<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="https://juris.id/rss2full.xsl?ver=2.5.372-23aug2026"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="https://juris.id/dkrss.css?ver=2.5.372-23aug2026"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	xml:lang="en-US"
>
<channel>
		
	<title><![CDATA[Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia]]></title>
	<description><![CDATA[Last Updates - JURIS Direktori PDF Jurnal Akademik. Feeds]]></description>

	<link>https://juris.id/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/last-updates.rss"  />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/last-updates.rss" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" type="application/rss+xml" href="https://juris.id/last-updates.atom" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="search" type="text/html" href="https://juris.id/" />

	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 18:26:51 +0700</lastBuildDate>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 18:26:51 +0700</pubDate>
	<atom:updated>2026-08-26T18:26:51+07:00</atom:updated>

	<generator>juris.id</generator>

	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="https://superfeedr.com/hubbub" />

	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>

	<opensearch:totalResults>24</opensearch:totalResults>
	<opensearch:startIndex>1</opensearch:startIndex>
	<opensearch:itemsPerPage>24</opensearch:itemsPerPage>
		
	<language>en-US</language>
	<itunes:subtitle><![CDATA[Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia]]></itunes:subtitle>
	<itunes:summary><![CDATA[Last Updates - JURIS Direktori PDF Jurnal Akademik. Feeds]]></itunes:summary>
	<itunes:author>JURIS</itunes:author>
		
	<itunes:owner>
		<itunes:name>JURIS</itunes:name>
		<itunes:email>info@juris.id</itunes:email>
	</itunes:owner>
	
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		

<item>
	<title><![CDATA[ The Contestation of Local Democracy in Indonesia An Evaluation of Direct Regional Elections Regional Elections Through the Regional Peoples Representative Council and the Asymmetrical Election Sys ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Contestation of Local Democracy in Indonesia An Evaluation of Direct Regional Elections Regional Elections Through the Regional Peoples Representative Council and the Asymmetrical Election Sys ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Contestation of Local Democracy in Indonesia An Evaluation of Direct Regional Elections Regional Elections Through the Regional Peoples Representative Council and the Asymmetrical Election Sys ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61137-dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi</link>
	<guid isPermaLink="false">17b2e153a00c184dc75803e867f02bd4</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:24:54 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap tiga model pemilihan kepala daerah, penelitian ini merekomendasikan implementasi model pemilihan asimetris yang terukur sebagai jalan tengah yang dapat mengakomodasi keragaman karakteristik regional di Indonesia. ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People's Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys: Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap tiga model pemilihan kepala daerah, penelitian ini merekomendasikan implementasi model pemilihan asimetris yang terukur sebagai jalan tengah yang dapat mengakomodasi keragaman karakteristik regional di Indonesia. Model ini tidak menghapus pemilihan langsung sebagai norma umum, tetapi menawarkan pendekatan yang diferensiasi dengan kriteria kelayakan yang jelas dan berbasis aturan. Untuk memperkuat integritas pemilihan di daerah yang mempertahankan pemilihan langsung, penelitian ini menyarankan peningkatan transparansi pendanaan kampanye, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang. Selain itu, untuk memperkuat akuntabilitas publik di daerah yang mengadopsi mekanisme non-langsung, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, termasuk voting terbuka dalam DPRD, pemeriksaan publik terhadap calon, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, konsultasi publik berkala, evaluasi kinerja, dan akses publik ke mekanisme tinjauan hukum. Dengan demikian, model pemilihan asimetris yang terukur ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi keragaman kondisi regional di Indonesia, sambil mempertahankan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas.. Kembali ke pertanyaan sentral apakah kelemahan pemilihan langsung kepala daerah yang terdokumentasi membenarkan penggantian model pemilihan nasional atau sebaliknya memanggil desain institusional yang diferensiasi, studi ini berpendapat untuk yang terakhir.Evaluasi komparatif di seluruh legitimasi politik, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan kepatuhan konstitusional menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal yang unggul di setiap dimensi.sebaliknya, kekuatan model pada satu dimensi cenderung dibayangi oleh kelemahan pada dimensi lain.Hubungan terbalik itu menentukan, karena berarti patologi pemilihan langsung tidak dapat disembuhkan dengan mengganti satu model seragam dengan yang lain.kembalinya nasional ke pemilihan DPRD akan menukar legitimasi partisipatif pemilihan langsung untuk persis risiko akuntabilitas dan oligarki yang telah didemonstrasikan pengalaman Orde Baru Indonesia.Masalahnya, dengan kata lain, bukan model langsung sebagai demikian tetapi penerapan seragam dari model tunggal apa pun di seluruh wilayah yang sangat heterogen.Berikutnya, respons yang dapat dipertahankan adalah bukan untuk mempertahankan pemilihan langsung tanpa kritik atau untuk menasionalisasi pemilihan DPRD, tetapi untuk mengadopsi desain asimetris terukur di mana mekanisme pemilihan disesuaikan dengan karakteristik regional melalui kriteria kelayakan eksplisit, berbasis aturan.Posisi ini tidak hanya menarik secara normatif.Keputusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, dibaca bersama dengan yurisprudensi konsisten Pengadilan, menetapkan dua proposisi komplementer yang bersama-sama mendefinisikan ruang reformasi yang diperbolehkan.pemilihan langsung tetap menjadi norma statuta fakta dan umum yang tidak dapat digeser secara nasional melalui interpretasi ad hoc, sedangkan variasi untuk wilayah dengan status khusus atau istimewa tetap terbuka secara konstitusional asalkan dikodifikasi melalui dasar hukum yang jelas.Desain asimetris terukur adalah desain institusional yang menempati ruang persis ini.Kepercayaan model semacam itu, bagaimanapun, tergantung pada konversi 'karakteristik regional' dari pembenaran retorika menjadi penentuan operasional dan dapat ditinjau.Kontribusi studi ini adalah untuk menentukan konversi itu.aturan keputusan berurutan di mana pemilihan langsung adalah jalur default, ambang batas konstitusional-sejarah mengunci masuk ke jalur khusus-asimetris, dan kapasitas fiskal, indeks demokrasi lokal, kompleksitas geografis, dan kesiapan institusi mengkalibrasi variasi tertentu sementara kinerja demokrasi yang lemah memicu penguatan integritas daripada penghapusan pemilihan langsung.Logika berbasis aturan, berlandaskan bukti ini, yang dikodekan dalam kerangka statuta yang didedikasikan, yang memisahkan desain asimetris terukur dari diferensiasi yang sewenang-wenang atau didorong oleh politik dan yang mempertahankan kedaulatan rakyat bahkan di mana partisipasi secara institusional dimediasi Pemilihan kepala daerah di Indonesia masih menjadi perdebatan kebijakan yang berkelanjutan setelah lebih dari dua dekade implementasi. Biaya politik yang tinggi, praktik politik uang yang merata hampir di semua tahap pemilihan kepala daerah, fenomena calon tunggal dan dinasti politik, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, serta meningkatnya sengketa hasil pemilihan sebelum Mahkamah Konstitusi telah menghidupkan kembali diskursus tentang pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama dengan gagasan pemilihan asimetris. Studi ini menganalisis secara komparatif tiga model pemilihan kepala daerah dalam... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-5b8a6.webp" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-5b8a6.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-5b8a6.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-5b8a6.webp 1x" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" alt="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-d1db3.webp" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-d1db3.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-d1db3.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-d1db3.webp 1x" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" alt="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp 1x" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" alt="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61137-dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi" title="JURIS - The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People&#039;s Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys" target="_blank">The Contestation of Local Democracy in Indonesia: An Evaluation of Direct Regional Elections, Regional Elections Through the Regional People's Representative Council, and the Asymmetrical Election Sys</a>: Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap tiga model pemilihan kepala daerah, penelitian ini merekomendasikan implementasi model pemilihan asimetris yang terukur sebagai jalan tengah yang dapat mengakomodasi keragaman karakteristik regional di Indonesia. Model ini tidak menghapus pemilihan langsung sebagai norma umum, tetapi menawarkan pendekatan yang diferensiasi dengan kriteria kelayakan yang jelas dan berbasis aturan. Untuk memperkuat integritas pemilihan di daerah yang mempertahankan pemilihan langsung, penelitian ini menyarankan peningkatan transparansi pendanaan kampanye, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang. Selain itu, untuk memperkuat akuntabilitas publik di daerah yang mengadopsi mekanisme non-langsung, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, termasuk voting terbuka dalam DPRD, pemeriksaan publik terhadap calon, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, konsultasi publik berkala, evaluasi kinerja, dan akses publik ke mekanisme tinjauan hukum. Dengan demikian, model pemilihan asimetris yang terukur ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi keragaman kondisi regional di Indonesia, sambil mempertahankan kedaulatan rakyat dan akuntabilitas..
<br>Kembali ke pertanyaan sentral apakah kelemahan pemilihan langsung kepala daerah yang terdokumentasi membenarkan penggantian model pemilihan nasional atau sebaliknya memanggil desain institusional yang diferensiasi, studi ini berpendapat untuk yang terakhir.Evaluasi komparatif di seluruh legitimasi politik, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan kepatuhan konstitusional menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal yang unggul di setiap dimensi.sebaliknya, kekuatan model pada satu dimensi cenderung dibayangi oleh kelemahan pada dimensi lain.Hubungan terbalik itu menentukan, karena berarti patologi pemilihan langsung tidak dapat disembuhkan dengan mengganti satu model seragam dengan yang lain.kembalinya nasional ke pemilihan DPRD akan menukar legitimasi partisipatif pemilihan langsung untuk persis risiko akuntabilitas dan oligarki yang telah didemonstrasikan pengalaman Orde Baru Indonesia.Masalahnya, dengan kata lain, bukan model langsung sebagai demikian tetapi penerapan seragam dari model tunggal apa pun di seluruh wilayah yang sangat heterogen.Berikutnya, respons yang dapat dipertahankan adalah bukan untuk mempertahankan pemilihan langsung tanpa kritik atau untuk menasionalisasi pemilihan DPRD, tetapi untuk mengadopsi desain asimetris terukur di mana mekanisme pemilihan disesuaikan dengan karakteristik regional melalui kriteria kelayakan eksplisit, berbasis aturan.Posisi ini tidak hanya menarik secara normatif.Keputusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, dibaca bersama dengan yurisprudensi konsisten Pengadilan, menetapkan dua proposisi komplementer yang bersama-sama mendefinisikan ruang reformasi yang diperbolehkan.pemilihan langsung tetap menjadi norma statuta fakta dan umum yang tidak dapat digeser secara nasional melalui interpretasi ad hoc, sedangkan variasi untuk wilayah dengan status khusus atau istimewa tetap terbuka secara konstitusional asalkan dikodifikasi melalui dasar hukum yang jelas.Desain asimetris terukur adalah desain institusional yang menempati ruang persis ini.Kepercayaan model semacam itu, bagaimanapun, tergantung pada konversi 'karakteristik regional' dari pembenaran retorika menjadi penentuan operasional dan dapat ditinjau.Kontribusi studi ini adalah untuk menentukan konversi itu.aturan keputusan berurutan di mana pemilihan langsung adalah jalur default, ambang batas konstitusional-sejarah mengunci masuk ke jalur khusus-asimetris, dan kapasitas fiskal, indeks demokrasi lokal, kompleksitas geografis, dan kesiapan institusi mengkalibrasi variasi tertentu sementara kinerja demokrasi yang lemah memicu penguatan integritas daripada penghapusan pemilihan langsung.Logika berbasis aturan, berlandaskan bukti ini, yang dikodekan dalam kerangka statuta yang didedikasikan, yang memisahkan desain asimetris terukur dari diferensiasi yang sewenang-wenang atau didorong oleh politik dan yang mempertahankan kedaulatan rakyat bahkan di mana partisipasi secara institusional dimediasi
<br>Pemilihan kepala daerah di Indonesia masih menjadi perdebatan kebijakan yang berkelanjutan setelah lebih dari dua dekade implementasi. Biaya politik yang tinggi, praktik politik uang yang merata hampir di semua tahap pemilihan kepala daerah, fenomena calon tunggal dan dinasti politik, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, serta meningkatnya sengketa hasil pemilihan sebelum Mahkamah Konstitusi telah menghidupkan kembali diskursus tentang pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama dengan gagasan pemilihan asimetris. Studi ini menganalisis secara komparatif tiga model pemilihan kepala daerah dalam...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp" type="image/webp" length="285782" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-5b8a6.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-d1db3.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/4/dominasi-dinasti-politik-sumber-legitimasi-variasi-thumb-76659.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim Oriented Judicial Time Control Model ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim Oriented Judicial Time Control Model ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim Oriented Judicial Time Control Model ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61133-pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-kor</link>
	<guid isPermaLink="false">6dbd92ac9ac85789a9a408001959bef9</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:18:35 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian ini telah mengusulkan model penting untuk mengatasi penundaan proses pidana yang merugikan korban, namun implementasinya membutuhkan studi lebih lanjut. Pertama, akan sangat bermanfaat jika dilakukan penelitian empiris untuk menguji kelayakan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model: Penelitian ini telah mengusulkan model penting untuk mengatasi penundaan proses pidana yang merugikan korban, namun implementasinya membutuhkan studi lebih lanjut. Pertama, akan sangat bermanfaat jika dilakukan penelitian empiris untuk menguji kelayakan praktis dari Model Kontrol Waktu Yudisial Berorientasi Korban di lapangan. Ini bisa melibatkan studi kasus percontohan atau survei mendalam terhadap aparat penegak hukum dan korban untuk memahami tantangan serta peluang dalam penerapan mekanisme pengawasan yudisial baru ini. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan oleh korban akan berjalan? Tantangan apa yang mungkin muncul dalam mengumpulkan bukti dampak penundaan terhadap korban? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memastikan bahwa model tersebut tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga efektif secara operasional. Kedua, perlu ada eksplorasi lebih lanjut tentang kerangka hukum dan praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan mekanisme kontrol waktu yudisial yang berorientasi pada korban. Meskipun penelitian ini menyentuh perbandingan internasional, studi yang lebih mendalam dapat mengidentifikasi model-model spesifik dan pelajaran yang dapat diambil, serta bagaimana adaptasi model tersebut ke konteks hukum dan sosial Indonesia dapat dilakukan secara optimal, bukan hanya transplan mentah. Ketiga, sebuah penelitian kualitatif yang mengumpulkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, penyidik, dan organisasi bantuan korban, akan sangat berharga. Memahami pandangan mereka tentang potensi dampak model ini terhadap efisiensi sistem peradilan dan perlindungan hak korban akan membantu dalam menyempurnakan proposal ini dan memastikan penerimaannya di seluruh lini sistem peradilan pidana.. Hukum acara pidana Indonesia telah mengalami perkembangan normatif signifikan, melalui KUHAP baru, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan standar hak asasi manusia internasional, yang memperkuat transparansi prosedural, pengawasan yudisial, dan akses korban terhadap informasi.Namun, masih terdapat kesenjangan hukum dalam melindungi korban dari penundaan proses pidana yang tidak semestinya, karena belum ada mekanisme yudisial yang efektif bagi korban untuk menantang kelambanan prosedur yang merugikan hak-hak mereka.Untuk mengatasi kekurangan ini, studi ini mengusulkan Model Kontrol Waktu Yudisial Berorientasi Korban, yang memperkenalkan mekanisme peninjauan yudisial atas stagnasi proses, penilaian kontekstual, dan tindakan korektif proporsional untuk memulihkan kemajuan prosedur dan memperkuat akuntabilitas Artikel ini mengkaji penundaan yang tidak semestinya dalam proses pidana dengan menempatkan korban sebagai pusat analisis. Hingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalami konsekuensi langsung, termasuk ketidakpastian hukum, terbatasnya akses informasi, penundaan perlindungan, melemahnya nilai alat bukti, penundaan restitusi, dan risiko viktimisasi ulang. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, hak asasi manusia, dan hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah menetapkan kerangka awal untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya melalui... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp" data-src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp" srcset="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp 1x" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" alt="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-c35c9.webp" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-c35c9.webp" data-src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-c35c9.webp" srcset="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-c35c9.webp 1x" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" alt="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-3db6e.webp" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-3db6e.webp" data-src="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-3db6e.webp" srcset="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-3db6e.webp 1x" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" alt="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61133-pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-kor" title="JURIS - Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model" target="_blank">Protection of VictimsAo Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model</a>: Penelitian ini telah mengusulkan model penting untuk mengatasi penundaan proses pidana yang merugikan korban, namun implementasinya membutuhkan studi lebih lanjut. Pertama, akan sangat bermanfaat jika dilakukan penelitian empiris untuk menguji kelayakan praktis dari Model Kontrol Waktu Yudisial Berorientasi Korban di lapangan. Ini bisa melibatkan studi kasus percontohan atau survei mendalam terhadap aparat penegak hukum dan korban untuk memahami tantangan serta peluang dalam penerapan mekanisme pengawasan yudisial baru ini. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan oleh korban akan berjalan? Tantangan apa yang mungkin muncul dalam mengumpulkan bukti dampak penundaan terhadap korban? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memastikan bahwa model tersebut tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga efektif secara operasional. Kedua, perlu ada eksplorasi lebih lanjut tentang kerangka hukum dan praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan mekanisme kontrol waktu yudisial yang berorientasi pada korban. Meskipun penelitian ini menyentuh perbandingan internasional, studi yang lebih mendalam dapat mengidentifikasi model-model spesifik dan pelajaran yang dapat diambil, serta bagaimana adaptasi model tersebut ke konteks hukum dan sosial Indonesia dapat dilakukan secara optimal, bukan hanya transplan mentah. Ketiga, sebuah penelitian kualitatif yang mengumpulkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, penyidik, dan organisasi bantuan korban, akan sangat berharga. Memahami pandangan mereka tentang potensi dampak model ini terhadap efisiensi sistem peradilan dan perlindungan hak korban akan membantu dalam menyempurnakan proposal ini dan memastikan penerimaannya di seluruh lini sistem peradilan pidana..
