Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang Undang Cipta Kerja

2026-05-06T08:11:54+07:00

#calendar - Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja: Pertama, evaluasi prosedur perizinan dalam UndangAcUndang Cipta Kerja dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi GIS untuk mempermudah akses dan transparansi. Kedua, penelitian komparatif tentang persepsi masyarakat terhadap perlindungan hak asasi dalam regulasi nasional dan internasional dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas kebijakan. Ketiga, studi longitudinal mengenai dampak fiskal kebijakan kerja atas pendapatan masyarakat perkotaan akan mengilustrasikan hubungan langsung antara kebijakan administrasi dan peningkatan kesejahteraan..
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law bertujuan menggantikan regulasi lama dengan regulasi baru yang kelincah.Kebijakan ini mengakibatkan ketegangan antara pembuatan kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, mempertegas perlunya mekanisme penegakan hukum administrasi yang efektif.Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebijakan pembangunan dan hak warga negara agar tercapai hasil yang adil dan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan
Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam rangka pencapaian masyarakat sejahtera. Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dengan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Influence of the Self Assessment System and MSME Income Turnover on MSME Taxpayer Compliance with Emotional Intelligence as a Moderating Variable A Case Study at KPP Pratama Makassar Utara

2026-05-06T08:06:46+07:00

#calendar - The Influence of the Self-Assessment System and MSME Income Turnover on MSME Taxpayer Compliance with Emotional Intelligence as a Moderating Variable (A Case Study at KPP Pratama Makassar Utara): Pertama, perlu diteliti bagaimana literasi finansial memengaruhi hubungan antara sistem self assessment dan kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam konteks kemampuan pengelolaan keuangan usaha yang lebih baik. Kedua, penting untuk mengkaji peran pelatihan kecerdasan emosional secara terstruktur bagi pelaku UMKM, apakah intervensi semacam ini dapat meningkatkan konsistensi pelaporan pajak dalam jangka panjang. Ketiga, sebaiknya dilakukan studi komparatif tentang pengaruh insentif non-fiskal, seperti akses pasar atau pengakuan publik, terhadap kepatuhan pajak UMKM, untuk mengevaluasi apakah insentif sosial dapat menjadi pendorong yang lebih kuat dibandingkan kewajiban formal. Penelitian lanjutan ini dapat membuka wawasan baru dalam memahami motivasi internal dan eksternal pelaku UMKM, serta merancang kebijakan perpajakan yang lebih manusiawi dan efektif. Dengan memahami faktor psikologis dan sosial di balik kepatuhan, otoritas pajak dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan sistem dan aturan, tetapi juga memperkuat kesadaran dan kesejahteraan pelaku usaha. Studi-studi ini akan melengkapi temuan saat ini yang berfokus pada struktur sistem dan karakteristik individu. Selain itu, penelitian di wilayah lain di luar Makassar dapat mengungkap perbedaan kontekstual yang memengaruhi kepatuhan. Dengan demikian, kebijakan nasional dapat dirancang lebih adaptif dan inklusif. Semua arah penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia..
Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga transparansi meningkat dan kepatuhan pun meningkat.Omzet Penghasilan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengingat kebijakan PP No.23 Tahun 2018 yang mempermudah kewajiban perpajakan bagi UMKM.Kecerdasan emosional memperkuat pengaruh baik Self Assessment System maupun Omzet Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak karena membantu pelaku UMKM mengatasi tekanan dan tuntutan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
UMKM di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak final sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yaitu tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kewajiban ini dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Self Assesment System dan Omzet Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari para wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang bersedia...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tumpang Tindih Peran Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Dalam Fungsi Keamanan Masyarakat Indonesia

2026-05-06T07:54:45+07:00

#calendar - Tumpang Tindih Peran Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Dalam Fungsi Keamanan Masyarakat Indonesia: Bagaimana dampak penghapusan fungsi territorial TNI terhadap kekuatan pertahanan nasional dalam jangka jangka panjang? Apa mekanisme koordinasi yang efektif antara TNI dan kepolisian saat menanggapi ancaman terorisme di wilayah perbatasan setelah penghapusan fungsi territorial? Bagaimana peran masyarakat sipil dan lembaga intelijen sipil dalam menggantikan fungsionalitas perlindungan masyarakat yang sebelumnya diemban oleh tenda-teritorial TNI?.
Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya direvisi atau dihapus.Fokus TNI harus dialihkan pada pertahanan negara dan menjaga perbatasan ketika negara dalam masa damai, sementara fungsi keamanan masyarakat sepenuhnya dikuasai oleh kepolisian.Dengan demikian, tumpang tindih kewenangan dapat dihilangkan dan hubungan antar lembaga menjadi lebih jelas
Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu institusi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan fungsi pertahanan negara dari berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi keamanan bagi masyarakat dari berbagai peristiwa pidana ataupun kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan fungsi masing masing, terutama terhadap kedudukan TNI Angkatan Darat yang sampai saat ini masih menjalankan fungsi territorial dengan bukti yaitu masih adanya Komando Daerah Militer setingkat Kepolisian Daerah di tingkat Provinsi, Komando Resor Militer...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

KEPASTIAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MEREK OLEH INFLUENCER DALAM UU ITE

2026-05-06T07:39:29+07:00

#calendar - KEPASTIAN HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK MEREK OLEH INFLUENCER DALAM UU ITE: Untuk mencapai kepastian hukum dalam perlindungan nama baik merek dari praktik pencemaran nama baik oleh influencer, diperlukan beberapa langkah fundamental. Pertama, perlu ada reformulasi definisi pencemaran nama baik yang lebih spesifik dan operasional untuk konteks digital. Definisi saat ini dalam Pasal 27A UU ITE masih terlalu abstrak dan tidak memberikan guidance yang memadai. Reformulasi ini harus dimulai dengan perbedaan yang tegas antara beberapa kategori konten yang saat ini tercampur dalam satu pasal yang sama. Kedua, diperlukan pengembangan standar pembuktian yang jelas dan terukur, baik untuk unsur mens rea maupun actus reus dari delik pencemaran nama baik. Ketiga, perlu diperkenalkan konsep hak istimewa yang sah untuk konten yang dibuat dalam kepentingan publik. Selain itu, pengembangan literasi digital dan etika influencer menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan influencer. Program literasi digital harus mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum pencemaran nama baik, kewajiban verifikasi faktual, dan hak serta kewajiban konsumen dalam menyampaikan review. Selain itu, perlu dikembangkan kode etik profesional untuk influencer yang mengatur standar perilaku dalam membuat konten review..
Penerapan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang pencemaran nama baik terhadap konten influencer mengalami ketidakpastian hukum yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie.Ketidakpastian ini bersumber dari ambiguitas definisi "menyerang kehormatan atau nama baik" dan "menuduhkan suatu hal", serta inkonsistensi interpretasi hukum, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media digital yang memiliki kecepatan penyebaran eksponensial dan algoritma.Mewujudkan kepastian hukum memerlukan reformulasi norma yang membedakan antara pernyataan fakta dan opini, ulasan konsumen berbasis pengalaman personal dengan tuduhan faktual, serta mengintroduksi konsep hak istimewa kepentingan publik.Diperlukan pula pengembangan standar pembuktian yang jelas dalam co-regulation, implementasi graduated response framework yang proporsional, penguatan peran platform digital, serta pengembangan literasi digital dan kode etik profesional influencer.Upaya komprehensif ini penting untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi pelaku usaha dengan kebebasan berekspresi dan hak konsumen dalam ekosisem ekonomi digital
Kasus Codeblu versus Clairmont Patisserie merupakan salah satu ilustrasi konkret ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 27A UU ITE terhadap konten influencer yang melakukan ulasan produk atau layanan. Ketidakpastian hukum bersumber dari ambiguitas definisi pencemaran nama baik dalam konteks digital, inkonsistensi interpretasi yudisial, ketidaksesuaian kerangka hukum konvensional dengan karakteristik media sosial, serta ketegangan antara hak konsumen untuk menyampaikan pendapat dengan hak pelaku usaha untuk dilindungi dari informasi yang merusak reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai batasan hukum dalam membuat konten ulasan, menciptakan zona abu-abu yang luas dan efek menakutkan terhadap kebebasan berekspresi....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan

2026-05-06T07:27:27+07:00

#calendar - Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sosialisasi hak pekerja perempuan di perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor informal, untuk mengetahui sejauh mana pekerja perempuan memahami hak-hak reproduksi mereka seperti cuti haid, hamil, dan menyusui. Kedua, penting untuk meneliti dampak kebijakan perlindungan pekerja perempuan terhadap keputusan rekrutmen perusahaan, apakah perlindungan hukum justru menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam pasar kerja atau malah meningkatkan rasa aman dan produktivitas. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, terutama dalam menindak pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan di perusahaan besar maupun usaha kecil, untuk merancang model pengawasan yang lebih responsif dan berbasis teknologi agar pelanggaran bisa segera terdeteksi dan ditindaklanjuti..
Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan, maka diberikan perlindungan khusus oleh negara.Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan bersifat protektif, korektif, dan non-diskriminatif, serta diwujudkan melalui berbagai hak seperti istirahat khusus saat haid, hamil, melahirkan, gugur kandungan, dan kesempatan menyusui.Meskipun diatur secara jelas dalam undang-undang, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna karena banyak pelanggaran dan minimnya pemahaman pekerja perempuan terhadap hak-hak mereka, sehingga diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah
Pada saat ini, kesempatan kerja terbuka bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan gender. Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan dan kondisi tersebut menghalangi perempuan dalam melakukan pekerjaannya. Melihat kekhususan perempuan tersebut, negara hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Perlindungan ini bertujuan agar pekerja perempuan tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja dengan tidak mengesampingkan hak-hak kodrati nya. Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan perlindungan fungsi reproduksi yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era

2026-05-06T07:13:48+07:00

#calendar - Artificial Intelligence And Justice: Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era: 1) Menyelidiki bagaimana penerapan pendekatan manusiaAcdiAcloop dalam sistem eAccourt dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan AI, serta mengidentifikasi standar audit algoritma yang relevan untuk konteks hukum Indonesia. 2) Mengkaji efektivitas mekanisme pengaduan publik terhadap keputusan otomatis yang disampaikan melalui platform layanan sosial, dengan fokus pada dampak diskriminasi sosialAcekonomi dan ketersediaan akses hukum bagi kelompok marginal. 3) Merancang prototipe kerangka kerja regulasi AI berbasis risiko yang dapat diadaptasi oleh lembaga pemerintah sektor publik, termasuk prosedur klasifikasi risiko tinggi, persyaratan pelaporan, dan peran badan pengawas independen dalam mengawasi penggunaan AI yang memengaruhi hak asasi manusia..
Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkan penegakan hak asasi manusia.Dibutuhkan reformasi hukum segera, yaitu penyusunan UndangAcUndang Etika dan Penggunaan AI yang meliputi definisi risiko, audit algoritma, dan mekanisme pengaduan, serta pembentukan badan pengawas independen.Garis besar regulasi tersebut harus mengikatkan transparansi, nonAcdiskriminasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif sebagai prinsip utama
Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan hukum tata kelola kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang kritis, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada keadilan untuk penerapan AI yang etis di sektor publik. Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis UndangAcUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UndangAcUndang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan UndangAcUndang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada, Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif yang secara eksplisit mewajibkan transparansi algoritma, nonAcdiskriminasi, dan akuntabilitas. Sistem...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Kualitas Teknik Perundang Undangan Dalam Pengaturan Sanksi Administratif Studi Terhadap Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya

2026-05-06T07:12:55+07:00

#calendar - Analisis Kualitas Teknik Perundang-Undangan Dalam Pengaturan Sanksi Administratif: Studi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya: Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh peraturan turunan UU Cipta Kerja untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan pengaturan sanksi administratif. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi administratif. Kedua, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka nasional untuk harmonisasi pengaturan sanksi administratif. Kerangka ini dapat menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dalam merumuskan sanksi administratif yang jelas, terukur, dan proporsional. Ketiga, studi mendalam tentang dampak ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi mitigasi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan sanksi administratif..
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsistensi penggunaan rumusan sanksi administratif antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya berada pada tingkat yang rendah dan tidak seragam.UUCK cenderung menggunakan pendekatan delegatif yang luas dengan mendelegasikan hampir seluruh perumusan detail jenis, besaran, dan prosedur sanksi kepada peraturan di bawahnya.Akibatnya, ditemukan inkonsistensi signifikan antar sektor dan bahkan dalam satu kluster regulasi yang sama.Jenis sanksi bervariasi tanpa pola baku yang jelas, besaran denda dirumuskan dengan beragam model (nominal, persentase, kelipatan) yang sering tidak proporsional, dan prosedur penjatuhannya menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal lembaga yang berwenang, tahapan, serta jaminan hak untuk didengar.Variasi ini lebih mencerminkan kurangnya koordinasi dan grand design nasional daripada perbedaan karakteristik sektoral yang memang diperlukan.Ditinjau dari asas kepastian hukum, sejumlah temuan penelitian mengungkap kelemahan teknis perumusan sanksi administratif dalam pasal-pasal tersebut.Kelemahan utama meliputi penggunaan istilah normatif yang tidak terdefinisi secara operasional, rumusan besaran sanksi yang multi-interpretatif dan tidak dilengkapi mekanisme penyesuaian, serta prosedur yang tidak komprehensif dan sering kali mengabaikan prinsip audi et alteram partem.Di tingkat struktur, kelemahan terletak pada praktik blanket delegation dan rantai delegasi yang panjang dari UU ke PP lalu ke Peraturan Menteri, yang menciptakan kekosongan norma di tingkat undang-undang dan mengurangi akuntabilitas proses pembentukan norma.Pendekatan minimalistik ini kemudian diisi oleh berbagai peraturan turunan yang dibuat secara responsif dan terfragmentasi, sehingga menghasilkan kerangka sanksi administratif yang tidak koheren
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas teknik perundang-undangan dalam pengaturan sanksi administratif pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Fokus penelitian meliputi tiga masalah inti: konsistensi penggunaan rumusan sanksi (jenis, besaran, dan prosedur), kelemahan teknis perumusan ditinjau dari asas kepastian hukum, serta potensinya menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, sehingga menciptakan fragmentasi sektoral. Kelemahan teknis utama meliputi penggunaan istilah yang terlalu luas dan tidak terdefinisi, perhitungan sanksi yang tidak terstandarisasi, serta jaminan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Metode SAW untuk Proses Kenaikan Pangkat ASN di Kecamatan Kota Kudus

2026-05-06T07:11:57+07:00

#calendar - Implementasi Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Metode SAW untuk Proses Kenaikan Pangkat ASN di Kecamatan Kota Kudus: Pertama, lakukan studi lanjutan yang menilai perbandingan efektivitas metode SAW dengan metode multiAckriteria lain seperti AHP atau TOPSIS dalam konteks kenaikan pangkat, sehingga dapat dipilih pendekatan paling akurat dan mudah dipahami oleh pegawai. Kedua, integrasikan modul pelaporan otomatis yang memanfaatkan API ke sistem SIASN, sehingga data kepegawaian dapat disinkronkan secara realActime dan memudahkan audit internal. Ketiga, kembangkan fitur evaluasi kinerja berbasis data historis kinerja ASN secara periodik, sehingga rekomendasi kenaikan pangkat tidak hanya didasarkan pada kriteria statis, melainkan juga mencerminkan perkembangan kompetensi pegawai sepanjang masa jabatan..
Penerapan SPK berbasis metode SAW pada proses kenaikan pangkat ASN di Kecamatan Kota Kudus secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan objektivitas penilaian.Proses verifikasi berkas yang sebelumnya memakan waktu 7Ae10 hari kerja menjadi terbakar hanya 1Ae2 hari, sementara tingkat kesalahan pencatatan berkurang lebih dari 90A%.Selain itu, pelatihan dan sosialisasi pegawai memungkinkan penggunaan aplikasi secara mandiri, sehingga sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan.Dengan demikian, SPK ini memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas tata kelola birokrasi di instansi pemerintah
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kota Kudus kini menghadapi proses kenaikan pangkat yang masih dilakukan secara manual dan memakan waktu 7Ae10 hari kerja, memperbesar risiko kesalahan pencatatan. Penelitian ini mengusulkan penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menilai multiAckriteria secara objektif. SPK dikembangkan dengan framework Laravel, arsitektur ModelAcViewAcController dan basis data MySQL. Dengan sistem ini, verifikasi berkas dapat dipercepat, kesalahan input data diminimalkan, dan laporan kenaikan pangkat dihasilkan secara otomatis serta realActime. Diharapkan SPK ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan karier ASN serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kecamatan Kota Kudus.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Determinants Of Economic Growth In 6 Asean Countries From 2018 To 2022

2026-05-06T07:00:34+07:00

#calendar - Determinants Of Economic Growth In 6 Asean Countries From 2018 To 2022: Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana alokasi pengeluaran pemerintah dapat diarahkan secara strategis ke sektor-sektor yang menimbulkan multiplier effect, seperti infrastruktur digital dan energi terbarukan, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Penelitian lanjutan dapat fokus pada mekanisme aliran investasi asing, memperkirakan dampak spesifik dari sektor-sektor industri tertentu pada Daya Saing Nasional (DSN) dan kesejahteraan masyarakat, serta menganalisis peran inkubasi startup dan green technology sebagai penopang ekonomi berkelanjutan. Selain itu, studi yang mengkaji potensi sinergi antara pengeluaran pariwisata dan pelestarian budaya lokal dapat membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan negara, terutama bagi negara-negara dengan sumber daya alam dan warisan budaya yang kaya namun belum dimanfaatkan sepenuhnya..
Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi langsung asing memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia, tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan.Model Fixed Effects terbukti menjadi pendekatan paling tepat untuk menganalisis data panel dalam konteks ini.Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal dan strategi menarik investasi asing sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi di kawasan tersebut
Fokus pada pengeluaran pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi langsung asing (FDI), tenaga kerja, dan pengeluaran pariwisata internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di enam negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina) selama periode 2014-2021. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang perlu dipahami lebih dalam. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa FEM adalah model terbaik dengan koefisien determinasi (RA) sebesar...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui Penyelundupan Balpres

2026-05-06T06:57:48+07:00

#calendar - Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui Penyelundupan Balpres: Untuk memantau dan mengurangi penyelundupan balpres secara efektif, dibutuhkan sistem intelijen lintas lembaga yang dapat mengidentifikasi jaringan distribusi hilir dan melakukan tindakan preventif sebelum barang mencapai pasar. Penelitian lanjutan harus mengevaluasi dampak kebijakan harmonisasi antara UndangAcUndang Kepabeanan, Perdagangan, dan KUHP baru pada 2026, serta mengukur efektivitas sanksi di setiap tahap rantai pasok balpres. Selain itu, studi empiris mengenai persepsi dan perilaku korporasi dalam merespons regulasi baru dapat memberikan wawasan bagi penyusunan kebijakan yang menurunkan insentif bagi pelaku penyelundupan..
Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui UndangAcUndang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta memerlukan penegakan hukum komprehensif melibatkan semua pihak di rantai distribusi.Pertanggungjawaban pidana perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan kesalahan dolus sebagai elemen utama.Pertanggungjawaban korporasi dapat dibangun melalui teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory, yang berlandaskan Pasal 108 UU Nomor 17 Tahun 2006
Impor pakaian bekas ilegal melalui penyelundupan balpres telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban hukum nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas industri tekstil dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundangAcundangan yang berlaku serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan maupun korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangAcundangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara primair dalam UndangAcUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UndangAcUndang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Memanfaatkan Potensi Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Siswa Siswi Di SMA N 1 Lebong

2026-05-06T06:56:39+07:00

#calendar - Memanfaatkan Potensi Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Siswa/Siswi Di SMA N 1 Lebong: Untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran di SMA N 1 Lebong, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup studi tentang kebutuhan dan tantangan spesifik dalam hal infrastruktur, seperti akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi strategi pelatihan dan dukungan yang efektif bagi guru dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran. Terakhir, penelitian lanjutan dapat berfokus pada pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data siswa/siswi..
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potensi teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembelajaran siswa/siswi di SMA N 1 Lebong.Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat signifikan, antara lain peningkatan keterlibatan siswa/siswi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan peningkatan keterampilan guru dalam mengajar.Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, keterampilan guru dalam menggunakan teknologi informasi, serta regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran.Untuk itu, rekomendasi yang dapat diambil adalah perbaikan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan dan workshop bagi guru, serta pembuatan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran telah menjadi fenomena yang signifikan dalam dunia pendidikan saat ini. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran oleh siswa/siswi di SMA N 1 Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa/siswi di SMAN 1 Lebong telah memanfaatkan potensi teknologi informasi dalam pembelajaran melalui penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sumber belajar. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran telah membawa manfaat, seperti peningkatan akses ke informasi, kreativitas siswa/siswi, serta interaksi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Influence of Production Management and Production Costs on Increasing Business Revenue of MSMEs in the Creative Product Sector in Gowa Regency

2026-05-06T06:56:00+07:00

#calendar - The Influence of Production Management and Production Costs on Increasing Business Revenue of MSMEs in the Creative Product Sector in Gowa Regency: Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dampak inovasi produk dan digitalisasi dalam mengoptimalkan manajemen produksi serta mengurangi biaya, sehingga meningkatkan pendapatan UMKM. Penelitian dapat memanfaatkan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam atau focus group, untuk memahami persepsi pelaku UMKM mengenai hambatan dan peluang penggunaan teknologi digital pada proses produksi. Selain itu, peran kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, dan dukungan pelatihan SDM spesifik industri kreatif dapat diselidiki secara sistematis untuk merancang program intervensi yang lebih terfokus dan efektif bagi peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Gowa..
Kesimpulan menunjukkan bahwa manajemen produksi dan biaya produksi secara positif dan signifikan mempengaruhi pendapatan usaha UMKM sektor produk kreatif di Kabupaten Gowa.Hasil analisis regresi menunjukkan koefisien signifikan dan variabel berkontribusi 93,1% variasi pendapatan.Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan produksi dan biaya dapat meningkatkan kinerja finansial UMKM
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, khususnya di sektor produk kreatif. Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM di sektor tersebut, menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan usaha. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pendapatan UMKM adalah manajemen produksi dan biaya produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen produksi dan biaya produksi dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM sektor produk kreatif di Kabupaten Gowa. Data penelitian diperoleh dari UMKM sektor produk kreatif di Kabupaten Gowa yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Gowa yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer melalui metode responden. Metode analisis data survei dengan memberikan kuesioner kepada 75 menggunakan regresi linear berganda dengan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Dinamika Politik Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Negara AspekAcAspek Dan Mekanisme Perumusannya Dalam Prespektif Konstitusional

2026-05-06T06:43:11+07:00

#calendar - Dinamika Politik Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Negara: AspekAcAspek Dan Mekanisme Perumusannya Dalam Prespektif Konstitusional: Mengingat pentingnya partisipasi publik dalam perumusan politik hukum, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme konsultasi publik dapat dioptimalkan melalui teknologi digital sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif dan real time. Selanjutnya, perlu diteliti dampak jangka panjang politisasi kebijakan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama di sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan dan ketenagakerjaan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Terakhir, studi komparatif antara proses perumusan politik hukum di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan rekomendasi reformasi yang dapat memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat regional.".
Politik hukum nasional merupakan instrumen strategis dalam sistem hukum Indonesia.Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk menentukan arah, prioritas, dan substansi hukum yang akan diberlakukan.Politik hukum tidak hanya memuat kepentingan yuridis, namun juga memuat kepentingan ideologis, politis, ekonomis, dan sosial.Dalam penyelenggaraan negara, politik hukum berhubungan erat dengan ideologi negara, kepentingan kekuasaan, partisipasi publik, dan arah kebijakan hukum.Proses perumusannya melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme legislasi yang demokratis.Politik hukum juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundangAcundangan.Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan manifestasi dari politik hukum yang diambil oleh pemerintah dan DPR
Politik hukum nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia yang demokratis berlandaskan Pancasila dan UndangAcUndang Dasar 1945. Sebagai kebijakan dasar di bidang hukum, politik hukum berfungsi menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibentuk dan diberlakukan, sehingga menjadi jembatan antara kepentingan politik dan kebutuhan hukum untuk mewujudkan citaAccita konstitusional. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika politik hukum nasional dengan menyoroti aspekAcaspek dan mekanisme perumusannya dalam perspektif demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangAcundangan, konseptual, dan historis, melalui telaah literatur dan analisis bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional dipengaruhi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis on the Implementation of Green Open Space Management Policies in Parepare City

2026-05-06T06:37:55+07:00

#calendar - Analysis on the Implementation of Green Open Space Management Policies in Parepare City: Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Parepare, perlu dilakukan revisi perencanaan tata ruang yang lebih akurat dan realistis. Data baseline mengenai RTH harus diperbarui untuk mencerminkan kondisi aktual di lapangan, sehingga langkah-langkah strategis yang diambil lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Dengan demikian, ruang hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Strategi inovatif seperti penghijauan vertikal melalui taman atap dan dinding hijau juga dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Penguatan regulasi dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan keberlanjutan RTH sebagai bagian integral dari tata ruang kota. Dengan strategi yang tepat dan komitmen semua pihak, Kota Parepare dapat mewujudkan target RTH nasional dan menciptakan kota yang lebih layak huni, ramah lingkungan, dan berkelanjutan..
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare belum berjalan secara maksimal.Dalam implementasinya, kebijakan pengelolaan RTH di Kota Parepare menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasinya.Salah satu indikatornya adalah persentase RTH di Kota Parepare yang belum memenuhi ketentuan minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.Saat ini, RTH Kota Parepare baru mencapai 15,57% dari total luas wilayah kota.Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini, terutama dalam hal pembangunan RTH yang belum sesuai dengan standar komponen yang telah ditetapkan.Pemerintah masih perlu melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, seperti penataan dan pengelolaan lahan yang lebih efisien serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pembangunan RTH sesuai dengan rencana dan dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang ada, agar pengelolaan RTH dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, baik dalam aspek ekologis, sosial, maupun kesehatan masyarakat
Dalam melaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah kota lebih obyektif dalam melihat dampak-dampak yang akan terjadi apabila hendak membangun, karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota, yang biasanya membuat rencana tata ruang, dalam hal ini salah satunya adalah ruang terbuka hijau menjadi tidak konsisten. Dalam pelaksanaannya hanya ada internal atau eksternal yang mempengaruhi sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Faktor internal, misalnya suatu kawasan ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak mempunyai nilai ekonomi, dikembangkan menjadi kawasan ekonomis tanpa mempertimbangkan manfaat dan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut hanyalah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Peningkatan Keterampilan Komputer dan Pengenalan Perangkat Lunak Microsoft Office Bagi Guru SD N 26 Kota Bengkulu

2026-05-06T06:29:00+07:00

#calendar - Peningkatan Keterampilan Komputer dan Pengenalan Perangkat Lunak Microsoft Office Bagi Guru SD N 26 Kota Bengkulu: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara guru-guru yang telah mengikuti pelatihan dengan mereka yang belum. Penelitian ini dapat mengeksplorasi perbedaan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang dampak pelatihan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, baik dari sisi guru maupun siswa. Penelitian ini dapat mengukur apakah penggunaan teknologi informasi yang lebih baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar mereka. Terakhir, penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan bahan ajar digital yang interaktif dan menarik, yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas..
Hasil pelatihan dan pendampingan terhadap guru di SDN 26 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa para peserta telah mendapatkan sosialisasi dan peningkatan keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan mengenalkan perangkat lunak Microsoft Office.Selain itu, peserta pelatihan juga memperoleh manfaat lain, seperti memahami cara pengoperasian komputer, mengenal aplikasi perangkat lunak perkantoran, dan memanfaatkan fitur-fitur pada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.Peserta pelatihan dapat memanfaatkan perangkat lunak Office untuk membuat laporan, raport, undangan, bahan ajar, dan administrasi kelas.Kemampuan dan keterampilan peserta dalam menggunakan fitur-fitur pada perangkat lunak Office meningkat setelah mengikuti pelatihan
Kemajuan teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Guru di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, harus melek teknologi, terutama teknologi informasi, karena setiap pekerjaan kini berhubungan langsung dengan teknologi. Teknologi informasi menjadi penunjang kegiatan pendidikan, baik pengajaran maupun administrasi. Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan pengajaran...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekeliruan Pembuatan Akta Wasiat Yang Didasarkan Pada Resume Rapat Keluarga Pewaris

2026-05-06T06:25:43+07:00

#calendar - Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekeliruan Pembuatan Akta Wasiat Yang Didasarkan Pada Resume Rapat Keluarga Pewaris: Pertama, bagaimana mekanisme verifikasi fakta internasional dapat diintegrasikan ke dalam prosedur verifikasi resume rapat keluarga sebelum dibuat akta wasiat, guna mencegah kesalahan akibat data tidak akurat? Kedua, apakah penggunaan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan audit trail pada pembuatan akta wasiat, sehingga mengurangi potensi kelalaian notaris? Ketiga, bagaimana regulasi terkait kode etik notaris dapat diperbarui untuk secara spesifik mengatur pembuatan akta wasiat berbasis resume rapat keluarga, dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan penggantian otomatis bagi klien yang dirugikan?.
Kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris menjadi batal demi hukum, karena melanggar Pasal 875 KUH Perdata dan Pasal 944 KUH Perdata serta Pasal 40 ayat(2) UUJN.Resume rapat keluarga tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta wasiat, melainkan harus dibuat sebagai akta kesepakatan bersama.Notaris yang kelalaiannya menyebabkan akta wasiat batal dapat dikenai sanksi perdata dan administratif sesuai UUJN, serta potensi sanksi pidana bila terbukti pelanggaran
Notaris sebagai pejabat umum berwenang dalam pembuatan akta wasiat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968AK/Pdt/2018 menyatakan bahwa akta wasiat yang dibuat notaris berdasarkan resume rapat keluarga dibatalkan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisis kedudukan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga pewaris serta tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Bahan hukum penelitian terdiri dari primer...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kondotel dalam Perspektif Hukum Rumah Susun Analisis Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Bersama

2026-05-06T06:18:49+07:00

#calendar - Kondotel dalam Perspektif Hukum Rumah Susun: Analisis Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Bersama: Untuk mengatasi masalah dualisme pengelolaan kondotel dan kekosongan regulasi, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, regulasi spesifik untuk kondotel yang secara eksplisit mengatur kondotel, mencakup definisi kondotel, pembagian hak dan kewajiban bagi pemilik, pengelola hotel, serta P3SRS, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstandar. Kedua, saran praktis bagi pengelola kondotel, yaitu membentuk komite atau forum gabungan untuk membahas pembagian biaya, penggunaan fasilitas bersama, serta penerapan aturan sewa jangka pendek. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam membangun kepercayaan pemilik kondominium. Ketiga, penelitian lanjutan untuk model pengelolaan terpadu, dengan menguji efektivitas model pengelolaan terpadu di berbagai lokasi. Studi kasus mengenai kondotel yang telah mengharmoniskan kepentingan bisnis hotel dengan hak pemilik kondominium dapat memberikan pelajaran berharga. Evaluasi atas penerapan peraturan baru, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut dalam menjawab tantangan di lapangan. Keberhasilan pengelolaan kondotel akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh regulasi dapat mengikuti perkembangan industri properti yang semakin kompleks. Kerja sama antarpemangku kepentinganAipemerintah, pemilik kondominium, pengelola hotel, dan P3SRSAiperlu dibangun di atas landasan hukum yang memadai, disertai mekanisme transparan untuk berbagi biaya, hak, dan tanggung jawab..
Keberadaan kondotel sebagai perpaduan antara kondominium (kondominium) dan bisnis perhotelan telah menimbulkan dualisme pengelolaan yang unik.Di satu sisi, terdapat pengelolaan hotel yang berorientasi pada profit, menuntut efisiensi, dan menekankan kualitas pelayanan untuk menarik tamu.Di sisi lain, pengelolaan rumah susun melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menitikberatkan pada pemeliharaan fasilitas bersama, penerapan prinsip nirlaba, serta pembagian biaya yang adil di antara para pemilik.Dualisme ini terutama menimbulkan permasalahan ketika kedua kepentingan tersebut harus berbagi ruang dan fasilitas dalam satu bangunan yang sama.Salah satu temuan utama dalam pembahasan ini adalah adanya kekosongan regulasi yang mengatur kondotel secara khusus.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun maupun peraturan pelaksana cenderung hanya mengatur rumah susun konvensional.Ketika fungsi hotel disisipkan di dalam area kondominium, tidak terdapat landasan hukum yang jelas mengenai pengaturan sewa jangka pendek, pembagian tanggung jawab atas biaya perawatan fasilitas, maupun hak penggunaan area umum bagi pemilik.Akibatnya, banyak muncul konflik antara pemilik kondominium dan pengelola hotel, mulai dari sengketa lahan parkir, penggunaan kolam renang, hingga ketidakadilan dalam hal kontribusi dana pemeliharaan.Ketidakjelasan regulasi ini berdampak nyata pada pengelolaan kondotel, baik secara teknis maupun hubungan antarpihak.Pertama, pemilik seharusnya memiliki hak eksklusif atas fasilitas bersama merasa dirugikan ketika tamu hotel turut menggunakan tanpa pembagian biaya yang jelas.Kedua, pengelola hotel dalam menerapkan standar pelayanan yang konsisten, karena harus menyesuaikan diri dengan tata tertib yang dibuat oleh P3SRS yang tidak selalu mendukung operasi bisnis hotel.Ketiga, P3SRS mengalami kesulitan mempertahankan fungsi hunian yang nyaman dan aman, sebab tamu hotel cenderung berganti-ganti dan berpotensi mengganggu lingkungan.Dengan demikian, dualisme pengelolaan dan kekosongan regulasi menjadi akar persoalan yang perlu diselesaikan agar kondotel dapat berkembang secara berkelanjutan
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang muncul akibat dualisme pengelolaan hotel dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun serta menganalisis implikasi hukum dan dampak praktis dari kekosongan regulasi di Indonesia. Kondotel, yang merupakan perpaduan antara kondominium dan hotel, menimbulkan sejumlah persoalan karena belum diatur secara spesifik dalam kerangka Hukum Rumah Susun. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi memicu benturan kepentingan antara pemilik unit yang berorientasi pada pemeliharaan fasilitas bersama dan pihak pengelola hotel yang mengutamakan aspek bisnis. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dengan memadukan studi pustaka dan analisis dokumen perundang-undangan terkait....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Di Balik Konversi Sertifikat Ke QR Code Kelemahan Validasi Elektronik Dalam Pendaftaran Hak Milik Tanah Dan Bangunan

