Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Dinamika Penemuan Hukum dalam Konstitusi Antara Teori dan Praktik

Sun, 06 Sep 2026 12:21:03 +0700

#calendar - Dinamika Penemuan Hukum dalam Konstitusi: Antara Teori dan Praktik: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan teori penemuan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner, di mana ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Selain itu, penggunaan data empiris dalam penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hakim di berbagai pengadilan menerapkan norma hukum. Integrasi teknologi dalam penemuan hukum juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penemuan hukum. Terakhir, peningkatan pendidikan hukum yang mencakup pemahaman mendalam tentang proses penemuan hukum dan praktik-praktik terbaik dapat mempersiapkan mahasiswa hukum untuk menghadapi tantangan di lapangan..
Dinamika penemuan hukum dalam konstitusi merupakan proses yang kompleks dan terus berkembang.Dalam konteks Indonesia, penemuan hukum tidak hanya bergantung pada teks konstitusi itu sendiri, tetapi juga pada interpretasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengadilan lainnya.Penemuan hukum ini sering kali mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.Hubungan antara teori dan praktik dalam penemuan hukum konstitusi dapat dilihat dari bagaimana teori-teori hukum diterapkan dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan.Teori hukum memberikan kerangka kerja bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi dilema yang kompleks ketika teori tidak sepenuhnya mencakup realitas sosial yang ada.Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum agar dapat lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat
Dinamika penemuan hukum dalam konteks konstitusi, dengan fokus pada hubungan antara teori dan praktik. Penemuan merupakan proses yang kompleks di mana para penegak hukum, terutama hakim, harus menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi. Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini menganalisis bagaimana teori-teori penemuan hukum berinteraksi dengan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dalam berbagai konteks sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana dinamika...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Teori Konstitusionalisme Modern

Sun, 06 Sep 2026 12:06:37 +0700

#calendar - Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Teori Konstitusionalisme Modern: Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak teknologi digital terhadap perlindungan HAM dalam konteks konstitusionalisme modern. Selain itu, analisis efektivitas amandemen konstitusi dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan hak minoritas menjadi arah studi yang relevan. Terakhir, penelitian tentang peran partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada hak asasi manusia dapat memberikan wawasan baru untuk memperkuat tata kelola negara yang transparan dan akuntabel..
Konstitusionalisme modern menjadi kerangka hukum yang adaptif dan inklusif dalam mengelola negara.Supremasi konstitusi menjamin kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.Perlindungan HAM menjadi nilai utama yang harus dijamin oleh negara melalui mekanisme judicial review dan sistem check and balance
Hukum konstitusi memainkan peran penting dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) di tengah perubahan sosial dan politik global. Teori konstitusionalisme modern menekankan perlunya konstitusi yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap dinamika zaman. Artikel ini mengkaji hubungan antara hukum konstitusi dan HAM melalui pendekatan teori konstitusionalisme modern. Dengan metode penelitian normatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi konsep-konsep fundamental konstitusionalisme, penerapannya dalam perlindungan HAM, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konstitusionalisme modern memerlukan keseimbangan antara stabilitas hukum, fleksibilitas konstitusi, dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kebijakan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Hak Bersama Di Kantor Pertanahan Kota Metro

Sun, 06 Sep 2026 11:54:20 +0700

#calendar - Kebijakan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Hak Bersama Di Kantor Pertanahan Kota Metro: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kebijakan diskresi Kantor Pertanahan Kota Metro dalam pendaftaran peralihan hak bersama, dengan membandingkan praktik di kota lain untuk menemukan solusi optimal. Selain itu, pentingnya sosialisasi regulasi melalui platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prosedur pendaftaran yang transparan. Terakhir, studi tentang penggunaan teknologi sertifikat elektronik untuk mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait..
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas hak bersama, Kepala Kantor Pertanahan dapat menggunakan diskresi akibat dari peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya jelas atau lengkap.Diskresi ini diwujudkan melalui tindakan administratif berupa penambahan persyaratan dokumen dalam pendaftaran, seperti fotokopi buku nikah, perjanjian perkawinan (jika ada), fotokopi akta cerai, surat keterangan dari kepala desa mengenai status tanah sebagai hak bersama, atau surat persetujuan dari ahli waris jika salah satu pasangan telah meninggal dunia.Keputusan ini didasarkan pada empat aspek utama.untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, memastikan peran aktif petugas pendaftaran tanah dalam menyediakan informasi yang akurat dalam daftar umum, memenuhi syarat-syarat yang sah untuk penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, serta melengkapi bukti selain Akta PPAT
Pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta PPAT. Akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memuat semua unsur alat bukti perdata, sehingga tidak memerlukan dokumen lain sebagai dasar pendaftaran hak. Hal ini dipertegas dengan PERKABAN Nomor 1 Tahun 2010. Pada kenyataannya, kepala kantor pertanahan kota Metro tidak serta merta mau menerima akta PPAT sebagai bukti peralihan satu-satunya untuk dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak. Kepala kantor Pertanahan Kota Metro memberikan persyaratan tambahan berupa dokumen fotokopi buku nikah, fotokopi akta cerai, perjanjian perkawinan, dan/atau surat persetujuan dari para ahli waris jika salah satu pasangan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tantangan Implementasi Konstitusi Di Era Digital Perspektif Hukum Dan Ham

Sun, 06 Sep 2026 11:48:00 +0700

#calendar - Tantangan Implementasi Konstitusi Di Era Digital: Perspektif Hukum Dan Ham: 1. Penelitian tentang efektivitas regulasi perlindungan data pribadi dalam melindungi privasi di era digital, dengan fokus pada implementasi UU PDP di Indonesia. 2. Analisis dampak kesenjangan digital terhadap keadilan sosial, termasuk studi kasus tentang akses teknologi di daerah terpencil dan solusi berbasis komunitas. 3. Evaluasi peran kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman siber, dengan mengeksplorasi model kolaborasi yang dapat diterapkan di tingkat regional..
Era digital menimbulkan tantangan signifikan dalam implementasi konstitusi, terutama dalam perlindungan privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber.Negara perlu memperkuat regulasi dan kerja sama internasional untuk menjawab tantangan ini.Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip HAM
Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk implementasi konstitusi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, era ini juga memunculkan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Artikel ini mengkaji tantangan implementasi konstitusi di era digital melalui perspektif hukum dan HAM dengan fokus pada isu privasi data, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses digital, dan keamanan siber. Pengumpulan data pribadi secara masif tanpa transparansi dan persetujuan yang jelas menimbulkan ancaman terhadap hak privasi individu. Di sisi lain, kebebasan berekspresi di ruang digital terancam oleh sensor, ujaran kebencian, dan disinformasi, yang menuntut negara untuk menjaga keseimbangan antara...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis of Urea Levels in Chronic Kidney Disease Patients Based on Age Sex and Hemodialysis Frequency

Sun, 06 Sep 2026 11:42:47 +0700

#calendar - Analysis of Urea Levels in Chronic Kidney Disease Patients Based on Age, Sex, and Hemodialysis Frequency: Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat mengeksplorasi dampak stadium PGK terhadap dinamika urea dan respons terhadap dialisis, mengingat data stadium PGK tidak tersedia dalam studi ini. Kedua, penelitian dapat mempelajari perbedaan seks dalam kecukupan dialisis, terutama mengapa perempuan mungkin mencapai kecukupan lebih baik meskipun kadar urea serupa dengan laki-laki. Ketiga, penelitian dapat mengevaluasi peran komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes dalam memengaruhi kadar urea dan hasil dialisis pada populasi usia lanjut. Saran-saran ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kadar urea dan meningkatkan strategi pengelolaan PGK yang lebih personalisasi..
Kadar urea pada pasien penyakit ginjal kronis (PGK) bervariasi sesuai usia dan menunjukkan pola berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin.Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika urea dipengaruhi oleh faktor multifaktorial, menekankan pentingnya strategi manajemen individual pada pasien PGK yang menjalani dialisis.Faktor-faktor seperti usia, frekuensi dialisis, dan kondisi komorbiditas berperan dalam regulasi kadar urea.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi kompleks antara variabel-variabel ini dan pengaruhnya terhadap hasil klinis pasien
Penyakit ginjal kronis (PGK) adalah kondisi progresif yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal dan akumulasi limbah metabolik seperti urea. Dialisis hemodialisis penting dalam PGK lanjut untuk mengurangi kadar urea, yang menjadi penanda penting untuk fungsi ginjal dan kecukupan dialisis. Variasi kadar urea dapat dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia dan jenis kelamin, serta faktor terkait pengobatan termasuk frekuensi dialisis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kadar urea dan frekuensi dialisis pada pasien PGK berdasarkan kelompok usia (<50 tahun, 51Ae60 tahun, dan Ou61 tahun) dan jenis kelamin. Metode: Studi kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien PGK yang menjalani dialisis hemodialisis di PKU Muhammadiyah Gamping Hospital dari 2021 hingga 2023. Total 78 catatan lengkap termasuk. Kadar urea...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung

Sun, 06 Sep 2026 11:39:01 +0700

#calendar - Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung: Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikemukakan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas program pencegahan perjudian berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Kedua, diperlukan analisis mendalam mengenai dampak penggunaan teknologi digital dalam memantau dan menindak perjudian online, khususnya di wilayah perkotaan. Ketiga, studi tentang peran pendidikan agama dan nilai-nilai budaya dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian dapat menjadi arah penelitian baru. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi praktik perjudian di Kota Metro dan wilayah lainnya..
Perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan.Menurut Pasal 303 KUHP, perjudian adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kebiasaan dan kebiasaan bermain.Dampak perjudian bagi kehidupan, dampak sosial, ekonomi, maupun fisik dan psikis seorang individu antaranya adalah.keasyikan berjudi mengalihkan perhatian orang dari pekerjaannya, karena keasikan berjudi rumah tangga tidak lagi diperhatikan, ekonomi rakyat menjadi kacau, mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang dan tindakan korupsi, badan menjadi lesu dan sakit karena kurang tidur dan selalu tegang, pikiran menjadi kacau karena tergoda oleh harapan yang tidak menentu, nafsu judi yang berlarut-larut mendorong Anda untuk melakukan asusila.Upaya pencegahan perjudian sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pencegahan melalui peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016.Kemudian kepolisian dalam hal ini adalah Resort Metro telah melakukan upaya pencegahan melalui menangkap pelaku perjudian baik bandar maupun pemain judi berdasarkan laporan masyarakat namun masyarakat sangatlah diperlukan andilnya dalam mencegah perjudian
Fenomena perjudian semakin hari semakin bertambah banyak, pertumbuhan perjudian itu didukung oleh salah satunya kemajuan teknologi internet sehingga muncul perjudian yang berbasis online (judi online). Dampak negatif yang ditimbulkan tersebut adalah mulai dari pencurian, pengelapan bahkan tindakan lain yang amat merugikan. Dampak dari perjudian menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana yang tentunya akan dikenakan sanksi terhadapnya sanksi-sanksi yang diterima tersebut tentunya juga akan memberikan dampak kepada keluarganya misalnya sang suami yang terkena sanksi maka perekonomian keluarga akan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul karena perjudian dan bagaimana melakukan pencegahan perjudian khususnya pencegahan perjudian di Kota Metro Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perlindungan Terhadap Kebijakan Pengasuhan Anak dalam Konflik Perceraian dengan Perspektif Hukum

