasinya tetap terhambat oleh partisan politik, resulting in unreliable and inequitable intervention outcomes.Secara keseluruhan, ketiadaan ketertiban hukum internasional menciptakan kekosongan yang dieksploitasi oleh kebijakan selektif Dewan Keamanan PBB dan implementasi yang tidak stabil dari doktrin Responsibility to Protect (R2P).Ada kesenjangan yang perlu diatasi mengenai reformasi keluaran keputusan Dewan Keamanan dan definisi umum kedaulatan dan intervensi kemanusiaan.Gagasan untuk menunda hak veto ketika terjadi kejahatan massal adalah salah satu jalan yang menjanjikan untuk reformasi, tetapi akan membutuhkan kehendak politik yang besar dan kolaborasi global.Sangat penting juga untuk memahami kekhawatiran wilayah dalam merespons krisis kemanusiaan.Prinsip "non-indifference" sebagaimana yang diajukan oleh Uni Afrika mungkin tidak sepenuhnya menggantikan ketertiban global, tetapi menyediakan kerangka untuk pendekatan regional dan sub-regional yang lebih responsif menuju penyediaan bantuan dan meringankan penderitaan
Penelitian ini secara kritis memeriksa bagaimana prinsip non-intervensi bertentangan dengan norma yang muncul dari Responsibility to Protect (R2P) dalam sistem hukum internasional. Para aktor internasional mulai mempertimbangkan kembali kewajiban mereka untuk melindungi warga negara melalui intervensi karena kedaulatan negara sebagai fondasi dari ketertiban internasional telah gagal mencegah peningkatan jumlah kejahatan massal dan krisis kemanusiaan. Melalui pendekatan doktrinal dan kualitatif, penelitian ini memeriksa dokumen-dokumen hukum internasional utama dan dua studi kasus (Libya dan Suriah), bersama dengan penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34051-kapasitas-sdm-daerah-transisi-energi-pengembangan 2010256d9b93557a43c01bbb690aa4c3 Sun, 05 Apr 2026 11:41:58 +0700 #calendar - Analysis of Human Resources Readiness in Supporting Energy Transition for National Energy Security: Untuk mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan strategi yang lebih terintegrasi untuk mengatasi disparitas regional dalam kapasitas SDM. Hal ini dapat mencakup upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, dan penguasaan teknologi modern dengan mempertimbangkan perspektif keamanan energi. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi cara-cara untuk mengintegrasikan konsep antropologi pertahanan ke dalam pengembangan SDM energi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kebijaksanaan tradisional agar teknologi energi terbarukan dapat diterima oleh masyarakat dan berkontribusi pada keamanan energi yang berkelanjutan. Akhirnya, penelitian dapat menganalisis lebih lanjut tantangan dan peluang dalam implementasi program Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, dengan mempertimbangkan kebutuhan SDM yang kompeten dan sadar akan pentingnya keamanan energi dalam konteks pertahanan negara..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi transisi energi masih menghadapi tantangan signifikan, meskipun memiliki potensi besar.Dengan mengintegrasikan perspektif tentang keamanan energi dan filsafat ilmu pertahanan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama termasuk disparitas geografis dalam tenaga kerja, infrastruktur pendidikan yang terbatas, dan kesenjangan kompetensi antara industri dan pendidikan, semua hal tersebut memiliki potensi untuk mengancam keamanan energi nasional.Kebutuhan kompetensi untuk energi terbarukan tidak hanya mencakup keterampilan teknis multidisiplin dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga kesadaran akan pentingnya keamanan energi dalam pertahanan nasional.Program pendidikan dan pelatihan yang ada perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keamanan energi nasional dan mempertimbangkan konteks sosio-budaya Indonesia
Transisi ke energi terbarukan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mencapai keamanan energi nasional. Penelitian ini mengkaji kesiapan SDM Indonesia dalam transisi energi melalui perspektif terpadu tentang keamanan energi dan filsafat ilmu pertahanan. Tinjauan literatur sistematis ini menganalisis 15 sumber berkualitas tinggi (dari 30 yang awalnya diidentifikasi, 2020-2025) untuk memeriksa kesiapan SDM Indonesia dalam transisi energi. Menggunakan metodologi yang selaras dengan PRISMA, 13 studi kunci (11 artikel jurnal dan dua laporan institusi) dipilih untuk analisis rinci, dengan dua sumber tambahan yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34055-kelelahan-mata-penjahit-refraksi-jarak-meliha 134bc951d96e79d93208085b4841b98f Sun, 05 Apr 2026 11:25:29 +0700 #calendar - Factors Related to Eye Fatigue in Tailor Workers at Kwala Bekala Inpres Market Medan City in 2025: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi intervensi yang bertujuan untuk mengurangi kelelahan mata pada penjahit. Studi ini dapat fokus pada efektivitas berbagai intervensi, seperti penggunaan kacamata yang sesuai dengan refraksi mata, penyesuaian jarak kerja, relaksasi mata, dan penambahan sumber pencahayaan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap kelelahan mata, seperti kualitas udara di tempat kerja, kebisingan, dan postur tubuh saat bekerja. Dengan memahami faktor-faktor ini, intervensi yang lebih komprehensif dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan mata dan produktivitas penjahit..
