Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

Strengthening the DPD RI Institution Strengthening Regional Independence and the Bicameral System in Indonesia

2026-09-25T08:16:25+07:00

#calendar - Strengthening the DPD RI Institution: Strengthening Regional Independence and the Bicameral System in Indonesia: Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak amandemen UUD 1945 terhadap otoritas DPD dalam sistem bicameral Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara DPD dan partai politik dalam konteks representasi kepentingan daerah. Penelitian juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara DPR dan DPD dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat mengusulkan reformasi institusional yang lebih konkret untuk meningkatkan peran DPD dalam sistem demokrasi Indonesia..
Semangat penetapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah amandemen UUD 1945 adalah upaya progresif untuk menciptakan sistem bicameral yang lebih efektif dalam menampung kepentingan daerah.Namun, secara praktis, tujuan ideal ini belum tercapai.DPD menghadapi masalah institusional yang membuatnya tidak efektif, terutama karena otoritasnya yang minimal dibandingkan dengan DPR.Hal ini menyebabkan DPD hanya menjadi "aksesori demokrasi" atau pelengkap DPR, yang akhirnya menghambat fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran kritis dalam memperkuat kerangka institusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk memperkuat kemandirian daerah, khususnya mengenai otoritas minimal DPD berdasarkan konstitusi, yaitu mengusulkan rancangan undang-undang terkait kepentingan daerah dan berpartisipasi dalam diskusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan posisi institusional DPD dalam sistem konstitusional Indonesia, penguatan sistem bicameral, dan gagasan mengamandemen UUD...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis of Factors Influencing Students Interest in Continuing Their Studies at Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

2026-09-25T07:52:19+07:00

#calendar - Analysis of Factors Influencing Students' Interest in Continuing Their Studies at Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh: Untuk meningkatkan minat siswa, STAIN perlu mengembangkan strategi promosi digital yang lebih kreatif, seperti menggunakan platform media sosial untuk menjangkau generasi muda. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak nilai-nilai keagamaan terhadap preferensi karir siswa, terutama di daerah dengan budaya religius kuat seperti Aceh. Selain itu, penting untuk meneliti peran media sosial dalam membangun kesadaran dan minat siswa terhadap pendidikan tinggi berbasis agama, termasuk analisis konten dan interaksi yang efektif untuk menarik calon mahasiswa..
Lingkungan keluarga memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap minat siswa dalam melanjutkan studi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.Dukungan moral dan materi dari keluarga cenderung meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di institusi agama.Selain itu, faktor keagamaan juga terbukti memiliki pengaruh besar terhadap minat ini, di mana semakin tinggi tingkat keagamaan siswa, semakin besar keinginan mereka untuk memilih institusi pendidikan dengan kurikulum berbasis Islam, khususnya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.Pengetahuan tentang STAIN TDM, termasuk informasi tentang program studi, fasilitas, dan prospek karir, juga meningkatkan minat siswa.Namun, peluang karir tidak memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan siswa, menunjukkan bahwa aspek karir bukanlah pertimbangan utama dibandingkan faktor keagamaan dan dukungan keluarga.Di sisi lain, promosi yang efektif melalui media digital, seminar, dan kunjungan langsung ke sekolah terbukti signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan minat siswa untuk melanjutkan studi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat siswa di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya dalam melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh. Faktor-faktor yang diteliti meliputi Lingkungan Keluarga, Keagamaan, Pengetahuan tentang STAIN, Peluang Karir, dan Promosi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 342 siswa SMA, MA, dan SMK sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Keluarga, Keagamaan, Pengetahuan tentang STAIN, dan Promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat siswa, sedangkan Peluang Karir tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa model...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Portrait of Public Policy Formulation on Local Taxes in Bekasi City