Sun, 06 Sep 2026 11:16:52 +0700

#calendar - Perlindungan Terhadap Kebijakan Pengasuhan Anak dalam Konflik Perceraian dengan Perspektif Hukum: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak budaya patriarki terhadap penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam pengasuhan, kajian efektivitas program mediasi keluarga dalam mengurangi konflik antar orang tua, serta studi tentang peran teknologi dalam memantau pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi kerja sama antara lembaga perlindungan anak dan sistem pendidikan dalam mendukung psikologis anak yang terdampak perceraian. Penelitian juga bisa menggali perbedaan praktik hukum antar daerah dalam menangani kasus pengasuhan anak, serta kajian kebijakan integratif yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk perlindungan anak secara menyeluruh..
Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga yang berkonflik di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak, dengan prinsip utama kepentingan terbaik anak.Perlindungan anak dalam keluarga yang berkonflik tidak hanya bersifat privat tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.Kendala implementasi masih banyak terjadi, seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan hak asuh dan nafkah, perbedaan tafsir hukum, serta faktor sosial dan budaya.Pengadilan sering memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi objektif untuk memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Namun, konflik dalam keluarga, terutama perceraian, sering kali menimbulkan persoalan mengenai pengasuhan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan hak asuh anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum acara peradilan agama maupun perdata. Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap putusan pengadilan adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan pengasuhan anak di tengah konflik keluarga masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan tafsir hukum, serta kurangnya kesadaran hukum para pihak. Artikel ini menganalisis bagaimana instrumen hukum memberikan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Combination of Controlling Nutritional Status Score and Systemic Immune Inflammation Index as Predictors of Repeated Hospitalization in Chronic Kidney Failure Patients Undergoing Routine Hemodialysi

Sun, 06 Sep 2026 11:09:08 +0700

#calendar - Combination of Controlling Nutritional Status Score and Systemic Immune-Inflammation Index as Predictors of Repeated Hospitalization in Chronic Kidney Failure Patients Undergoing Routine Hemodialysi: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi prospektif kohort yang lebih besar dan melibatkan beberapa pusat kesehatan untuk memastikan generalisasi model. Selain itu, studi intervensi diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen berdasarkan skor CONUT dan SII dalam mengurangi rawat inap berulang. Penelitian juga dapat fokus pada evaluasi hubungan kausal antara skor CONUT, SII, dan rawat inap berulang, serta mengeksplorasi strategi intervensi yang efektif untuk mencegah rawat inap berulang pada pasien hemodialisis..
Berdasarkan penelitian terhadap 121 pasien gagal ginjal kronik tahap 5 yang menjalani hemodialisis rutin, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara skor Controlling Nutritional Status (CONUT) dengan frekuensi rawat inap berulang.Pasien dengan skor CONUT yang lebih tinggi, yang mencerminkan status malnutrisi yang lebih parah, cenderung memiliki frekuensi rawat inap berulang yang lebih tinggi.Analisis menunjukkan bahwa skor CONUT memiliki koefisien korelasi 0,462 dengan nilai p 0,000, dan dalam analisis multivariat terbukti sebagai prediktor independen dengan rasio odds 1,619 (95% CI 1,287Ae2,036.Hal ini berarti setiap kenaikan satu poin pada skor CONUT meningkatkan risiko rawat inap berulang sebesar 61,9%.Selain itu, Sistemik Immune-Inflammation Index (SII) juga menunjukkan hubungan signifikan dengan rawat inap berulang.Nilai SII yang lebih tinggi, yang menunjukkan dominasi inflamasi sistemik, terkait dengan frekuensi rawat inap berulang yang lebih tinggi.Analisis menunjukkan koefisien korelasi 0,389 dengan nilai p 0,000.Dalam analisis multivariat, SII juga merupakan prediktor independen dengan rasio odds 1,097 (95% CI 1,041Ae1,156.p = 0,001), yang berarti setiap kenaikan 100 unit SII meningkatkan risiko rawat inap berulang sebesar 9,7%.Penelitian ini juga menemukan hubungan signifikan antara skor CONUT dan SII dengan koefisien korelasi 0,418 dan nilai p 0,000.Temuan ini mendukung konsep sindrom kompleks malnutrisi-inflamasi (MICS), di mana status malnutrisi yang buruk erat kaitannya dengan peningkatan inflamasi sistemik pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis.Kedua kondisi ini saling memperburuk, membentuk siklus patologis yang meningkatkan risiko komplikasi dan rawat inap berulang
Rawatan hemodialisis merupakan pilihan terapi pengganti ginjal bagi pasien gagal ginjal kronik (CKD). Meskipun hemodialisis dapat memperpanjang harapan hidup, komplikasi dan morbiditas tetap menjadi tantangan yang signifikan. Pasien hemodialisis memiliki tingkat rawat inap berulang yang tinggi, yang tidak hanya meningkatkan morbiditas dan mortalitas tetapi juga menimbulkan beban biaya kesehatan yang signifikan dan mengurangi kualitas hidup. Malnutrisi dan inflamasi adalah dua faktor penting yang mempengaruhi hasil klinis pada populasi ini. Sindrom kompleks malnutrisi-inflamasi (MICS) sering terjadi pada pasien hemodialisis dan diyakini sebagai penyebab utama resistensi eritropoietin, peningkatan rawat inap, dan mortalitas pada pasien...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Demokrasi Lokal Pilkada Lampung Timur

Sun, 06 Sep 2026 11:07:05 +0700

#calendar - Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Demokrasi Lokal Pilkada Lampung Timur: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak media sosial terhadap pelanggaran netralitas ASN, seperti bagaimana platform digital memengaruhi intervensi politik secara tidak langsung. Selain itu, perlu diteliti efektivitas forum pemantau netralitas ASN dalam mencegah pelanggaran, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian juga dapat membandingkan regulasi netralitas ASN antar daerah untuk mengidentifikasi best practice dalam penegakan aturan. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengawasan yang lebih komprehensif, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan konsistensi regulasi di seluruh wilayah..
Berdasarkan hasil temuan dari analisis data dan kajian yang telah dilakukan netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada dari tahun ke tahun semakin tinggi angka pelanggaran yang dilakukan.Banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi.Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan.Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan baru yang perlu diatasi.Pilkada Lampung Timur yang masih ada kegiatan pelanggaran baik dari ASN dan penyelenggaran pemilu perlu adanya evaluasi dan regulasi berkelanjutan dan badan pemilu setempat secara maksimal
Netralitas ASN menjadi sorotan penting dalam proses berjalannya pilkada. ASN yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas kode etik sebagai ASN. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep netralitas ASN yang berdasarkan undang-undang dan menelaah dinamika netralitas ASN dalam demokrasi lokal pada Pilkada Lampung Timur. Dari telaah yang dilakukan ditemukan banyak sekali tantangan yang menjadi faktor tingginya pelanggaran yang terjadi. Kurangnya kesadaran dan integritas ASN sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat, ketidaktegasan sanksi dan kurangnya regulasi dan badan pemilu menjadi penyebab yang paling dominan. Disisi lain, arus teknologi yang semakin pesat...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Peran Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia

Sun, 06 Sep 2026 10:48:20 +0700

#calendar - Peran Korps Brimob dalam Penanggulangan Unjuk Rasa di Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak penggunaan teknologi non-lethal seperti drone dan water cannon dalam operasi pengendalian massa, dengan mempertimbangkan efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip HAM. Selain itu, studi tentang dinamika komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam konteks unjuk rasa dapat memberikan wawasan baru tentang cara membangun kepercayaan publik. Terakhir, penelitian kualitatif tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi publik terhadap tindakan Brimob dapat membantu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan transparan..
Korps Brimob memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, khususnya dalam penanganan unjuk rasa.Keberhasilan Brimob bergantung pada kapasitas personel, dukungan kebijakan, koordinasi lintas satuan, serta penerapan SOP yang sesuai dengan prinsip HAM.Brimob perlu terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan publik.Penelitian ini juga menegaskan bahwa penanganan unjuk rasa harus seimbangkan antara keamanan dan perlindungan hak warga negara
Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan elit dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap stabilitas nasional. Salah satu tugas penting Brimob adalah menangani unjuk rasa atau demonstrasi yang dapat berkembang menjadi kerusuhan sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif upaya Korps Brimob dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia dengan meninjau aspek kebijakan, strategi operasional, pendekatan humanis, serta penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki empat pilar utama dalam strategi penanganan unjuk...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Frasa Verba yang Ditemukan dalam Jurnal Premise Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019

Sun, 06 Sep 2026 10:32:53 +0700

#calendar - Analisis Frasa Verba yang Ditemukan dalam Jurnal Premise Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis frasa verba dalam teks berbeda seperti artikel ilmiah atau buku teks, bukan hanya abstrak jurnal. Selain itu, peneliti dapat membandingkan penggunaan frasa verba antara jurnal lokal dan internasional untuk melihat perbedaan pola. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi kesulitan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan frasa verba, terutama jenis yang tidak terdapat dalam jurnal ini..
Peneliti mengambil 7 abstrak sebagai sumber data.peneliti menemukan 37 frasa verba pada teks yang terbagi ke dalam dua jenis frasa verba yaitu transitif, intransitif, dan non-pemisah.Jumlah dari frasa verba tersebut adalah transitif 20, intransitif 0, pemisah 0, dan non-pemisah 28.Persentase frasa verba menunjukkan bahwa jenis transitif adalah jenis frasa verba yang paling sering muncul, non-pemisah menunjukkan 28 kali atau 76%, posisi kedua adalah jenis transitif muncul 20 kali atau 54,1%, posisi ketiga adalah jenis pemisah menunjukkan 0 kali atau 0% dan posisi terakhir adalah jenis intransitif muncul 0 kali atau 0%.Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa frasa verba yang dominan dalam teks adalah jenis non-pemisah
Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk (1) menjelaskan bagaimana frasa verba terdistribusi dalam teks; (2) menghitung jumlah dan persentase frasa verba yang ditemukan dalam teks. Subjek penelitian adalah Jurnal Premise Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro Volume 8 Nomor 1. Objek penelitian adalah frasa verba yang ditemukan dalam abstrak Jurnal Premise. Data dikumpulkan dengan mengamati jurnal yang berisi beberapa frasa verba. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi, mengategorikan, dan menghitung data. Hasil akhir menunjukkan bahwa tidak semua jenis frasa verba tersedia dalam abstrak. Total jumlah frasa verba dalam abstrak adalah 37, terdiri dari 28 jenis non-pemisah dan 20 jenis transitif. Persentase dari masing-masing jenis menunjukkan 28 kali atau...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Konstitusi sebagai Tolak Ukur Hukum Modern