<br>Hukum acara pidana Indonesia telah mengalami perkembangan normatif signifikan, melalui KUHAP baru, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan standar hak asasi manusia internasional, yang memperkuat transparansi prosedural, pengawasan yudisial, dan akses korban terhadap informasi.Namun, masih terdapat kesenjangan hukum dalam melindungi korban dari penundaan proses pidana yang tidak semestinya, karena belum ada mekanisme yudisial yang efektif bagi korban untuk menantang kelambanan prosedur yang merugikan hak-hak mereka.Untuk mengatasi kekurangan ini, studi ini mengusulkan Model Kontrol Waktu Yudisial Berorientasi Korban, yang memperkenalkan mekanisme peninjauan yudisial atas stagnasi proses, penilaian kontekstual, dan tindakan korektif proporsional untuk memulihkan kemajuan prosedur dan memperkuat akuntabilitas
<br>Artikel ini mengkaji penundaan yang tidak semestinya dalam proses pidana dengan menempatkan korban sebagai pusat analisis. Hingga saat ini, penundaan dalam proses pidana utamanya dipahami sebagai masalah peradilan yang adil bagi tersangka atau terdakwa. Namun, korban juga mengalami konsekuensi langsung, termasuk ketidakpastian hukum, terbatasnya akses informasi, penundaan perlindungan, melemahnya nilai alat bukti, penundaan restitusi, dan risiko viktimisasi ulang. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, hak asasi manusia, dan hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah menetapkan kerangka awal untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya melalui...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp" type="image/webp" length="110860" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-36665.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-c35c9.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/f/e/pendataan-bantuan-korban-banjir-hak-peristiwa-penu-thumb-3db6e.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Drivers of Local Government Budget Performance The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61132-kewenangan-pemerintah-daerah-kon</link>
	<guid isPermaLink="false">72d07a3597da081e5b8c1c7eb6f40f30</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:14:35 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen keuangan dan kapasitas birokratik terhadap kinerja anggaran, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam studi ini. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dinamika politik yang lebih kompleks, seperti fragmentasi legislatif atau persaingan elektoral, sebagai variabel yang memengaruhi proses penganggaran pemerintah daerah.. Penelitian ini mengeksaminasi penentu kinerja anggaran pemerintah daerah dan peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran.Dengan menggunakan data panel dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi selama periode 2016Ae2024, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana faktor institusional dan politik memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.Hasil menunjukkan bahwa komitmen anggaran dan penyerapan anggaran secara signifikan memengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah.Namun, politik anggaran tidak menunjukkan efek signifikan langsung dalam model dasar.Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penghalang dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran, dengan memperkuat hubungan antara komitmen anggaran dan kinerja anggaran, serta melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja anggaran.Temuan ini menunjukkan bahwa praktik manajemen fiskal beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran Kinerja anggaran telah menjadi indikator penting akuntabilitas dan efektivitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah banyak diskusi mengenai penganggaran sektor publik, bukti empiris mengenai penentu kinerja anggaran dan peran kondisi ekonomi regional masih terbatas. Penelitian ini menginvestigasi penggerak kinerja anggaran pemerintah daerah dan mengeksaminasi peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016Ae2024, menghasilkan 99 observasi. Analisis ini menerapkan pendekatan regresi data panel untuk menyimpulkan hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran. Temuan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" data-src="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" srcset="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp 1x" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" alt="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61132-kewenangan-pemerintah-daerah-kon" title="JURIS - Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia" target="_blank">Drivers of Local Government Budget Performance: The Moderating Role of Economic Growth in Indonesia</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model analisis yang mencakup lebih banyak wilayah di Indonesia untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh faktor seperti kualitas sistem informasi manajemen keuangan dan kapasitas birokratik terhadap kinerja anggaran, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam studi ini. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dinamika politik yang lebih kompleks, seperti fragmentasi legislatif atau persaingan elektoral, sebagai variabel yang memengaruhi proses penganggaran pemerintah daerah..
<br>Penelitian ini mengeksaminasi penentu kinerja anggaran pemerintah daerah dan peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran.Dengan menggunakan data panel dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi selama periode 2016Ae2024, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana faktor institusional dan politik memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.Hasil menunjukkan bahwa komitmen anggaran dan penyerapan anggaran secara signifikan memengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah.Namun, politik anggaran tidak menunjukkan efek signifikan langsung dalam model dasar.Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penghalang dalam hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran, dengan memperkuat hubungan antara komitmen anggaran dan kinerja anggaran, serta melemahkan hubungan antara penyerapan anggaran dan kinerja anggaran.Temuan ini menunjukkan bahwa praktik manajemen fiskal beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang lebih luas yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran
<br>Kinerja anggaran telah menjadi indikator penting akuntabilitas dan efektivitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah banyak diskusi mengenai penganggaran sektor publik, bukti empiris mengenai penentu kinerja anggaran dan peran kondisi ekonomi regional masih terbatas. Penelitian ini menginvestigasi penggerak kinerja anggaran pemerintah daerah dan mengeksaminasi peran penghalang dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel seimbang dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mencakup periode 2016Ae2024, menghasilkan 99 observasi. Analisis ini menerapkan pendekatan regresi data panel untuk menyimpulkan hubungan antara variabel manajemen fiskal dan kinerja anggaran. Temuan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" type="image/webp" length="113184" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-ccdf8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-acf11.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/4/c/kewenangan-pemerintah-daerah-kondisi-ekonomi-keman-thumb-b6812.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61143-buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-te</link>
	<guid isPermaLink="false">b45ffba7363ca018f5b8431163560044</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:12:27 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ hamka hasan ]]></category>
	<category><![CDATA[ agus rizal ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[agus,counter,flag,hamka,hasan,rizal]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan kerangka evaluasi buku teks bahasa Arab yang mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Selain itu, studi tentang efektivitas integrasi konten budaya dalam buku teks bahasa Arab dapat memberikan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan kerangka evaluasi buku teks bahasa Arab yang mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Selain itu, studi tentang efektivitas integrasi konten budaya dalam buku teks bahasa Arab dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, penelitian tentang pemanfaatan alat digital dan konten multimedia dalam buku teks bahasa Arab dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Penelitian ini juga dapat mengkaji perbandingan antara buku teks yang dirancang untuk penutur asli dan non-asli bahasa Arab untuk menemukan praktik terbaik dalam pengembangan buku teks.. Buku teks bahasa Arab Kelas V yang digunakan di Sekolah Dasar Islam Bintang Cendekia tidak memenuhi standar buku teks yang baik.Penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut tidak memperhatikan aspek linguistik, budaya, dan pedagogis yang dianjurkan oleh Rushdi Ahmad Tuaimah.Secara umum, banyak buku teks yang beredar tidak berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak mematuhi dasar-dasar serta standar penulisan buku teks yang tepat.Oleh karena itu, buku teks tersebut perlu dievaluasi ulang untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa.Jika ditemukan kelemahan seperti yang dijelaskan, pengembangan dan revisi harus dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah, pendekatan yang relevan secara budaya, dan prinsip pedagogis modern Buku teks yang baik sangat penting dalam pembelajaran karena pembelajaran tidak akan berhasil tanpa buku yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi dalam menulis buku teks bahasa Arab Kelas V dari perspektif Rushdi Ahmad Tuaimah di salah satu sekolah dasar Islam, yaitu Bintang Cendekia di Pekanbaru, Indonesia, dan mengevaluasi keabsahan penggunaannya. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen, serta metode analisis data adalah analisis konten dan evaluasi. Berdasarkan analisis data, hasilnya menunjukkan bahwa jadwal buku teks bahasa Arab tidak baik digunakan karena belum mencakup fitur dasar dan standar dari kompilasi buku teks bahasa Arab dalam hal bahasa, budaya, dan konten pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa banyak buku teks tidak dihasilkan dari penelitian ilmiah dan tidak mempertimbangkan prinsip dan kriteria dalam menulis... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-4992e.webp" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-4992e.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-4992e.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-4992e.webp 1x" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" alt="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp 1x" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" alt="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-2b5fb.webp" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-2b5fb.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-2b5fb.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-2b5fb.webp 1x" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" alt="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61143-buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-te" title="JURIS - The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah" target="_blank">The Evaluation of Arabic Textbook for the Class V in the perspective of Rushdi Ahmad Tuaimah</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan kerangka evaluasi buku teks bahasa Arab yang mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Selain itu, studi tentang efektivitas integrasi konten budaya dalam buku teks bahasa Arab dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, penelitian tentang pemanfaatan alat digital dan konten multimedia dalam buku teks bahasa Arab dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Penelitian ini juga dapat mengkaji perbandingan antara buku teks yang dirancang untuk penutur asli dan non-asli bahasa Arab untuk menemukan praktik terbaik dalam pengembangan buku teks..
<br>Buku teks bahasa Arab Kelas V yang digunakan di Sekolah Dasar Islam Bintang Cendekia tidak memenuhi standar buku teks yang baik.Penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut tidak memperhatikan aspek linguistik, budaya, dan pedagogis yang dianjurkan oleh Rushdi Ahmad Tuaimah.Secara umum, banyak buku teks yang beredar tidak berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak mematuhi dasar-dasar serta standar penulisan buku teks yang tepat.Oleh karena itu, buku teks tersebut perlu dievaluasi ulang untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa.Jika ditemukan kelemahan seperti yang dijelaskan, pengembangan dan revisi harus dilakukan berdasarkan pendekatan ilmiah, pendekatan yang relevan secara budaya, dan prinsip pedagogis modern
<br>Buku teks yang baik sangat penting dalam pembelajaran karena pembelajaran tidak akan berhasil tanpa buku yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi dalam menulis buku teks bahasa Arab Kelas V dari perspektif Rushdi Ahmad Tuaimah di salah satu sekolah dasar Islam, yaitu Bintang Cendekia di Pekanbaru, Indonesia, dan mengevaluasi keabsahan penggunaannya. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen, serta metode analisis data adalah analisis konten dan evaluasi. Berdasarkan analisis data, hasilnya menunjukkan bahwa jadwal buku teks bahasa Arab tidak baik digunakan karena belum mencakup fitur dasar dan standar dari kompilasi buku teks bahasa Arab dalam hal bahasa, budaya, dan konten pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa banyak buku teks tidak dihasilkan dari penelitian ilmiah dan tidak mempertimbangkan prinsip dan kriteria dalam menulis...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp" type="image/webp" length="94712" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-4992e.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-81330.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/7/buku-teks-bahasa-arab-kelas-viii-pathway-inggris-e-thumb-2b5fb.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ From Financial Distress to Financial Resilience A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61126-harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-harg</link>
	<guid isPermaLink="false">47073cc34589141fd5e44b4cc6be86cc</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:59:05 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, adalah variabel dan hubungan yang paling jelas dalam matriks. Hubungan terkait yang kurang diuji termasuk interaksi antara leverage dan pengeluaran modal hijau, peran moderasi buffer likuiditas dalam menyerap guncangan transisi, dan efek ambang atau non-linear yang diprediksi oleh pandangan ketahanan yang didasarkan pada cakupan arus kas (misalnya cakupan layanan utang). Korpus didominasi oleh desain ekonometrika statis periode tunggal (lihat Ikhtisar Deskriptif Korpus) dan jarang memodelkan dinamika antarpersonal yang implikasi konsep ketahanan. Ketahanan adalah, oleh definisi, properti dinamis: jalur pemulihan setelah guncangan. Namun, persistensi, kecepatan penyesuaian, dan umpan balik jarang diestimasi. Metode panel dinamis, khususnya metode momen umum (GMM), cocok untuk tugas ini karena mengakomodasi persistensi rasio keuangan, endogenitas keputusan investasi dan pembiayaan, dan heterogenitas tingkat perusahaan.. Secara teoritis, ia merangka ulang bidang dari kesulitan keuangan, lensa bertahan, ke ketahanan keuangan, lensa adaptif, dan menunjukkan bahwa literatur empiris sudah konvergen pada konstruk ini bahkan di mana kata itu sendiri tidak digunakan.Metode, ia menawarkan sintesis transparan yang didasarkan pada PRISMA yang menggabungkan matriks arah efek dengan kerangka ADO dan TCCM, mengubah tubuh bukti terfragmentasi menjadi akun integratif pendahulu, keputusan, dan hasil.Secara substansial, ia mengidentifikasi serangkaian determinan internal (leverage, likuiditas, pengeluaran modal hijau, profitabilitas, dan inovasi) dan determinan eksternal (volatilitas harga minyak, kondisi pembiayaan, dan kebijakan iklim), dan mengklarifikasi arah dan titik yang diperdebatkan dari efek mereka Industri minyak dan gas (O&G) menghadapi dua gangguan struktural: volatilitas harga minyak yang lebih tinggi secara struktural dan percepatan transisi bersih yang secara bersama-sama mengancam stabilitas keuangan perusahaan incumbent. Studi ini meninjau determinan ketahanan keuangan perusahaan O&G selama transisi energi dan mengkonsolidasikan agenda penelitian. Mengikuti protokol PRISMA 2020, kueri Boolean di Scopus menghasilkan 74 catatan. Setelah menghapus 5 duplikat dan menyaring 69 catatan terhadap kriteria kelayakan yang ditentukan sebelumnya,... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp 1x" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" alt="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61126-harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-harg" title="JURIS - From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition" target="_blank">From Financial Distress to Financial Resilience: A Systematic Review of the Determinants and Research Agenda for Oil and Gas Firms in the Energy Transition</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian teori keuangan secara formal sebagai teori ketahanan dalam pengaturan transisi O&G. Hubungan antara pengeluaran modal hijau dan hasil keuangan tingkat perusahaan, yang belum diestimasi dalam studi yang disertakan, adalah variabel dan hubungan yang paling jelas dalam matriks. Hubungan terkait yang kurang diuji termasuk interaksi antara leverage dan pengeluaran modal hijau, peran moderasi buffer likuiditas dalam menyerap guncangan transisi, dan efek ambang atau non-linear yang diprediksi oleh pandangan ketahanan yang didasarkan pada cakupan arus kas (misalnya cakupan layanan utang). Korpus didominasi oleh desain ekonometrika statis periode tunggal (lihat Ikhtisar Deskriptif Korpus) dan jarang memodelkan dinamika antarpersonal yang implikasi konsep ketahanan. Ketahanan adalah, oleh definisi, properti dinamis: jalur pemulihan setelah guncangan. Namun, persistensi, kecepatan penyesuaian, dan umpan balik jarang diestimasi. Metode panel dinamis, khususnya metode momen umum (GMM), cocok untuk tugas ini karena mengakomodasi persistensi rasio keuangan, endogenitas keputusan investasi dan pembiayaan, dan heterogenitas tingkat perusahaan..
