Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Analisis Persediaan Bahan Baku Pasir Pada Produk Beton Menggunakan Metode EOQ Dan POQ Di PT XYZ

2026-08-24T19:34:01+07:00

#calendar - Analisis Persediaan Bahan Baku Pasir Pada Produk Beton Menggunakan Metode EOQ Dan POQ Di PT XYZ: 1. Mengevaluasi efektivitas metode POQ dibandingkan EOQ dalam skenario permintaan fluktuatif. 2. Menganalisis dampak peningkatan safety stock terhadap biaya persediaan dalam kondisi pasokan tidak pasti. 3. Mengembangkan model EOQ yang mempertimbangkan faktor lingkungan seperti keberlanjutan bahan baku dan emisi karbon dalam industri konstruksi..
Terdapat 9 kerusakan pada mesin Ryobi 750G periode September 2023-Februari 2024.Komponen Sensor Unit dengan failure mode 'Sensor mati (non Respon)' memiliki RPN tertinggi 256.Perbaikan yang diusulkan mencakup pemeriksaan rutin dan pembersihan komponen kritis dengan jadwal yang terstruktur
Pemesanan bahan baku secara optimal dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. PT. XYZ melakukan pemesanan pasir 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) periode yang menimbulkan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat diperlukan metode yang mampu mengendalikan total biaya persediaan bahan baku guna menjamin kelancaran proses produksi. Metode EOQ (Economic Order Quantity) digunakan mengidentifikasi pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya penyimpanan persediaan, membeli mentah material dengan setiap pembelian dengan biaya minimum, dan pesanan yang meminimalkan total biaya persediaan. Dengan demikian metode EOQ (Economic Order Quantity) dapat menghemat biaya persediaan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pakan Ternak Ayam Di Pt Kms Dengan Metode Economic Order Quantity Eoq Dan Just In Time Jit

2026-08-24T18:50:45+07:00

#calendar - Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pakan Ternak Ayam Di Pt Kms Dengan Metode Economic Order Quantity (Eoq) Dan Just In Time (Jit): Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tantangan implementasi metode JIT di industri lain, seperti manufaktur atau tekstil, untuk melihat apakah prinsip JIT tetap efektif. Selain itu, peneliti dapat menggabungkan metode EOQ dan JIT dalam model hybrid untuk mengatasi kelemahan masing-masing metode dalam situasi yang berbeda. Terakhir, penelitian juga bisa fokus pada pengaruh digitalisasi dan otomasi terhadap efisiensi pengendalian persediaan bahan baku, terutama dalam mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan akurasi prediksi permintaan..
Jumlah kuantitas pemesanan bahan baku optimal pada pakan ternak ayam dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah 12.456,2 kg dengan frekuensi pemesanan 4 kali dalam satu tahun.Sedangkan jumlah kuantitas pesanan bahan baku optimal pada pakan ternak ayam dengan menggunakan metode Just In Time (JIT) adalah 4.700,2 kg dengan frekuensi pemesanan 2 kali dalam satu tahun.Total biaya persediaan bahan baku pakan ternak ayam yang harus dikeluarkan apabila menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah Rp340.Sedangkan total biaya persediaan bahan baku pakan ternak ayam yang harus dikeluarkan apabila menggunakan metode Just In Time (JIT) adalah Rp 218.Metode yang paling efisien dalam meminimalisir biaya persediaan bahan baku pakan ternak ayam di PT Kerta Mulya Saripakan adalah dengan menggunakan metode Just In Time (JIT)
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung jumlah kuantitas pemesanan bahan baku pakan ternak ayam yang optimal dan jumlah frekuensi pemesanan, menghitung total biaya persediaan bahan baku pakan ternak ayam, menganalisis metode yang paling efisien yang harus diterapkan untuk meminimalisir biaya persediaan bahan baku di PT Kerta Mulya Saripakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dan Just In Time (JIT). Setelah dilakukan analisis lebih lanjut biaya persediaan bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan perhitungan sesuai kebijakan perusahaan yaitu mencapai Rp 459.616.202. Dengan meggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) total biaya persediaan yaitu sebesar Rp 340.449.297. Sementara itu dengan menggunakan metode...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

A SEASONAL IMPUTATION METHOD FOR ADDRESSING MISSING DATA IN ENVIRONMENTAL IOT SENSOR TIME SERIES

2026-08-24T18:41:31+07:00

#calendar - A SEASONAL IMPUTATION METHOD FOR ADDRESSING MISSING DATA IN ENVIRONMENTAL IOT SENSOR TIME SERIES: Saran penelitian lanjutan yang diusulkan meliputi pengembangan kerangka kerja yang terintegrasi dengan informasi multi-sensor, adopsi pemodelan musiman adaptif atau berbasis pembelajaran untuk mengakomodasi variabilitas lingkungan, dan validasi metode di berbagai wilayah iklim untuk meningkatkan generalisasi. Selain itu, mengeksplorasi pendekatan hibrida yang menggabungkan pola musiman dengan model pembelajaran mesin, seperti autoencoder LSTM atau metode time series probabilistik, dapat memperkuat akurasi rekonstruksi, terutama di bawah tingkat kehilangan data yang tinggi. Akhirnya, mengembangkan implementasi real-time yang cocok untuk perangkat edge atau tertanam IoT akan memungkinkan koreksi data on-device dan meningkatkan praktisitas sistem pemantauan lingkungan..
Penelitian ini menunjukkan bahwa metode imputasi musiman yang diusulkan, yang menggabungkan pembersihan anomali dan imputasi waktu-of-day musiman, efektif dalam meningkatkan kualitas dan kontinuitas data sensor IoT lingkungan.Penghapusan outlier ekstrem diikuti oleh imputasi musiman berhasil merekonstruksi observasi yang hilang sambil mempertahankan dinamika diurnal alami dari deret waktu suhu dan kelembapan.Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan mencapai kesalahan rekonstruksi yang konsisten dan rendah di berbagai skenario tingkat kehilangan data.Untuk data suhu, metode ini mempertahankan nilai MAE antara 0,86Ae0,87AC dan MAPE antara 3,17Ae3,22%, sedangkan kesalahan kelembapan berkurang secara signifikan dari sekitar 10,45%RH menjadi 3,92Ae4,01%RH.Selang kepercayaan 95% yang sempit lebih lanjut menunjukkan bahwa kinerja rekonstruksi tetap stabil dan andal secara statistik di berbagai simulasi berulang, bahkan di bawah kondisi kehilangan data yang tinggi.Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan imputasi musiman menyediakan solusi yang kuat dan efisien secara komputasi untuk menangani nilai-nilai yang hilang dalam deret waktu sensor IoT lingkungan, memungkinkan pembuatan dataset yang andal untuk pemantauan lingkungan dan aplikasi analitis lebih lanjut
Data yang hilang dan tidak lengkap pada jaringan sensor Environmental Internet of Things (IoT) dapat menurunkan keandalan data dan mengganggu proses analisis, terutama pada deret waktu suhu dan kelembapan yang memiliki pola musiman harian (diurnal) yang kuat. Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi metode imputasi musiman untuk menangani data yang hilang dalam pemantauan lingkungan berbasis IoT, dengan alur kerja yang mencakup deteksi anomali, penghapusan outlier, imputasi berbasis waktu (time-of-day-aware), serta evaluasi kinerja pada berbagai skenario tingkat kehilangan data. Tantangan utama yang dihadapi meliputi gangguan sensor, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras yang bersifat sementara, yang dapat menurunkan integritas data serta memengaruhi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengendalian Defect Baja Ringan Tipe Kanal dengan Metode Six Sigma di PT Primaland Pandeglang

2026-08-24T18:33:03+07:00

#calendar - Pengendalian Defect Baja Ringan Tipe Kanal dengan Metode Six Sigma di PT. Primaland Pandeglang: Untuk meningkatkan kualitas produksi baja ringan di PT. Primaland, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada perbaikan proses roll forming. Penelitian ini dapat menyelidiki efektivitas penggunaan alat bantu alignment digital dalam mengurangi defect, serta mengeksplorasi strategi pelatihan teknisi yang optimal. Selain itu, studi lanjutan dapat mengevaluasi dampak pemasangan tirai pelindung terhadap kualitas produk dan lingkungan kerja. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas produksi baja ringan di PT. Primaland..
Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat lima jenis cacat pada baja ringan tipe kanal di PT.Primaland, dengan cacat paling dominan adalah Camber (31%), Twist (28%), dan Bow (25%).Kapabilitas proses produksi saat ini berada pada level sigma 2,5 dengan tingkat kemungkinan kerusakan sebesar 11.Perusahaan direkomendasikan untuk menerapkan rotasi kerja, pelatihan teknisi, dan standarisasi pengawasan kualitas melalui checklist harian guna meningkatkan kualitas menuju target zero defect
PT. Primaland adalah perusahaan yang bergerak di industri baja ringan dengan produk utama seperti kanal, hollo, dan reng. Selama periode Januari hingga Desember 2024, ditemukan berbagai cacat produk pada mesin Roll Forming seperti Camber, Twist, Bow, Label, dan Panjang Kurang yang berdampak pada kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis defect dominan dan nilai level sigma menggunakan metode Six Sigma dengan tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Hasil analisis menunjukkan nilai sigma sebesar 2,5 dengan DPMO 11.342....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Dampak Psikologis dan Sosial Serta Perlindungan Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Viktimologi

2026-08-24T18:18:12+07:00

#calendar - Dampak Psikologis dan Sosial Serta Perlindungan Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Viktimologi: Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas regulasi perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia dengan fokus pada implementasi UU ITE dan UU PDP. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kejahatan siber. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan model kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara, dengan mempertimbangkan dinamika teknologi dan kebutuhan korban..
Kejahatan siber di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena kompleks dengan spektrum luas yang mencakup berbagai bentuk seperti penipuan daring, peretasan, dan penyebaran hoax.Dampak yang dialami korban tidak hanya terbatas pada kerugian materiil tetapi juga meliputi trauma psikologis, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri.Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan siber sering kali berada dalam posisi rentan akibat rendahnya literasi digital dan kelemahan sistem keamanan.Perlu peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban
Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memicu peningkatan kejahatan siber di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek psikologis dan sosial yang dialami korban kejahatan siber serta mengkaji fenomena ini dari sudut pandang viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Topic Modeling of Public Discourse on Twitter About the Asset Confiscation Bill Using Latent Dirichlet Allocation LDA

2026-08-24T18:12:19+07:00

#calendar - Topic Modeling of Public Discourse on Twitter About the Asset Confiscation Bill Using Latent Dirichlet Allocation (LDA): Saran penelitian lanjutan dapat mencakup integrasi analisis sentimen, deteksi sikap, atau pemodelan topik dinamis untuk menangkap orientasi emosional dan evolusi temporal secara lebih komprehensif. Analisis komparatif di berbagai platform media sosial akan meningkatkan representativitas dan robustness temuan. Dari sudut pandang kebijakan, disarankan agar institusi pemerintahan mengintegrasikan analisis diskursus terstruktur ke dalam kerangka komunikasi regulasi dengan mengembangkan sistem pemantauan topik-berbasis, pesan adaptif, penjelasan legislatif transparan, dan deliberasi kebijakan berbasis bukti..
Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kerja LDA yang dioptimalkan, yang mengintegrasikan tahap praproses, pemodelan bigram, dan evaluasi metrik ganda menggunakan koherensi dan kebingungan, efektif dalam memetakan diskursus publik tentang RUU Perampasan Aset menggunakan data Twitter Indonesia.Konfigurasi optimal dengan K sama dengan 9 mengungkapkan bahwa pembahasan publik terorganisir menjadi klaster tematik yang berbeda, dengan penegakan hukum dan pengesahan regulasi sebagai sumbu dominan, diikuti dinamika legislasi, mobilisasi protes, dan kontestasi politik.Temuan ini menunjukkan bahwa diskursus digital terstruktur di sekitar masalah substantif daripada murni didorong oleh polaritas emosional, khususnya menekankan kekhawatiran terkait kepastian hukum dan legitimasi institusional.Pada tingkat teoritis, penelitian ini memperluas studi berbasis sentimen sebelumnya dengan memindahkan fokus analisis dari klasifikasi polaritas ke analisis struktur tematik.Alih-alih mengidentifikasi opini sebagai positif atau negatif saja, model ini mengungkapkan fondasi substantif kekhawatiran publik, terutama mengenai kejelasan prosedural dan akuntabilitas.Namun, penelitian ini terbatas pada data Twitter dalam rentang waktu tertentu dan oleh batasan metodologis yang melekat pada LDA, yang menggunakan representasi Bag-of-Words yang tidak menangkap sarkasme, nuansa kontekstual, atau evolusi diskursus temporal.Akibatnya, hasilnya harus ditafsirkan sebagai pemetaan diskursus daripada pengukuran definitif konsensus publik secara keseluruhan.Dari perspektif tata kelola, dominasi topik terkait penegakan hukum dan proses legislasi memberikan wawasan konkret dan dapat diterapkan.Pemodelan topik dapat berfungsi sebagai instrumen pemantauan berbasis data untuk mendeteksi pergeseran perhatian publik dan mengidentifikasi mekanisme hukum tertentu yang memerlukan penjelasan yang lebih jelas.Dengan menyelaraskan strategi komunikasi dengan kluster tematik dominan daripada hanya bereaksi terhadap fluktuasi sentimen, institusi pemerintahan dapat mengurangi ambiguitas interpretatif, memperkuat legitimasi prosedural, dan meningkatkan kepercayaan institusional selama proses pembuatan kebijakan
Penelitian ini menganalisis struktur diskursus publik di Twitter mengenai RUU Perampasan Aset sebagai inisiatif kebijakan yang bertujuan memperkuat penegakan hukum antikorupsi dan menjamin kepastian hukum. Berbeda dari pendekatan analisis sentimen konvensional, penelitian ini berfokus pada pemetaan bagaimana kekhawatiran substantif publik terorganisasi secara tematik dalam perdebatan digital. Sebanyak 14.319 cuitan yang telah dibersihkan dan dihapus duplikasinya pada periode Januari hingga September 2025 dianalisis menggunakan Latent Dirichlet Allocation, dengan konfigurasi optimal sembilan topik yang dipilih berdasarkan evaluasi koherensi untuk memastikan keterpahaman semantik. Hasil penelitian menunjukkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Resort Tual Perspektif Hukum Pidana Islam