Sun, 06 Sep 2026 10:24:43 +0700

#calendar - Konstitusi sebagai Tolak Ukur Hukum Modern: 1. Penelitian tentang dampak amandemen konstitusi terhadap keadilan sosial di Indonesia. 2. Analisis peran konvensi dalam sistem hukum negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. 3. Studi tentang efektivitas sosialisasi konstitusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini dapat mengembangkan pendekatan komparatif untuk memahami dinamika konstitusi di berbagai konteks politik dan sosial..
Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum modern.Konstitusi memastikan keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah, serta melindungi hak-hak dasar warga negara.Implementasi konstitusi sering menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keadilan dan kebebasan sipil.Penegakan konstitusi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan transparansi proses pengambilan keputusan
Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara modern. Konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat di dalamnya memiliki kedudukan lebih tinggi daripada aturan lainnya. Konstitusi juga dianggap sulit diubah-ubah dan hanya memuat hal-hal yang fundamental. Konstitusi bisa berupa hukum dasar tertulis, seperti Undang-Undang Dasar (UUD), atau hukum dasar yang tak tertulis, seperti konvensi. Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

ASPEK ASPEK PENGUBAH HUKUM DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA

Sun, 06 Sep 2026 10:21:57 +0700

#calendar - ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA: Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: Pertama, mengkaji lebih dalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan mengawasi perubahan hukum agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar negara. Kedua, meneliti bagaimana struktur hubungan antara lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana pemisahan kekuasaan yang sehat dapat memastikan bahwa perubahan hukum mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kehendak elite politik. Ketiga, mempelajari lebih lanjut tentang peran masyarakat sipil dalam proses perubahan hukum, khususnya melalui partisipasi publik dan judicial review, serta bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat menjadi pengontrol dan penyeimbang dalam dinamika perubahan hukum..
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara bukanlah sekadar proses teknis berupa revisi peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis.Dalam negara demokratis seperti Indonesia, hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan konfigurasi kekuasaan politik
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Sosilogi Hukum Tantangan Dalam Profesi Hukum

Sun, 06 Sep 2026 10:10:22 +0700

#calendar - Sosilogi Hukum Tantangan Dalam Profesi Hukum: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum, terutama dalam efisiensi dan etika pengambilan keputusan. Kedua, studi tentang korelasi antara nilai-nilai budaya lokal dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, terutama di daerah dengan tingkat korupsi tinggi. Ketiga, analisis model kerja hibrida (remote dan onsite) dalam firma hukum, termasuk tantangan manajemen pengetahuan dan kepuasan klien. Ketiga saran ini bertujuan untuk mengatasi tantangan adaptasi teknologi, kesenjangan budaya, dan perubahan pola kerja profesi hukum di era digital..
Etika profesi hukum di Indonesia mengalami banyak kendala, tetapi pendidikan, penerapan kode etik, dan ketersediaan layanan hukum yang lebih baik memberikan harapan bagi pembangunan.Generasi muda dan calon pengacara memiliki kewajiban untuk mendorong perubahan yang baik di bidang ini.Membangun budaya etika yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan akan membantu Indonesia menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan terbuka, sehingga memungkinkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dibangun kembali dan diperkuat.Perubahan ini memerlukan kerja sama antara negara, masyarakat, dan lembaga hukum untuk menghasilkan sistem hukum yang peka terhadap tuntutan masyarakat tanpa mengorbankan supremasi hukum
Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu dalam sosiologi yang secara eksperimental dan analitis meneliti hubungan saling ketergantungan antara hukum dan berbagai fenomena sosial. Sosiologi hukum meneliti fungsi hukum dalam masyarakat dan cara masyarakat memengaruhi serta menciptakan kerangka hukum. Sosiologi hukum mencakup hukum sebagai sistem peraturan dan fenomena sosial yang dibentuk oleh beberapa elemen sosial, termasuk norma, nilai, budaya, dan struktur sosial. Sosiologi hukum, sebagai studi tentang interaksi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Eksistensi Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional Perspektif Hukum Dan Demokrasi

Sun, 06 Sep 2026 09:49:58 +0700

#calendar - Eksistensi Konstitusi Dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Hukum Dan Demokrasi: Untuk memperkuat supremasi konstitusi, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan mendorong budaya hukum yang menghormati konstitusi. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan hukum dan sosialisasi tentang pentingnya konstitusi dan hak-hak konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Dalam menghadapi tantangan yang ada, komitmen seluruh elemen masyarakat akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab..
Dalam kajian mengenai eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional, terlihat jelas bahwa konstitusi memiliki peran sentral sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak warga negara.Supremasi konstitusi adalah prinsip fundamental yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang untuk sejalan dengan ketentuan konstitusi, sehingga menjamin keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dokumen hukum statis, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat.Proses penyesuaian konstitusi terhadap perkembangan sosial dan politik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat.Amandemen yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan upaya nyata untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memperluas perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik.Penafsiran progresif oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, menjadi penting untuk menanggapi isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat, seperti hak digital dan perlindungan lingkungan, yang sering kali belum sepenuhnya diatur oleh konstitusi.Namun, dalam implementasi supremasi konstitusi, terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk pelanggaran oleh lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, dan resistensi terhadap perubahan dari kelompok-kelompok tertentu.Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional mereka menjadi hambatan untuk mencapai supremasi konstitusi.Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyesuaian konstitusi agar setiap perubahan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat
Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum nasional dan sistem demokrasi. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam merumuskan, menjalankan, dan menegakkan hukum. Jurnal ini menganalisis eksistensi konstitusi dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia dari perspektif hukum dan demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini akan mengkaji sejauh mana konstitusi berperan dalam membatasi kekuasaan negara, melindungi hak asasi manusia, serta membentuk hukum nasional yang adil dan demokratis. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Konstitusi Dan Kebijakan Publik Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