<br>Secara teoritis, ia merangka ulang bidang dari kesulitan keuangan, lensa bertahan, ke ketahanan keuangan, lensa adaptif, dan menunjukkan bahwa literatur empiris sudah konvergen pada konstruk ini bahkan di mana kata itu sendiri tidak digunakan.Metode, ia menawarkan sintesis transparan yang didasarkan pada PRISMA yang menggabungkan matriks arah efek dengan kerangka ADO dan TCCM, mengubah tubuh bukti terfragmentasi menjadi akun integratif pendahulu, keputusan, dan hasil.Secara substansial, ia mengidentifikasi serangkaian determinan internal (leverage, likuiditas, pengeluaran modal hijau, profitabilitas, dan inovasi) dan determinan eksternal (volatilitas harga minyak, kondisi pembiayaan, dan kebijakan iklim), dan mengklarifikasi arah dan titik yang diperdebatkan dari efek mereka
<br>Industri minyak dan gas (O&G) menghadapi dua gangguan struktural: volatilitas harga minyak yang lebih tinggi secara struktural dan percepatan transisi bersih yang secara bersama-sama mengancam stabilitas keuangan perusahaan incumbent. Studi ini meninjau determinan ketahanan keuangan perusahaan O&G selama transisi energi dan mengkonsolidasikan agenda penelitian. Mengikuti protokol PRISMA 2020, kueri Boolean di Scopus menghasilkan 74 catatan. Setelah menghapus 5 duplikat dan menyaring 69 catatan terhadap kriteria kelayakan yang ditentukan sebelumnya,...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" type="image/webp" length="94832" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-b1d7f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-591c0.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/4/harga-minyak-fluktuatif-industri-sawit-ketahanan-k-thumb-a42ec.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Islamisasi Di Asia Tenggara Proses Kedatangan Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Islamisasi Di Asia Tenggara Proses Kedatangan Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Islamisasi Di Asia Tenggara Proses Kedatangan Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61145-asia-tenggara-tetangga-proses-islami</link>
	<guid isPermaLink="false">754ccf29ff4b1cf641a0c09054cd5757</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:54:20 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ nenan julir ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,flag,julir,nenan,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada peran jalur perdagangan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya pengaruh perdagangan maritim terhadap pemahaman lokal tentang ajaran Islam. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana budaya lokal ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara: Penelitian lanjutan dapat fokus pada peran jalur perdagangan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya pengaruh perdagangan maritim terhadap pemahaman lokal tentang ajaran Islam. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana budaya lokal memodifikasi praktik keagamaan Islam, seperti adopsi ritual atau nilai-nilai lokal dalam interpretasi ajaran Islam. Terakhir, penelitian juga dapat meninjau faktor-faktor politik yang memengaruhi proses islamisasi, termasuk peran kerajaan-kerajaan lokal dalam menyebarkan agama tersebut.. Proses kedatangan Islam ke Asia Tenggara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai jalur seperti perdagangan, misi dakwah, dan interaksi politik.Islam di Asia Tenggara mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan lokal, serta berbaur dengan tradisi setempat.Proses ini telah membentuk identitas Islam yang unik dengan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal, serta respons dinamis terhadap perubahan sejarah dan sosial Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kedatangan, kepribadian, dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Penelitian kualitatif menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan sumber yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kedatangan Islam di Asia Tenggara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai saluran seperti perdagangan, misi dakwah, dan interaksi politik. Proses ini membentuk identitas Islam yang fusi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Terdapat empat teori utama tentang asal usul Islam di Asia Tenggara, yaitu Teori India, Arab, Cina, dan Persia. Karakteristik Islam di Asia Tenggara tercermin dalam keragaman budaya, kepercayaan, dan praktik keagamaan. Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp 1x" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" alt="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-e0cd3.webp" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-e0cd3.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-e0cd3.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-e0cd3.webp 1x" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" alt="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-dff79.webp" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-dff79.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-dff79.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-dff79.webp 1x" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" alt="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61145-asia-tenggara-tetangga-proses-islami" title="JURIS - Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara" target="_blank">Islamisasi Di Asia Tenggara: Proses Kedatangan, Kepribadian Dan Karakteristik Islam Di Asia tenggara</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada peran jalur perdagangan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, khususnya pengaruh perdagangan maritim terhadap pemahaman lokal tentang ajaran Islam. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana budaya lokal memodifikasi praktik keagamaan Islam, seperti adopsi ritual atau nilai-nilai lokal dalam interpretasi ajaran Islam. Terakhir, penelitian juga dapat meninjau faktor-faktor politik yang memengaruhi proses islamisasi, termasuk peran kerajaan-kerajaan lokal dalam menyebarkan agama tersebut..
<br>Proses kedatangan Islam ke Asia Tenggara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai jalur seperti perdagangan, misi dakwah, dan interaksi politik.Islam di Asia Tenggara mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan lokal, serta berbaur dengan tradisi setempat.Proses ini telah membentuk identitas Islam yang unik dengan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal, serta respons dinamis terhadap perubahan sejarah dan sosial
<br>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kedatangan, kepribadian, dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Penelitian kualitatif menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan sumber yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kedatangan Islam di Asia Tenggara merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai saluran seperti perdagangan, misi dakwah, dan interaksi politik. Proses ini membentuk identitas Islam yang fusi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Terdapat empat teori utama tentang asal usul Islam di Asia Tenggara, yaitu Teori India, Arab, Cina, dan Persia. Karakteristik Islam di Asia Tenggara tercermin dalam keragaman budaya, kepercayaan, dan praktik keagamaan.
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp" type="image/webp" length="94712" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-bec15.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-e0cd3.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/1/asia-tenggara-tetangga-proses-islamisasi-tradisi-i-thumb-dff79.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61141-hak-mahasiswa-kepuasan-mahasisw</link>
	<guid isPermaLink="false">0c5d6ed6a03c9911ae2e63a2e7680d12</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:48:12 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ hamka hasan ]]></category>
	<category><![CDATA[ agus rizal ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[agus,counter,flag,hamka,hasan,rizal]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law: Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik dan non-akademik, serta menerapkan standar layanan yang jelas dan transparan dalam menangani kasus diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa asing. Kedua, membentuk unit khusus atau meningkatkan peran Kantor Internasional sebagai pusat informasi, advokasi, dan konsultasi hukum bagi mahasiswa asing. Kemudian, memperkuat koordinasi antar unit, yaitu antara Kantor Internasional, Biro Akademik, dan Biro Hukum dalam menangani masalah mahasiswa asing. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kebijakan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk sosialisasi kebijakan kampus, baik kepada mahasiswa asing maupun staf kampus, agar meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Keempat, meningkatkan akses bantuan hukum melalui klinik hukum kampus atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dengan mengadakan survei kepuasan mahasiswa asing dan melakukan survei secara berkala untuk menentukan seberapa efektif kebijakan perlindungan tersebut. Setelah itu, melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika internasionalisasi kampus. Dengan menerapkan saran-saran ini, kampus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa asing dan menjamin kepastian dan keadilan dalam hukum, baik dari perspektif positif maupun prinsip-prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam.. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Padang telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing melalui berbagai kebijakan dan layanan.Namun, penerapan prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam belum dioptimalkan sepenuhnya, terutama dalam hal koordinasi dan sosialisasi.Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman peraturan oleh mahasiswa asing, akses informasi yang terbatas, dan perbedaan interpretasi hukum antara kampus dan instansi terkait.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara kampus dan instansi terkait serta sosialisasi kebijakan kepada mahasiswa asing.Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi mahasiswa asing dapat direalisasikan secara lebih optimal Perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa asing di pendidikan tinggi telah menjadi perhatian global. Bahkan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump tentang kehadiran mahasiswa asing di Universitas Harvard memicu kontroversi internasional. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa internasional di semua negara yang menjadi tujuan pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) telah menerima mahasiswa asing sejak 2016, dan jumlah mereka terus bertambah sejalan dengan popularitas dan peringkat global universitas yang semakin meningkat. Kehadiran mahasiswa internasional harus didukung dengan perlindungan hukum yang dijamin dan kepastian sehingga mereka dapat melanjutkan studi mereka di bawah kerangka hukum yang jelas. Penelitian... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" data-src="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" srcset="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp 1x" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" alt="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61141-hak-mahasiswa-kepuasan-mahasisw" title="JURIS - Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law" target="_blank">Legal Protection for Foreign Students at Universitas Negeri Padang Based on the Principles of Certainty and Justice in Islamic Law</a>: Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing, kampus dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut: Pertama, memperkuat kebijakan perlindungan hak-hak mahasiswa asing agar lebih mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama terkait hak akademik dan non-akademik, serta menerapkan standar layanan yang jelas dan transparan dalam menangani kasus diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa asing. Kedua, membentuk unit khusus atau meningkatkan peran Kantor Internasional sebagai pusat informasi, advokasi, dan konsultasi hukum bagi mahasiswa asing. Kemudian, memperkuat koordinasi antar unit, yaitu antara Kantor Internasional, Biro Akademik, dan Biro Hukum dalam menangani masalah mahasiswa asing. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kebijakan dengan mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk sosialisasi kebijakan kampus, baik kepada mahasiswa asing maupun staf kampus, agar meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Keempat, meningkatkan akses bantuan hukum melalui klinik hukum kampus atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dengan mengadakan survei kepuasan mahasiswa asing dan melakukan survei secara berkala untuk menentukan seberapa efektif kebijakan perlindungan tersebut. Setelah itu, melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika internasionalisasi kampus. Dengan menerapkan saran-saran ini, kampus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa asing dan menjamin kepastian dan keadilan dalam hukum, baik dari perspektif positif maupun prinsip-prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam..
<br>Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Padang telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa asing melalui berbagai kebijakan dan layanan.Namun, penerapan prinsip kepastian dan keadilan dalam hukum Islam belum dioptimalkan sepenuhnya, terutama dalam hal koordinasi dan sosialisasi.Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman peraturan oleh mahasiswa asing, akses informasi yang terbatas, dan perbedaan interpretasi hukum antara kampus dan instansi terkait.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara kampus dan instansi terkait serta sosialisasi kebijakan kepada mahasiswa asing.Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi mahasiswa asing dapat direalisasikan secara lebih optimal
<br>Perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa asing di pendidikan tinggi telah menjadi perhatian global. Bahkan kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump tentang kehadiran mahasiswa asing di Universitas Harvard memicu kontroversi internasional. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian bagi mahasiswa internasional di semua negara yang menjadi tujuan pendidikan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) telah menerima mahasiswa asing sejak 2016, dan jumlah mereka terus bertambah sejalan dengan popularitas dan peringkat global universitas yang semakin meningkat. Kehadiran mahasiswa internasional harus didukung dengan perlindungan hukum yang dijamin dan kepastian sehingga mereka dapat melanjutkan studi mereka di bawah kerangka hukum yang jelas. Penelitian...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" type="image/webp" length="92506" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-5379c.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-f0ffe.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/6/0/hak-mahasiswa-kepuasan-kesehatan-perlindungan-asin-thumb-1e816.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ AuReconstruction of Legal Research Paradigms From Positivism to Post Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy Focus Paradigm Shifts Positivism Progressive Critical and Their Implicat ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ AuReconstruction of Legal Research Paradigms From Positivism to Post Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy Focus Paradigm Shifts Positivism Progressive Critical and Their Implicat ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ AuReconstruction of Legal Research Paradigms From Positivism to Post Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy Focus Paradigm Shifts Positivism Progressive Critical and Their Implicat ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61135-institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu</link>
	<guid isPermaLink="false">bdee5e26b19b993fffbb84197e9db7af</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:45:35 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Melihat pergeseran paradigma penelitian hukum menuju pendekatan progresif yang berpusat pada manusia dan keadilan substantif, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan untuk memperkaya pemahaman kita. Pertama, penting untuk melakukan studi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat: Melihat pergeseran paradigma penelitian hukum menuju pendekatan progresif yang berpusat pada manusia dan keadilan substantif, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan untuk memperkaya pemahaman kita. Pertama, penting untuk melakukan studi empiris yang mendalam mengenai implementasi konkret paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian dapat mengkaji secara langsung bagaimana para hakim, jaksa, atau penegak hukum lainnya mengintegrasikan prinsip "hukum untuk manusia" dan "mobilisasi hati nurani" dalam pengambilan keputusan mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keadilan restoratif, perlindungan kelompok rentan, atau isu-isu sosial yang kompleks. Ini akan memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana keberanian "rule-breaking" demi keadilan substantif benar-benar terwujud dan apakah hal tersebut membawa dampak positif yang terukur bagi masyarakat. Selanjutnya, mengingat penekanan hukum progresif pada kesejahteraan manusia dan keadilan substantif, sebuah proyek penelitian dapat berfokus pada pengembangan model atau kerangka kerja yang inovatif untuk mengukur pencapaian keadilan substantif tersebut. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi indikator-indikator yang kuat dan objektif untuk mengevaluasi apakah suatu intervensi hukum progresif telah berhasil "memanusiakan manusia" dan memberikan manfaat nyata di luar kepatuhan prosedural? Akhirnya, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam menginternalisasi paradigma hukum progresif dalam proses pembentukan kebijakan dan regulasi di tingkat legislatif. Mengingat hukum tidak hanya statis tetapi juga dinamis dalam pembentukannya, bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat memandu pembuatan undang-undang agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, dan moralitas kolektif? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum progresif dapat menjadi instrumen efektif untuk transformasi sosial dan kemajuan martabat manusia secara berkelanjutan.. Studi ini menunjukkan bahwa positivisme, pasca-positivisme, dan pemikiran hukum progresif merupakan komponen integral dalam spektrum filsafat hukum yang lebih luas, masing-masing berlandaskan asumsi filosofis yang berbeda.Perbandingan antarpardigma ini menegaskan bahwa pemikiran hukum bersifat plural, dinamis, dan kontekstual, menawarkan lensa yang beragam dari formalisme hingga pendekatan transformatif yang berpusat pada keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari kerangka legalistik-positivis menuju pendekatan pasca-positivis dan progresif-kritis mencerminkan transformasi dalam keilmuan hukum, menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang dinamis untuk memajukan martabat manusia dan perubahan sosial Penelitian ini mengkaji implikasi pergeseran paradigma dalam penelitian hukum dari orientasi legalistik-positivis menuju pendekatan pasca-positivis dan progresif-kritis dalam ranah disertasi hukum doktoral. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengakuan yang meningkat bahwa positivisme hukum, meskipun berkontribusi pada kepastian hukum dan penalaran hukum yang sistematis, memiliki keterbatasan dalam menangani realitas sosial yang kompleks dan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, studi ini menganalisis paradigma pemikiran hukum berdasarkan dimensi ontologis,... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp 1x" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" alt="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-32308.webp" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-32308.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-32308.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-32308.webp 1x" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" alt="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-74a5f.webp" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-74a5f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-74a5f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-74a5f.webp 1x" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" alt="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61135-institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu" title="JURIS - AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat" target="_blank">AuReconstruction of Legal Research Paradigms: From Positivism to Post-Positivism in the Context of Doctoral DissertationsAy (Focus: Paradigm Shifts (Positivism, Progressive, Critical) and Their Implicat</a>: Melihat pergeseran paradigma penelitian hukum menuju pendekatan progresif yang berpusat pada manusia dan keadilan substantif, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat relevan untuk memperkaya pemahaman kita. Pertama, penting untuk melakukan studi empiris yang mendalam mengenai implementasi konkret paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian dapat mengkaji secara langsung bagaimana para hakim, jaksa, atau penegak hukum lainnya mengintegrasikan prinsip "hukum untuk manusia" dan "mobilisasi hati nurani" dalam pengambilan keputusan mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keadilan restoratif, perlindungan kelompok rentan, atau isu-isu sosial yang kompleks. Ini akan memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana keberanian "rule-breaking" demi keadilan substantif benar-benar terwujud dan apakah hal tersebut membawa dampak positif yang terukur bagi masyarakat. Selanjutnya, mengingat penekanan hukum progresif pada kesejahteraan manusia dan keadilan substantif, sebuah proyek penelitian dapat berfokus pada pengembangan model atau kerangka kerja yang inovatif untuk mengukur pencapaian keadilan substantif tersebut. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi indikator-indikator yang kuat dan objektif untuk mengevaluasi apakah suatu intervensi hukum progresif telah berhasil "memanusiakan manusia" dan memberikan manfaat nyata di luar kepatuhan prosedural? Akhirnya, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam menginternalisasi paradigma hukum progresif dalam proses pembentukan kebijakan dan regulasi di tingkat legislatif. Mengingat hukum tidak hanya statis tetapi juga dinamis dalam pembentukannya, bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif dapat memandu pembuatan undang-undang agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, dan moralitas kolektif? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum progresif dapat menjadi instrumen efektif untuk transformasi sosial dan kemajuan martabat manusia secara berkelanjutan..