2026-08-24T17:56:40+07:00

#calendar - Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Resort Tual Perspektif Hukum Pidana Islam: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan teknologi digital untuk memfasilitasi mediasi jarak jauh dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki kendala geografis. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif terhadap efektivitas keadilan restoratif di daerah lain dengan konteks budaya berbeda untuk mengadaptasi praktik terbaik ke Polres Tual. Terakhir, penelitian bisa mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pendekatan restoratif terhadap keharmonisan sosial dan penurunan tingkat kekerasan dalam masyarakat Tual..
Implementasi keadilan restoratif di Kepolisian Resort Tual telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan diterapkan pada tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penghinaan, dan perselisihan antarwarga.Pendekatan ini dinilai efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat.Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, tingginya tuntutan denda adat, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana.Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik keadilan restoratif di Polres Tual memiliki kesesuaian dengan prinsip ishlah, sulh, dan maqAid al-syar'ah yang menekankan pentingnya perdamaian, kemaslahatan, dan pemulihan hubungan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice di Polres Tual mencerminkan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang humanis dan berkeadilan
Penelitian ini menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Resort Tual serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian dilatarbelakangi oleh berkembangnya paradigma penegakan hukum yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan terciptanya perdamaian. Dalam masyarakat Tual yang masih menjunjung tinggi nilai adat, agama, dan kekeluargaan, pendekatan keadilan restoratif dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme peradilan formal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Tual, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan Tantangan dan Prospek Regulasi di Indonesia

2026-08-24T17:53:02+07:00

#calendar - Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Prospek Regulasi di Indonesia: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam praktik, khususnya di sektor-sektor seperti kesehatan dan keuangan. Selain itu, analisis komparatif terhadap regulasi AI di negara-negara lain seperti Uni Eropa dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan kerangka hukum Indonesia. Terakhir, penelitian tentang dampak AI pada privasi data dalam konteks transformasi digital nasional dapat menjadi arah baru untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak warga negara..
Perkembangan AI telah memberikan manfaat signifikan tetapi meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum, tetapi masih kurang mengakomodasi isu AI seperti transparansi algoritma dan pengambilan keputusan otomatis.Diperlukan harmonisasi regulasi dan pengembangan tata kelola AI yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia
Abstrak. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor melalui kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pribadi secara masif. Di satu sisi, AI memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas pelayanan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi, keamanan data, transparansi algoritma, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi di era kecerdasan buatan serta mengkaji tantangan dan prospek regulasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri

2026-08-24T17:51:11+07:00

#calendar - Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri: Untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek akurasi data penerima bantuan. Selain itu, optimalisasi pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala dapat membantu memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penguatan koordinasi antar pelaksana juga penting untuk menjamin komunikasi yang lancar dan efektif dalam pelaksanaan program. Selain itu, mekanisme usul dan sanggah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menangani keluhan masyarakat dan memastikan bahwa permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan..
Pelaksanaan program juga didukung oleh adanya standar dan sasaran yang jelas, keterlibatan berbagai aktor pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, serta komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat.Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan dan ketidakpastian informasi pencairan bantuan, keterbatasan pemutakhiran data, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat.Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan menyebabkan berbagai keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa.Oleh karena itu, peningkatan akurasi data, optimalisasi pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi antar pelaksana, serta pemanfaatan mekanisme usul dan sanggah secara lebih optimal menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan, sehingga pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, melainkan juga oleh implementasinya di tingkat lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Object Detection for Low Light Environment Using Multiscale Retinex

2026-08-24T17:44:29+07:00

#calendar - Object Detection for Low-Light Environment Using Multiscale Retinex: Untuk penelitian lanjutan, pertama, dapat dikembangkan metode kombinasi Retinex dengan teknik peningkatan citra lain seperti histogram equalization untuk meningkatkan stabilitas kontras dan mengurangi distorsi warna. Kedua, perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang penggunaan Retinex pada kondisi pencahayaan berbeda, termasuk cahaya redup dan cahaya terang, untuk menemukan konfigurasi optimal. Ketiga, dapat diteliti integrasi Retinex dengan model deteksi objek lain seperti YOLOv8 atau Faster R-CNN untuk mengevaluasi kinerja pada berbagai skenario pencahayaan dan lingkungan kompleks..
Dalam eksperimen ini, deteksi tangan telah dilakukan pada 7 intensitas berbeda dari 0Ae133 lux.Hasil dari Retinex menunjukkan kinerja maksimal dalam kondisi 0Ae15 lux.Rata-rata peningkatan ketiga subjek dalam kondisi 0 lux mencapai 50% dan kondisi 15 lux meningkat sebesar 6,6%.Hal ini dapat digunakan untuk melengkapi fitur pada sistem yang memiliki keterbatasan pencahayaan.Selain itu, dapat disimpulkan bahwa Retinex bekerja sangat efektif untuk deteksi objek dalam kondisi dengan pencahayaan kurang dari 77 lux
Deteksi objek adalah tugas penting dalam visi komputer, namun kinerjanya menurun secara signifikan dalam kondisi cahaya rendah akibat hilangnya detail dan berkurangnya fitur. Studi ini mengusulkan kerangka peningkatan citra untuk meningkatkan ketahanan deteksi dalam pencahayaan yang menantang. Metodologi ini mengintegrasikan Multiscale Retinex (MSR) untuk peningkatan citra dan SSD MobileNet V2 untuk deteksi objek. MSR dikonfigurasi dengan parameter optimal (skala1:10, skala2:60, skala3:180, E:100, :30)...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Pengendalian Kualitas Produk Carton Box Menggunakan Metode Six Sigma Di Pt Indah Kiat Pulp Paper

2026-08-24T17:40:57+07:00

#calendar - Analisis Pengendalian Kualitas Produk Carton Box Menggunakan Metode Six Sigma Di Pt. Indah Kiat Pulp & Paper: Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai pengaruh variasi bahan baku (seperti kelembapan kertas dan viskositas lem) terhadap kualitas produk carton box, terutama dalam konteks fluktuasi pasokan bahan baku dari supplier. Kedua, penelitian dapat fokus pada integrasi teknologi otomasi dalam proses inspeksi kualitas untuk meningkatkan akurasi deteksi cacat dan mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual oleh operator. Ketiga, analisis lebih lanjut tentang dampak perubahan parameter mesin (seperti suhu silinder dan tekanan rol) terhadap kecacatan jenis Krepek dan Patah-Patah, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik bahan baku dan kondisi lingkungan produksi. Semua saran ini bertujuan untuk memperkuat pendekatan Six Sigma dalam meningkatkan kapabilitas proses dan memenuhi standar kualitas industri secara lebih optimal..
Proses pengendalian kualitas pada produk carton box dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pemeriksaan bahan baku, in-process control, hingga final inspection.Meskipun secara umum berjalan sesuai SOP, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian mutu, seperti nilai burst strength yang kurang dari standar dan warna cetakan yang tidak konsisten.Peran peralatan dan fasilitas produksi sangat penting dalam menjaga kualitas produk.Mesin-mesin produksi yang modern dan presisi membantu menghasilkan carton box yang sesuai spesifikasi, sedangkan fasilitas kerja yang terorganisir menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan aman.Penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh tenaga kerja juga mendukung keselamatan kerja dan mengurangi potensi kesalahan yang dapat mempengaruhi mutu produk.Kepuasan pelanggan menjadi fokus utama, di mana pelanggan mengharapkan produk yang kuat, tahan lama, tepat ukuran, dan memiliki kualitas cetak yang baik
Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah tingginya persentase produk cacat pada lini converting yang sering kali melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 5%, dengan puncaknya mencapai 5,45% pada Desember 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis cacat yang paling dominan, mengukur kapabilitas proses saat ini melalui nilai DPMO (Defects Per Million Opportunities) dan Level Sigma, serta memberikan usulan perbaikan untuk meminimalkan cacat. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Six Sigma melalui siklus DMAIC (Define,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan Praktik Pola dan Dampaknya terhadap Layanan Publik

2026-08-24T17:19:09+07:00

#calendar - Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan: Praktik, Pola, dan Dampaknya terhadap Layanan Publik: Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan melalui mekanisme transparansi berbasis teknologi. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam tentang peran pendidikan anti-korupsi dalam membentuk karakter generasi muda. Terakhir, penelitian tentang implementasi sistem digitalisasi pengelolaan anggaran pendidikan untuk meminimalkan kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas dapat menjadi arah studi baru yang relevan..
Korupsi di sektor pendidikan menunjukkan karakteristik sistemik yang melibatkan berbagai pihak dalam tata kelola pendidikan.Faktor utama termasuk sistem pengawasan yang lemah, transparansi yang rendah, dan celah regulasi.Solusi yang direkomendasikan meliputi penguatan akuntabilitas, transparansi pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi regulasi
Korupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap integritas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan pola korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pungutan liar di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menelaah dampaknya terhadap kualitas layanan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap berbagai regulasi, laporan lembaga antikorupsi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya celah dalam regulasi menjadi faktor pendorong utama terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVICE QUALITY DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS Studi Kasus Selakosa Coffee

2026-08-24T17:17:30+07:00

#calendar - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SERVICE QUALITY DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS: Studi Kasus: Selakosa Coffee: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Selakosa Coffee, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan fokus pada variabel-variabel tambahan yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Penelitian ini dapat melibatkan sampel yang lebih besar dan menyelidiki faktor-faktor seperti kualitas produk, variasi menu, dan inovasi dalam layanan. Selain itu, studi lanjutan dapat mengeksplorasi strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Dengan menggabungkan berbagai aspek, penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih komprehensif bagi Selakosa Coffee dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi mereka di pasar..
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Selakosa Coffee menggunakan metode Service Quality (Servqual) dan Importance Performance Analysis (IPA), ditemukan adanya kesenjangan (GAP) yang signifikan antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan.Tiga variabel utama yang menjadi prioritas perbaikan adalah ruangan indoor yang luas (X5), ketersediaan toilet yang memadai (X8), dan kebersihan serta kenyamanan ruangan (X19).Variabel-variabel ini menunjukkan nilai GAP negatif, yang menandakan bahwa layanan yang diberikan tidak memenuhi ekspektasi pelanggan.Melalui analisis IPA, ketiga variabel tersebut berada di Kuadran A, yang menandakan bahwa atribut-atribut ini sangat penting bagi pelanggan namun kinerja layanan masih rendah.Oleh karena itu, perbaikan segera diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan.Usulan perbaikan diformulasikan menggunakan metode 5W 1H, yang mencakup penataan ulang ruangan, penambahan fasilitas toilet, dan penerapan prosedur kebersihan yang lebih ketat.Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan di Selakosa Coffee dapat dicapai dengan mengatasi variabel-variabel prioritas yang diidentifikasi.Dengan demikian, Selakosa Coffee diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi keluhan, dan memperkuat posisinya di pasar yang kompetitif.Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting bagi penelitian di bidang kualitas pelayanan, khususnya dalam sektor food and beverage, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan variabel dan sampel yang lebih luas
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di Selakosa Coffee dengan menggunakan metode Service Quality (Servqual) dan Importance Performance Analysis (IPA). Seiring dengan meningkatnya persaingan di industri kedai kopi, memberikan pelayanan yang unggul menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Penelitian ini melibatkan 90 responden dan menganalisis lima dimensi utama kualitas layanan: berwujud, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan pelanggan dan layanan aktual di tiga area utama: luas ruangan indoor, ketersediaan toilet, dan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kekosongan Norma Penguatan Fungsi Checks and Balances Badan Pemusyawaratan Desa Pasca UU Desa 2024

2026-08-24T17:07:51+07:00

#calendar - Kekosongan Norma Penguatan Fungsi Checks and Balances Badan Pemusyawaratan Desa Pasca UU Desa 2024: Beberapa saran yang peneliti berikan adalah: Pertama, pemerintah pusat dan legislator perlu melakukan legislative review UU Desa 2024 dan memperkuat mekanisme checks and balances BPD. Kedua, pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan, pelatihan, serta anggaran operasional yang memadai bagi BPD. Ketiga, aparat desa harus membangun komitmen bersama, dengan Kepala Desa membuka ruang dialog dan BPD menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Keempat, masyarakat desa perlu aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan meningkatkan literasi tentang fungsi BPD. Kelima, akademisi direkomendasikan melakukan kajian empiris lanjutan, sementara lembaga swadaya masyarakat disarankan memberikan pendampingan teknis dan fasilitasi kepada BPD. Dengan mengembangkan penelitian tentang dampak penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, menganalisis perbedaan implementasi BPD di berbagai wilayah, serta mengeksplorasi mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk memperkuat fungsi BPD dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis..
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengandung kekosongan norma dalam pengaturan fungsi checks and balances Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun (total 16 tahun) tidak diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan BPD, sehingga berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan lokal dan risiko penyalahgunaan wewenang.Kekosongan norma ini berimplikasi pada lemahnya efektivitas fungsi pengawasan BPD akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan, konflik kepentingan dengan Kepala Desa, serta terbatasnya biaya operasional dan partisipasi masyarakat.Akibatnya, BPD hanya bersifat formalitas dan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal.Dari perspektif good governance, terjadi deviasi pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum.Dominasi eksekutif Kepala Desa menghambat proses legislasi yang partisipatif dan demokratis.Penguatan fungsi BPD merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi desa dan pembangunan berbasis partisipasi rakyat yang berkeadilan sosial
Penelitian ini mengkaji kekosongan norma terkait penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga checks and balances setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis terhadap berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi lebih menitikberatkan pada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun, tanpa diikuti penguatan kewenangan, fungsi pengawasan, maupun kapasitas kelembagaan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kekaburan Norma Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Rekonstruksinya melalui Tripartite Test ICCPR Pascatragedi Affan Kurniawan

2026-08-24T17:05:06+07:00

#calendar - Kekaburan Norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Rekonstruksinya melalui Tripartite Test ICCPR Pascatragedi Affan Kurniawan: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengadopsi pendekatan yuridis-empiris dalam menguji implementasi norma baru pasca-amandemen. Kajian perbandingan dengan yurisdiksi lain yang telah mereformasi undang-undang serupa mengenai kebebasan berkumpul dapat memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan analisis tekstual-normatif yang lebih mendalam terhadap UU 9/1998, serta melakukan kajian perbandingan hukum lintas yurisdiksi untuk memperkaya opsi rumusan norma pengganti. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam upaya mereformasi regulasi kepolisian menuju human rights-based policing..
Frasa "ketertiban umum" dalam Pasal 6 huruf d UU 9/1998 gagal memenuhi elemen pertama Tripartite Test ICCPR (prescribed by law) karena sirkularitas semantik pada teks dan Penjelasannya, dan kegagalan ini secara kausal menggeser diskresi kepolisian dari bound discretion menjadi unbridled discretion - terkonfirmasi secara empiris oleh tragedi kematian Affan Kurniawan (Agustus 2025) dan Laporan Pencarian Fakta Gabungan enam LNHAM (April 2026).Locus reformasi yang tepat bukan berada pada UU 2/2002, melainkan pada UU 9/1998, melalui penyisipan Pasal 13A yang mengunci penggunaan kekuatan pada ambang batas objektif "ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa" dan prinsip ultimum remedium
Artikel ini menganalisis kekaburan norma ketertiban umum dalam Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dijadikan dasar pembatasan hak berpendapat namun tidak memiliki parameter operasional yang jelas. Kekosongan norma tersebut membuka ruang penafsiran subjektif aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan, sebagaimana tercermin pada insiden represif hingga kematian Affan Kurniawan pada Agustus 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengonfrontasikan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif untuk menguji konsistensi norma domestik terhadap...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Optimasi Efisiensi Mesin Corrugator C101 Analisis Root Cause dan FMEA untuk Meminimalisir Shortage Produksi

2026-08-24T17:03:16+07:00

#calendar - Optimasi Efisiensi Mesin Corrugator C101: Analisis Root Cause dan FMEA untuk Meminimalisir Shortage Produksi: Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan, disarankan agar perusahaan fokus pada penyebab dengan RPN tertinggi, yaitu melakukan pergantian Shaft Score di Shaft 2 dan Glue Roll aus secepat mungkin. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat pelaksanaan perawatan Preventif dan prediktif mesin produksi, khususnya pada unit Corrugator, Twin Shaft, dan glue system, agar kondisi keausan tidak berdampak pada mutu hasil produksi. Dengan demikian, risiko shortage dan reject dapat diminimalkan, sehingga kelangsungan produksi dapat terjaga dengan baik..
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap proses produksi Carton Sheet di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan menggunakan pendekatan Root Cause Analysis (RCA) dan Failure Mode And Effect Analysis (FMEA), maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.Faktor-faktor penyebab produksi Shortage yang berhasil diidentifikasi meliputi aspek material, manusia, metode, dan mesin.Faktor penyebab terbesar adalah kerusakan pada Shaft Score di Shaft 2 yang mengalami keausan, mengakibatkan ketidaksesuaian ukuran Sheet sehingga tidak memenuhi standar dan menjadi produk Reject.Hal ini menghasilkan nilai RPN tertinggi sebesar 179,2, menunjukkan tingkat risiko tertinggi yang perlu menjadi prioritas penanganan.Ide perbaikan masalah bermaksud untuk mengurangi jumlah produksi Shortage yang terjadi diarea Corrugator C101
Produksi shortage merupakan salah satu permasalahan utama yang berdampak terhadap efisiensi operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab produksi shortage pada proses produksi carton sheet di perusahaan kertas, serta menentukan akar permasalahan dan solusi prioritas melalui metode Root Cause Analysis (RCA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada Head Section dan Leader Shift di area Corrugator C101. Hasil RCA menunjukkan bahwa penyebab utama berasal dari faktor mesin, manusia, material, dan metode. Selanjutnya,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Paradigma Daktiloskopi Kontemporer Antara Efisiensi Administrasi dan Privasi Warga Negara