Sun, 06 Sep 2026 09:49:15 +0700

#calendar - Konstitusi Dan Kebijakan Publik: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penegakan hukum, terutama dalam sistem desentralisasi. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya melalui platform digital yang inklusif. Penelitian juga bisa mengeksplorasi peran lembaga negara non-yudikatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta membandingkan pendekatan judicial review di Indonesia dengan negara lain untuk memperkuat kerangka hukum nasional. Tantangan seperti konflik kepentingan antar-lembaga dan rendahnya pemahaman konstitusi di kalangan birokrat juga bisa menjadi fokus studi kasus untuk mengembangkan solusi praktis. Dengan memperhatikan dinamika politik dan perubahan kebijakan, penelitian lanjutan dapat membantu memastikan kebijakan publik tetap berbasis konstitusi dan berorientasi pada keadilan sosial..
Konstitusi memiliki peran fundamental sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan publik dan penegakan hukum di Indonesia.Setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara terlindungi dan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Judicial review, sebagai mekanisme pengawasan konstitusional, memainkan peran penting dalam mengontrol dan mengoreksi kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi.Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional
Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia mengatur hak-hak fundamental, struktur kelembagaan negara, dan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menerjemahkan mandat konstitusional menjadi program-program konkret yang berdampak pada masyarakat. Artikel ini menganalisis hubungan antara konstitusi dan kebijakan publik serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana konstitusi membatasi dan mengarahkan kebijakan publik, serta peran lembaga negara dalam memastikan penegakan hukum yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

An Analysis of Derivational Suffixes in Justin BieberAos Changes Album

Sun, 06 Sep 2026 09:40:10 +0700

#calendar - An Analysis of Derivational Suffixes in Justin BieberAos Changes Album: Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas analisis afiks derivasional ke lebih banyak lagu dari album lain Justin Bieber atau penyanyi lain untuk membandingkan pola penggunaannya. Selain itu, penelitian bisa fokus pada dampak afiks derivasional terhadap pemahaman makna lirik oleh pendengar, terutama bagi pembelajar bahasa asing. Penelitian juga dapat menggali alasan mengapa afiks verbal tidak ditemukan dalam lirik album ini, apakah karena keterbatasan struktur bahasa atau pilihan kreatif penulis lirik. Dengan mengeksplorasi konteks budaya dan kebiasaan pendengar, peneliti bisa memahami bagaimana afiks derivasional berkontribusi pada makna dan kesan emosional dalam musik pop. Penelitian ini juga bisa menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur frekuensi penggunaan afiks tertentu dalam berbagai genre musik. Selanjutnya, studi tentang interaksi antara afiks derivasional dan infleksional dalam lirik bisa memberikan wawasan tentang kompleksitas struktur bahasa dalam konteks seni. Peneliti juga bisa membandingkan penggunaan afiks derivasional dalam lirik dengan teks sastra atau media cetak untuk melihat perbedaan fungsi dan makna. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan afiks derivasional dalam bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, untuk memahami proses pembentukan kata yang berbeda..
Jadi, dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan 16 lagu dalam Album Changes Justin Bieber untuk menemukan jenis dan fungsi afiks derivasional yang digunakan dalam lirik lagu Album Changes.Total afiks yang ditemukan adalah 36 afiks, terdapat.afiks nominal -er, -tion, -al, -ment, -ence, -ness, -ity, -ion, -ist, -ette, -age, afiks adjektif -ful, -ly, -y, -ual, -able dan afiks keterangan Aey, -al, -ly.Peneliti menemukan 3 jenis yaitu 21 afiks nominal, 10 afiks keterangan, 5 afiks adjektif.Afiks yang paling dominan ditemukan adalah Aely terdapat 10 kata yang mengandung afiks Aely.Peneliti tidak menemukan afiks verbal dalam lirik lagu.Peneliti menemukan total 36 afiks derivasional yang terdiri dari fungsi afiks derivasional yang ditemukan terdapat 31 perubahan kelas dan 5 pemeliharaan kelas dalam penelitian ini
Afiks derivasional adalah bagian dari linguistik yang mempelajari kata yang ditambahkan dengan afiks dapat mengubah makna dan bagian ucapan. Penelitian ini membahas afiks derivasional dalam lirik lagu. Peneliti fokus pada jenis dan fungsi afiks derivasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan jenis dan fungsi perubahan kelas dan pemeliharaan kelas dalam afiks derivasional dalam lirik lagu. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Penelitian ini menerapkan teori Plag (2002) untuk mengidentifikasi jenis afiks derivasional. Dari analisis, ditemukan bahwa 36 afiks derivasional dibagi menjadi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

Sun, 06 Sep 2026 09:34:29 +0700

#calendar - Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia: Untuk memperkuat sistem perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Reformasi institusi hukum: Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta memperkuat koordinasi antarlembaga penegak HAM. 2. Peningkatan akses keadilan: Memberikan bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM, terutama kelompok rentan, dan menyederhanakan prosedur hukum yang rumit. 3. Pendidikan HAM: Melakukan pendidikan HAM di semua jenjang pendidikan, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap nilai-nilai HAM. 4. Partisipasi masyarakat sipil: Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengadvokasi hak-hak warga negara. 5. Penguatan kelembagaan: Memperkuat dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK, agar dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi dan menegakkan HAM..
Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia.Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi dan komitmen penegakan HAM, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan secara adil.Upaya perlindungan dan penegakan HAM memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor, dengan membangun budaya hukum yang menempatkan HAM sebagai nilai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian dan wajib dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. Penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Hak Konstitusional Masyarakat Melalui Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang Undang

Sun, 06 Sep 2026 09:27:04 +0700

#calendar - Hak Konstitusional Masyarakat Melalui Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang: Untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik secara aktif, transparan, dan responsif. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Proses pembentukan peraturan harus transparan, dengan informasi yang jelas mengenai tahapan, dokumen, dan rancangan yang sedang dibahas. Pembuat kebijakan harus lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam merancang peraturan yang relevan. Peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan juga penting untuk melibatkan kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang partisipasi publik, misalnya dengan platform daring yang memungkinkan masyarakat mengajukan pendapat atau berpartisipasi dalam jajak pendapat. Pemerintah harus mendorong kolaborasi dengan LSM yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk mendalami masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat merancang peraturan yang lebih tepat sasaran..
Peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, serta mengevaluasi suatu kebijakan publik.Semakin tinggi derajat partisipasi, maka semakin tinggi pula derajat ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat.Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang.Dalam rangka mewujudkannya, perlu membangun strong state dan strong society secara beriringan.Masyarakat dapat melakukan partisipasi yang dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif.Kendala yang dialami masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain.keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman hukum, kurangnya saluran partisipasi yang efektif, dominasi kepentingan elit, tidak ada perlindungan terhadap hak partisipasi, proses yang rumit dan panjang, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, ketidaksetaraan dalam pengaruh, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan dalam penegakan hukum
Perancangan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif selalu berkaitan dengan peran masyarakat, karena undang-undang secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol, dan mengevaluasi kebijakan publik. Semakin besar peluang dan minat partisipasi publik, maka semakin tinggi pula derajat ruang lingkup kemanfaatan kebijakan tersebut bagi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Directive Speech Acts in Sonic the Hedgehog Movie Script 2020 by Josh Miller

Sun, 06 Sep 2026 09:09:24 +0700

#calendar - Directive Speech Acts in Sonic the Hedgehog Movie Script (2020) by Josh Miller: Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan penggunaan tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog dengan film bergenre berbeda untuk melihat perbedaan pola komunikasi. Selain itu, penelitian bisa fokus pada karakter utama dalam film dan bagaimana tindakan tutur direktif mereka memengaruhi dinamika cerita. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran konteks budaya dalam penggunaan tindakan tutur direktif, terutama dalam dialog antara karakter yang berasal dari latar belakang berbeda..
Penelitian ini menemukan bahwa ada lima jenis tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog, yaitu perintah, permintaan, saran, larangan, dan undangan.Berdasarkan analisis, terdapat 54 data perintah, 11 data permintaan, 9 data saran, 6 data larangan, dan 2 data undangan.Tindakan tutur direktif dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu imperatif, deklaratif, dan interrogatif.Dari total 82 data, sebagian besar berupa bentuk imperatif (52 data), diikuti oleh deklaratif (20 data) dan interrogatif (10 data).Penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah dan bentuk imperatif merupakan tindakan tutur direktif yang dominan dalam naskah film Sonic the Hedgehog
Penelitian ini menganalisis jenis dan bentuk tindakan tutur direktif dalam naskah film Sonic the Hedgehog (2020) karya Josh Miller. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi tindakan tutur direktif yang terdapat dalam naskah film tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis tindakan tutur direktif, yaitu perintah, permintaan, saran, larangan, dan undangan. Dari 82 data yang ditemukan, sebagian besar berupa perintah (54 data) dan bentuk imperatif (52 data). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah dan bentuk imperatif merupakan tindakan tutur direktif yang dominan dalam naskah film Sonic the Hedgehog.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

LEXICAL COLLOCATION OF POLITICAL NEWS PUBLISHED ON 19 May 2020 Ae 28 May 2020 IN THE JAKARTA POST

Sun, 06 Sep 2026 09:06:04 +0700

#calendar - LEXICAL COLLOCATION OF POLITICAL NEWS PUBLISHED ON 19 May 2020 Ae 28 May 2020 IN THE JAKARTA POST: Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang penggunaan collocation dalam konteks politik yang lebih luas, termasuk dalam media cetak dan digital lainnya. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengukur pemahaman pembaca tentang collocation dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemahaman mereka terhadap berita politik. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan alat bantu atau sumber belajar yang dapat membantu pembaca dalam memahami collocation dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka..
Penelitian ini menemukan 27 lexical collocations yang terbagi menjadi 7 tipe.Tipe L3 adjective noun adalah yang paling dominan dengan persentase 51,9%, diikuti oleh tipe L5 noun noun dengan persentase 29,7%.Tipe L1 verb noun/pronoun memiliki persentase 11,2%, sedangkan tipe L2 verb noun dan L4 noun verb masing-masing memiliki persentase 3,8%.Tipe L6 adverb adjective dan L7 Verb adverb tidak ditemukan dalam penelitian ini.Kesimpulannya, tipe L3 adjective noun adalah yang paling dominan atau memiliki persentase tertinggi dibandingkan semua pola yang ada
Collocation adalah pasangan kata atau kelompok kata yang sering digunakan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis-jenis lexical collocation dalam berita politik di The Jakarta Post.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Effect of Using Stand Up Sequence Game Toward StudentsAo Vocabulary Mastery of Budi Utomo English Club of Metro in 2020 2021 Academic Year