2026-05-06T06:07:15+07:00

#calendar - Di Balik Konversi Sertifikat Ke QR Code: Kelemahan Validasi Elektronik Dalam Pendaftaran Hak Milik Tanah Dan Bangunan: Pertama, penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas penerapan algoritma deteksi perubahan citra satelit di daerah dengan kualitas sinyal satelit rendah, sehingga memetakan batasan teknis dan solusi adaptif. Kedua, studi kualitatif mengenai persepsi dan kepatuhan petugas lapangan terhadap prosedur validasi dapat mengidentifikasi hambatan organisasi dan mekanisme pelatihan yang optimal. Ketiga, evaluasi dampak perubahan kebijakan integrasi realActime terhadap penyelesaian sengketa tanah dalam jangka waktu satu tahun dapat menilai apakah integrasi teknis benar-benar menurunkan konflik kepemilikan. Penelitian-penelitian ini bertujuan memperkuat sistem pendaftaran digital agar lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat..
(1) ketidaksesuaian integrasi realActime antara basis data pertanahan, kependudukan, dan pajak.(2) tidak adanya verifikasi spasial otomatis sebelum pencetakan QR code.dan (3) kewenangan operator terbatas untuk membatalkan konversi ketika inkonsistensi data ditemukan.Model penyempurnaan yang dirancang menggunakan arsitektur hubAcandAcspoke, API gateway, algoritma deteksi perubahan citra satelit, kewajiban pembaruan data oleh pemerintah daerah, dan pembentukan tim inspeksi lapangan berhasil meningkatkan akurasi validasi spasial menjadi 94,7A% dan menurunkan kegagalan validasi menjadi 0,9A%
Percepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022Ae2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Determinants of Economic Growth in Regencies Cities in Central Java Province for the Years 2017 2021

2026-05-06T06:03:54+07:00

#calendar - Determinants of Economic Growth in Regencies/Cities in Central Java Province for the Years 2017-2021: Untuk meningkatkan efektivitas DAU dan DBH, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaannya melalui perencanaan yang lebih terstruktur dan pemantauan yang ketat. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah juga penting, sehingga alokasi dan distribusi dana dapat tepat sasaran dan mendukung program pembangunan yang lebih merata. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian untuk mencakup daerah-daerah lain di luar Provinsi Jawa Tengah, agar dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif dan dapat diterapkan secara lebih luas dalam kebijakan pembangunan daerah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen tambahan yang lebih beragam, seperti indikator sosial-ekonomi atau kualitas infrastruktur, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah..
Mengelola perekonomian suatu daerah secara lebih efektif memerlukan penyaluran dana yang bersumber dari keuntungan asli daerah, bagi hasil, dan alokasi umum dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi.Otonomi daerah salah satu yang dapat memberikan peluang dalam mewujudkan pembangunan nasional.Agar otonomi daerah berhasil, sektor publik harus ditingkatkan.Dengan begitu, investor akan lebih tertarik untuk menaruh dananya di wilayah tersebut.Hasil pajak dan retribusi daerah, temuan perusahaan daerah, temuan pengelolaan kekayaan daerah lain yang dibagi, serta PAD lain yang sah adalah pendapat akhir daerah.Karena pendapatan asli daerah adalah tumpuan pembiayaan daerah, maka besar kecilnya kontribusi terhadap APBD menjadi ukuran kemampuan pengelolaan perekonomian.Variasi dalam jumlah penduduk, distribusi tenaga kerja yang tersedia, dan kepemilikan sumber daya alam semuanya berkontribusi pada fakta bahwa perekonomian regional berkembang pada tingkat yang bervariasi.Bersumber dari dana alokasi umum dan dikaitkan pada meratanya keuangan daerah.Alat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan kedaulatan regional adalah dana bagi hasil.Untuk memakai regresi data panel Fixed Effect Model (FEM), studi tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak opini lokal, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil kepada perkembangan perekonomian kabupaten serta kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 hingga 2021.Hasil regresi secara simultan menu njukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, dan Keuntungan Asli Daerah berpengaruh secara singfikan kepada presentase Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Di Indonesia, pendanaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan model Common Effects Model (CEM), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM), serta pengujian menggunakan uji Chow dan Hausman untuk memilih model yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, PAD, DAU, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan

2026-05-06T06:00:02+07:00

#calendar - Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan: Untuk meningkatkan efektivitas pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan penerapan sistem ini dalam praktik. Selain itu, penting untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada aspek-aspek seperti efektivitas sistem dalam menjerat pelaku korupsi, dampak sistem terhadap proses peradilan, dan bagaimana sistem ini dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pemberantasan korupsi..
Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan pembaharuan atau perluasan dalam hukum formil, yang mana saat ini pada beberapa perkara tindak pidana korupsi dalam hal pembuktian dilakukan juga oleh terdakwa sehingga, pembuktian yang pada umumnya dikenal di Indonesia dengan pembuktian negative wettelijk yang mana jaksa penuntut, dengan adanya beban pembuktian terbalik, untuk memberikan pembuktian mengenai asal usul hartanya dikarenakan adanya kejanggalan terhadap harta yang dimilikinya.Dalam sistem peradilan pidana, mengukur ke-efektifitasan beban pembuktian terbalik dapat dipandang dari dua sudut, yakni sudut terdakwa dalam hal keadilan dan sudut negara dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.Jika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berkaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukanlah perbuatan pidana, namun hal ini akan bertolak belakang yang menjadikan tidak efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Jika berdasarkan sudut pandang negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, maka beban pembuktian terbalik menjadi sangat efektif jika penuntut umum minim akan alat bukti dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan. Banyak pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan model pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang dengan lihai menyimpan bukti-bukti kejahatannya. Permasalahan dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari hukum formil dan keefektifitasan beban pembuktian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Effect of Earnings Per Share EPS and Debt To Equity Ratio DER On Stock Returns In The Consumer Goods Industry Sector on The Indonesia Stock Exchange

2026-05-06T05:59:43+07:00

#calendar - The Effect of Earnings Per Share (EPS) and Debt To Equity Ratio (DER) On Stock Returns In The Consumer Goods Industry Sector on The Indonesia Stock Exchange: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi return saham, seperti rasio-rasio keuangan perusahaan dan kondisi ekonomi. Selain itu, penggunaan data langsung dari perusahaan sampel dapat meningkatkan kualitas penelitian. Perlu juga mempertimbangkan memperluas sektor yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi investor, perusahaan, dan kebijakan pasar modal Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar..
Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.Earning per share memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.Artinya semakin tinggi earning per share maka berpengaruh terhadap peningkatan return saham pada perusahaan industri barang konsumsi.Kenaikan EPS berarti perusahaan sedang dalam tahap pertumbuhan atau kondisi keuangannya sedang mengalami peningkatan dalam penjualan dan laba.Debt equity ratio memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.Artinya semakin tinggi debt equity ratio maka berpengaruh terhadap peningkatan return saham pada perusahaan manufaktur.DER mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi, sehingga pada umumnya investor akan cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai DER yang tinggi.Semakin tinggi risiko dari penggunaan lebih banyak hutang akan cenderung menurunkan harga saham
Pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi investor untuk menanamkan modal mereka, salah satunya melalui saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Earnings Per Share (EPS) dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Laporan Tahunan perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 dari website www.idx.co.id dan pengambilan sampel responden dilakukan dengan cara purposive sampling . Metode analisis datanya menggunakan aplikasi khusus analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi Asas Kecermatan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Guna Mewujudkan Good Governance