<br>Studi ini menunjukkan bahwa positivisme, pasca-positivisme, dan pemikiran hukum progresif merupakan komponen integral dalam spektrum filsafat hukum yang lebih luas, masing-masing berlandaskan asumsi filosofis yang berbeda.Perbandingan antarpardigma ini menegaskan bahwa pemikiran hukum bersifat plural, dinamis, dan kontekstual, menawarkan lensa yang beragam dari formalisme hingga pendekatan transformatif yang berpusat pada keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari kerangka legalistik-positivis menuju pendekatan pasca-positivis dan progresif-kritis mencerminkan transformasi dalam keilmuan hukum, menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang dinamis untuk memajukan martabat manusia dan perubahan sosial
<br>Penelitian ini mengkaji implikasi pergeseran paradigma dalam penelitian hukum dari orientasi legalistik-positivis menuju pendekatan pasca-positivis dan progresif-kritis dalam ranah disertasi hukum doktoral. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengakuan yang meningkat bahwa positivisme hukum, meskipun berkontribusi pada kepastian hukum dan penalaran hukum yang sistematis, memiliki keterbatasan dalam menangani realitas sosial yang kompleks dan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, studi ini menganalisis paradigma pemikiran hukum berdasarkan dimensi ontologis,...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp" type="image/webp" length="92184" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-3f055.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-32308.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/b/8/institusi-sosial-keadilan-substantif-martabat-manu-thumb-74a5f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business to Business Relationships A Study of Shipping Companies in Indonesia ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business to Business Relationships A Study of Shipping Companies in Indonesia ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business to Business Relationships A Study of Shipping Companies in Indonesia ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61130-loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim</link>
	<guid isPermaLink="false">ba7526918500100de94ba920f34e4c0f</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:29:04 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran dan pengaruh variabel-variabel struktural pelanggan, seperti ukuran perusahaan dan lama hubungan bisnis, dalam membentuk loyalitas pelanggan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran dan pengaruh variabel-variabel struktural pelanggan, seperti ukuran perusahaan dan lama hubungan bisnis, dalam membentuk loyalitas pelanggan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi strategi-strategi spesifik yang dapat diterapkan oleh perusahaan pengiriman untuk memperkuat komitmen relasional dan ketergantungan struktural dengan pelanggan korporat mereka. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel lain, seperti kualitas layanan dan integrasi digital, dalam membentuk loyalitas pelanggan di industri pengiriman. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembentukan loyalitas pelanggan dalam hubungan B2B di industri pengiriman Indonesia.. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dalam hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B) di industri pengiriman Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh komitmen, ketergantungan relatif, dan kepuasan pelanggan, sedangkan kepercayaan tidak memiliki efek langsung pada loyalitas pelanggan.Selain itu, kepuasan pelanggan hanya terbukti memediasi hubungan antara kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sedangkan komitmen dan ketergantungan relatif memiliki hubungan langsung dengan loyalitas pelanggan.Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dalam industri pengiriman B2B tidak hanya terbentuk melalui kepuasan pelanggan, tetapi juga melalui komitmen relasional dan ketergantungan struktural yang berkembang dalam hubungan bisnis jangka panjang Industri pengiriman memainkan peran sentral dalam mendukung operasi lancar rantai pasok nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau di Indonesia terhubung oleh jalur laut, menjadi tulang punggung distribusi barang, bahan baku, dan sumber daya antara wilayah. Peran strategis industri pengiriman tidak hanya terlihat dalam logistik domestik, tetapi juga dalam mendukung ekspor dan impor Indonesia serta integrasi ke dalam rantai pasok global. Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-5efba.webp" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-5efba.webp" data-src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-5efba.webp" srcset="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-5efba.webp 1x" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" alt="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp" data-src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp" srcset="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp 1x" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" alt="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-df97d.webp" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-df97d.webp" data-src="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-df97d.webp" srcset="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-df97d.webp 1x" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" alt="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61130-loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim" title="JURIS - The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia" target="_blank">The Mechanism of Forming Corporate Customer Loyalty in Business-to-Business Relationships: A Study of Shipping Companies in Indonesia</a>: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran dan pengaruh variabel-variabel struktural pelanggan, seperti ukuran perusahaan dan lama hubungan bisnis, dalam membentuk loyalitas pelanggan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi strategi-strategi spesifik yang dapat diterapkan oleh perusahaan pengiriman untuk memperkuat komitmen relasional dan ketergantungan struktural dengan pelanggan korporat mereka. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel-variabel lain, seperti kualitas layanan dan integrasi digital, dalam membentuk loyalitas pelanggan di industri pengiriman. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembentukan loyalitas pelanggan dalam hubungan B2B di industri pengiriman Indonesia..
<br>Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dalam hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B) di industri pengiriman Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh komitmen, ketergantungan relatif, dan kepuasan pelanggan, sedangkan kepercayaan tidak memiliki efek langsung pada loyalitas pelanggan.Selain itu, kepuasan pelanggan hanya terbukti memediasi hubungan antara kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sedangkan komitmen dan ketergantungan relatif memiliki hubungan langsung dengan loyalitas pelanggan.Temuan ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dalam industri pengiriman B2B tidak hanya terbentuk melalui kepuasan pelanggan, tetapi juga melalui komitmen relasional dan ketergantungan struktural yang berkembang dalam hubungan bisnis jangka panjang
<br>Industri pengiriman memainkan peran sentral dalam mendukung operasi lancar rantai pasok nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau di Indonesia terhubung oleh jalur laut, menjadi tulang punggung distribusi barang, bahan baku, dan sumber daya antara wilayah. Peran strategis industri pengiriman tidak hanya terlihat dalam logistik domestik, tetapi juga dalam mendukung ekspor dan impor Indonesia serta integrasi ke dalam rantai pasok global.
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp" type="image/webp" length="101936" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-5efba.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-a9c74.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/1/4/loyalitas-pelanggan-hubungan-b2b-industri-pengirim-thumb-df97d.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era A Theological Didactic Analysis ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61124-pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re</link>
	<guid isPermaLink="false">280cb7902d28a196636d6e39a2d1f157</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:28:26 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis online dapat memperluas pemahaman tentang pembentukan iman digital. 3. Pengembangan kerangka kerja didaktik yang mengintegrasikan praksis bersama dan didaktik reflektif dalam konteks pembelajaran digital untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik secara holistik.. Pendidikan teologis di era digital mengalami transformasi paradigma dari model transmisi ke pendekatan dialogis, reflektif, dan partisipatif.Ruang digital menjadi lokus teologis yang sah untuk pengalaman iman, dengan keterlibatan peserta didik yang lebih aktif.Reformasi pedagogi teologis memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, refleksi teologis, dan pendekatan kontekstual.Edukator Kristen perlu mengembangkan kompetensi digital dan pedagogis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan transformatif Studi ini mengeksplorasi transformasi pedagogi teologis dalam lingkungan pembelajaran digital, dengan fokus pada pergeseran dari model berorientasi transmisi menjadi paradigma dialogis, reflektif, dan transformatif. Pendekatan berbasis literatur yang melibatkan teori pedagogi teologis, didaktik reflektif, dan praktik pembelajaran digital menghasilkan sintesis konseptual yang menunjukkan bahwa ruang digital memfasilitasi bentuk keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun makna teologis. Analisis ini mengidentifikasi tiga transformasi konseptual inti: (1) pergeseran paradigma... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" data-src="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" srcset="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp 1x" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" alt="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61124-pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re" title="JURIS - Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis" target="_blank">Reforming Theological Pedagogy in Christian Religious Education in the Digital Era: A Theological-Didactic Analysis</a>: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model pedagogi teologis digital di berbagai konteks pendidikan dan komunitas gereja melalui studi empiris. 2. Studi perbandingan lintas budaya tentang dinamika hubungan dalam komunitas belajar teologis online dapat memperluas pemahaman tentang pembentukan iman digital. 3. Pengembangan kerangka kerja didaktik yang mengintegrasikan praksis bersama dan didaktik reflektif dalam konteks pembelajaran digital untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik secara holistik..
<br>Pendidikan teologis di era digital mengalami transformasi paradigma dari model transmisi ke pendekatan dialogis, reflektif, dan partisipatif.Ruang digital menjadi lokus teologis yang sah untuk pengalaman iman, dengan keterlibatan peserta didik yang lebih aktif.Reformasi pedagogi teologis memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, refleksi teologis, dan pendekatan kontekstual.Edukator Kristen perlu mengembangkan kompetensi digital dan pedagogis untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan transformatif
<br>Studi ini mengeksplorasi transformasi pedagogi teologis dalam lingkungan pembelajaran digital, dengan fokus pada pergeseran dari model berorientasi transmisi menjadi paradigma dialogis, reflektif, dan transformatif. Pendekatan berbasis literatur yang melibatkan teori pedagogi teologis, didaktik reflektif, dan praktik pembelajaran digital menghasilkan sintesis konseptual yang menunjukkan bahwa ruang digital memfasilitasi bentuk keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun makna teologis. Analisis ini mengidentifikasi tiga transformasi konseptual inti: (1) pergeseran paradigma...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" type="image/webp" length="100950" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-a7fac.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-96a11.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/e/7/pedagogi-teologis-pembelajaran-digital-didaktik-re-thumb-f6253.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families An Empirical Study in Kuripan Village Bogor Regency Indonesia ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families An Empirical Study in Kuripan Village Bogor Regency Indonesia ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families An Empirical Study in Kuripan Village Bogor Regency Indonesia ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61134-persepsi-masyarakat-surabaya</link>
	<guid isPermaLink="false">6b6e9695e3a1512d1500fbec4500457b</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:27:43 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran pernikahan di tingkat desa. Penelitian ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia: Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran pernikahan di tingkat desa. Penelitian ini dapat berfokus pada faktor-faktor seperti kesadaran hukum, kesediaan untuk mematuhi peraturan, dan persepsi masyarakat tentang pentingnya pendaftaran pernikahan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan tanpa pendaftaran. Hal ini dapat mencakup studi tentang konsekuensi yang dihadapi oleh istri dan anak-anak dalam pernikahan tanpa pendaftaran, serta dampak yang lebih luas terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran pemimpin agama dalam mempromosikan kepatuhan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan. Studi ini dapat menyelidiki bagaimana pemimpin agama dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran pernikahan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan.. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran pernikahan di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor telah mencapai tingkat efektivitas yang relatif memuaskan.Hal ini tercermin dari peningkatan konsisten jumlah pernikahan yang secara resmi dicatat oleh pihak berwenang selama periode yang diamati.Data empiris mengungkapkan bahwa pernikahan yang terdaftar meningkat dari 112 pasangan pada tahun 2022 menjadi 134 pasangan pada tahun 2024.Sebaliknya, insiden pernikahan tanpa pendaftaran (nikah siri) menunjukkan tren penurunan, menurun dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 11 kasus pada tahun 2024.Perkembangan ini menunjukkan kesadaran yang tumbuh di antara anggota masyarakat akan pentingnya pendaftaran pernikahan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban anggota keluarga.Meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur pendaftaran pernikahan, implementasinya belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.Beberapa faktor yang saling terkait terus berkontribusi pada persistensi pernikahan tanpa pendaftaran dalam segmen tertentu masyarakat.Meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur pendaftaran pernikahan, efektivitasnya masih dibatasi oleh kombinasi faktor yang saling terkait, yaitu keterbatasan ekonomi, kesadaran hukum yang kurang dan pemahaman tentang kewajiban hukum, hambatan administratif, pengaruh sosial-budaya dan agama, persistensi praktik adat, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah, semua ini terus mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan.Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan peraturan formal.Sebaliknya, hal itu juga dibentuk oleh dinamika sosial dan budaya yang lebih luas serta tingkat kesadaran hukum di antara anggota masyarakat.Temuan ini konsisten dengan konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman, yang menekankan bahwa operasi hukum yang sukses tergantung pada interaksi antara norma hukum, struktur institusional, dan budaya hukum masyarakat Pendaftaran pernikahan memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Meskipun memiliki arti hukum yang signifikan, praktik pernikahan tanpa pendaftaran (nikah siri) masih terjadi di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendaftaran pernikahan, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, serta menilai konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari pernikahan tanpa pendaftaran. Desain penelitian hukum empiris dengan perspektif sosio-hukum digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan tinjauan dokumen yang melibatkan pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh agama, dan warga setempat. Data yang dikumpulkan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-919a8.webp" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-919a8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-919a8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-919a8.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" alt="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" alt="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-f4a94.webp" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-f4a94.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-f4a94.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-f4a94.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" alt="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61134-persepsi-masyarakat-surabaya" title="JURIS - The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia" target="_blank">The Effectiveness of Marriage Registration in Ensuring Legal Certainty for Families: An Empirical Study in Kuripan Village, Bogor Regency, Indonesia</a>: Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran pernikahan di tingkat desa. Penelitian ini dapat berfokus pada faktor-faktor seperti kesadaran hukum, kesediaan untuk mematuhi peraturan, dan persepsi masyarakat tentang pentingnya pendaftaran pernikahan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan tanpa pendaftaran. Hal ini dapat mencakup studi tentang konsekuensi yang dihadapi oleh istri dan anak-anak dalam pernikahan tanpa pendaftaran, serta dampak yang lebih luas terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran pemimpin agama dalam mempromosikan kepatuhan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan. Studi ini dapat menyelidiki bagaimana pemimpin agama dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran pernikahan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan..
<br>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran pernikahan di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor telah mencapai tingkat efektivitas yang relatif memuaskan.Hal ini tercermin dari peningkatan konsisten jumlah pernikahan yang secara resmi dicatat oleh pihak berwenang selama periode yang diamati.Data empiris mengungkapkan bahwa pernikahan yang terdaftar meningkat dari 112 pasangan pada tahun 2022 menjadi 134 pasangan pada tahun 2024.Sebaliknya, insiden pernikahan tanpa pendaftaran (nikah siri) menunjukkan tren penurunan, menurun dari 18 kasus pada tahun 2022 menjadi 11 kasus pada tahun 2024.Perkembangan ini menunjukkan kesadaran yang tumbuh di antara anggota masyarakat akan pentingnya pendaftaran pernikahan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban anggota keluarga.Meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur pendaftaran pernikahan, implementasinya belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.Beberapa faktor yang saling terkait terus berkontribusi pada persistensi pernikahan tanpa pendaftaran dalam segmen tertentu masyarakat.Meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur pendaftaran pernikahan, efektivitasnya masih dibatasi oleh kombinasi faktor yang saling terkait, yaitu keterbatasan ekonomi, kesadaran hukum yang kurang dan pemahaman tentang kewajiban hukum, hambatan administratif, pengaruh sosial-budaya dan agama, persistensi praktik adat, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah, semua ini terus mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan.Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan peraturan formal.Sebaliknya, hal itu juga dibentuk oleh dinamika sosial dan budaya yang lebih luas serta tingkat kesadaran hukum di antara anggota masyarakat.Temuan ini konsisten dengan konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman, yang menekankan bahwa operasi hukum yang sukses tergantung pada interaksi antara norma hukum, struktur institusional, dan budaya hukum masyarakat
<br>Pendaftaran pernikahan memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Meskipun memiliki arti hukum yang signifikan, praktik pernikahan tanpa pendaftaran (nikah siri) masih terjadi di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendaftaran pernikahan, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat, serta menilai konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari pernikahan tanpa pendaftaran. Desain penelitian hukum empiris dengan perspektif sosio-hukum digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan tinjauan dokumen yang melibatkan pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, tokoh agama, dan warga setempat. Data yang dikumpulkan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp" type="image/webp" length="104162" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-919a8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-e625b.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/c/a/persepsi-masyarakat-surabaya-tokoh-agama-pendaftar-thumb-f4a94.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61127-publik-akta-otentik-notaris-elek</link>
	<guid isPermaLink="false">99fe2ce9e5193cdaef6c41b6d652a964</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:18:28 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law: Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, bagaimana teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan untuk verifikasi identitas, atau sistem biometrik mutakhir dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka notariat elektronik di Indonesia di masa depan? Penting untuk menganalisis secara detail tantangan hukum dan solusi yang mungkin untuk setiap teknologi ini agar standar keaslian akta dan keamanan data tetap terjaga, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif persepsi dan ekspektasi masyarakat umum serta praktisi hukum, seperti notaris dan pengacara, terkait kemudahan, keamanan, dan tingkat kepercayaan terhadap layanan notaris elektronik dan jarak jauh. Memahami pandangan dari berbagai pihak ini sangat krusial untuk memastikan bahwa reformasi digital di bidang kenotariatan akan diterima dengan baik dan berhasil diterapkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Terakhir, studi dampak ekonomi dari implementasi sistem notaris elektronik yang diakui penuh juga akan sangat bermanfaat. Bagaimana digitalisasi layanan kenotariatan akan memengaruhi efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan aksesibilitas layanan hukum di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani? Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang kerangka kerja yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.Undang-undang yang berlaku masih mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan tanda tangan tulisan tangan sebagai elemen esensial akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat mencapai status pembuktian yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk amandemen UUJN dan perumusan regulasi teknis yang jelas, untuk mengimplementasikan sistem notaris elektronik yang sah dan selaras dengan prinsip-prinsip akta otentik Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong digitalisasi layanan hukum, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi konsep-konsep ini dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keaslian akta, perlindungan data pribadi, dan praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik notaris elektronik maupun notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang komprehensif di Indonesia. Peraturan yang... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" data-src="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" srcset="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp 1x" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" alt="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61127-publik-akta-otentik-notaris-elek" title="JURIS - Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law" target="_blank">Regulation and Implications of the Electronic Notary and Remote Notary Concepts under Indonesian Positive Law</a>: Mengingat tantangan regulasi yang ada, penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi model notariat digital secara lebih mendalam, tidak hanya dari sisi perbandingan hukum antar negara, tetapi juga melalui studi kelayakan teknis yang spesifik. Misalnya, bagaimana teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan untuk verifikasi identitas, atau sistem biometrik mutakhir dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka notariat elektronik di Indonesia di masa depan? Penting untuk menganalisis secara detail tantangan hukum dan solusi yang mungkin untuk setiap teknologi ini agar standar keaslian akta dan keamanan data tetap terjaga, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif persepsi dan ekspektasi masyarakat umum serta praktisi hukum, seperti notaris dan pengacara, terkait kemudahan, keamanan, dan tingkat kepercayaan terhadap layanan notaris elektronik dan jarak jauh. Memahami pandangan dari berbagai pihak ini sangat krusial untuk memastikan bahwa reformasi digital di bidang kenotariatan akan diterima dengan baik dan berhasil diterapkan, tidak hanya secara hukum tetapi juga secara sosial. Terakhir, studi dampak ekonomi dari implementasi sistem notaris elektronik yang diakui penuh juga akan sangat bermanfaat. Bagaimana digitalisasi layanan kenotariatan akan memengaruhi efisiensi operasional, efektivitas biaya, dan aksesibilitas layanan hukum di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani? Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk merancang kerangka kerja yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat..
<br>Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.Undang-undang yang berlaku masih mensyaratkan kehadiran fisik, pembacaan langsung, dan tanda tangan tulisan tangan sebagai elemen esensial akta otentik, sehingga akta elektronik tidak dapat mencapai status pembuktian yang sama, menimbulkan ketidakpastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum komprehensif, termasuk amandemen UUJN dan perumusan regulasi teknis yang jelas, untuk mengimplementasikan sistem notaris elektronik yang sah dan selaras dengan prinsip-prinsip akta otentik
<br>Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong digitalisasi layanan hukum, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep notaris elektronik dan notaris jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi konsep-konsep ini dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keaslian akta, perlindungan data pribadi, dan praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik notaris elektronik maupun notaris jarak jauh belum memiliki dasar hukum yang komprehensif di Indonesia. Peraturan yang...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" type="image/webp" length="101286" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-fce22.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-5414f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/2/6/publik-akta-otentik-notaris-elektronik-jarak-kepas-thumb-f5f5a.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Implementation of Feminism in an Islamic Perspective ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Implementation of Feminism in an Islamic Perspective ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Implementation of Feminism in an Islamic Perspective ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61139-reseller-konteks-islam-perspektif</link>
	<guid isPermaLink="false">b2e5c3224b1465664e0a23c721a4661c</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:12:06 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ fajar fajar ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,fajar,flag,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Berdasarkan penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: Pertama, mengkaji lebih lanjut dampak negatif feminisme dalam konteks Islam, terutama terkait dengan pergaulan bebas dan dampak sosial lainnya. Kedua, meneliti bagaimana ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective: Berdasarkan penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: Pertama, mengkaji lebih lanjut dampak negatif feminisme dalam konteks Islam, terutama terkait dengan pergaulan bebas dan dampak sosial lainnya. Kedua, meneliti bagaimana feminisme dapat diterapkan dalam Islam secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Ketiga, melakukan studi komparatif antara feminisme Barat dengan feminisme dalam perspektif Islam, untuk memahami perbedaan dan kesamaan keduanya.. Penelitian ini menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu dari pengertian feminisme, berasal dari kata feminist yang berarti feminin, dan dalam istilah, adalah sebuah gerakan atau reaksi terhadap pembebasan perempuan dalam menuntut hak-hak yang didiskriminasi yang telah menjadi sebuah konsep, ideologi dan kepercayaan atau pemahaman.Secara historis, istilah feminisme pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1908 Masehi oleh Charles Fourier, dan perkembangannya dibagi menjadi tiga gelombang.Dari implementasinya, terdapat banyak dampak negatif dari feminisme yang merujuk pada pergaulan bebas yang bertentangan dengan agama Islam.Penelitian ini terbatas pada pengertian, sejarah, dan implementasi agama Islam.Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema feminisme, baik pengaruhnya, dampaknya, atau hal lain yang mencakup tema ini secara lebih luas Feminisme adalah sebuah gerakan yang muncul akibat kesadaran bahwa perempuan mengalami diskriminasi dan selalu berada di bawah laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian feminisme, mendeskripsikan sejarah feminisme, dan mendeskripsikan implementasi feminisme dari perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan, dan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah pengertian feminisme yang secara linguistik berarti feminin, dan secara istilah adalah sebuah gerakan atau reaksi terhadap pembebasan perempuan dalam menuntut hak-hak yang didiskriminasi yang menjadi sebuah konsep, ideologi, dan kepercayaan atau pemahaman... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-956f3.webp" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-956f3.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-956f3.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-956f3.webp 1x" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" alt="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-891ab.webp" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-891ab.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-891ab.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-891ab.webp 1x" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" alt="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp" data-src="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp" srcset="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp 1x" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" alt="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61139-reseller-konteks-islam-perspektif" title="JURIS - Implementation of Feminism in an Islamic Perspective" target="_blank">Implementation of Feminism in an Islamic Perspective</a>: Berdasarkan penelitian ini, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: Pertama, mengkaji lebih lanjut dampak negatif feminisme dalam konteks Islam, terutama terkait dengan pergaulan bebas dan dampak sosial lainnya. Kedua, meneliti bagaimana feminisme dapat diterapkan dalam Islam secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Ketiga, melakukan studi komparatif antara feminisme Barat dengan feminisme dalam perspektif Islam, untuk memahami perbedaan dan kesamaan keduanya..
<br>Penelitian ini menemukan sesuatu yang sangat penting, yaitu dari pengertian feminisme, berasal dari kata feminist yang berarti feminin, dan dalam istilah, adalah sebuah gerakan atau reaksi terhadap pembebasan perempuan dalam menuntut hak-hak yang didiskriminasi yang telah menjadi sebuah konsep, ideologi dan kepercayaan atau pemahaman.Secara historis, istilah feminisme pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1908 Masehi oleh Charles Fourier, dan perkembangannya dibagi menjadi tiga gelombang.Dari implementasinya, terdapat banyak dampak negatif dari feminisme yang merujuk pada pergaulan bebas yang bertentangan dengan agama Islam.Penelitian ini terbatas pada pengertian, sejarah, dan implementasi agama Islam.Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan tema feminisme, baik pengaruhnya, dampaknya, atau hal lain yang mencakup tema ini secara lebih luas
<br>Feminisme adalah sebuah gerakan yang muncul akibat kesadaran bahwa perempuan mengalami diskriminasi dan selalu berada di bawah laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengertian feminisme, mendeskripsikan sejarah feminisme, dan mendeskripsikan implementasi feminisme dari perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan, dan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah pengertian feminisme yang secara linguistik berarti feminin, dan secara istilah adalah sebuah gerakan atau reaksi terhadap pembebasan perempuan dalam menuntut hak-hak yang didiskriminasi yang menjadi sebuah konsep, ideologi, dan kepercayaan atau pemahaman...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp" type="image/webp" length="260174" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-956f3.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-891ab.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/b/4/reseller-konteks-islam-perspektif-telaah-agama-abu-thumb-63a30.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang Politeknik Pariwisata Batam Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang Politeknik Pariwisata Batam Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang Politeknik Pariwisata Batam Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61123-pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan</link>
	<guid isPermaLink="false">6e98f31f6c6afbd1e976564c3ce4057c</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:10:59 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ buku globall ]]></category>
	<category><![CDATA[ haerul umami ]]></category>
	<category><![CDATA[ innah muthma ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[buku,globall,haerul,innah,muthma,umami]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ 1) Mengembangkan inisiatif perpustakaan digital yang terintegrasi antar perguruan tinggi untuk memperluas akses koleksi referensi ilmiah secara online. 2) Meningkatkan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi dalam menyusun modul pelatihan literasi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi: 1) Mengembangkan inisiatif perpustakaan digital yang terintegrasi antar perguruan tinggi untuk memperluas akses koleksi referensi ilmiah secara online. 2) Meningkatkan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi dalam menyusun modul pelatihan literasi digital untuk mahasiswa dan dosen. 3) Mengadakan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang kolaborasi perpustakaan dan dosen terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui distribusi buku ISU GLOBAL.Pendekatan Multidisipliner dalam Transformasi dan Perkembangan Isu Global berhasil meningkatkan akses terhadap referensi ilmiah dan memperkaya koleksi perpustakaan perguruan tinggi.Kolaborasi antara Universitas Pertahanan RI, Politeknik Pariwisata Batam, dan Akademi Militer Magelang menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas.Model kolaborasi ini dapat direplikasi dengan memperluas jaringan perguruan tinggi penerima dan memperkaya jenis koleksi yang didistribusikan sehingga manfaatnya semakin luas Literasi sains merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki sivitas akademika dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika isu global. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan akses terhadap referensi ilmiah yang mutakhir di berbagai perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi sains melalui distribusi buku ISU GLOBAL: Pendekatan Multidisipliner dalam Transformasi dan Perkembangan Isu Global kepada sejumlah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-2c226.webp" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-2c226.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-2c226.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-2c226.webp 1x" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" alt="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-3f2fb.webp" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-3f2fb.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-3f2fb.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-3f2fb.webp 1x" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" alt="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp 1x" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" alt="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61123-pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan" title="JURIS - Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi" target="_blank">Implementasi Kolaborasi Akademi Militer Magelang, Politeknik Pariwisata Batam, Dan Universitas Pertahanan Dalam Peningkatan Literasi Sains Melalui Distribusi AuBuku Isu GloballAy Untuk Perguruan Tinggi</a>: 1) Mengembangkan inisiatif perpustakaan digital yang terintegrasi antar perguruan tinggi untuk memperluas akses koleksi referensi ilmiah secara online. 2) Meningkatkan kerja sama antar institusi pendidikan tinggi dalam menyusun modul pelatihan literasi digital untuk mahasiswa dan dosen. 3) Mengadakan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang kolaborasi perpustakaan dan dosen terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia..
<br>Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui distribusi buku ISU GLOBAL.Pendekatan Multidisipliner dalam Transformasi dan Perkembangan Isu Global berhasil meningkatkan akses terhadap referensi ilmiah dan memperkaya koleksi perpustakaan perguruan tinggi.Kolaborasi antara Universitas Pertahanan RI, Politeknik Pariwisata Batam, dan Akademi Militer Magelang menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas.Model kolaborasi ini dapat direplikasi dengan memperluas jaringan perguruan tinggi penerima dan memperkaya jenis koleksi yang didistribusikan sehingga manfaatnya semakin luas
<br>Literasi sains merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki sivitas akademika dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika isu global. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan akses terhadap referensi ilmiah yang mutakhir di berbagai perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi sains melalui distribusi buku ISU GLOBAL: Pendekatan Multidisipliner dalam Transformasi dan Perkembangan Isu Global kepada sejumlah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp" type="image/webp" length="70804" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-2c226.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-3f2fb.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/9/pengabdian-masyarakat-literasi-sains-perpustakaan-thumb-0672f.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-2917-instituthidayatullahbatam.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-11796-sigma-jurnal-sinergi-mengabdi.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61129-criminal-code-2023-procedure-2025-du</link>
	<guid isPermaLink="false">9a6d56b499bd6a268def4b95abdea6e2</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:00:55 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif hukuman ringan, terutama untuk pelaku kejahatan minor, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan jaksa dalam proses pengakuan bersalah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosedur.. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mengurangi kepadatan tahanan, dan mendukung paradigma keadilan rehabilitatif serta restoratif.Namun, kerangka normatif yang ada masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan kurangnya koherensi, khususnya terkait ambang batas hukuman pidana antara Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, ketidakjelasan bentuk putusan hukum dalam proses singkat, ketentuan hukuman maksimal dua pertiga dari hukuman yang ditentukan, serta regulasi yang belum optimal dalam melindungi hak terdakwa dan pengawasan wewenang aparat penegak hukum.Selain itu, implementasi pengakuan bersalah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep pengakuan bersalah secara sempit seperti yang diterapkan di negara hukum umum, tetapi lebih mirip dengan konsep 'pengakuan tanpa perundingan' dengan ruang negosiasi yang terbatas.Dalam konteks ini, perluasan bukti hukum di KUHAP 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga menjaga prinsip persidangan yang adil dan hak terdakwa untuk tidak melawan diri sendiri.Di sisi lain, adanya kerja sosial, tugas pengawasan, dan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih korektif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan.Oleh karena itu, reformulasi konsep pengakuan bersalah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian perkara.Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP 2025 menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substansial Penelitian ini menganalisis regulasi dan merumuskan model ideal implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian struktural antara hukum pidana substantif yang beralih ke paradigma rehabilitatif dengan hukum acara pidana yang masih mencerminkan pendekatan retributif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan statistik dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa regulasi pengakuan bersalah di KUHAP 2025 masih mengandung ketidaksesuaian normatif signifikan, khususnya terkait batas hukuman, tahap prosedural,... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp 1x" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" alt="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61129-criminal-code-2023-procedure-2025-du" title="JURIS - Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code" target="_blank">Reformulating the Concept of Plea Bargaining in the Criminal Justice System Following the New Criminal Code and Criminal Procedure Code</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pengakuan bersalah terhadap tingkat kekambuhan pelaku kejahatan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi KUHAP 2025. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut potensi program rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif hukuman ringan, terutama untuk pelaku kejahatan minor, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis pelaku. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan jaksa dalam proses pengakuan bersalah, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas prosedur..
<br>Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan bentuk reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan, mengurangi kepadatan tahanan, dan mendukung paradigma keadilan rehabilitatif serta restoratif.Namun, kerangka normatif yang ada masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dan kurangnya koherensi, khususnya terkait ambang batas hukuman pidana antara Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP 2025, ketidakjelasan bentuk putusan hukum dalam proses singkat, ketentuan hukuman maksimal dua pertiga dari hukuman yang ditentukan, serta regulasi yang belum optimal dalam melindungi hak terdakwa dan pengawasan wewenang aparat penegak hukum.Selain itu, implementasi pengakuan bersalah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan konsep pengakuan bersalah secara sempit seperti yang diterapkan di negara hukum umum, tetapi lebih mirip dengan konsep 'pengakuan tanpa perundingan' dengan ruang negosiasi yang terbatas.Dalam konteks ini, perluasan bukti hukum di KUHAP 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah bukan satu-satunya dasar pemidanaan, sehingga menjaga prinsip persidangan yang adil dan hak terdakwa untuk tidak melawan diri sendiri.Di sisi lain, adanya kerja sosial, tugas pengawasan, dan pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih korektif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku kejahatan.Oleh karena itu, reformulasi konsep pengakuan bersalah harus dilihat sebagai bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian perkara.Sinkronisasi antara KUHP 2023 dan KUHAP 2025 menjadi prasyarat utama untuk mencapai tujuan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substansial
<br>Penelitian ini menganalisis regulasi dan merumuskan model ideal implementasi pengakuan bersalah (plea bargaining) dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian struktural antara hukum pidana substantif yang beralih ke paradigma rehabilitatif dengan hukum acara pidana yang masih mencerminkan pendekatan retributif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan pendekatan statistik dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa regulasi pengakuan bersalah di KUHAP 2025 masih mengandung ketidaksesuaian normatif signifikan, khususnya terkait batas hukuman, tahap prosedural,...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" type="image/webp" length="114930" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-a9f0e.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-724b8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/a/criminal-code-procedure-process-law-plea-bargainin-thumb-ad689.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q S Al Baqarah 30 34 Value and Implications in the World of Islamic Education ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61140-pendidikan-agama-kristen</link>
	<guid isPermaLink="false">0f7d7b4025e9c5ef8045abb3881c2e42</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:53:38 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ fajar fajar ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,fajar,flag,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34 (Value and Implications in the World of Islamic Education): Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif antara tafsir-tafsir klasik, kontemporer, dan modern mengenai ayat-ayat tersebut, untuk memahami berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda.3. Menjelajahi implikasi praktis dari nilai-nilai pendidikan agama dalam konteks pendidikan modern, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum dan praktik pendidikan saat ini.. S al-Baqarah ayat 30, 33, dan 34.dalam proses pendidikan harus ada prinsip keragu-raguan (skepstisme) dalam keilmuan dengan memunculkan pertanyaan kepada yang lebih mengerti akan sebuah ilmu tersebut, maka konsep sebagai murid yang haus akan ilmu pengetahuan akan terlihat, dengan bertanya.Sebagai seorang guru terhadap pertanyaan yang dimunculkan dari seorang murid yang tidak tahu, jangan dijawab dengan kasar atau menghardik peserta didiknya, jawablah dengan lemah lembut, atau dialihkan kepada suatu hal lain dengan cara yang baik.Sifat ini sangat tercela, dan yang pantas mempunyai sifat ini hanya Allah SWT.tidak ada satupun makhluk yang berhak sombong selain diriNya.Allah mengedukasi dan menampakkan pada makhluknya betapa mulianya orang yang luas ilmu pengetahuannya dibandingkan orang yang miskin pengetahuan.Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kesadaran yang harus dipunyai oleh pendidik maupun peserta didik, dengan mengetahui kekurangan yang diketahui oleh keduanya maka masing-masing akan berusaha untuk mengupdate kemampuan masing sehingga kelemahan tadi tertutupi dengan usaha yang telah dilakukan, dan jangan lupa pula untuk selalu kedepankan prinsip sopan dan rendah hati Pendidikan agama adalah proses pengajaran, pendidikan, dan pembentukan karakter, serta stimulasi naluri manusia dalam menyadari ibadah kepada Allah untuk memahami tujuan manusia sebagai abdun. Penelitian ini bertujuan menganalisis, menafsirkan, dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.s al-Baqarah: 30-34. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui berbagai sumber buku, naskah, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, pendidikan moral, yaitu moral seorang murid terhadap guru, moral dalam mencari ilmu, dan larangan terhadap kesombongan. Kedua, pendidikan agama, yaitu orang dengan pengetahuan lebih mulia daripada orang tanpa pengetahuan. Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" data-src="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" srcset="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp 1x" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" alt="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61140-pendidikan-agama-kristen" title="JURIS - Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)" target="_blank">Interpretation of Educational Verses Study of the Interpretation of Q.S Al-Baqarah 30-34  (Value and Implications in the World of Islamic Education)</a>: Saran penelitian lanjutan: 1. Mengkaji lebih dalam nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 30-34 dan implikasinya dalam pendidikan Islam, terutama dalam konteks pendidikan karakter dan moral.2. Melakukan penelitian komparatif antara tafsir-tafsir klasik, kontemporer, dan modern mengenai ayat-ayat tersebut, untuk memahami berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda.3. Menjelajahi implikasi praktis dari nilai-nilai pendidikan agama dalam konteks pendidikan modern, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum dan praktik pendidikan saat ini..
<br>S al-Baqarah ayat 30, 33, dan 34.dalam proses pendidikan harus ada prinsip keragu-raguan (skepstisme) dalam keilmuan dengan memunculkan pertanyaan kepada yang lebih mengerti akan sebuah ilmu tersebut, maka konsep sebagai murid yang haus akan ilmu pengetahuan akan terlihat, dengan bertanya.Sebagai seorang guru terhadap pertanyaan yang dimunculkan dari seorang murid yang tidak tahu, jangan dijawab dengan kasar atau menghardik peserta didiknya, jawablah dengan lemah lembut, atau dialihkan kepada suatu hal lain dengan cara yang baik.Sifat ini sangat tercela, dan yang pantas mempunyai sifat ini hanya Allah SWT.tidak ada satupun makhluk yang berhak sombong selain diriNya.Allah mengedukasi dan menampakkan pada makhluknya betapa mulianya orang yang luas ilmu pengetahuannya dibandingkan orang yang miskin pengetahuan.Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah suatu kesadaran yang harus dipunyai oleh pendidik maupun peserta didik, dengan mengetahui kekurangan yang diketahui oleh keduanya maka masing-masing akan berusaha untuk mengupdate kemampuan masing sehingga kelemahan tadi tertutupi dengan usaha yang telah dilakukan, dan jangan lupa pula untuk selalu kedepankan prinsip sopan dan rendah hati
<br>Pendidikan agama adalah proses pengajaran, pendidikan, dan pembentukan karakter, serta stimulasi naluri manusia dalam menyadari ibadah kepada Allah untuk memahami tujuan manusia sebagai abdun. Penelitian ini bertujuan menganalisis, menafsirkan, dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung dalam Q.s al-Baqarah: 30-34. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui berbagai sumber buku, naskah, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan agama yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, pendidikan moral, yaitu moral seorang murid terhadap guru, moral dalam mencari ilmu, dan larangan terhadap kesombongan. Kedua, pendidikan agama, yaitu orang dengan pengetahuan lebih mulia daripada orang tanpa pengetahuan.
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" type="image/webp" length="95802" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-161ca.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-48ca0.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/5/b/pendidikan-agama-kristen-pak-guru-islam-hindu-inte-thumb-b8133.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61146-mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen</link>
	<guid isPermaLink="false">85eb05f7f70a565e08696607e8dea080</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:49:23 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ nenan julir ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,flag,julir,nenan,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang metode natural terhadap perkembangan keterampilan menulis siswa. Selain itu, membandingkan efektivitas berbagai jenis permainan dalam konteks metode natural bisa memberikan wawasan baru. Terakhir, ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang metode natural terhadap perkembangan keterampilan menulis siswa. Selain itu, membandingkan efektivitas berbagai jenis permainan dalam konteks metode natural bisa memberikan wawasan baru. Terakhir, penting untuk meneliti bagaimana pelatihan guru dalam menerapkan metode natural memengaruhi hasil pembelajaran siswa.. Penggunaan metode natural dalam pembelajaran bahasa Arab efektif meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas empat.Data menunjukkan rata-rata skor post-test kelompok eksperimen (84,50) lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (80,000).Metode ini lebih efektif dibandingkan pendekatan tradisional dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa.Oleh karena itu, guru disarankan mengadopsi metode natural sebagai alternatif pembelajaran dan meningkatkan kompetensi profesional untuk menerapkannya secara optimal Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas metode natural dengan permainan Hijaiyah dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas empat di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Najiyah. Penelitian eksperimen ini melibatkan 40 siswa kelas empat sebagai populasi, dengan kelas A sebagai kelompok eksperimen dan kelas B sebagai kelompok kontrol. Metode pengumpulan data meliputi observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data menunjukkan bahwa metode natural dengan permainan Hijaiyah efektif meningkatkan kemampuan menulis siswa karena skor uji t (fobserved = 1,475) melebihi tingkat signifikansi 5% (p = 0,232 > 0,05). Rata-rata skor kelompok eksperimen mencapai... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-b0782.webp" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-b0782.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-b0782.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-b0782.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" alt="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-9cb97.webp" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-9cb97.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-9cb97.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-9cb97.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" alt="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp 1x" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" alt="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61146-mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen" title="JURIS - The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills" target="_blank">The Effectiveness of using the Hijaiyah Game within the Natural Method to enhance writing skills</a>: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang metode natural terhadap perkembangan keterampilan menulis siswa. Selain itu, membandingkan efektivitas berbagai jenis permainan dalam konteks metode natural bisa memberikan wawasan baru. Terakhir, penting untuk meneliti bagaimana pelatihan guru dalam menerapkan metode natural memengaruhi hasil pembelajaran siswa..
<br>Penggunaan metode natural dalam pembelajaran bahasa Arab efektif meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas empat.Data menunjukkan rata-rata skor post-test kelompok eksperimen (84,50) lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (80,000).Metode ini lebih efektif dibandingkan pendekatan tradisional dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa.Oleh karena itu, guru disarankan mengadopsi metode natural sebagai alternatif pembelajaran dan meningkatkan kompetensi profesional untuk menerapkannya secara optimal
<br>Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas metode natural dengan permainan Hijaiyah dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas empat di Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Najiyah. Penelitian eksperimen ini melibatkan 40 siswa kelas empat sebagai populasi, dengan kelas A sebagai kelompok eksperimen dan kelas B sebagai kelompok kontrol. Metode pengumpulan data meliputi observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data menunjukkan bahwa metode natural dengan permainan Hijaiyah efektif meningkatkan kemampuan menulis siswa karena skor uji t (fobserved = 1,475) melebihi tingkat signifikansi 5% (p = 0,232 > 0,05). Rata-rata skor kelompok eksperimen mencapai...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp" type="image/webp" length="50718" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-b0782.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-9cb97.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/8/mahasiswa-bahasa-arab-siswa-kelas-eksperimen-kelom-thumb-f909b.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61138-konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain</link>
	<guid isPermaLink="false">071300854fe4aaee55c7a3128c61e03a</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:40:43 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ fajar fajar ]]></category>
	<category><![CDATA[ view stats ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[counter,fajar,flag,stats,view]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School: Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi pendekatan pendidikan. Terakhir, penelitian tentang peran karya sastra sufistik dalam dialog antar agama dapat dikembangkan untuk mengeksplorasi potensi kolaboratif dalam membangun harmoni sosial.. Karya sastra sufistik memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai media pembelajaran, hiburan, penguat kepercayaan, dan pemberi harapan.Fungsi-fungsi ini membantu membangun hubungan yang dekat antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk.Penelitian ini menunjukkan pentingnya karya sastra sufistik dalam pendidikan dan pengembangan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat The existence of literature in modern society is often considered and interpreted as a form of imaginative writing, including Sufistic works. If studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of the prides of art in Islam. This type of research is descriptive qualitative, with techniques taken through interviews, observations, and documentation involving caregivers, students, and pilgrims of the Maulana Rumi Islamic Boarding School. Meanwhile, analytical methods are in the form of data reduction, presentation, and inference of data. This study concludes that Sufistic literary works as a medium of learning, entertainment, confidence enhancer, and hope-giver. These four functions are an effort to form a close relationship between God and his creatures. Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" data-src="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" srcset="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp 1x" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" alt="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61138-konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain" title="JURIS - Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School" target="_blank">Conservation of Sufism Values in the Study of Sufistic Literary Works at the Maulana Rumi Islamic Boarding School</a>: Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana karya sastra sufistik memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap spiritualitas. Selanjutnya, studi perbandingan penggunaan teks-teks sufistik di berbagai pesantren Islam dapat dilakukan untuk memahami variasi pendekatan pendidikan. Terakhir, penelitian tentang peran karya sastra sufistik dalam dialog antar agama dapat dikembangkan untuk mengeksplorasi potensi kolaboratif dalam membangun harmoni sosial..
<br>Karya sastra sufistik memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai media pembelajaran, hiburan, penguat kepercayaan, dan pemberi harapan.Fungsi-fungsi ini membantu membangun hubungan yang dekat antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk.Penelitian ini menunjukkan pentingnya karya sastra sufistik dalam pendidikan dan pengembangan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat
<br>The existence of literature in modern society is often considered and interpreted as a form of imaginative writing, including Sufistic works. If studied more deeply, Sufistic literary works contain Sufistic values worthy of valuable reference materials and reference sources, becoming one of the prides of art in Islam. This type of research is descriptive qualitative, with techniques taken through interviews, observations, and documentation involving caregivers, students, and pilgrims of the Maulana Rumi Islamic Boarding School. Meanwhile, analytical methods are in the form of data reduction, presentation, and inference of data. This study concludes that Sufistic literary works as a medium of learning, entertainment, confidence enhancer, and hope-giver. These four functions are an effort to form a close relationship between God and his creatures.
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" type="image/webp" length="97376" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-7cbc1.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-e8735.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/d/8/konservasi-sufisme-sastrawi-literary-works-contain-thumb-134f9.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Downstream Contracts and the Protection of National Interests A Legal Analysis in Indonesias Industrialization Era ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Downstream Contracts and the Protection of National Interests A Legal Analysis in Indonesias Industrialization Era ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Downstream Contracts and the Protection of National Interests A Legal Analysis in Indonesias Industrialization Era ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61128-struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan</link>
	<guid isPermaLink="false">39bb7ce5334a4366c3b3589d552f3dc3</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:34:33 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Untuk mengatasi tantangan dalam kontrak hilirisasi, penelitian ini mengusulkan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kebijakan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia's Industrialization Era: Untuk mengatasi tantangan dalam kontrak hilirisasi, penelitian ini mengusulkan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kebijakan hilirisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Kedua, penelitian tentang implikasi putusan WTO terhadap kebijakan hilirisasi industri bijih nikel dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat melindungi kepentingan nasionalnya dalam perdagangan internasional. Ketiga, penelitian tentang dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca Omnibus Law di Indonesia dapat membantu memastikan bahwa investasi asing tidak mengancam kedaulatan negara. Keempat, penelitian tentang peran sumber daya alam sebagai penggerak perekonomian nasional dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kelima, penelitian tentang harmonisasi dan kepastian hukum regulasi sebagai upaya efektivitas hilirisasi mineral di Indonesia dapat membantu memastikan bahwa regulasi hilirisasi tidak menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keenam, penelitian tentang tantangan penyelesaian sengketa internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dapat membantu Indonesia dalam melindungi kepentingan umum dan mencegah intervensi asing yang tidak diinginkan. Ketujuh, penelitian tentang kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dan dampaknya pada sengketa perdagangan internasional di WTO dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan adil. Kedelapan, penelitian tentang analisis yuridis terhadap kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dapat membantu memastikan bahwa investasi asing tidak mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial negara. Kesembilan, penelitian tentang analisis strategis kebijakan hilirisasi perekonomian dan pengaruhnya terhadap ekonomi mineral di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan hilirisasi yang efektif dan berkelanjutan. Kesepuluh, penelitian tentang hilirisasi komoditas mineral: studi kasus nikel di Indonesia dapat memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam hilirisasi komoditas tambang, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai industrialisasi yang berkelanjutan dan adil.. Analisis anatomi perjanjian hilirisasi dari perspektif hukum di Indonesia menunjukkan adanya konflik inheren antara perspektif hukum liberal-swasta yang melindungi modal investasi dan perspektif hukum publik yang mewajibkan sumber daya alam menjadi kedaulatan negara.Tata perjanjian konvensional yang ada terbukti gagal dalam melindungi kepentingan nasional karena klausul freeze dan ISDS yang dominan menghambat wewenang regulasi negara.Ketidakseimbangan kekuatan negosiasi telah menyebabkan inklusi kewajiban strategis seperti transfer teknologi, penggunaan tenaga kerja lokal, dan konservasi ekologis hanya dalam klausul upaya terbaik tanpa ada penegakan hukum.Selain itu, ketidaksesuaian regulasi sektoral di tingkat domestik telah menciptakan celah bagi investor asing untuk menghindari tanggung jawab hukum dan menjebak Indonesia dalam siklus industrialisasi semu.Dalam konteks industrialisasi, perlindungan kepentingan nasional menuntut restrukturisasi hukum dengan memasukkan alat hukum publik dalam kontrak sipil dalam konteks dasar yang diperbolehkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pemerintah harus merestrukturisasi struktur konvensional kontrak dengan mengganti klausul stabilitas dengan klausul adaptabilitas dinamis dan mengadopsi proses resolusi sengketa bertingkat dengan menuntut agar sengketa diselesaikan secara domestik (penyerahan obat lokal) sebelum pergi ke arbitrase internasional.Selain itu, mekanisme kontrol seperti penerapan klausul tanggung jawab ketat TKDN, milestone transfer teknologi, jaminan lingkungan tanpa syarat, dan divestasi saham mayoritas bertingkat harus diintegrasikan sebagai persyaratan mutlak untuk kontrak berkelanjutan.Dengan mengadopsi pendekatan penyusunan klausul di atas, kontrak hilirisasi akan kembali memainkan perannya sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai keseimbangan hukum antara kepastian investasi dan kedaulatan ekonomi nasional untuk kemakmuran maksimal rakyat Kebijakan hilirisasi komoditas tambang di Indonesia merupakan fondasi penting dalam proses industrialisasi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi konflik hukum karena adanya kontrak komersial konvensional yang didasarkan pada hukum liberal swasta. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memeriksa struktur kontrak hilirisasi dan mengusulkan model hukum untuk mereformasi ketentuan kontrak agar dapat melindungi kepentingan nasional secara optimal. Analisis statuta dan konseptual mengungkapkan bahwa ketentuan kontrak hilirisasi saat ini masih berada di bawah bayang-bayang kebijakan perlindungan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-d814a.webp" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-d814a.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-d814a.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-d814a.webp 1x" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" alt="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-bb5b0.webp" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-bb5b0.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-bb5b0.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-bb5b0.webp 1x" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" alt="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp" data-src="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp" srcset="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp 1x" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" alt="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61128-struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan" title="JURIS - Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia&#039;s Industrialization Era" target="_blank">Downstream Contracts and the Protection of National Interests: A Legal Analysis in Indonesia's Industrialization Era</a>: Untuk mengatasi tantangan dalam kontrak hilirisasi, penelitian ini mengusulkan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana kebijakan hilirisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Kedua, penelitian tentang implikasi putusan WTO terhadap kebijakan hilirisasi industri bijih nikel dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat melindungi kepentingan nasionalnya dalam perdagangan internasional. Ketiga, penelitian tentang dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca Omnibus Law di Indonesia dapat membantu memastikan bahwa investasi asing tidak mengancam kedaulatan negara. Keempat, penelitian tentang peran sumber daya alam sebagai penggerak perekonomian nasional dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kelima, penelitian tentang harmonisasi dan kepastian hukum regulasi sebagai upaya efektivitas hilirisasi mineral di Indonesia dapat membantu memastikan bahwa regulasi hilirisasi tidak menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keenam, penelitian tentang tantangan penyelesaian sengketa internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dapat membantu Indonesia dalam melindungi kepentingan umum dan mencegah intervensi asing yang tidak diinginkan. Ketujuh, penelitian tentang kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dan dampaknya pada sengketa perdagangan internasional di WTO dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan adil. Kedelapan, penelitian tentang analisis yuridis terhadap kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dapat membantu memastikan bahwa investasi asing tidak mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial negara. Kesembilan, penelitian tentang analisis strategis kebijakan hilirisasi perekonomian dan pengaruhnya terhadap ekonomi mineral di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan hilirisasi yang efektif dan berkelanjutan. Kesepuluh, penelitian tentang hilirisasi komoditas mineral: studi kasus nikel di Indonesia dapat memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam hilirisasi komoditas tambang, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai industrialisasi yang berkelanjutan dan adil..
<br>Analisis anatomi perjanjian hilirisasi dari perspektif hukum di Indonesia menunjukkan adanya konflik inheren antara perspektif hukum liberal-swasta yang melindungi modal investasi dan perspektif hukum publik yang mewajibkan sumber daya alam menjadi kedaulatan negara.Tata perjanjian konvensional yang ada terbukti gagal dalam melindungi kepentingan nasional karena klausul freeze dan ISDS yang dominan menghambat wewenang regulasi negara.Ketidakseimbangan kekuatan negosiasi telah menyebabkan inklusi kewajiban strategis seperti transfer teknologi, penggunaan tenaga kerja lokal, dan konservasi ekologis hanya dalam klausul upaya terbaik tanpa ada penegakan hukum.Selain itu, ketidaksesuaian regulasi sektoral di tingkat domestik telah menciptakan celah bagi investor asing untuk menghindari tanggung jawab hukum dan menjebak Indonesia dalam siklus industrialisasi semu.Dalam konteks industrialisasi, perlindungan kepentingan nasional menuntut restrukturisasi hukum dengan memasukkan alat hukum publik dalam kontrak sipil dalam konteks dasar yang diperbolehkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pemerintah harus merestrukturisasi struktur konvensional kontrak dengan mengganti klausul stabilitas dengan klausul adaptabilitas dinamis dan mengadopsi proses resolusi sengketa bertingkat dengan menuntut agar sengketa diselesaikan secara domestik (penyerahan obat lokal) sebelum pergi ke arbitrase internasional.Selain itu, mekanisme kontrol seperti penerapan klausul tanggung jawab ketat TKDN, milestone transfer teknologi, jaminan lingkungan tanpa syarat, dan divestasi saham mayoritas bertingkat harus diintegrasikan sebagai persyaratan mutlak untuk kontrak berkelanjutan.Dengan mengadopsi pendekatan penyusunan klausul di atas, kontrak hilirisasi akan kembali memainkan perannya sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan mencapai keseimbangan hukum antara kepastian investasi dan kedaulatan ekonomi nasional untuk kemakmuran maksimal rakyat
<br>Kebijakan hilirisasi komoditas tambang di Indonesia merupakan fondasi penting dalam proses industrialisasi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi konflik hukum karena adanya kontrak komersial konvensional yang didasarkan pada hukum liberal swasta. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memeriksa struktur kontrak hilirisasi dan mengusulkan model hukum untuk mereformasi ketentuan kontrak agar dapat melindungi kepentingan nasional secara optimal. Analisis statuta dan konseptual mengungkapkan bahwa ketentuan kontrak hilirisasi saat ini masih berada di bawah bayang-bayang kebijakan perlindungan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp" type="image/webp" length="115174" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-d814a.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-bb5b0.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/c/e/struktur-kontrak-syariah-hilir-kepentingan-nasiona-thumb-db227.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Living Hadith Etika Makan dan Minum Mahasiswa ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61142-praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman</link>
	<guid isPermaLink="false">6f1cb991408b9f026e34252474a5465c</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:23:22 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ flag counter ]]></category>
	<category><![CDATA[ hamka hasan ]]></category>
	<category><![CDATA[ agus rizal ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[agus,counter,flag,hamka,hasan,rizal]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan generasi muda. Penelitian juga dapat mengkaji perbandingan antara praktik makan dan minum mahasiswa di UNP dengan universitas lain yang memiliki latar belakang budaya dan agama berbeda. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap etika makan dan minum berdasarkan ajaran Islam.. Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa cenderung tidak dipengaruhi oleh ajaran agama dan aspek kesehatan.Mereka tidak konsisten mengikuti praktik Islam sesuai dengan membaca bismillah dan makan serta minum dalam posisi duduk, kecuali menggunakan tangan kanan.Terlihat bahwa tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika makan dan minum dalam konteks konsep hadis.Oleh karena itu, lembaga pendidikan, termasuk universitas, dapat mempertimbangkan menyelenggarakan kursus atau seminar khusus yang berfokus pada etika makan dan minum dalam Islam.Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam dalam konteks sehari-hari Artikel ini didorong oleh perbedaan praktik makan dan minum mahasiswa dengan hadis Nabi SAW. Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis etika makan dan minum mahasiswa di Universitas Negeri Padang (UNP). Objek penelitian adalah mahasiswa UNP, mengingat mayoritas mahasiswa di sini adalah Muslim dan memiliki budaya Minangkabau yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep hadis hidup adalah studi hadis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan hadis Nabi SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis pendekatan studi kasus. Analisis penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa UNP di kampus saat ini secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai etika... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" data-src="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" srcset="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp 1x" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" alt="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61142-praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman" title="JURIS - Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa" target="_blank">Living Hadith: Etika Makan dan Minum Mahasiswa</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh budaya lokal terhadap praktik makan dan minum mahasiswa di universitas lain di Indonesia. Selain itu, pentingnya mengeksplorasi peran media digital dalam membentuk kesadaran etika makan dan minum di kalangan generasi muda. Penelitian juga dapat mengkaji perbandingan antara praktik makan dan minum mahasiswa di UNP dengan universitas lain yang memiliki latar belakang budaya dan agama berbeda. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap etika makan dan minum berdasarkan ajaran Islam..
<br>Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa cenderung tidak dipengaruhi oleh ajaran agama dan aspek kesehatan.Mereka tidak konsisten mengikuti praktik Islam sesuai dengan membaca bismillah dan makan serta minum dalam posisi duduk, kecuali menggunakan tangan kanan.Terlihat bahwa tidak ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika makan dan minum dalam konteks konsep hadis.Oleh karena itu, lembaga pendidikan, termasuk universitas, dapat mempertimbangkan menyelenggarakan kursus atau seminar khusus yang berfokus pada etika makan dan minum dalam Islam.Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam dalam konteks sehari-hari
<br>Artikel ini didorong oleh perbedaan praktik makan dan minum mahasiswa dengan hadis Nabi SAW. Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis etika makan dan minum mahasiswa di Universitas Negeri Padang (UNP). Objek penelitian adalah mahasiswa UNP, mengingat mayoritas mahasiswa di sini adalah Muslim dan memiliki budaya Minangkabau yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Konsep hadis hidup adalah studi hadis yang hidup dalam masyarakat berdasarkan hadis Nabi SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis pendekatan studi kasus. Analisis penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makan dan minum mahasiswa UNP di kampus saat ini secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai etika...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" type="image/webp" length="139620" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-58cd8.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-70938.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/a/5/praktik-makan-daring-mayoritas-mahasiswa-pemahaman-thumb-71138.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-519-unp.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-16621-jurnal-kawakib.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence Evidence from Indonesia and Emerging Markets 2000Ae2022 ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61136-esg-performance-convergence-indonesia-reformas</link>
	<guid isPermaLink="false">92271bf0fa8de0cf1acc002584fb22cf</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:18:43 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022: Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar berkembang dengan berbagai kerangka regulasi, seperti perbedaan antara Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor non-ESG, seperti kualitas sumber daya manusia atau investasi infrastruktur, yang mungkin memperkuat atau menghalangi konvergensi SDG. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang mekanisme intervensi kebijakan yang efektif.. Studi ini menunjukkan bahwa kinerja ESG berkontribusi pada konvergensi SDG global, dengan negara-negara berkinerja rendah meningkatkan kinerja lebih cepat.Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sejak 2015, tetapi masih memiliki defisit besar (Oe35,0 poin) terhadap rata-rata OECD.SDG 3, 1, 9, dan 16 terbukti sebagai inti struktural dari pencapaian SDG nasional.Untuk mempercepat konvergensi, reformasi ESG di bidang tata kelola, khususnya akuntabilitas rantai pasok, transparansi dewan, dan investasi R&D, dianggap sebagai intervensi terpenting.Namun, kecepatan saat ini akan membuat Indonesia mencapai target OECD sekitar tahun 2032, dua tahun setelah tenggat waktu SDG 2030 Penelitian ini mengeksplorasi apakah kinerja ESG berfungsi sebagai katalis struktural untuk konvergensi Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG) menuju standar OECD di pasar berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisi celah ESG-SDG. Hasil menunjukkan konvergensi beta yang signifikan dalam kinerja global SDG ( = Oe0.0042, p < .001), dengan Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 namun masih memiliki defisit besar dalam dimensi tata kelola. Korelasi Spearman mengidentifikasi SDG 3, 1, 9, dan 16 sebagai tujuan yang paling terintegrasi secara struktural. Analisis ini menunjukkan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp 1x" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" alt="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61136-esg-performance-convergence-indonesia-reformas" title="JURIS - Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022" target="_blank">Does ESG Performance Accelerate SDG Convergence? Evidence from Indonesia and Emerging Markets, 2000Ae2022</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, menganalisis dampak reformasi ESG jangka panjang terhadap konvergensi SDG dengan pendekatan longitudinal, terutama di negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, membandingkan dinamika ESG-SDG di pasar berkembang dengan berbagai kerangka regulasi, seperti perbedaan antara Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Ketiga, mengeksplorasi faktor-faktor non-ESG, seperti kualitas sumber daya manusia atau investasi infrastruktur, yang mungkin memperkuat atau menghalangi konvergensi SDG. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang mekanisme intervensi kebijakan yang efektif..
<br>Studi ini menunjukkan bahwa kinerja ESG berkontribusi pada konvergensi SDG global, dengan negara-negara berkinerja rendah meningkatkan kinerja lebih cepat.Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sejak 2015, tetapi masih memiliki defisit besar (Oe35,0 poin) terhadap rata-rata OECD.SDG 3, 1, 9, dan 16 terbukti sebagai inti struktural dari pencapaian SDG nasional.Untuk mempercepat konvergensi, reformasi ESG di bidang tata kelola, khususnya akuntabilitas rantai pasok, transparansi dewan, dan investasi R&D, dianggap sebagai intervensi terpenting.Namun, kecepatan saat ini akan membuat Indonesia mencapai target OECD sekitar tahun 2032, dua tahun setelah tenggat waktu SDG 2030
<br>Penelitian ini mengeksplorasi apakah kinerja ESG berfungsi sebagai katalis struktural untuk konvergensi Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG) menuju standar OECD di pasar berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis empat tahap, termasuk uji Kruskal-Wallis, regresi konvergensi beta, analisis korelasi Spearman, dan dekomposisi celah ESG-SDG. Hasil menunjukkan konvergensi beta yang signifikan dalam kinerja global SDG ( = Oe0.0042, p < .001), dengan Indonesia mencatat peningkatan terbesar pada SDG 9 namun masih memiliki defisit besar dalam dimensi tata kelola. Korelasi Spearman mengidentifikasi SDG 3, 1, 9, dan 16 sebagai tujuan yang paling terintegrasi secara struktural. Analisis ini menunjukkan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" type="image/webp" length="113702" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-fe212.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-8cb22.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/2/esg-performance-convergence-reformasi-jangka-fakto-thumb-cfb6d.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non Medical at Santa Maria Hospital ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non Medical at Santa Maria Hospital ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non Medical at Santa Maria Hospital ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61131-work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man</link>
	<guid isPermaLink="false">b260dc7df1998b7858afa52e484037ef</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:44:27 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ score method ]]></category>
	<category><![CDATA[ ridwan saleh ]]></category>
	<category><![CDATA[ puji lestari ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[lestari,method,puji,ridwan,saleh,score]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada penerapan program manajemen stres berbasis teknologi digital untuk mengurangi beban kerja karyawan non-medis di rumah sakit. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang pengaruh kebijakan fleksibilitas jam kerja terhadap ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital: Penelitian lanjutan dapat fokus pada penerapan program manajemen stres berbasis teknologi digital untuk mengurangi beban kerja karyawan non-medis di rumah sakit. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang pengaruh kebijakan fleksibilitas jam kerja terhadap tingkat kepuasan dan kinerja karyawan, terutama dalam konteks pandemi. Terakhir, penelitian dapat mengkaji korelasi antara keterlibatan emosional karyawan dengan variabel stres kerja dan kepuasan kerja, serta dampaknya terhadap retensi tenaga kerja di sektor layanan kesehatan.. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan non-medis di Rumah Sakit Santa Maria, dapat ditarik kesimpulan berikut.Stres kerja memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang mendapatkan nilai t-hitung sebesar 3,119 lebih besar dari t tabel yaitu 2.Kepuasan kerja memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang mendapatkan nilai t-hitung sebesar 7.297, yang lebih besar dari t tabel yaitu 2.Stres kerja dan kepuasan kerja secara umum secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis melalui uji F, yaitu nilai F-hitung sebesar 35.283 lebih besar dari F tabel 3 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah stres kerja dan kepuasan kerja memiliki hubungan secara umum, bersamaan, dan sebagian memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan non-medis Rumah Sakit Santa Maria yang beralamat di Jl. Raya Bantargebang-Setu No. 119 RT 002 RW 006 Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, dengan total 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja ada. Hal ini dibuktikan oleh persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, yaitu Y = 7.963 0.210XCA 0.724XCC. Secara bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel stres kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dengan hasil menunjukkan... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-bedad.webp" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-bedad.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-bedad.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-bedad.webp 1x" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" alt="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp 1x" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" alt="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-5e8f6.webp" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-5e8f6.webp" data-src="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-5e8f6.webp" srcset="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-5e8f6.webp 1x" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" alt="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61131-work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man" title="JURIS - The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital" target="_blank">The Effect of Work Stress and Job Satisfaction on Employee Performance of Non-Medical at Santa Maria Hospital</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada penerapan program manajemen stres berbasis teknologi digital untuk mengurangi beban kerja karyawan non-medis di rumah sakit. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang pengaruh kebijakan fleksibilitas jam kerja terhadap tingkat kepuasan dan kinerja karyawan, terutama dalam konteks pandemi. Terakhir, penelitian dapat mengkaji korelasi antara keterlibatan emosional karyawan dengan variabel stres kerja dan kepuasan kerja, serta dampaknya terhadap retensi tenaga kerja di sektor layanan kesehatan..
<br>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan non-medis di Rumah Sakit Santa Maria, dapat ditarik kesimpulan berikut.Stres kerja memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang mendapatkan nilai t-hitung sebesar 3,119 lebih besar dari t tabel yaitu 2.Kepuasan kerja memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis menggunakan uji t yang mendapatkan nilai t-hitung sebesar 7.297, yang lebih besar dari t tabel yaitu 2.Stres kerja dan kepuasan kerja secara umum secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini dibuktikan oleh hasil uji hipotesis melalui uji F, yaitu nilai F-hitung sebesar 35.283 lebih besar dari F tabel 3
<br>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah stres kerja dan kepuasan kerja memiliki hubungan secara umum, bersamaan, dan sebagian memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan non-medis Rumah Sakit Santa Maria yang beralamat di Jl. Raya Bantargebang-Setu No. 119 RT 002 RW 006 Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, dengan total 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja ada. Hal ini dibuktikan oleh persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, yaitu Y = 7.963   0.210XCA   0.724XCC. Secara bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel stres kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dengan hasil menunjukkan...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp" type="image/webp" length="106034" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-bedad.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-4e17d.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/0/1/work-stress-hasil-penelitian-variabel-stres-x1-man-thumb-5e8f6.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1423-greenation-international-journal-economics-accounting.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes An Analysis of Court Decisions ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61125-hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-c</link>
	<guid isPermaLink="false">e1fa6701292c618a524dfa2e70edffb4</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:42:25 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan hukuman korporasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.. Disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan terjadi pada empat aspek.indikasi, tuntutan penuntut umum, penerapan hukuman, dan status bukti.Korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kerusakan hutan yang dilakukan oleh direkturnya.Tidak ada penentuan jelas mengenai pemilik alat berat yang menjadi bukti dalam putusan pengadilan Studi ini mengeksplorasi disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan melalui analisis tiga putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan PT. Bososi Pratama, PT. Natural Persada Mandiri, dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara di kawasan hutan lindung Lalindu, Konawe Utara. Studi menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi dalam jumlah denda yang diberikan oleh hakim, tetapi juga muncul lebih awal dalam proses... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" data-src="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" srcset="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp 1x" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" alt="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61125-hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-c" title="JURIS - Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions" target="_blank">Sentencing Disparities Against Corporations in Forest Destruction Crimes: An Analysis of Court Decisions</a>: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh sistem denda proporsional terhadap kebijakan lingkungan korporasi. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum adil dalam menangani kasus kerusakan hutan. Terakhir, studi tentang peran masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan hukuman korporasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas..
<br>Disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan terjadi pada empat aspek.indikasi, tuntutan penuntut umum, penerapan hukuman, dan status bukti.Korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kerusakan hutan yang dilakukan oleh direkturnya.Tidak ada penentuan jelas mengenai pemilik alat berat yang menjadi bukti dalam putusan pengadilan
<br>Studi ini mengeksplorasi disparitas hukuman terhadap korporasi dalam kejahatan kerusakan hutan melalui analisis tiga putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan PT. Bososi Pratama, PT. Natural Persada Mandiri, dan PT. Pertambangan Nikel Nusantara di kawasan hutan lindung Lalindu, Konawe Utara. Studi menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi dalam jumlah denda yang diberikan oleh hakim, tetapi juga muncul lebih awal dalam proses...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" type="image/webp" length="103470" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-81f10.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-8c565.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/3/f/hutan-lindung-kawasan-konservasi-corporate-crimina-thumb-b571b.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
<item>
	<title><![CDATA[ Global Communication Paradox of Integration and Fragmentation A Postcolonial Perspective ]]></title>
	<dc:title><![CDATA[ Global Communication Paradox of Integration and Fragmentation A Postcolonial Perspective ]]></dc:title>
	<itunes:subtitle><![CDATA[ Global Communication Paradox of Integration and Fragmentation A Postcolonial Perspective ]]></itunes:subtitle>
	<link>https://juris.id/pdf-61122-negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas</link>
	<guid isPermaLink="false">24a9d74c4f1bdf55aa0bdd921538e36d</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:19:07 +0700</pubDate>
	<dc:publisher><![CDATA[ JURIS ]]></dc:publisher>
	<category><![CDATA[ based crimes ]]></category>
	<category><![CDATA[ gijlss index ]]></category>
	<category><![CDATA[ adithya diar ]]></category>
	<itunes:keywords><![CDATA[adithya,based,crimes,diar,gijlss,index]]></itunes:keywords>
	<itunes:summary><![CDATA[ Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak kebijakan kedaulatan digital terhadap ekosistem teknologi lokal, khususnya di negara-negara Global Selatan. Selain itu, perlu diteliti bagaimana data pelatihan AI yang dominan dari negara-negara Barat memengaruhi ]]></itunes:summary>
	<description><![CDATA[ #calendar - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective): Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak kebijakan kedaulatan digital terhadap ekosistem teknologi lokal, khususnya di negara-negara Global Selatan. Selain itu, perlu diteliti bagaimana data pelatihan AI yang dominan dari negara-negara Barat memengaruhi representasi pengetahuan lokal dan marginalisasi perspektif alternatif. Terakhir, studi tentang peran organisasi internasional dalam mempromosikan tata kelola data yang adil dan transparan bisa menjadi arah penting untuk mengurangi ketimpangan digital yang berkelanjutan.. Komunikasi global abad ke-21 merupakan arena kontestasi antara integrasi dan fragmentasi, di mana warisan kolonial terus memengaruhi struktur komunikasi internasional.Integrasi global tidak terjadi secara netral tetapi dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang menentukan siapa yang menghasilkan, mendistribusikan, dan mengendalikan aliran informasi.Fragmentasi muncul melalui polarisasi digital, algoritma platform, nasionalisme media, dan resistensi budaya lokal terhadap homogenisasi global.Oleh karena itu, diperlukan tata kelola komunikasi global yang lebih inklusif, deskolonial, dan adil Abstrak: Artikel ini menganalisis paradoks komunikasi global dari perspektif pascakolonial, yaitu bagaimana teknologi komunikasi dan media digital secara bersamaan mendorong integrasi global sambil menghasilkan fragmentasi sosial, budaya, dan politik. Di satu sisi, internet, media sosial, dan platform digital memperluas keterhubungan lintas batas, mempercepat pertukaran informasi, dan membentuk ruang publik global. Di sisi lain, struktur komunikasi global tetap didominasi oleh negara-negara dan perusahaan dari Utara Global, sehingga memperproduksi ketimpangan kolonial dalam bentuk baru yang sering disebut sebagai kolonialisme digital. Penelitian ini... Kunjungi calendar untuk informasi lainnya. ]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-efd7a.webp" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-efd7a.webp" data-src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-efd7a.webp" srcset="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-efd7a.webp 1x" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" alt="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp" data-src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp" srcset="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp 1x" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" alt="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" >
</a>
<a href="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-4349a.webp" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" class="imga">
<img width="100%" src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-4349a.webp" data-src="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-4349a.webp" srcset="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-4349a.webp 1x" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" alt="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" >
</a>
<a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">#calendar</a> - <a href="https://juris.id/pdf-61122-negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas" title="JURIS - Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)" target="_blank">Global Communication: Paradox of Integration and Fragmentation (A Postcolonial Perspective)</a>: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak kebijakan kedaulatan digital terhadap ekosistem teknologi lokal, khususnya di negara-negara Global Selatan. Selain itu, perlu diteliti bagaimana data pelatihan AI yang dominan dari negara-negara Barat memengaruhi representasi pengetahuan lokal dan marginalisasi perspektif alternatif. Terakhir, studi tentang peran organisasi internasional dalam mempromosikan tata kelola data yang adil dan transparan bisa menjadi arah penting untuk mengurangi ketimpangan digital yang berkelanjutan..
<br>Komunikasi global abad ke-21 merupakan arena kontestasi antara integrasi dan fragmentasi, di mana warisan kolonial terus memengaruhi struktur komunikasi internasional.Integrasi global tidak terjadi secara netral tetapi dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang menentukan siapa yang menghasilkan, mendistribusikan, dan mengendalikan aliran informasi.Fragmentasi muncul melalui polarisasi digital, algoritma platform, nasionalisme media, dan resistensi budaya lokal terhadap homogenisasi global.Oleh karena itu, diperlukan tata kelola komunikasi global yang lebih inklusif, deskolonial, dan adil
<br>Abstrak: Artikel ini menganalisis paradoks komunikasi global dari perspektif pascakolonial, yaitu bagaimana teknologi komunikasi dan media digital secara bersamaan mendorong integrasi global sambil menghasilkan fragmentasi sosial, budaya, dan politik. Di satu sisi, internet, media sosial, dan platform digital memperluas keterhubungan lintas batas, mempercepat pertukaran informasi, dan membentuk ruang publik global. Di sisi lain, struktur komunikasi global tetap didominasi oleh negara-negara dan perusahaan dari Utara Global, sehingga memperproduksi ketimpangan kolonial dalam bentuk baru yang sering disebut sebagai kolonialisme digital. Penelitian ini...
<br>Kunjungi <a href="https://juris.id/calendar" target="_blank">calendar</a> untuk informasi lainnya.<p>	]]></content:encoded>
	<enclosure url="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp" type="image/webp" length="108542" />
		<media:content url="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-efd7a.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-e8a24.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://cdn.juris.id/7/f/negara-global-south-inventaris-teknologi-komunikas-thumb-4349a.webp" type="image/webp" medium="image" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/univ-689-e-greenation.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
	<media:content url="https://juris.id/jur-1422-greenation-international-journal-law-social-sciences.rss" type="application/rss+xml" medium="document" expression="full">
	<media:rating>nonadult</media:rating>
	</media:content>
</item>
</channel>
</rss>

<!--Generated at Wed, 26 Aug 2026 18:26:51 +0700. 24 items. Served in: 16.56 seconds [rss] -->