Sun, 06 Sep 2026 09:02:42 +0700

#calendar - The Effect of Using Stand Up Sequence Game Toward StudentsAo Vocabulary Mastery of Budi Utomo English Club of Metro in 2020/2021 Academic Year: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh Game Stand Up Sequence terhadap kelompok usia berbeda atau dalam konteks pembelajaran berbeda. Selain itu, studi tentang kombinasi metode permainan dengan pendekatan tradisional dapat dilakukan untuk memperkaya strategi pengajaran. Peneliti juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang penggunaan game ini terhadap retensi kosakata dan kemampuan berbahasa secara keseluruhan..
Penggunaan Game Stand Up Sequence efektif dalam meningkatkan pemahaman kosakata siswa.Hasil uji statistik menunjukkan peningkatan signifikan pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol.Penelitian ini membuktikan bahwa metode pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa dalam menguasai kosakata
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan Game Stand Up Sequence efektif sebagai media dalam mengajar pemahaman kosakata. Penelitian menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan populasi penelitian yaitu 22 siswa perempuan di Budi Utomo Orphanage. Peneliti melakukan pengambilan sampel purposif dan menggunakan pre-test dan post-test sebagai alat penelitian. Untuk menganalisis skor pre-test dan post-test, peneliti menggunakan analisis t-test. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan nilai t-test (6.999) lebih tinggi dari t tabel (2.22), sedangkan uji hipotesis kedua menunjukkan nilai t-test (2.274) lebih tinggi dari t tabel (2.08). Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pengajaran kosakata menggunakan Game Stand Up Sequence lebih efektif dibandingkan metode konvensional.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

An Analysis of Grammatical and Lexical Cohesion in Q1 Album by Gamaliel

Sun, 06 Sep 2026 08:54:31 +0700

#calendar - An Analysis of Grammatical and Lexical Cohesion in Q1 Album by Gamaliel: Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikemukakan. Pertama, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis kohesi elipsis, sinonim dekat, dan kata umum dalam lirik lagu yang berbeda, karena ketiga jenis kohesi ini tidak ditemukan dalam album Q1. Kedua, penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan penggunaan kohesi gramatikal dan leksikal dalam berbagai genre musik untuk melihat perbedaan pola komunikasi. Ketiga, studi lanjutan dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperkaya analisis kohesi dalam teks lirik lagu, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang struktur dan keefektifan komunikasi dalam musik..
Penelitian ini menemukan 217 item kohesi yang terdiri dari 181 referensi, 1 substitusi, dan 16 konjungsi dalam kohesi gramatikal.Sementara itu, dalam kohesi leksikal, ditemukan 11 reiterasi (9 repetisi, 1 sinonim, dan 1 kata umum) dan 8 kolokasi.Jenis kohesi gramatikal yang paling dominan adalah referensi pribadi dengan 121 item atau sekitar 55,7%, dan repetisi dengan 9 item atau sekitar 4,1% dalam kohesi leksikal.Peneliti tidak menemukan tiga jenis kohesi gramatikal dan leksikal dalam seluruh album Q1, yaitu elipsis, sinonim dekat, dan kata umum
Kohesi adalah hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang merujuk pada makna dalam kalimat. Kohesi dibagi menjadi dua jenis; kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Penelitian ini menganalisis jenis kohesi gramatikal dan leksikal dalam lirik lagu album Q1 oleh Gamaliel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kohesi gramatikal dan leksikal yang ditemukan dalam lirik lagu dan mengetahui jenis yang paling dominan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data. Penelitian ini menerapkan teori Halliday dan Hasan untuk mengidentifikasi jenis kohesi gramatikal dan leksikal. Peneliti menemukan 217 item kohesi yang terdiri dari 181 referensi, 1 substitusi, dan 16 konjungsi dalam kohesi gramatikal. Sementara itu, dalam kohesi leksikal, terdapat 11 reiterasi (9 repetisi, 1 sinonim, dan 1 kata umum) dan 8 kolokasi. Jenis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

An Analysis of Derivational Affixes Found in The Hunting Party Novel by Lucy Foley

Sun, 06 Sep 2026 08:26:22 +0700

#calendar - An Analysis of Derivational Affixes Found in 'The Hunting Party' Novel by Lucy Foley: 1. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji penggunaan afiks derivasional dalam novel-novel karya penulis lain untuk melihat pola umum atau variasi. 2. Analisis perbandingan antara afiks derivasional dalam teks sastra dan teks non-sastra dapat memberikan wawasan tentang perbedaan penggunaan bahasa. 3. Penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan afiks derivasional terhadap pemahaman pembaca terhadap makna kata dalam konteks naratif..
Penelitian ini menemukan bahwa afiks derivasional dalam novel 'The Hunting Party' karya Lucy Foley memiliki peran penting dalam pembentukan kata.Afiks tersebut tidak hanya mengubah makna kata tetapi juga kelas katanya.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis afiks derivasional dalam novel dapat meningkatkan pemahaman tentang struktur bahasa Inggris.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang penggunaan afiks derivasional dalam teks sastra
Afiks derivasional adalah afiks yang ditambahkan ke kata dasar untuk menghasilkan kata baru yang memiliki makna atau kelas kata yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan afiks derivasional dalam novel 'The Hunting Party' karya Lucy Foley dan menjelaskan pembentukan kata yang mengandung afiks derivasional yang ditemukan dalam novel tersebut. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan memisahkan kata dasar dan afiks berdasarkan daftar kata yang mengandung afiks derivasional dalam tabel, mengklasifikasikan kata yang mengandung afiks derivasional berdasarkan kelas katanya, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiks derivasional...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.