2026-09-25T07:52:16+07:00

#calendar - Portrait of Public Policy Formulation on Local Taxes in Bekasi City: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak manajemen waktu terhadap hasil kebijakan pajak daerah dengan membandingkan kasus Kota Bekasi dengan kota lain di Jawa Barat. Selain itu, studi tentang program pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas teknis dan administratif di lembaga pemerintah daerah menjadi arah penelitian yang relevan. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mempercepat proses penyusunan peraturan daerah, terutama dalam menghadapi tenggat waktu hukum yang ketat..
Proses formulasi kebijakan pajak daerah di Bekasi menghadapi tantangan signifikan meskipun mengikuti tahapan standar.Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu, kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, perbedaan agenda politik, dan kompleksitas prosedur birokrasi.Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek dan koordinasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif untuk memastikan efektivitas pengumpulan pendapatan daerah.Temuan ini juga memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya model formulasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks variabel kontekstual seperti tenggat waktu hukum dan dinamika politik lokal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam formulasi kebijakan publik peraturan pajak daerah di Kota Bekasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang terpilih secara sengaja dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan melalui empat tahap (identifikasi masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif, dan penentuan kebijakan) tetapi ditandai oleh empat hambatan utama: manajemen waktu, ketidakmampuan sumber daya manusia, agenda aktor yang berbeda, dan aturan dan prosedur yang berlaku. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana faktor kontekstual, seperti tenggat waktu hukum dan dinamika politik lokal, dapat menghambat formulasi kebijakan di tingkat regional,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Problematics of Welfare State Practices and the Construction of Justice in the Operationalization of BPJS Health

2026-09-25T07:28:07+07:00

#calendar - The Problematics of Welfare State Practices and the Construction of Justice in the Operationalization of BPJS Health: Penelitian lanjutan dapat mengkaji transparansi proses pelayanan BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab diskriminasi dan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan BPJS untuk memastikan keadilan dalam distribusi layanan. Terakhir, penelitian juga bisa mengeksplorasi dampak nepotisme dalam sistem BPJS dan alternatif solusi untuk mengurangi praktik tersebut, serta mengevaluasi efektivitas pelatihan staf kesehatan dalam pelayanan BPJS..
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan tesis memiliki banyak perspektif atau pendapat mengenai BPJS.Pertama, masih ada diskriminasi dalam masyarakat dalam memperoleh kesehatan.Kedua, tidak ada kesetaraan dalam memperoleh hak kesehatan.Pembangunan keadilan dan welafair yang dialami oleh informan kunci dalam makna fenomenologi.Penelitian lanjutan mengeksplorasi BPJS kesehatan tanpa kelas
Artikel ini bertujuan menjelaskan fenomena yang terjadi saat pelayanan tidak adil dalam bidang layanan BPJS Kesehatan; serta memahami konsep negara welafair dan keadilan dalam pemberian layanan BPJS Kesehatan. Negara welafair masih menjadi isu penting bagi setiap negara. Kesejahteraan umum masih diragukan oleh masyarakat mengenai administrasi negara. Dengan demikian, isu welafair dan keadilan dalam penerapan BPJS kesehatan dengan bantuan informan kunci untuk makna keadilan dan kesejahteraan. Artikel menggunakan teori Jeremy Bentham yang mengeksaminasi konsep negara welafair dengan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kebijakan Pemerintah tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi

2026-09-25T07:25:03+07:00

#calendar - Kebijakan Pemerintah tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut ini adalah saran penelitian lanjutan yang baru:1. Mengkaji lebih lanjut tentang peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah secara optimal.2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional dan bank syariah, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.3. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan syariah yang terus berkembang..
Kebijakan-kebijakan ekonomi syariah yang terbentuk di era reformasi adalah UU No.Semua ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PP RI Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.Selain itu, pada era reformasi ini juga lahir UU No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU No
Kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah pada masa Orde Baru dilatarbelakangi oleh politik akomodasi, yaitu terakomodasinya para elit santri ke dalam struktur negara. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para elit santri untuk melontarkan gagasan dan pikirannya sehingga melahirkan salah satunya adalah perbankan syariah. Faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan syariah adalah adanya dukungan dari penentu kebijakan, masyarakat perbankan, sosio-kultural dan yuridis. Adapun faktor penghambatnya adalah pembuat kebijakan yang tidak aspiratif, kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional masih tinggi, kurangnya sumber daya manusia dan sosialisasi. Di era Reformasi, banyak undang-undang yang lahir untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Political Recruitment of the Prosperous Justice Party in Determining Legislative Candidates for the 2024 Election in Pontianak City

2026-09-25T07:21:37+07:00

#calendar - Political Recruitment of the Prosperous Justice Party in Determining Legislative Candidates for the 2024 Election in Pontianak City: To further enhance the political recruitment process of the Prosperous Justice Party (PKS) and ensure its effectiveness, several recommendations can be considered. Firstly, the party should prioritize the development and implementation of a comprehensive and transparent recruitment strategy that aligns with its Articles of Association and Bylaws (AD/ART). This strategy should clearly outline the criteria and procedures for selecting candidates, ensuring consistency and accountability. Secondly, the PKS should actively engage with external stakeholders, including community leaders and youth representatives, to broaden its candidate pool and attract potential figures beyond its core cadres. By embracing a more inclusive approach, the party can strengthen its electoral base and better represent the diverse interests of the community. Lastly, the party should invest in capacity-building initiatives for its cadres and members, focusing on political education, leadership development, and skill enhancement. By empowering its members with the necessary knowledge and skills, the PKS can foster a more competent and committed cadre base, ultimately enhancing its competitiveness in legislative elections..
Based on the research conducted, it can be concluded that the Prosperous Justice Party (PKS) in Pontianak City implements two recruitment patterns.In the open recruitment pattern, PKS accepts anyone with potential regardless of membership level, although this does not fully comply with Article 86, paragraph 2 of the Articles of Association/Bylaws.However, in the selection process, quality, capacity, and potential factors such as financial capability, popularity, and network remain primary considerations.Meanwhile, in the closed recruitment pattern, PKS prioritizes internal cadres through structural channels and the Member Development Unit, with strategic candidate numbers (1 and 2) being assigned to senior cadres.This pattern demonstrates a combined strategy between maintaining the loyalty of internal cadres and expanding the electoral base through external figures.Practically, the results of this study indicate that PKS's flexibility in implementing open recruitment can increase the party's competitiveness in elections, but also poses challenges to the consistent application of organizational rules.Theoretically, this study strengthens the literature on hybrid political recruitment models that combine openness with the strengthening of internal cadres, thus contributing to academic discussions on the adaptive strategies of ideology-based political parties in the context of electoral democracy in Indonesia
This study aims to analyze the political recruitment process of the Prosperous Justice Party (PKS) in determining its legislative candidates for the 2024 Legislative Election in Pontianak City and to assess the extent to which this process aligns with the party's Articles of Association and Bylaws (AD/ART). Political recruitment is a crucial mechanism for ensuring the sustainability and competitiveness of political parties, particularly in selecting qualified candidates to represent the party in legislative bodies. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews and documentation from key informants...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat

2026-09-25T07:09:39+07:00

#calendar - Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat: Berdasarkan analisis terhadap perilaku konsumen Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, dan dampak penggunaan kartu kredit syariah, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan strategi pemasaran yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Strategi ini dapat mencakup edukasi konsumen tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mendorong produsen dan distributor untuk lebih memprioritaskan esensi barang dan jasa yang ditawarkan, bukan hanya fokus pada kemasan atau promosi yang menarik. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang dampak lingkungan dan sosial dari perilaku konsumtif, serta mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab dalam konsumsi.Selain itu, penelitian juga dapat menyelidiki peran dan tanggung jawab bank syariah dalam mempromosikan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Bank syariah dapat memainkan peran penting dalam mendidik nasabah tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dampak perilaku konsumtif terhadap keuangan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian dapat mengusulkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada nasabah, serta mengeksplorasi cara-cara untuk mendorong bank syariah agar lebih aktif dalam mempromosikan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab.Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak globalisasi dan teknologi terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses ke pasar internasional, penting untuk memahami bagaimana tren konsumsi berubah dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. Penelitian dapat mengusulkan strategi untuk mengarahkan konsumen agar lebih bijak dalam menggunakan kartu kredit syariah, serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan..
Keberadaan dan penggunaan kartu kredit syariah sebagai salah satu produk jasa bank syariah yang diperuntukan dalam kegiatan pembiayaan konsumer, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kegiatan transaksi konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim.Dikarenakan dalam kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol untuk memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartunya untuk membelanjakan barang-barang yang halal dan pagu batas penggunaan kartu tidak dapat menjadikan pemegangnya untuk tidak menjadi konsumtif.Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah, sebab sifat konsumtif lebih menekankan pada kepuasan diri dalam memenuhi bidang materiil yang bersifat sesaat (Q.Disamping itu, penggunaan kartu kredit syariah yang dapat meningkatkan rasio belanja masyarakat, akan mempengaruhi naiknya tingkat kredit macet dari sektor pembiayaan konsumer, sehingga akan membawa pengaruh pada keadaan perekonomian dan keuangan negara.Jika ditinjau dari sisi kemaslahatan dan manfaat, mengingat pola perilaku konsumen masyarakat Indonesia yang masih sangat mengikuti trend bukan pada kebutuhan, lebih melihat kemasan yang menarik, lebih karena dorongan kelompok sosial dan merupakan konsumen instant, maka keberadaan kartu kredit menjadi pemicu meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat Muslim di Indonesia.Efek-efek negatif ini hanyalah merupakan akibat dari peniruan gaya hidup dan pola pikir yang tidak berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah
Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu, merupakan sistem pembayaran yang berkembang dengan pesat dikarenakan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak, efisien, cepat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan. Bank syariah melirik produk pembiayaan konsumer tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang harus disadari oleh bank syariah, yaitu ketentuan dalam prinsip syariah mengenai ketentuan kartu kredit dan pengaruhnya pada perilaku konsumtif masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Sebab bukan tidak mungkin, kehadiran kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi menjadi kartu untuk kemudahan berhutang dan menyebabkan sikap konsumtif atau pemborosan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Empowerment of Socio Economically Vulnerable Women WRSE through the Social Rehabilitation Program in South Kalimantan

2026-09-25T06:56:28+07:00

#calendar - Empowerment of Socio-Economically Vulnerable Women (WRSE) through the Social Rehabilitation Program in South Kalimantan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak jangka panjang program pemberdayaan terhadap klien lama, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas model pemberdayaan di wilayah dengan karakteristik demografi serupa. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji peran jaringan dukungan komunitas dalam mempertahankan hasil pemberdayaan, khususnya dalam konteks pengembangan kewirausahaan..
Program pemberdayaan WRSE di PRSTS BCB berhasil meningkatkan kemandirian klien melalui tiga indikator utama.peningkatan kualitas hidup, pembelajaran kemandirian, dan pengembangan mental pencegahan.Namun, ada tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan akses modal yang memengaruhi efektivitas program.Penelitian lanjutan perlu menggali dampak jangka panjang program terhadap klien lama serta memperluas studi ke wilayah lain
Penelitian ini menganalisis efektivitas program pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diimplementasikan oleh Pusat Rehabilitasi Sosial Barakat Cangkal Bacari (PRSTS BCB) di Kalimantan Selatan. Hasil menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan kemandirian WRSE melalui tiga indikator utama: (1) hasil yang meningkatkan kualitas hidup klien melalui sosialisasi, seleksi, identifikasi, dan bantuan modal usaha; (2) pembelajaran untuk membantu diri sendiri melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; serta (3) pengembangan mental pencegahan melalui bimbingan mental, sosial, dan religius. Faktor pendukung mencakup mental tidak menyerah, instruktur profesional, metode penanganan efektif, dan dukungan keluarga....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah

2026-09-25T06:47:41+07:00

#calendar - Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah: Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengintegrasian teknologi digital dalam model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi mahasiswa. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antara model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan konvensional dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam. Terakhir, penelitian dapat fokus pada evaluasi dampak model ini terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kontemporer berdasarkan prinsip hukum Islam..
Model pembelajaran berbasis masalah dengan pelbagai keterbatasannya dapat dijadikan sebuah model inovasi dalam pembelajaran ilmu ushul fikih karena nampaknya lebih efektif dalam usaha pencapaian tujuan ilmu ushul fikih terkait dengan penerapan kaidah ushul fikih untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam.Atas dasar tersebut maka keberadaan pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah dapat dijadikan usaha inovasi yang dapat melengkapi model pembelajaran konvensional yang masih banyak digunakan saat ini
Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah. Tujuan pembelajaran ushul fikih untuk menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum akan tampak keberhasilannya jika model yang digunakan itu menantang mahasiswa untuk berpikir secara konstruktif dan kontekstual dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif dalam menganalisa kaidah-kaidah ilmu ushul fikih. Fokus masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara konseptual efektifitas model pembelajaran ushul fikih berbasis masalah dalam mencapai tujuan pembelajaran ushul fikih yang aplikatif. Berdasarkan hasil analisa konseptual kualitatif maka...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Hutang

2026-09-25T06:46:40+07:00

#calendar - Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Hutang: 1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi atau suku bunga terhadap kebijakan hutang perusahaan. 2. Studi perbandingan antara perusahaan sektor manufaktur dan jasa untuk melihat perbedaan dinamika kebijakan hutang. 3. Pengembangan model analisis yang lebih kompleks dengan memasukkan variabel kualitatif seperti budaya organisasi atau kebijakan pemerintah dalam menentukan struktur modal perusahaan..
Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan current ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang.Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung memiliki kebijakan hutang yang lebih rendah.Penelitian ini mendukung teori agensi dan teori trade-off dalam memahami dinamika kebijakan hutang
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang yang melibatkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan likuiditas pada perusahaan yang terindeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Alat analisis yang kami gunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan current ratio berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, temuan lain dari penelitian kami adalah bahwa profitabilitas dengan indikator return on assets juga berpengaruh negatif meskipun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

2026-09-25T06:43:07+07:00

#calendar - Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah: Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan beberapa ide berikut: 1. Mengkaji lebih lanjut dampak dari penghapusan tanah adat terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka, serta bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. 2. Meneliti efektivitas dan implementasi peraturan pemerintah dalam hal pendaftaran tanah adat, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan proses pendaftaran dan memastikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. 3. Menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah, terutama dalam konteks tanah adat, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah konflik dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat adat..
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 96 yang berisi "Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini." Dalam ayat (2) dilanjutkan bahwa "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah." Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 (lima) tahun dari peraturan tersebut berlaku yaitu 2 Februari 2026.Dalam ayat (2) juga dijelaskan mengenai konsekuensi dari tidak didaftarkannya tanah bekas milik adat di luar jangka waktu tersebut.Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum di atas tujuan hukum yang lain termasuk keadilan.Penghapusan tanah bekas milik adat ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedepankan kepastian hukum.Banyaknya konflik dan sengketa tanah seringkali juga disebabkan oleh adanya tanah adat yang tumpang tindih dengan pihak eksternal.Adanya tumpang tindih kepemilikan menimbulkan tidak adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang.Peraturan Pemerintah ini membuat hukum secara tegas menentukan adanya tanah adat yang harus didaftarkan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemiliknya, maupun bagi pihak lain apabila tanah tersebut bersengketa.Aturan ini memandang hukum sebagai perintah dan tidak mencampurkan keberadaan norma hukum ini dengan moral yang berlaku dalam masyarakat terutama masyarakat adat.Pemerintah secara tegas meminta pendaftaran tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari tindakan-tindakan mafia tanah yang semakin marak dan menjadi sumber terbesar permasalahan tanah di Indonesia.Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi sertifikat elektronik.Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, meningkatkan keamanan, dan menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.Adanya kesamaan bentuk sertifikat dari tanah adat dengan tanah milik masyarakat umum, maka secara tidak langsung menjadi sarana tertib sosial atau social order yang mencerminkan teori hukum positivisme.Dalam perspektif teori hukum positivisme, pemerintah peduli dan ingin menyelesaikan segala sengketa, maupun mencegah adanya sengketa atau konflik.Atas dasar itulah, aturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pada 21 Februari 2021. Pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 tahun dari peraturan tersebut berlaku. Ketentuan ini juga menjelaskan konsekuensi dari tidak didaftarkannya tanah bekas milik adat di luar jangka waktu tersebut. Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum di atas tujuan hukum yang lain, termasuk keadilan. Penghapusan tanah bekas milik adat merupakan upaya pemerintah dalam mengedepankan kepastian hukum. Banyaknya konflik dan sengketa tanah seringkali juga disebabkan oleh adanya tanah adat yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Perbandingan Model Jaringan Saraf Tiruan Dan Support Vector Machine Dalam Memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan

2026-09-25T06:41:45+07:00

#calendar - Analisis Perbandingan Model Jaringan Saraf Tiruan Dan Support Vector Machine Dalam Memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model hibrida yang menggabungkan algoritma optimasi berbeda, seperti memadukan PSO dengan Genetic Algorithm untuk meningkatkan konvergensi dan mengurangi risiko overfitting. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi penggunaan data historis yang lebih luas dari pasar saham lain di Asia Tenggara untuk memvalidasi generalisasi model. Terakhir, studi lebih lanjut tentang pengaruh parameter optimasi terhadap akurasi prediksi bisa dilakukan untuk memperoleh panduan praktis dalam menyetel model prediksi saham secara efisien..
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi Support Vector Machine (SVM) dengan Evolutionary Algorithm (EVO) merupakan pendekatan paling efektif dalam memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibandingkan dengan metode Neural Network (NN) dan metode optimasi lainnya.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SVM EVO menghasilkan nilai kesalahan prediksi terendah, menjadikannya model yang paling akurat dalam konteks prediksi saham di Indonesia.Penggunaan metode optimasi terbukti meningkatkan akurasi model prediksi saham secara signifikan, dengan SVM EVO sebagai pendekatan terbaik untuk meminimalkan kesalahan prediksi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar saham di Indonesia dan sering digunakan oleh investor, analis, serta pengambil keputusan untuk menilai kondisi ekonomi dan membuat keputusan investasi. Namun, volatilitas dan dinamika pasar saham menjadikan prediksi IHSG sebagai tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas model Neural Network (NN) dan Support Vector Machine (SVM) dalam memprediksi harga saham, dengan bantuan metode optimasi Particle Swarm Optimization (PSO) dan Evolutionary Algorithm (EVO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi SVM dengan EVO menghasilkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Performansi Teknisi Indihome Di Witel Pekalongan

2026-09-25T06:32:39+07:00

#calendar - Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Performansi Teknisi Indihome Di Witel Pekalongan: Penelitian lanjutan dapat fokus pada faktor-faktor pendukung yang memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap performansi, seperti pengaruh komunikasi antar tim atau kebijakan pemberdayaan karyawan. Selain itu, perlu dilakukan studi lebih dalam tentang bagaimana mengintegrasikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara efektif untuk meningkatkan inovasi dan disiplin kerja teknisi. Penelitian juga bisa mengeksplorasi perbedaan pengaruh kepemimpinan di lingkungan kerja yang berbeda, seperti wilayah dengan tingkat persaingan atau sumber daya manusia yang berbeda, untuk memahami faktor yang membuat kepemimpinan tidak signifikan dalam penelitian ini..
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan, bahwa budaya kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, dan inovasi memiliki pengaruh positif baik secara signifikan maupun tidak signifikan terhadap performansi, sedangkan kepemimpinan memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap performansi
Performansi merupakan indikator kinerja karyawan yang mendukung perkembangan perusahaan. Studi literatur menunjukan bahwa performansi dipengaruhi oleh beberapa aspek baik internal maupun eksternal, namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terutama pada faktor pengaruh kepemimpinan,budaya organisasi,motivasi kerja,disiplin kerja dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan,budaya organisasi,motivasi kerja,disiplin kerja dan inovasi terhadap performansi karyawan di PT. Telkom Akses Witel...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Prospect of Islamic Economic Development in Banjar Society of South Kalimantan

2026-09-25T06:32:38+07:00

#calendar - Prospect of Islamic Economic Development in Banjar Society of South Kalimantan: Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah di masyarakat Banjar, khususnya bagaimana kebijakan top-down dapat disesuaikan dengan nilai adat setempat. Selain itu, studi tentang peran lembaga adat dalam memfasilitasi transaksi ekonomi berbasis syariah dapat memberikan wawasan baru. Terakhir, penelitian tentang integrasi hukum adat dan hukum syariah dalam konteks ekonomi modern dapat menjadi arah pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan..
Orang Banjar memiliki budaya dan identitas yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, yang memengaruhi perilaku ekonomi mereka.Kehadiran ekonomi syariah di masyarakat Banjar sudah melembaga namun masih memerlukan pendekatan yang lebih sistematis.Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan yang relevan sangat penting untuk memperkuat keberlanjutan dan inklusivitasnya
Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Saat ini, ekonomi syariah, dengan pelbagai variannya, berkembang secara luas dan dinamis. Perkembangan ekonomi syariah sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Suku Banjar merupakan sub-etnis yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan yang berasal dari Melayu Pesisir. Islam merupakan landasan budaya dan identitas komunitas orang Banjar. Kehadiran konsep ekonomi syariah di masyarakat Banjar merupakan hal yang tidak asing lagi karena nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Perkembangan ekonomi syariah di masyarakat Banjar akan semakin tumbuh...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Perhitungan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Pelat Lantai Beton Dan Panel Lantai Pada Proyek Puskesmas Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