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ada hubungan antara riwayat refraksi mata, jarak melihat objek, lama bekerja, dan tingkat pencahayaan dengan kelelahan mata pada penjahit di Pasar Inpres Kwala Bekala, Kota Medan pada tahun 2025.Penjahit yang mengalami kelelahan mata umumnya berusia di bawah 40 tahun, memiliki riwayat refraksi mata (miopi atau hipermetropi), bekerja dengan jarak melihat objek kurang dari 40 cm, dan bekerja selama lebih dari 8 jam per hari.Selain itu, kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi standar juga berkontribusi terhadap kelelahan mata.Untuk mengurangi risiko kelelahan mata, disarankan untuk menggunakan kacamata yang sesuai dengan refraksi mata, menyesuaikan jarak kerja, melakukan relaksasi mata, menyesuaikan tata letak meja jahit, dan menambah sumber pencahayaan di stan kerja
Kelelahan mata adalah respons visual akibat penggunaan mata yang intensif dan terus-menerus, yang tidak hanya dialami oleh pengguna komputer formal tetapi juga pekerja informal seperti penjahit. Pekerjaan menjahit yang memerlukan fokus visual dekat secara terus-menerus menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelelahan mata pada penjahit di Pasar Inpres Kwala Bekala, Kota Medan pada tahun 2025. Metode: Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dan sampel terdiri dari semua 35 penjahit di lokasi penelitian yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data kelelahan mata diukur menggunakan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34046-sengketa-konsumen-pelaku-usaha-tempe-kons 11412ddb8504f46f4a5b4d2e381df345 Sun, 05 Apr 2026 10:52:24 +0700 #calendar - Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang: Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen mengenai hak-hak mereka, terutama terkait dengan pengembalian uang yang benar. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di tingkat BPSK dan pengadilan, serta bagaimana mempercepat prosesnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu ada penelitian mengenai dampak psikologis dari praktik pemaksaan sumbangan atau donasi terhadap konsumen, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap minimarket. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat..
Pelaku usaha seringkali melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan, yang merupakan bentuk pemaksaan kehendak.Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen menjadi penyebab utama pelanggaran ini.Perlindungan hukum terhadap konsumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak mereka dalam transaksi jual beli
Tindakan pelaku usaha di minimarket yang memberikan pengembalian uang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian untuk konsumen, kadang tanpa disadari oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa persetujuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak pelaku usaha. Pelanggaran pelaku usaha kepada konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dan menganggap hal tersebut adalah hal sepele.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-34048-politik-hukum-pembangunan-nasional-perspektif-teor a9521494cb90fa8a1db907d679e53124 Sun, 05 Apr 2026 10:49:01 +0700 #calendar - Politik Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Teori Hukum Dan Filsafat Hukum: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, bagaimana peran teori hukum dalam mengarahkan pembangunan hukum nasional di Indonesia, terutama dalam konteks era Industri 4.0 dan Sosial 5.0? Kedua, bagaimana filsafat hukum dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia? Ketiga, apakah ada pendekatan interdisipliner yang dapat diterapkan dalam pembangunan hukum nasional untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang majemuk?.
Teori hukum dan filsafat hukum memainkan peran penting dalam politik pembangunan hukum di Indonesia.Teori hukum membahas tentang prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasari pembuatan, penerapan, dan pengubahan hukum, membantu pemerintah memahami dan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam proses pembuatan hukum.Filsafat hukum memberikan pandangan dan dasar filosofis tentang hukum, termasuk aspek-aspek moral dan etika dalam pembuatan hukum, serta memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia bersifat adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.Dengan mempertimbangkan teori dan filsafat hukum, pemerintah dapat membuat hukum yang lebih baik dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
Politik hukum di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan hukum nasional, karena mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dikembangkan di negara ini. Dalam perspektif teori hukum, politik hukum memiliki peran dalam membentuk dan menentukan arah pembangunan hukum nasional, sedangkan dalam perspektif filsafat hukum, politik hukum memiliki peran dalam menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, politik hukum sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult