]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49940-kekerasan-seksual-pelecehan-korban-kekeras 668fa4b22aa057c597dd33aff2a8fc12 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi dalamA PerspektifAA AMaqashid al-Syariah: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Studi ini dapat mengeksplorasi keberhasilan dan tantangan dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak edukasi dan pelatihan mengenai persetujuan, etika pergaulan, dan penghormatan terhadap hak individu dalam mengurangi kasus pelecehan seksual di kampus. Studi ini dapat mengukur perubahan perilaku dan pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan edukasi, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas edukasi tersebut. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab dosen dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di kampus. Studi ini dapat mengeksplorasi persepsi dosen mengenai pelecehan seksual, pemahaman mereka tentang batasan perilaku dan persetujuan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bermartabat..
Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun digital, serta dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya kampus, dan lemahnya pemahaman mengenai batasan perilaku dan persetujuan.Meskipun sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai pelecehan seksual, masih ditemukan ambiguitas dalam membedakan antara candaan dan tindakan pelecehan, terutama pada bentuk-bentuk verbal dan psikologis.Fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.Penelitian ini juga menemukan bahwa pelecehan seksual memberikan dampak multidimensional terhadap korban, meliputi gangguan psikologis, penurunan kualitas akademik, serta hambatan dalam interaksi sosial.Rendahnya tingkat pelaporan dipengaruhi oleh rasa takut, stigma sosial, budaya victim blaming, dan lemahnya mekanisme perlindungan institusional.Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, pelecehan seksual bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (uife al-Aoird), jiwa (uife al-nafs), akal (uife al-Aoaql), dan keturunan (uife al-nasl), sehingga tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia
Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang berdampak terhadap kondisi psikologis, akademik, dan sosial mahasiswa. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal dan digital yang semakin berkembang seiring penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual di perguruan tinggi serta mengkaji dampak dan upaya pencegahannya dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga terkait yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49939-hakim-mahkamah-agung-keputusan-majelis 726739b511b171f41756af7c0ec8cebc Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Disparitas Hakim Dalam Menentukan Cacat Formil Error In Persona Pada Perkara Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Putusan Pengadilan: Penelitian lanjutan dapat menilai sejauh mana tingkat pelatihan dan pendidikan hakim mengenai hukum acara perdata memengaruhi konsistensi penetapan eksepsi error in persona pada perkara ekonomi syariah, dengan menggunakan survei, wawancara, serta analisis keputusan sejumlah pengadilan agama di berbagai wilayah. Selanjutnya, studi eksperimental dapat menguji efektivitas pedoman prosedural yang terstandardisasi untuk error in persona, dengan membandingkan tingkat disparitas keputusan sebelum dan sesudah penerapan pedoman tersebut pada sampel kasus yang mencakup lebih dari dua puluh putusan. Penelitian komparatif lintas provinsi mengenai putusan error in persona dapat mengidentifikasi pola sistemik perbedaan interpretasi hakim, menghubungkan faktor-faktor seperti kebebasan hakim, sumber hukum yang dipilih, dan konteks lokal, sehingga memberikan gambaran nasional tentang variasi yurisprudensi. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dirumuskan rekomendasi harmonisasi yurisprudensi melalui penyusunan panduan nasional yang mengintegrasikan yurisprudensi Mahkamah Agung serta literatur doktrin, guna meningkatkan kepastian hukum bagi pihak litigasi. Dengan pendekatan empiris dan normatif ini, diharapkan penelitian-penelitian tersebut dapat memperkuat keadilan, kepastian, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta mengurangi disparitas keputusan hakim di seluruh Indonesia..
Majelis hakim memeriksa eksepsi error in persona terlebih dahulu.bila eksepsi dikabulkan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan proses perkara berhenti.Bna mengabulkan eksepsi karena gugatan salah alamat terhadap direktur, sedangkan Putusan No.Plg menolak eksepsi dengan alasan tidak ada dasar hukum.Faktor penyebab disparitas antara kedua putusan meliputi materi eksepsi, kebebasan interpretasi hakim, dan sumber hukum yang berbeda yang dijadikan acuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan cacat formil error in persona pada gugatan perkara ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2023/PA.Plg, serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas hakim dalam menentukan cacat formil error in persona berdasarkan kedua putusan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif/dogmatis dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49938-pendekatan-normatif-quraoani-fiqh-al-biaoah-kebija defca75cd8e6603e6111516ac7d77f21 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Etika QurAoani dan Fiqh al-BiAoah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis: Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal: Untuk memperluas aplikasi temuan, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan teknologi digital berbasis kuantum dapat memantau kontaminasi merkuri secara realActime di komunitas ASGM; selanjutnya, studi longitudinal dapat mengukur dampak jangka panjang dari program edukasi dakwah berbasis maqashid alAcsyariAoah terhadap perilaku masyarakat terhadap praktik pertambangan; akhirnya, penelitian kebijakan dapat difokuskan pada perbandingan efektivitas fatwa lokal yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan regulasi teknis, guna menghasilkan rekomendasi optimal bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa..
Penelitian ini menegaskan bahwa etika QurAoani, fiqh alAcbiAoah, dan maqashid alAcsyariAoah menjadi dasar normatif kuat untuk menolak praktik ekologis merusak di Madina.Bukti empiris menunjukkan pencemaran merkuri, degradasi habitat pesisir, dan celah implementasi kebijakan nasional NAPAcASGM.Oleh karena itu, solusi integratif yang menggabungkan legitimasi normatif, intervensi teknis, transisi ekonomi, dan tata kelola partisipatif dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan
Penelitian ini menelaah landasan normatif alAcQurAoan, fiqh alAcbiAoah, dan maqashid alAcsyariAoah sebagai dasar untuk mencegah praktikAcpraktik destruktif di MandailingANatal (Madina) serta mengevaluasi keterpaduan norma Islam dengan kebijakan teknis dan tindakan remediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hermeneutik dan fiqhiyyah, melalui pembacaan alAcQurAoan dan tafsir, serta analisis prinsip fiqh alAcbiAoah dan maqashid alAcsyariAoah. Sumber data meliputi literatur ilmiah, peraturan, fatwa MUI, laporan lapangan, dan arsip media yang dianalisis secara kualitatifAcdeskriptif dan ditriangulasi dengan bukti empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi tekstual QurAoani dan fiqhiyyah menegaskan kewajiban normatif untuk memelihara mizan dan mencegah fasad....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49936-mahasiswa-universitas-bina-nusantara-prestasi-akad e07d27658ce2dc5d2c14bba561d4f438 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Dampak Cyberbullying di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Maqasid Syariah: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran media sosial lokal dalam memediasi persepsi mahasiswa terhadap cyberbullying, menanyakan: AuBagaimana platform media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa memengaruhi persepsi dan reaksi mereka terhadap perundungan digital?Ay Selain itu, studi longitudinal dapat menganalisis perubahan perilaku dan dampak psikologis mahasiswa seiring waktu setelah intervensi berbasis nilai maqAid al-syarAoah, dengan menanyakan: AuApakah program edukasi berbasis nilai Islam dapat mengurangi tingkat cyberbullying dan dampak negatifnya pada kesehatan mental mahasiswa?Ay Akhirnya, penelitian komparatif dapat membandingkan efektivitas pendekatan normatif tradisional dan pendekatan teknologi digital (misalnya filter dan algoritma moderasi) dalam mengurangi kasus cyberbullying, menanyakan: AuApakah kombinasi intervensi normatif dan teknologi lebih efektif dalam mengurangi insiden cyberbullying dibandingkan masingAcmasing?Ay.
Cyberbullying merupakan fenomena serius di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan hampir separuh responden (48%) mengaku pernah mengalaminya dan 80% pernah menyaksikannya.Bentuk yang paling dominan adalah body shamming online dan flaming, dengan penyebab utama berupa lingkungan yang menormalisasi bullying serta pelampiasan masalah pribadi, dan tujuan utamanya adalah untuk merasa berkuasa dan mencari perhatian.Dampak cyberbullying mencakup gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, kehilangan kepercayaan diri, dan penarikan diri sosial.Dalam perspektif maqAid al-syarAoah, cyberbullying terbukti bertentangan dengan lima tujuan utama syariah, sehingga diperlukan upaya preventif dan edukatif berbasis nilai maqAid al-syarAoah untuk membangun kesadaran etika digital di kalangan mahasiswa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cyberbullying di kalangan mahasiswa serta mengkaji dampaknya dalam perspektif maqAid al-syarAoah. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 100 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, serta pendekatan kualitatif melalui analisis normatif terhadap literatur Islam. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48% responden pernah menjadi korban cyberbullying, 80% pernah menyaksikan, dan 32% mengaku pernah menjadi pelaku. Bentuk yang paling dominan adalah body shaming dan flaming. Faktor utama penyebab adalah normalisasi lingkungan, pelampiasan masalah pribadi, dan motivasi untuk memperoleh kekuasaan dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49934-kebijakan-perlindungan-anak-prestasi-akademik 5dab8c9242e1395efc90d8eb19f39da1 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - The Problem Dan Solusi Perlindungan Anak Di Pendidikan Dasar: Analisis Multidimensional Dan Pendekatan Kontekstual: Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas model perlindungan anak integratif di daerah 3T dengan menilai hubungan antara kebijakan, praktik sekolah, dan partisipasi keluarga, serta mengevaluasi dampak jangka panjangnya pada hasil belajar. Selanjutnya, studi eksploratif dapat menyelidiki bagaimana nilai budaya lokal dapat dimanfaatkan untuk menciptakan iklim sekolah aman melalui pendekatan pedagogis partisipatif. Terakhir, penelitian kuantitatif dapat memeriksa hubungan antara indeks kebersihan lingkungan sekolah dan incidence kekerasan serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan kasus secara real-time guna memperkuat sistem pencegahan..
Kekerasan terhadap anak di pendidikan dasar tetap menjadi isu multidimensional yang menimbulkan dampak psikologis dan akademik serius.Hasil SLR menunjukkan keterbatasan jumlah studi yang secara spesifik membahas perlindungan anak di jenjang ini, sehingga menyoroti kebutuhan akan penelitian lebih lanjut.Intervensi berbasis sekolah terbukti efektif, namun implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada kendala kebijakan dan kapasitas institusi
Kekerasan terhadap anak di pendidikan dasar merupakan masalah global yang berdampak pada kesehatan psikologis dan capaian akademik siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren, faktor penyebab, dampak, dan efektivitas intervensi perlindungan anak melalui systematic literature review (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA. Sebanyak 30 artikel dari jurnal internasional bereputasi dan studi kontekstual Indonesia dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan perundungan masih banyak terjadi, baik secara global maupun nasional. Faktor penyebabnya bersifat multidimensional, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, budaya, dan lemahnya sistem pencegahan. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan mental, rendahnya motivasi belajar, dan penurunan prestasi akademik. Intervensi berbasis sekolah, seperti program anti-bullying dan pendekatan trauma-informed, terbukti efektif...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49932-perlindungan-hak-anak-eksistensia 4e5a1c0e544567d25da6513aa840d05a Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Arsitektur Jiwa dalam Menenun Perlindungan Hak Eksistensial Anak melalui Personalisasi Berbasis Montessori di SD: Saran penelitian lanjutan yang baru: Mengembangkan instrumen pengukuran "arsitektur jiwa" yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif berikutnya. Melakukan studi komparatif antara sekolah Montessori dan sekolah konvensional di Indonesia dengan menggunakan kerangka perlindungan hak eksistensial sebagai lensa analisis. Melakukan penelitian lapangan longitudinal yang mengukur indikator "arsitektur jiwa" di sekolah-sekolah berbasis Montessori Indonesia untuk memvalidasi dan memperkaya konstruksi konseptual yang dihasilkan penelitian ini..
Penelitian ini berhasil menjawab seluruh rumusan masalah yang dibangun.Pertama, faktor risiko utama terhadap hak eksistensial anak di sekolah dasar Indonesia mencakup sistem pembelajaran seragam, orientasi akademik berlebihan, relasi kuasa asimetris antara guru dan siswa, kekerasan simbolik, tekanan psikososial, pengabaian kebutuhan emosional, dan minimnya personalisasi faktor-faktor yang secara kolektif membentuk ekosistem depersonalisasi yang mengancam eksistensi individual anak.Kedua, dampak psikososial depersonalisasi pendidikan meliputi hilangnya rasa aman psikologis, erosi kepercayaan diri, kecemasan belajar, keterasingan sosial, hambatan aktualisasi diri, dan krisis identitas belajar dampak yang apabila tidak ditangani akan menghasilkan defisit psikologis jangka panjang yang mempengaruhi seluruh trajektori perkembangan anak.Ketiga, personalisasi berbasis Montessori terbukti secara konseptual merupakan pendekatan perlindungan hak eksistensial anak yang komprehensif, bekerja melalui mekanisme child-centered learning, prepared environment, kebebasan terarah, dan penghormatan terhadap ritme individual.Keempat, konstruksi perlindungan hak eksistensial anak melalui Montessori terbangun melalui proses organis di mana prinsip-prinsip Montessori secara inheren menghormati dan memfasilitasi eksistensi individual anak, bukan melalui regulasi formal semata.Kelima, model konseptual "arsitektur jiwa" yang dihasilkan penelitian ini menggambarkan empat pilar.rasa aman eksistensial, identitas diri yang terjaga, kapasitas aktualisasi diri, dan martabat eksistensial yang terbentuk melalui akumulasi pengalaman pendidikan yang personal, humanistik, dan eksistensial berbasis Montessori
Perlindungan hak eksistensial anak dalam pendidikan dasar Indonesia masih menghadapi tantangan serius, ditandai oleh depersonalisasi pembelajaran, tekanan akademik berlebihan, dan minimnya penghargaan terhadap identitas individual anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko terhadap hak eksistensial anak, dampak psikososial depersonalisasi pendidikan, dan mengonstruksi konsep "arsitektur jiwa" melalui personalisasi berbasis Montessori sebagai pendekatan perlindungan hak eksistensial anak di sekolah dasar.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49930-anak-tokoh-masyarakat-kebijakan-perlindungan e0aad0f6525b43bf892aef65be831e81 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Problematika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah Dasar: Intervensi dan Strategi Berkelanjutan: Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi kuasiAceksperimental dengan sampel yang lebih luas di berbagai wilayah untuk mengukur efektivitas model intervensi empat komponen dalam menurunkan tingkat bullying, mengurangi gejala trauma, dan meningkatkan prestasi akademik siswa; selanjutnya, penting untuk mengembangkan dan menguji sebuah aplikasi seluler yang memungkinkan guru, siswa, dan orang tua melaporkan tandaActanda awal perundungan siber atau pengabaian secara realActime, sehingga dapat mempercepat respons dan intervensi; terakhir, peneliti dapat menyelidiki peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam program perlindungan anak di sekolah, mengevaluasi bagaimana keterlibatan mereka dapat meningkatkan penerimaan budaya serta keberlanjutan intervensi, dengan menggunakan pendekatan mixedAcmethods untuk menilai dampak sosial dan psikologisnya..
Penelitian ini mengungkap bahwa problematika perlindungan anak di sekolah dasar bersifat multidimensi, mencakup kelemahan sistemik pada tingkat institusi dan kebijakan, sehingga memerlukan pendekatan sistemik kontekstual yang mengintegrasikan pencegahan proaktif, deteksi dini, penanganan responsif, dan program pemulihan terukur.Secara praktis, model intervensi yang diusulkan menawarkan strategi terintegrasi berupa penguatan kurikulum berbasis hak anak, pelatihan rutin bagi guru, serta kolaborasi multisektor untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas model ini secara kuantitatif dengan sampel yang lebih besar serta melakukan studi longitudinal guna menilai dampak jangka panjang
Peningkatan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak di sekolah dasar terjadi baik secara global maupun nasional, meliputi perundungan, kekerasan fisik dan verbal, pengabaian, hingga kekerasan digital. Walaupun kebijakan perlindungan anak telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dampaknya bersifat luas, seperti trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, dan isolasi sosial. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika utama, faktor penyebab, praktik yang berjalan, serta merumuskan model intervensi berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49928-prestasi-akademik-siswa-pemenuhan-hak-pendidikan-p 4284264f1644ccfe607bdeb5993cc7be Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Integrasi Nilai Perlindungan Hak Anak dalam Child-Friendly Science Learning di Sekolah Dasar: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana model integrasi nilai perlindungan hak anak dalam childAcfriendly science learning dapat diimplementasikan secara simultan di beberapa sekolah dasar dengan konteks sosialAcekonomi yang berbeda, sehingga dapat menguji keberlanjutan dan generalisasi temuan awal. Selanjutnya, penting untuk menyelidiki peran teknologi digital, seperti platform pembelajaran daring dan simulasi virtual, dalam memperkuat perlindungan hak anak serta meningkatkan motivasi dan keterampilan abad keAc21, dengan membandingkan kelompok yang menggunakan teknologi versus kelompok tradisional. Penelitian longitudinal selama tiga hingga lima tahun dapat mengamati dampak jangka panjang dari pendekatan ini terhadap kesejahteraan psikologis siswa, tingkat partisipasi, dan prestasi akademik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Selain itu, studi kualitatif yang melibatkan guru, orang tua, dan pihak manajemen sekolah dapat menggali persepsi mereka terhadap tantangan praktis, seperti keterbatasan fasilitas, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah, untuk merumuskan pedoman operasional yang lebih realistis. Akhirnya, penelitian aksi yang menggabungkan intervensi berbasis STEAM dengan program antiAcbullying dapat menilai apakah kombinasi tersebut menghasilkan lingkungan belajar yang lebih aman, inklusif, dan mendukung hak anak secara menyeluruh..
Implementasi integrasi nilai perlindungan hak anak dalam childAcfriendly science learning pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar dapat diwujudkan melalui pembelajaran berpusat pada siswa, lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta komunikasi positif yang memberikan ruang partisipasi luas bagi peserta didik.Pendekatan seperti projectAcbased learning, inquiry learning, dan integrasi STEAM tidak hanya meningkatkan literasi sains, tetapi juga memperkuat motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kesejahteraan psikologis, serta nilai empati dan antiAcdiskriminasi.Oleh karena itu, childAcfriendly science learning menjadi strategi inovatif untuk menciptakan pendidikan dasar yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi nilai perlindungan hak anak dalam child-friendly science learning pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan partisipan kepala sekolah, guru, dan siswa di salah satu sekolah dasar yang menerapkan program sekolah ramah anak. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49927-polisi-lintas-pelanggaran-fiqh dd72cb70ae5d63c4cb5172c7ab84d0c9 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kepahiang dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Perspektif Fiqh Siyasah: Pertanyaan penelitian baru dapat difokuskan pada bagaimana teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran lalu lintas berbasis smartphone, dapat meningkatkan partisipasi pelajar dan orang tua dalam upaya preventif serta mempercepat respons polisi, dengan memetakan pola pelanggaran dan mengidentifikasi zona tinggi risiko di wilayah Polres Kepahiang. Selanjutnya, perlu diteliti dampak kebijakan pendidikan multipel yang melibatkan guru, psikolog, dan tokoh agama dalam kurikulum sekolah mengenai perubahan perilaku bersepeda motor pada pelajar, serta evaluasi efektivitas program mentoring oleh mantan pelajar yang pernah mengalami restrukturasi perilaku lalu lintas. Akhirnya, studi longitudinal dapat dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar seiring waktu setelah penerapan kebijakan pelaporan digital, intervensi pendidikan bertahap, dan kolaborasi lintas sektor, guna menilai keberlanjutan dan skalabilitas model penertiban lalu lintas berbasis Fiqh Siyasah di wilayah lain di Indonesia..
Peran Polisi Lalu Lintas Resor Kepahiang di kalangan pelajar menggabungkan upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi, serta upaya represif berupa teguran, tilang, dan nasehat.Penegakan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu kemaslahatan, keadilan, pencegahan, dan kewenangan pemerintah.Dengan demikian, penertiban ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kalangan pelajar
Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Polisi Lalu Lintas Resor Kepahiang dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk menghasilkan deskripsi mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas Resor Kepahiang dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar dilakukan melalui dua upaya, yaitu: (a) upaya preventif, berupa pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, serta (b) upaya represif, berupa teguran, tilang, dan nasehat kepada...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49925-struktur-rumah-saka-layak-huni-rtlh-kon 2337502fcbb16c94c87b8985c083e840 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Rumah Susun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara praktik akad ijarah di rumah susun dengan akad ijarah dalam konteks lain, seperti sewa menyewa lahan pertanian atau properti komersial. Selain itu, penelitian dapat fokus pada aspek-aspek spesifik dalam akad ijarah, seperti mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab pemilik dalam menyediakan hunian yang layak, dan peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik sewa menyewa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih mendalam dalam memahami dan mengembangkan praktik akad ijarah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah..
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad ijarah di Rumah Susun 26 Ilir Kota Palembang yang tidak layak huni, dapat disimpulkan beberapa hal.Pertama, pelaksanaan akad ijarah dilakukan secara sederhana dengan harga sewa yang sangat murah, namun kurang disertai transparansi mengenai kondisi fisik rumah susun.Penyewa menerima kondisi tersebut karena keterbatasan finansial, meskipun menghadapi masalah seperti atap bocor, dinding retak, dan fasilitas yang tidak memadai.Pemilik rumah susun mengakui keterbatasan dana untuk melakukan perbaikan besar, sehingga perbaikan hanya dilakukan secara bertahap.Kedua, dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad ijarah ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan maslahah.Pemilik memiliki kewajiban untuk menyediakan objek ijarah yang layak huni, karena ketidaklayakan rumah dapat dianggap cacat tersembunyi yang mengurangi manfaat objek akad.Selain itu, penyelesaian sengketa antara pemilik dan penyewa belum memiliki mekanisme yang jelas, sehingga dibutuhkan mediasi untuk mencapai solusi yang adil.Ketiga, kondisi rumah susun yang tidak layak berdampak pada kualitas hidup penyewa, termasuk masalah kesehatan dan kenyamanan.Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah atau pihak ketiga diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur rumah susun dan memastikan standar kelayakan huni terpenuhi, sehingga akad ijarah dapat berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak
Kelayakan suatu bangunan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik bangunannya, tetapi juga lingkungan tempat bangunan tersebut berdiri. Salah satu contohnya adalah Rumah Susun 26 Ilir yang pada awalnya digadang-gadang menjadi kawasan modern di Kota Palembang. Namun, kondisi saat ini justru berbanding terbalik, di mana rumah susun tersebut berubah menjadi kawasan kumuh dan dinilai tidak layak huni. Akan tetapi, rumah susun ini masih tetap disewakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49924-ajaran-islam-tingkah-laku-anak-pola-perilaku e71087f5593f749a8c3bd2547dcc8b79 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Penyelesaian Tindak Pidana yang di LakukanA Anak Secara Diversi dalam Persfektif Hukum Pidana Islam: Penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas program revisi dan evaluasi proses diversi di tingkat desa, mengevaluasi peran fasilitator sosial dalam memperkuat keterlibatan keluarga, serta membandingkan outcome diversi dengan sistem peradilan formal pada kasus kekerasan anak di lingkungan pendidikan..
Proses perdamaian melalui diversi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Desa Sungai Semut merupakan alternatif penyelesaian hukum yang efektif, menekankan tanggung jawab dan peningkatan perilaku anak tanpa melalui jalur pengadilan formal.Diversi sekaligus menjadi instrumen pembinaan sosial yang menyinergikan keluarga, korban, dan pihak terkait untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.Dari perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian diversi sejalan dengan prinsip islah dan syura, menegaskan nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama
Penelitian ini membahas tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk kasus yang terjadi di Desa Sungai Semut, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian adalah mengetahui proses perdamaian melalui diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan anak serta meninjau penyelesaiannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi menjadi alternatif penyelesaian hukum yang menekankan tanggung jawab, perbaikan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49923-prinsip-islam-sikap-sosial-wacana-int 34d0c88ffba1e2541742d43386d4be7e Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Tabattul di Era Digital: Analisis Hukum Islam atas Fenomena Hidup Membujang di Palembang: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif persepsi generasi Z terhadap pernikahan di kota-kota besar dengan membandingkan tingkat tabattul di Palembang dengan kota lain, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan dalam faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keputusan mereka. Selain itu, perlu dievaluasi dampak jangka panjang penggunaan media sosial terhadap pola pikir dan sikap sosial generasi muda mengenai pernikahan, misalnya melalui studi longitudinal yang mengikuti responden beberapa tahun ke depan untuk melihat apakah pilihan tabattul tetap konstan atau berubah ketika mereka menghadapi situasi kehidupan yang berbeda. Terakhir, peneliti dapat mengembangkan model intervensi berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan literasi media sosial dan pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam, sehingga generasi muda dapat membuat keputusan pernikahan yang lebih informasional dan tidak hanya didorong oleh konten negatif atau ekspektasi yang tidak realistis..
Faktor penyebab tabattul di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang akibat media sosial meliputi paparan kasus KDRT dan konflik rumah tangga, pasangan patriarki, pasangan yang melakukan silent treatment, kebebasan pribadi, dan fokus karier.Faktor paling dominan adalah keinginan mempertahankan kebebasan pribadi dan fokus pada karier, yang sering ditampilkan di media sosial.Selain pengaruh media sosial, beberapa informan juga memilih tabattul karena motivasi religius, yakni fokus beribadah dan menuntut ilmu.Dalam perspektif hukum Islam, mencari kebebasan pribadi dan mengejar karier tidak dilarang, namun menolak pernikahan karena ketakutan berakar pada media sosial tidak dibenarkan.Pernikahan tetap dianggap sebagai kewajiban dan sumber berkah, sehingga perilaku tabattul yang didasari ketakutan semacam itu tidak sesuai dengan prinsip Islam
Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan. Paparan media sosial yang begitu intens memengaruhi pandangan individu terhadap perkawinan, nilai, dan ekspektasi. Tren ini membuat sebagian generasi muda menunda bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali. Fenomena membujang (tabattul) khususnya terlihat di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, di mana sejumlah pemuda yang telah mencapai usia menikah memilih tetap membujang. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab tabattul akibat media...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49922-jamaah-haji-hukum-ekonomi-syariah-umrah-wanpr 71856d01f5f6ec5d33bd184cea051a18 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Tanggung Jawab Afi Tour Travel Haji dan Umrah pada Penundaan Keberangkatan Jamaah dalam Persepktif Hukum Ekonomi Syariah: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara berbagai biro perjalanan haji dan umrah dalam menangani penundaan keberangkatan akibat force majeure. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik yang diterapkan oleh biro-biro perjalanan dalam memberikan solusi kepada jamaah yang terdampak. Selain itu, penelitian juga dapat menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari penundaan tersebut, serta bagaimana biro perjalanan dapat meminimalkan kerugian dan menjaga kepercayaan jamaah. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada aspek komunikasi dan transparansi dalam menangani penundaan keberangkatan, termasuk bagaimana biro perjalanan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada jamaah, serta menjaga hubungan baik dengan mereka selama masa penundaan. Penelitian ini dapat memberikan saran praktis bagi biro perjalanan dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan risiko dalam situasi force majeure..
Tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah yang tertunda karena covid yaitu termasuk kedalam force majeure atau wanprestasi.Tanggung jawab yang diberikan yaitu melakukan negosiasi terhadap jamaah dan melakukan reschedule ulang keberangkatan sampai dengan waktu yang memungkinkan serta melakukan komunikasi dan transparansi kepada jamah.Dan Jamaah AFI Tour menerima keputusan yang telah diberikan AFI Tour dengan cara menunjukkan pemahaman kesabaran dan kepasrahan terhadap penundaan keberangkatan umrah akibat wabah Internasional/Covid.Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour terhadap jamaah yang tertunda karena covid yaitu sudah benar dan sesuai karena dengan musyawarah membuat akad baru dan sudah memenuhi isi akad Serta bersifat adil dan tidak merugikan satu sama lain
Pelaksanaan ibadah haji dan umrah saat covid melanda beberapa tahun lalu, menyebabkan penundaan dan pembatalan yang menimbulkan masalah hukum dan ekonomi. Pokok dalam penilitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tanggung jawab pihak AFI Tour travel terhadap jamaah haji yang tertunda.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49921-skandal-asuransi-jiwasraya-hak-kreditor-akuisisi ef98dd74e9ac1f4e3b07e7a63c336b60 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor: Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana penerapan undang-undang kepailitan khusus untuk perusahaan asuransi di Indonesia dapat meningkatkan perlindungan konsumen, dengan mengukur dampaknya terhadap penyelesaian klaim dan kepastian hukum. Selain itu, studi komparatif mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah kegagalan keuangan perusahaan asuransi BUMN dapat memberikan wawasan tentang praktik pengawasan yang efektif, dengan membandingkan kerangka regulasi Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem serupa. Terakhir, pengembangan model restrukturisasi partisipatif yang melibatkan perwakilan kreditor, khususnya pemegang polis, dapat dievaluasi untuk menilai apakah pendekatan tersebut meningkatkan keadilan prosedural dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses kepailitan non-yudisial..
Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya melalui jalur non-yudisial menimbulkan masalah serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor, khususnya pemegang polis yang berstatus sebagai kreditor konkuren.Karena tidak melibatkan pengadilan niaga, proses restrukturisasi mengabaikan prinsip due process, equal treatment, serta asas keadilan, sehingga kreditor berada dalam posisi lemah tanpa partisipasi yang memadai.Oleh karena itu diperlukan reformulasi regulasi yang jelas mengenai posisi hukum kreditor dan batas intervensi negara dalam penyelesaian kepailitan BUMN untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan menjaga kepercayaan publik
Kepailitan perusahaan asuransi merupakan isu kompleks yang melibatkan kepentingan konsumen sebagai pemegang polis dan kreditor yang menuntut kepastian hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kepailitan dalam industri asuransi di Indonesia melalui studi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen serta jaminan kepastian hukum bagi kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian gagal bayar Jiwasraya tidak melalui proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49920-pemilihan-presiden-democracy-fiqh-siyasah-pemilu-p 69607e251914bc3a30a9e545b2988e16 Sun, 21 Jun 2026 00:56:47 +0700 #calendar - Kajian Fikih Siyasah Pada Mekanisme Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah penelitian lanjutan dapat meninjau secara empiris dampak pendidikan politik berbasis nilai Islam terhadap perilaku pemilih dalam electoral campaign, menanyakan apakah kurikulum tersebut dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam praktik politik uang. Selain itu, studi selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas lembaga pengawas independen yang diberdayakan oleh tokoh masyarakat sipil dan ulama, dengan meneliti apakah intervensi mereka meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Akhirnya, penelitian lain dapat membandingkan sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia dengan negara-negara muslim lainnya yang menerapkan prinsip fiqih siyasah, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat disesuaikan dengan konteks hukum dan budaya Indonesia. Semua saran ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang interaksi antara nilai-nilai Islam dan mekanisme demokratis serta menumbuhkan solusi praktis bagi reforma pemilu di masa depan..
Mekanisme pemilihan presiden langsung di Indonesia telah diatur secara prosedural, namun tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan kampanye hitam menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu.Perlu adanya perbaikan untuk mencapai pemilihan yang lebih bersih dan berintegritas.Reformasi regulasi dan peningkatan pengawasan serta pendidikan politik berbasis nilai Islam dapat membantu memitigasi permasalahan tersebut
Pemilihan presiden secara langsung merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan memberi legitimasi kepada pemimpin melalui partisipasi rakyat. Namun, praktik pemilu masih menghadapi berbagai permasalahan seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemilihan presiden secara langsung dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49929-peran-guru-strategi-analisis-pe b7b65b8e35c3a42f7a1199f3bff9b1e1 Sat, 20 Jun 2026 23:28:17 +0700 #calendar - Implementasi Pendidikan Ramah Anak melalui Strategi Guru dalam Mengintregasikan Isu Perlindungan Anak pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar: Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas strategi guru dalam meningkatkan kompetensi anak melalui desain kuantitatif yang mengukur perubahan perilaku dan pengetahuan siswa secara longitudinal; selanjutnya, studi komparatif dapat mengeksplorasi peran dan kontribusi orang tua dalam proses pendidikan ramah anak dengan melibatkan berbagai sekolah dasar di wilayah yang berbeda untuk menilai variasi praktik kolaboratif; terakhir, pengembangan program intervensi berbasis campuran yang mengintegrasikan modul IPS berfokus pada hak anak dan perlindungan dapat diuji melalui penelitian aksi yang melibatkan guru, siswa, dan komunitas sekolah untuk menilai dampak jangka panjang pada iklim sekolah dan kesejahteraan anak..
Guru menginternalisasikan nilai perlindungan anak melalui pendekatan partisipatif, integrasi materi IPS, penciptaan kelas aman, dan kolaborasi dengan orang tua, yang terbukti meningkatkan kesadaran siswa.Penelitian memperkaya literatur akademik dan memberikan pedoman praktis, namun terbatas pada pendekatan kualitatif dan partisipan kecil, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan sekolah yang lebih luas dan metode campuran.Secara keseluruhan, peran guru sangat penting untuk menjadikan sekolah tempat yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya integrasi isu perlindungan anak dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan ramah anak melalui strategi guru dalam mengintegrasikan isu perlindungan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dilakukan melalui integrasi nilai perlindungan anak dalam materi IPS, penggunaan metode diskusi dan pembelajaran berbasis masalah,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49935-metacrime-online-deviance-penegakan-hukum-era-meta 5609672da094a92426cab70f7d460f8b Sat, 20 Jun 2026 23:20:09 +0700 #calendar - Metacrime and Online Deviance: Law Enforcement Complexities in the Metaverse Era: Untuk mengatasi kompleksitas penegakan hukum di era metaverse, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif yang mempertimbangkan karakteristik imersif, anonim, dan lintas yurisdiksi interaksi virtual. Regulasi perlu memperluas definisi objek hukum untuk mencakup kekerasan simbolis, pelecehan berbasis avatar, dan eksploitasi aset dan data digital sebagai bentuk pelanggaran yang memiliki konsekuensi nyata. Kolaborasi antara negara, penyedia platform, dan komunitas pengguna sangat penting untuk mendirikan mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di era metaverse. Pendekatan safety-by-design juga harus diintegrasikan melalui perlindungan privasi, pembatasan interaksi berisiko tinggi, dan sistem pelaporan yang efektif untuk korban. Dengan demikian, tata kelola metaverse harus diarahkan menuju model regulasi kolaboratif yang tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dalam membentuk ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan..
Dalam era metaverse, kejahatan dan perilaku menyimpang daring telah mengalami transformasi imersif yang secara bersamaan mempengaruhi konsepsi pelaku dan korban.Karakteristik kejahatan yang muncul di arena metaverse tidak hanya terendam secara simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak psikologis, reputasi, dan ekonomi yang nyata pada pengguna.Interaksi yang dimediasi melalui perwakilan metaverse semakin kabur batas antara pengalaman simbolis dan konsekuensi sosial yang nyata.Selain itu, praktik menyimpang daring memiliki potensi yang signifikan untuk terjadi karena ambigu identitas dan absennya batas geografis yang jelas, yang mempersulit pelacakan dan akuntabilitas hukum.Kondisi anonim dan kehadiran normatif yang terbatas lebih memperluas peluang untuk manipulasi, eksploitasi, dan agresivitas simbolis di ruang virtual.Perkembangan kejahatan dan perilaku menyimpang ini tidak hanya menunjukkan adaptasi perilaku menyimpang terhadap inovasi teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi pendirian sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang proporsional dan efektif
Penegakan hukum di era metaverse telah menempatkan otoritas dan pembuat kebijakan dalam tantangan pencegahan dan penegakan yang semakin kompleks. Meskipun studi yang ada menawarkan wawasan yang berharga, mereka tetap terbatas dalam mengatasi dinamika kejahatan yang muncul dalam lingkungan digital konvensional. Selain mengatasi keterbatasan studi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik kejahatan daring dan perilaku menyimpang di Metaverse dan implikasinya bagi praktik penegakan hukum. Penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49941-cerai-gugat-kesadaran-hukum-perempuan-islam 581fbcdfb3bd830892c4ccd44ab00cec Sat, 20 Jun 2026 22:34:41 +0700 #calendar - Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Baturaja: Kesadaran Hukum Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam: Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak program peningkatan kesadaran hukum terhadap hasil perceraian di Pengadilan Agama Baturaja, sehingga dapat diketahui sejauh mana pendidikan hukum mengubah keputusan perempuan. Selain itu, analisis komparatif antara daerah lain dengan Baturaja mengenai faktor penyebab cerai gugat dapat mengidentifikasi variasi regional dan faktor kontekstual yang mempengaruhi keputusan perceraian, memberikan gambaran yang lebih luas tentang fenomena ini. Selanjutnya, penelitian evaluatif terhadap efektivitas mediasi dan layanan konseling berbasis prinsip keadilan Islam dapat menilai apakah pendekatan tersebut berhasil mengurangi angka cerai gugat, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai syariah untuk mendukung penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai..
Dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Baturaja meningkat signifikan, mencerminkan perubahan dinamika sosial serta peningkatan kesadaran hukum perempuan dalam rumah tangga.Faktor utama yang mendorong perempuan mengajukan gugatan meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ketidakharmonisan, tekanan psikologis, dan pertimbangan masa depan anak.Peningkatan pendidikan, akses informasi, dan layanan bantuan hukum memperkuat kesadaran hukum perempuan, yang kini memahami hakAchaknya serta prosedur perceraian sesuai prinsip alAcAoadl dan alAcmaslahah dalam Islam
Fenomena cerai gugat di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dan didominasi oleh gugatan yang diajukan pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu serta mengkaji kesadaran hukum perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang JanuariAeApril 2025, Pengadilan Agama Baturaja menangani 275 perkara perceraian, dengan 238 perkara merupakan cerai gugat. Faktor utama yang mendorong perempuan mengajukan gugatan cerai meliputi persoalan ekonomi, kekerasan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49933-partisipasi-aktif-siswa-moral-sekolah 31b2dae834f725706c86fee07e08f672 Sat, 20 Jun 2026 22:18:00 +0700 #calendar - The Effect of Child-Friendly Problem Based Learning on the Science Learning Ability of Elementary School Students: Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas pembelajaran Problem Based Learning berbasis ramah anak pada mata pelajaran lain, seperti matematika atau bahasa Indonesia, untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan belajar serupa dapat dicapai di bidang studi yang berbeda. Selain itu, studi komparatif antara model pembelajaran ramah anak dengan model pembelajaran aktif lainnya, seperti Project Based Learning atau STEM, dapat memberikan wawasan tentang keunggulan relatif masingAcmasing pendekatan dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terakhir, melakukan penelitian longitudinal yang melacak perkembangan kemampuan belajar siswa selama beberapa tahun setelah penerapan model ini akan membantu menilai keberlanjutan dampak positif serta faktor-faktor yang mempengaruhi retensi pengetahuan jangka panjang..
Implementasi pembelajaran Problem Based Learning berbasis ramah anak memberikan efek positif dan signifikan terhadap kemampuan belajar IPAS siswa sekolah dasar, terbukti dari peningkatan rataAcrata skor dari 64,8 (pretest) menjadi 85,6 (posttest).Peningkatan tersebut disebabkan oleh keterlibatan aktif siswa dalam aktivitas pemecahan masalah, diskusi kelompok, pencarian informasi, dan presentasi hasil, serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.Dengan demikian, model pembelajaran ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar ilmu pengetahuan dan sosial di sekolah dasar
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan belajar IPAS siswa sekolah dasar yang disebabkan oleh pembelajaran yang masih berpusat pada guru serta kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Problem Based Learning berbasis ramah anak terhadap kemampuan belajar IPAS siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen menggunakan desain One Group Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian berjumlah 15 peserta didik kelas V sekolah dasar yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49937-sistem-jasa-review-aplikasi-tiktok-promosi-ap 948168b81a98c0c59a9a2488a966c5c7 Sat, 20 Jun 2026 21:52:43 +0700 #calendar - Jasa Promosi Video agar FYP di Aplikasi Tiktok dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah: Berdasarkan hasil penelitian, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: 1. Menganalisis lebih lanjut dampak sosial dan etika dari praktik jasa promosi FYP di TikTok, terutama terkait dengan konten yang dipromosikan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 2. Mengeksplorasi aspek-aspek hukum ekonomi syariah yang lebih spesifik dalam konteks media sosial, seperti transparansi dalam praktik bisnis, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan prinsip-prinsip etika dalam pemasaran digital. 3. Meneliti implikasi hukum ekonomi syariah terhadap platform media sosial lainnya, seperti Instagram atau YouTube, dan membandingkan praktik promosi di platform tersebut dengan TikTok..
Studi ini menunjukkan bahwa layanan promosi video yang bertujuan untuk mencapai visibilitas For You Page (FYP) di TikTok berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan jangkauan konten melalui paparan yang didorong oleh algoritma.Layanan ini melibatkan hubungan transaksional antara penyedia layanan dan pengguna, di mana kedua pihak terlibat dalam perjanjian terstruktur yang diatur oleh syarat dan ketentuan tertentu.Fitur FYP itu sendiri beroperasi sebagai ruang digital kunci yang memperkuat visibilitas konten berdasarkan metrik interaksi pengguna, menjadikannya alat penting dalam praktik pemasaran digital kontemporer.Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, temuan menunjukkan bahwa praktik layanan promosi video di TikTok dapat dikategorikan dalam kontrak ijarah (perjanjian berbasis jasa).Klasifikasi ini didasarkan pada keberadaan unsur-unsur penting seperti pihak-pihak yang berkontrak, objek layanan, dan kompensasi yang disepakati.Lebih spesifiknya, hal ini termasuk dalam ijarah al-a'mal (penyewaan jasa), di mana tenaga kerja atau keahlian ditukar dengan pembayaran.Selama transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip transparansi, persetujuan bersama, dan tidak adanya unsur-unsur terlarang, praktik tersebut dapat dianggap diperbolehkan dalam kerangka Syariah.Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana praktik ekonomi digital yang muncul dapat diinterpretasikan dalam kerangka ekonomi Islam.Studi ini menyoroti perlunya kontekstualisasi berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip Syariah sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah, khususnya dalam domain aktivitas ekonomi berbasis media sosial
Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta melakukan berbagai aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi berbasis digital. Salah satu platform yang berkembang pesat adalah TikTok, yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana promosi dan pemasaran melalui fitur For You Page (FYP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jasa promosi video di aplikasi TikTok serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa promosi video di TikTok merupakan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49931-metode-komunikasi-sbar-gaya-guru-kualit c80ad11445705ff50a25713848957129 Sat, 20 Jun 2026 21:40:00 +0700 #calendar - Peran Komunikasi Guru dalam Membangun Keterampilan Sosial Siswa di Sekolah Dasar: Untuk penelitian lanjutan, disarankan agar melibatkan konteks sekolah yang lebih beragam, mengembangkan jumlah peserta, dan menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran komunikasi guru dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Selain itu, penelitian dapat fokus pada pengembangan metode komunikasi guru yang efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam menerapkan komunikasi guru sebagai metode pedagogis. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik komunikasi guru yang efektif dan mendukung perkembangan sosial siswa di sekolah dasar..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru membentuk keterampilan sosial siswa, seperti bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan berkomunikasi secara santun dalam interaksi pembelajaran, melalui komunikasi yang dialogis, empatik, dan konsisten, baik secara verbal maupun nonverbal.Penelitian ini memberikan pemahaman kontekstual bahwa pengembangan keterampilan sosial siswa dapat diintegrasikan secara alami ke dalam praktik komunikasi guru sehari-hari, bukan intervensi terpisah.Penelitian ini mendukung pandangan pedagogis yang menganggap komunikasi guru sebagai elemen penting dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran komunikasi guru dalam membangun keterampilan sosial siswa di sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN 4 Sigong, Cirebon, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara guru berkomunikasi secara signifikan mempengaruhi peningkatan keterampilan sosial siswa, seperti bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan berkomunikasi secara santun. Interaksi guru yang humanis juga menciptakan lingkungan kelas yang baik untuk perkembangan sosial siswa. Menurut penelitian ini, komunikasi guru tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk berkomunikasi tetapi juga sebagai...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49942-investasi-saham-rti-edukasi-sa b3450ad65413cb2c0dce151b8a37b2d4 Sat, 20 Jun 2026 21:33:09 +0700 #calendar - IPOT Syariah dan Layanan Investasi Saham dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Penelitian selanjutnya dapat membandingkan tingkat kepatuhan syariah antara IPOT dan platform investasi digital lainnya di Indonesia untuk mengidentifikasi perbedaan praktik yang dapat meningkatkan standar kepatuhan; studi longitudinal dapat dilakukan untuk memantau perilaku investor IPOT Syariah serta hasil keuangan mereka selama beberapa tahun, sehingga menilai dampak jangka panjang layanan syariah terhadap kesejahteraan ekonomi pengguna; serta penelitian eksperimental dapat mengevaluasi efektivitas program edukasi keuangan yang disediakan oleh IPOT terhadap peningkatan literasi finansial dan pemahaman prinsip syariah pada investor pemula, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan investasi yang lebih beretika dan berkelanjutan..
IPOT Syariah berperan penting sebagai platform investasi saham daring yang menyediakan layanan perdagangan, informasi pasar, riset, manajemen portofolio, edukasi, teknologi, dan kerja sama industri, sehingga memudahkan investor, terutama pemula, melakukan transaksi cepat, efisien, dan meningkatkan literasi keuangan.Analisis menunjukkan bahwa mekanisme layanan IPOT Syariah sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meliputi jual beli, keadilan, transparansi, serta penghindaran riba, gharar, dan maysir.Sebagai makelar dalam akad samsarah, IPOT berfungsi sebagai perantara antara investor dan sekuritas, menjadikannya media investasi yang memenuhi prinsip syariah dalam pasar modal digital
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran IPOT dalam menyediakan layanan investasi saham serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap literatur, regulasi, dan konsep-konsep Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan investasi saham dan akad samsarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPOT memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar modal melalui penyediaan layanan perdagangan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult nonadult https://juris.id/pdf-49919-trias-politika-ketidakstabilan-politik-kesenjangan 4630cf154fd08f913bb59dc3163869ac Sat, 20 Jun 2026 21:25:52 +0700 #calendar - Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang-Undang Pilkada: Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana reversi cepat keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokratis, dengan menggunakan survei longitudinal dan analisis media sosial untuk menilai perubahan persepsi masyarakat. Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti peran mobilisasi digital dalam mempengaruhi hasil kebijakan reformasi pilkada, mengidentifikasi strategi komunikasi yang paling efektif serta dampaknya terhadap partisipasi politik warga. Akhirnya, penelitian kebijakan dapat merumuskan kerangka kerja penguatan checks and balances pada sistem trias politika Indonesia, menguji model institusional yang mengurangi konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme akuntabilitas formal dan partisipasi civil society yang lebih luas..
Ilmu sosial dan ilmu politik saling berkaitan, di mana perilaku manusia yang dipelajari dalam sosiologi memengaruhi dinamika politik, termasuk proses pengambilan kebijakan dan pengendalian sosial.Ketiga kekuasaan utama dalam trias politika yang dikuasai oleh segelintir orang dapat mengakibatkan perubahan keputusan penting secara cepat, memicu kemarahan rakyat, krisis kepercayaan, serta potensi korupsi, kesenjangan sosial, dan kecenderungan otoriter.Oleh karena itu, sistem trias politika harus dijaga agar berfungsi sesuai prinsip demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Peringatan darurat yang viral di media sosial bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mahkamah memutuskan untuk menurunkan ambang batas elektoral bagi partai politik dan mengizinkan kandidat untuk memenuhi persyaratan usia (30 tahun) pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan. Namun, badan legislatif dengan cepat menanggapi dengan keputusan yang bertentangan pada hari berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuasaan seharusnya beroperasi dalam kerangka pemerintahan yang demokratis dan prinsip trias politica. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan dan potensi manipulasi kekuasaan di antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembalikan cepat keputusan penting...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

]]> nonadult nonadult nonadult nonadult