2026-09-25T06:19:24+07:00

#calendar - Perhitungan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Pelat Lantai Beton Dan Panel Lantai Pada Proyek Puskesmas Petungkriyono Kabupaten Pekalongan: 1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas panel lantai di daerah-daerah dengan kondisi geografis berbeda untuk memvalidasi hasil studi ini. 2. Studi perbandingan biaya antara panel lantai dan material alternatif seperti beton ringan atau komposit untuk mengevaluasi keunggulan ekonomis jangka panjang. 3. Penelitian tentang dampak jangka panjang penggunaan panel lantai terhadap struktur bangunan, termasuk ketahanan terhadap gempa dan perawatan, dapat memberikan wawasan lebih mendalam untuk pengembangan metode konstruksi yang lebih berkelanjutan..
Penggunaan panel lantai lebih murah dibandingkan pelat lantai beton konvensional dengan selisih biaya sebesar Rp66.615,65 lebih rendah dibandingkan pelat lantai konvensional yang mencapai Rp162.Penggunaan panel lantai menawarkan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas konstruksi
Perkembangan teknologi pada dunia konstruksi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bermacam usaha dilakukan untuk mempercepat dan memudahkan tanpa mengurangi kualitas dari pekerjaan, bahan bangunan, dan konstruksinya. Termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dengan menggunakan panel lantai untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan pelat lantai bangunan bertingkat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan anggaran biaya pekerjaan pelat beton konvensional dengan panel lantai dan mengetahui...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim

2026-09-25T06:07:24+07:00

#calendar - Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim: 1) Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak reformasi hukum keluarga terhadap hak ekonomi wanita di negara-negara Muslim. 2) Analisis perbandingan sistem mahar antara negara-negara Muslim dan non-Muslim untuk melihat perbedaan pendekatan budaya dan agama. 3) Studi tentang penggunaan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa mahar, seperti penggunaan platform hukum online atau aplikasi pencatatan pernikahan..
Negara-negara Muslim seperti Maroko, Yordania, Syria, Pakistan, dan Indonesia telah mengatur masalah mahar secara rinci dalam hukum keluarga mereka.Ketentuan tentang mahar berbeda-beda, tetapi umumnya menyatakan bahwa mahar merupakan hak mutlak isteri.Reformasi hukum keluarga di berbagai negara bertujuan untuk menghindari kesulitan finansial bagi pasangan dan menjamin keadilan dalam perkawinan
Mahar mempunyai peranan yang signifikan dalam suatu perkawinan. Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada isteri mengakibatkan adanya pelbagai interpretasi dari para mufasir dan fukaha. Alquran menggunakan istilah pemberian mahar diiringi dengan kata-kata maAoryf. Saat ini, pelbagai negara Muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu obyek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila di kemudian terjadi problem dalam rumah tangga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat diselesaikan oleh hakim.
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penerapan Konsep Taysyr Dalam Sistem Ekonomi Islam

2026-09-25T06:06:40+07:00

#calendar - Penerapan Konsep Taysyr Dalam Sistem Ekonomi Islam: 1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji penerapan konsep taysyr dalam sistem perbankan syariah modern untuk meningkatkan aksesibilitas ekonomi. 2. Studi tentang dampak taysyr terhadap praktik bisnis syariah di era digital dapat menjadi arah penelitian baru. 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan taysyr di bidang ekonomi global, serta solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip syariat..
Taysyr merupakan konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariat.Penerapan taysyr membantu mengatasi kesulitan mukalaf dalam menjalankan kewajiban ekonomi dan bisnis.Selain itu, taysyr menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara ketatnya hukum syariat dan kebutuhan aktual masyarakat
Penerapan Konsep Taysyr dalam Sistem Ekonomi Islam. Kajian tentang konsep taysyr masih minim, padahal taysyr mempunyai fungsi yang signifikan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalat. Dalam bidang muamalat, konsep taysyr tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai 'obat' yang memiliki keniscayaan untuk menyembuhkan ketidaksehatan perilaku mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Taysyr juga menjadi jawaban bagi kelompok umat yang saling bertolak belakang ketika menyikapi hukum syariat. Taysyr tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang kaku terhadap hukum syariat (al-mutasyaddid) dan juga tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang meremehkan hukum (al-mutasyhil).
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Implementation of ShariAoa in Aceh Between the Ideal and Factual Achievements