2026-05-06T05:51:39+07:00

#calendar - Implementasi Asas Kecermatan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Guna Mewujudkan Good Governance: Untuk perbaikan kinerja lembaga kejaskaan lebih dapat meningkatkan prosesionalitas dalam menjalankan tugasnya . Agar peraturan dalam perudang-undangan melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penysunan surat dakwaan berhubungan dengan hak-hak terdakwa yang harus dilindungi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu diperlukan konsep pembinaan dan pengawasan dalam kinerja kelembagaan kejaksaan yang lebih baik lagi agar mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, kode etik Jaksa, dan AUPB yang melekat dalam tugas dan kewenangannya selaku bagian dari administrator negara. Selain itu perlu adanya sanksi tegas bagi oknum Jaksa yang melanggar kode etik dan tidak mengimplementasikan AUPB..
Berdasarkan hasil penelitian bahwa seorang Jaksa dalam Tugas dan wewenangnya wajib memahami peraturan perundang-undangan dan AUPB yang melekat dalam profesinya sebagai adminsitrator negara.Pada kasus surat dakwaan didalamnya terdapat ketidaksesuaian peristiwa hukum dengan tuntutkan hukuam terhadap ABK Fandi (yang dituntut hukuman mati) dan Fotografer Amsal (yang dituntut hukuman penjara 2 tahun) dapat dianalisis perilaku jaksa tersebut melanggar 3 nilai keutamaan dalam Kode Etik Jaksa yang terdiri dari.Kebijaksanaan Jaksa yang lalai dalam menyusun surat tidak dakwaaan memperhatikan asas kecermatan dalam AUPB.Asas kecermatan merupakan norma tidak tertulis yang harus dipahami oleh Jaksa selaku adiministrator negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Selain paham mengenai peraturan perundang-undangan) juga harus memahami betul mengenai norma tidak tertulis (AUPB) dalam penyelenggaraan Pemerintahan.Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan terwujud konsep Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik ) khususnya dalam bidang penegakan hukum karena sejatinya Indonesia adalah negara hukum.Konsep Negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945.Negara Indonesia dalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka (machtstaat).Jika Jaksa tidak mengimplementasikan asas kecermatan maka tidak mengindahkan konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Jaksa yang salah menyusun surat dakwaan melanggar atau tidak dari sisi kode etik Kejaksaan dan implementasi asas kecermatan yang merupakan AUPB oleh Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan Good Governance. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang releban dengan permasalahan yang terkait dan menggunakan data tambahan berupa wawancara bebas terpimpin dengan Jaksa. Hasil penelitian bahwa dalam kesalahan membuat surat dakwaan (tidak sinkron peristiwa pidana dengan tuntutan) oleh Jaksa maka masuk kriteria pelanggaran kode etik nilai...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Influence of the Number of Poor People Minimum Wage Human Development Index and Open Unemployment Rate on Income Inequality in Yogyakarta 2010 2023

2026-05-06T05:45:43+07:00

#calendar - The Influence of the Number of Poor People, Minimum Wage, Human Development Index, and Open Unemployment Rate on Income Inequality in Yogyakarta (2010-2023): Dalam memperluas cakupan penelitian, peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi daerah-daerah sekitarnya di luar Yogyakarta untuk membandingkan dinamika ketimpangan regional. Selain itu, memanfaatkan variabel tambahan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur digital dapat membantu memahami mekanisme hubungan antara pembangunan manusia dan ketimpangan. Akhirnya, melakukan studi longitudinal tentang efek kebijakan upah minimum dan program pengangguran dapat memberikan pemahaman lebih tajam tentang intervensi apapun yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan..
Hasil analisis regresi panel mengidentifikasi jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia sebagai faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Yogyakarta.Variabel upah minimum kerja dan tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan indeks Gini.Untuk mengurangi ketimpangan, kebijakan harus menargetkan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia
Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yang mengakibatkan adanya kesenjangan yang mencolok. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di suatu daerah antara lain perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, yaitu jumlah penduduk miskin, upah minimum kerja, tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Influence of Service Factors and Operational Effectiveness on Company Management Performance

2026-05-06T05:24:24+07:00

#calendar - The Influence of Service Factors and Operational Effectiveness on Company Management Performance: Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam peran budaya organisasi dan kepemimpinan sebagai variabel tambahan, mengadopsi pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam untuk memahami dinamika interpersonal yang mempengaruhi kinerja; dapat pula dieksplorasi dampak kebijakan kebijakan baru pada efektivitas operasional melalui studi kasus longitudinal, serta menilai pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan secara simultan, sehingga memberikan gambaran holistik tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja manajemen perusahaan..
Pengaruh faktor pelayanan terhadap kinerja manajemen terbukti positif dan signifikan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan berpotensi meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.Efektivitas operasional juga berperan penting, dimana proses operasional yang lebih efisien dapat mengoptimalkan kinerja manajemen.Secara keseluruhan, kedua faktor ini secara bersama-sama berkontribusi signifikan (33,8%) terhadap peningkatan kinerja manajemen perusahaan
Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut memiliki kemampuan strategis dalam mengelola kinerja manajemennya. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor pelayanan dan efektivitas operasional terhadap kinerja manajemen perusahaan PT. Wira Eka Persadatama Cabang Makassar. Dengan menggunakan data primer 45 responden dan analisis regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajemen.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.