2026-08-24T16:52:28+07:00

#calendar - Paradigma Daktiloskopi Kontemporer: Antara Efisiensi Administrasi dan Privasi Warga Negara: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak penggunaan biometrik multimodal terhadap akurasi dan perlindungan privasi di lingkungan tropis Indonesia. Selain itu, studi tentang efektivitas program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko data biometrik juga relevan. Terakhir, penelitian kolaboratif antarnegara untuk membandingkan kerangka regulasi biometrik global dapat memberikan wawasan tentang harmonisasi standar internasional yang lebih baik..
Paradigma daktiloskopi kontemporer di Indonesia menunjukkan transformasi fundamental dari penggunaan eksklusif forensik kriminal menuju aplikasi non-kriminal yang masif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.Implementasi e-KTP yang mengintegrasikan data biometrik 270 juta warga negara, ekspansi ke registrasi e-SIM, verifikasi KYC perbankan, dan sistem autentikasi di berbagai institusi mencerminkan kepercayaan terhadap teknologi biometrik sebagai solusi efisiensi administrasi publik.Namun, penelitian ini mengidentifikasi dialektika krusial antara manfaat efisiensi dan risiko privasi yang inheren, termasuk sifat irreversible data biometrik, kerentanan terhadap spoofing dan deepfake, potensi surveillance massal, ketidaktransparan pengelolaan data, dan keterbatasan teknis sistem single-modal yang hanya mencapai akurasi 87-92% dalam kondisi riil Indonesia.Kerangka hukum perlindungan data pribadi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dengan disahkannya UU PDP, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan otoritas pengawas independen dan gap antara regulasi de jure dengan perlindungan de facto
Penelitian ini membahas paradigma kontemporer penggunaan sidik jari nonkriminal di Indonesia dengan menyoroti dialektika antara efisiensi administrasi negara dan perlindungan privasi warga negara. Melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif teknis, hukum, dan sosial, penelitian ini menganalisis implementasi e-KTP yang telah merekam lebih dari 270 juta penduduk dalam basis data biometrik terpusat, serta perluasan penggunaan sidik jari pada sektor perbankan, telekomunikasi, e-SIM, dan berbagai layanan publik lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sidik jari nonkriminal memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mencegah penipuan, dan memperkuat keamanan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengendalian Persediaan Gas LPG di PT Anugrah Gas Utama dengan Menggunakan Metode Period Order Quantity dan Just In Time

2026-08-24T16:51:40+07:00

#calendar - Pengendalian Persediaan Gas LPG di PT. Anugrah Gas Utama dengan Menggunakan Metode Period Order Quantity dan Just In Time: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengaruh keandalan pasokan dari pemasok terhadap efektivitas implementasi Just In Time (JIT) di PT. Anugrah Gas Utama. Selain itu, perlu dikaji model hybrid yang menggabungkan metode POQ dan JIT untuk menyeimbangkan antara kebutuhan inventaris minimal dan kestabilan pasokan. Penelitian juga bisa mengeksplorasi dampak jangka panjang penggunaan JIT terhadap kepuasan pelanggan dan kinerja operasional perusahaan. Dengan memperhatikan keterbatasan armada pengambilan bahan baku, penelitian lanjutan dapat mengevaluasi solusi teknologi seperti sistem manajemen logistik berbasis digital untuk mengoptimalkan waktu tunggu dan pengiriman. Selain itu, perlu diteliti strategi pembangunan hubungan jangka panjang dengan pemasok dan konsumen untuk memastikan keberlanjutan penerapan JIT. Penelitian juga bisa mengkaji pengaruh fluktuasi harga bahan baku terhadap efektivitas metode JIT dan POQ. Dengan mempertimbangkan karakteristik industri migas, studi lanjutan dapat mengevaluasi adaptasi metode JIT dalam konteks rantai pasok yang rentan terhadap risiko geografis dan logistik. Penelitian juga bisa mengeksplorasi penggunaan data historis permintaan untuk meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan bahan baku. Selain itu, perlu dikembangkan model simulasi untuk menguji skenario berbagai kondisi pasar dan operasional. Penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap strategi pengendalian persediaan di sektor energi..
Dari hasil yang telah di analisis dengan menggunakan metode Period Order Quantity (POQ) dan Just In Time (JIT) dapat diketahui bahwa jumlah total biaya persediaan yang dipakai perusahaan sebanyak Rp.000, total biaya persediaan menggunakan metode Period Order Quantity (POQ) yaitu sebanyak Rp.595 dan total biaya persediaan menggunakan metode Just In Time (JIT) yaitu sebanyak Rp.Sehingga total biaya persediaan yang paling rendah adalah dengan menggunakan metode Just In Time (JIT) yaitu sebanyak Rp.Melihat dari total cost yang paling rendah adalah metode Just In Time (JIT) yaitu sebesar Rp.Maka metode Just In Time (JIT) yang bisa digunakan oleh perusahaan, karena dengan menggunakan metode Just In Time (JIT) maka perusahaan dapat lebih mengurangi total cost yang dikeluarkan.Tetapi perusahaan harus mengurangi persediaannya dan membangun hubungan yang kuat dengan supplier dan customer
PT. Anugrah Gas Utama adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina atau biasa disebut dengan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang bergerak di bidang migas atau minyak dan gas bumi yang memproduksi gas 3kg. Dalam pelaksanaan produksi, PT. Anugrah Gas Utama membutuhkan pengendalian persediaan bahan baku dari waktu ke waktu untuk menjamin kelancaran proses produksi. Dengan adanya sistem pengendalian bahan baku yang diterapkan dalam perusahaan, biaya persediaan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pemesanan bahan baku yang optimal dan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dengan menggunakan metode Period...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kekosongan Norma dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Relasi Pacaran Pasca Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

2026-08-24T16:37:33+07:00

#calendar - Kekosongan Norma dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Relasi Pacaran Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka hukum untuk mendefinisikan hubungan pacaran secara eksplisit dalam peraturan pelaksana UU TPKS, sehingga memperjelas konteks perlindungan korban. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang pengembangan indikator operasional untuk menilai ketidakseimbangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual, yang dapat menjadi dasar penegakan hukum yang lebih akurat. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi penerapan standar pemeriksaan berbasis trauma dan mekanisme perlindungan digital yang terstruktur, untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan segera dan konsisten. Saran ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang inklusif dan responsif terhadap dinamika kekerasan seksual dalam relasi non-perkawinan..
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan dasar normatif untuk perlindungan korban kekerasan seksual dalam relasi pacaran melalui pengakuan ketidakseimbangan relasi kuasa dan hak korban atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan.Namun, perlindungan yang tersedia masih bersifat umum karena UU TPKS tidak menyebutkan relasi pacaran sebagai konteks eksplisit, sehingga ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum tetap tinggi.Kekosongan norma termanifestasi dalam delapan bentuk, termasuk ketiadaan definisi hubungan pacaran, indikator pembuktian ketidakseimbangan relasi kuasa, serta standar perlindungan digital dan berbasis trauma yang lemah.Kekosongan ini berpotensi mereduksi pengalaman korban menjadi masalah privat.Penelitian ini merekomendasikan penguatan normatif melalui peraturan pelaksana, pedoman berbasis trauma, mekanisme perlindungan digital, dan sistem pemulihan berperspektif korban
Kekerasan seksual dalam hubungan pacaran meningkat seiring dengan perkembangan hubungan intim di luar pernikahan, namun seringkali dianggap sebagai masalah pribadi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengakui ketidakseimbangan kekuasaan sebagai salah satu unsur kekerasan seksual tetapi tidak secara eksplisit mengatur hubungan pacaran sebagai konteks yang dilindungi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi korban. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam hubungan pacaran berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual dan mengidentifikasi kesenjangan normatif yang membatasi perlindungan yang efektif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum primer meliputi Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Maternal and Neonatal Health Outcomes In Pregnant Women With Anemia In Developing Countries A Scoping Review

2026-08-24T16:36:15+07:00

#calendar - Maternal and Neonatal Health Outcomes In Pregnant Women With Anemia In Developing Countries: A Scoping Review: 1. Evaluasi efektivitas program skrining anemia berbasis standar dalam mengurangi risiko komplikasi kehamilan di negara berkembang. 2. Studi tentang dampak intervensi nutrisi berkelanjutan, seperti suplemen besi dan asam folat, terhadap perkembangan neonatal jangka panjang. 3. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara anemia selama kehamilan dan perkembangan kognitif anak di masa depan, dengan fokus pada populasi dengan akses terbatas ke layanan kesehatan..
Anemia pada kehamilan tetap menjadi faktor risiko signifikan terhadap luaran kesehatan ibu dan neonatal di negara berkembang.Penelitian ini menunjukkan bahwa anemia moderat hingga berat terkait dengan komplikasi obstetri, kelahiran prematur, dan mortalitas neonatal.Namun, variasi dalam prevalensi anemia dan efeknya bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur kesehatan.Kebutuhan untuk meningkatkan skrining anemia berbasis standar dan intervensi nutrisi terus diperlukan untuk mengurangi dampak buruk anemia
Anemia pada kehamilan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang besar di negara berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap buruknya luaran kesehatan ibu dan neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis bukti ilmiah mengenai luaran kesehatan ibu dan neonatal pada ibu hamil dengan anemia di negara berkembang. Pencarian literatur dilakukan pada periode 2020 hingga 2025 menggunakan dua basis data dan satu mesin pencari dengan bantuan Mendeley dalam proses seleksi artikel. Penilaian kualitas metodologis (critical appraisal) dan pemetaan data (data charting) dilakukan dengan mengacu pada daftar periksa Joanna Briggs Institute (JBI), yang mencakup desain penelitian cross-sectional, studi kohort, randomized controlled trials, dan systematic review. Dari 676 artikel yang teridentifikasi, hanya sebelas artikel yang memenuhi kriteria inklusi....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Implementasi SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Pengadilan Negeri Sukoharjo

2026-08-24T16:20:21+07:00

#calendar - Analisis Implementasi SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Pengadilan Negeri Sukoharjo: 1. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak program pelatihan karyawan terhadap peningkatan efektivitas implementasi SOP di lingkungan peradilan. 2. Studi tentang peran infrastruktur teknologi informasi dalam mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kecepatan pelayanan publik di pengadilan. 3. Analisis efektivitas kampanye sosialisasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis elektronik, terutama di kalangan kelompok rentan..
Implementasi SOP di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan cukup efektif dalam mendukung akuntabilitas publik melalui pelayanan yang lebih transparan dan terstruktur.Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimisasi infrastruktur teknologi, dan penguatan sosialisasi pelayanan publik
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang kesekretariatan dan kepaniteraan dalam mewujudkan akuntabilitas publik di Pengadilan Negeri Sukoharjo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait pelayanan administrasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP pada bidang kesekretariatan dan kepaniteraan telah berjalan cukup efektif melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan administrasi berbasis elektronik,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Classification Of Coffee Leaf Spot Diseases Using The Residual Neural Networks

2026-08-24T16:07:58+07:00

#calendar - Classification Of Coffee Leaf Spot Diseases Using The Residual Neural Networks: Penelitian lanjutan dapat mengkaji penggunaan arsitektur CNN yang lebih ringkas seperti MobileNet atau EfficientNet untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Selain itu, pengembangan metode thresholding adaptif yang lebih canggih dapat meningkatkan akurasi segmentasi bercak daun. Terakhir, penelitian dapat memperluas aplikasi model ini untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman lain dengan karakteristik citra yang berbeda, serta mengevaluasi kinerja model pada kondisi lingkungan nyata yang lebih kompleks..
ResNet50 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan ResNet101 dalam mengklasifikasikan penyakit daun kopi.Segmentasi warna berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akurasi model.Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis ResNet dapat menjadi solusi efektif untuk identifikasi penyakit daun kopi secara otomatis
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang membutuhkan pengendalian kualitas yang detail. Penyakit yang umum menyerang tanaman kopi adalah miner, rust, dan phoma. Meskipun penampilan tiap penyakit terlihat mirip, penyakit-penyakit tersebut memiliki gejala dan solusi yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang teliti dan membutuhkan bidang computer vision untuk dapat membedakan gejalanya. Miner dan phoma memiliki fitur gambar yang serupa yang menjadi tantangan dalam penelitian ini. Beberapa pendekatan deep learning digunakan untuk membantu menghindari kesalahan penanganan penyakit akibat kesalahan klasifikasi tradisional. Salah satu model yang paling akurat adalah Residual Network. Penelitian ini menggunakan varian ResNet50 dan ResNet101 setelah mempertimbangkan jumlah dataset yang akan dipelajari...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Politik Hukum di Indonesia Dinamika dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional

2026-08-24T15:58:49+07:00

#calendar - Politik Hukum di Indonesia: Dinamika dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional: Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran. Pertama, bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah daerah, perumusan regulasi bernuansa syariah hendaknya didasarkan pada kajian maqAid al-syarah yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama, bukan sekadar simbol politik identitas, serta diiringi dengan mekanisme partisipasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Kedua, bagi lembaga peradilan agama dan mahkamah syarAoiyah, penguatan kapasitas kelembagaan perlu terus diimbangi dengan transparansi proses peradilan dan perlindungan hak prosedural para pihak agar legitimasi sosialnya semakin kuat. Ketiga, bagi kalangan akademisi, penelitian lanjutan mengenai politik hukum Islam di Indonesia perlu diperluas dengan pendekatan empiris, misalnya melalui studi lapangan atau analisis putusan pengadilan, untuk melengkapi kajian normatif yang selama ini mendominasi literatur. Keempat, bagi masyarakat sipil, dialog lintas iman dan lintas kelompok kepentingan perlu terus dibangun agar isu-isu sensitif terkait formalisasi syariat dapat dibicarakan secara terbuka, rasional, dan konstitusional, sehingga tidak menimbulkan polarisasi yang merugikan persatuan bangsa..
Dinamika politik hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam berinteraksi secara kuat dengan proses politik dan kebijakan negara, terlihat dari upaya akomodasi nilai syariah dalam berbagai produk regulasi nasional, penguatan lembaga peradilan agama, serta berkembangnya sektor ekonomi syariah.Meski demikian, implementasinya tidak selalu berjalan mulus karena dapat memunculkan problem pluralisme hukum, perdebatan ideologis, serta potensi ketegangan sosial dan isu hak asasi manusia apabila formalisasi dipahami secara sempit sebagai kepentingan kelompok tertentu.Oleh karena itu, kontribusi politik hukum Islam bagi sistem hukum nasional akan lebih optimal jika dijalankan secara moderat, inklusif, dialogis, dan tetap berlandaskan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945), dengan menekankan kemaslahatan serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa menimbulkan diskriminasi
Penelitian ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia serta implementasinya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya peran hukum Islam dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dinamika politik hukum Islam, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum Islam tercermin dalam akomodasi nilai-nilai...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Rekonstruksi Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Tersangka pada Tahap Pra Ajudikasi Berdasarkan KUHAP Baru

2026-08-24T15:53:18+07:00

#calendar - Rekonstruksi Peran Kepolisian dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Tersangka pada Tahap Pra-Ajudikasi Berdasarkan KUHAP Baru: Untuk memastikan akses keadilan bagi tersangka pada tahap pra-ajudikasi, penelitian lanjutan dapat mengusulkan pengembangan standar teknis perekaman pemeriksaan, termasuk kualitas rekaman, tata kelola penyimpanan, dan akses advokat. Selain itu, perlu ada mekanisme rujukan cepat ke organisasi bantuan hukum sebelum pemeriksaan substantif, sehingga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dapat diakses secara adil dan tidak bergantung pada kapasitas ekonomi. Penelitian juga dapat fokus pada pengembangan pedoman diskresi terstruktur untuk penyidik, yang berbasis pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Dengan demikian, diskresi penyidik dapat dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, penelitian dapat mengusulkan pengembangan indikator faktual dan pertimbangan alternatif non-penahanan, serta penguatan syarat keadilan restoratif, untuk memastikan bahwa upaya paksa hanya digunakan sebagai ultimum remedium dan tidak menjadi bentuk tekanan baru terhadap tersangka maupun korban. Akhirnya, penelitian dapat mengusulkan penguatan pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit preventif sebelum upaya paksa dan internalisasi nilai martabat manusia dalam KUHP Baru, untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi secara efektif..
KUHAP Baru menghadirkan pembaruan normatif signifikan melalui tiga lapis perlindungan legalitas tindakan awal, transparansi pemeriksaan, dan kontrol yudisial yang menandai pergeseran orientasi dari crime control model menuju due process model.Namun, pembaruan itu menyisakan empat celah operasional.ketiadaan standar teknis perekaman, lemah nya rujukan bantuan hukum, tidak terukurnya alasan faktual upaya paksa, dan sifat reaktif praperadilan.Celah ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara tidak cukup berhenti pada teks.Menjawab pertanyaan kedua, penyelarasan dengan due process of law menuntut rekonstruksi sembilan klaster yang saling melengkapi dari penguatan pemberitahuan hak, rujukan bantuan hukum sejak pemeriksaan pertama, SOP perekaman audio-visual, uraian faktual penetapan tersangka, necessity dan proportionality test, diskresi terstruktur, penguatan syarat keadilan restoratif, audit preventif, hingga internalisasi nilai martabat manusia KUHP Baru.Secara teoretis, temuan ini memperkaya diskursus due process dalam konteks pembaruan hukum acara pasca-kolonial.secara praktis dan kebijakan, ia menyediakan agenda konkret bagi peraturan pelaksana, reformasi internal kepolisian termasuk di Polres Cimahi serta penguatan pengawasan oleh Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.Penelitian empiris lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas rekonstruksi ini di lapangan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 Indonesia menggantikan kerangka kerja tahun 1981 dan menekankan hak-hak tersangka sebagai elemen sentral reformasi hukum. Namun, kewenangan paksaan polisi yang luas selama tahap pra-peradilan masih menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak prosedural karena keterbatasan standar operasional, perlindungan, dan mekanisme akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi peran polisi untuk memastikan akses tersangka terhadap keadilan selaras dengan prinsip proses hukum yang adil. Penelitian hukum normatif ini menerapkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.