2026-09-25T06:00:19+07:00

#calendar - The Implementation of ShariAoa in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: 1. Meneliti lebih lanjut tentang peran dan kontribusi institusi syariah, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama dan Dinas Syariah, dalam memperkuat implementasi syariah di Aceh. 2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi QAnun terkait hukum pidana di Aceh. 3. Mengeksplorasi strategi dan pendekatan baru untuk meningkatkan sosialisasi syariah kepada masyarakat, terutama di tingkat desa dan kecamatan. 4. Meneliti dampak dan efektivitas hukuman cambuk dalam konteks Aceh, termasuk analisis terhadap penerimaan masyarakat terhadap hukuman tersebut. 5. Menganalisis peran dan koordinasi antara pemerintah lokal dan pusat dalam implementasi syariah, serta mencari solusi untuk meningkatkan kerjasama dan alokasi anggaran yang lebih efektif. 6. Meneliti lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam implementasi syariah di Aceh, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi antar institusi. 7. Mengevaluasi dan mengembangkan strategi komunikasi dan sosialisasi syariah yang lebih inklusif dan efektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti budaya, agama, dan tingkat pendidikan masyarakat. 8. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari implementasi syariah di Aceh, termasuk dampak terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. 9. Meneliti lebih lanjut tentang peran dan kontribusi masyarakat dalam implementasi syariah, termasuk konsep 'desa pagar' dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan syariah. 10. Menganalisis dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara institusi yang terlibat dalam implementasi syariah, seperti polisi, jaksa, hakim, dan institusi agama..
Untuk menyimpulkan, implementasi syariah di Aceh adalah implementasi (syariah) QAnun.Jika negara telah secara resmi menerapkan ajaran Islam, maka pemerintah daerah perlu memperkuat dan menerapkan QAnun.Hingga saat ini, banyak QAnuns yang telah diformulasikan dan implementasinya telah berlangsung.Namun, implementasi ini masih belum optimal dan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan.Hal ini karena implementasi QAnuns tergantung pada realisasi anggaran provinsi, yang biasanya berlangsung setiap empat bulan.Setelah deklarasi implementasi resmi hukum Islam oleh pemerintah Aceh, berbagai institusi regional telah muncul dengan wewenang yang relatif jelas.Namun, kontribusi mereka dalam memperkuat implementasi hukum Islam telah terbatas, karena sosialisasi ke masyarakat juga relatif terbatas.Dalam situasi ini, koordinasi yang lebih baik antara organisasi pemerintah di Aceh diperlukan untuk memperkuat program terkait syariah.Secara teoritis, telah ada lebih dari dua puluh QAnuns Aceh mengenai implementasi hukum Islam.Jumlah ini cukup untuk digunakan sebagai panduan dalam implementasi komprehensif (kaffah) hukum Islam di Aceh sendiri.Namun, penerapan QAnun terkait hukum pidana belum berhasil.Ada setidaknya dua alasan yang menyebabkan hal ini, yaitu faktor internal dan eksternal.Faktor-faktor ini terutama terkait dengan infrastruktur terbatas akibat pendanaan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, di satu sisi, dan kurangnya aspek operasional dan teknis yang memadai, di sisi lain.Namun, penyebab utama adalah kurangnya anggaran yang disediakan oleh Perwakilan Rakyat Aceh dan pemerintah Aceh.Implementasi hukum Islam di Aceh membutuhkan keterlibatan kantor pemerintah lokal dan nasional, seperti polisi, jaksa, hakim dari pengadilan syariah, di mana wewenang mereka ditentukan oleh pemerintah pusat Indonesia.Koordinasi yang lemah antara institusi pemerintah lokal dan pusat masih menjadi masalah dan menghambat implementasi formal syariah di Aceh, karena penerbitan anggaran untuk hal ini juga terhambat
Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal. Penelitian ini mengkaji penerapan syariah di Aceh dengan membandingkan antara yang ideal sebagaimana diharapkan dan yang faktual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sosio-legal, data diperoleh melalui wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan hukuman cambuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi syariah di Aceh sudah didukung dengan institusi syariah (MPU dan Dinas Syariah), dan tokoh agama, masyarakat. Adanya eksekusi bagi pelanggar hukum menguatkan pelaksanaa syariah di daerah itu. Akan tetapi, ada pula aspek-aspek yang perlu ditingkatkan,...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penerapan Metode DRASTIC untuk Penilaian Tingkat Kerentanan Air Tanah di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

2026-09-25T05:35:42+07:00

#calendar - Penerapan Metode DRASTIC untuk Penilaian Tingkat Kerentanan Air Tanah di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang: Berdasarkan hasil penelitian, saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mengembangkan metode DRASTIC dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kerentanan air tanah, seperti kualitas air tanah dan karakteristik kontaminan. (2) Melakukan studi lebih lanjut untuk menganalisis dampak pencemaran air tanah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kecamatan Perak. (3) Menerapkan strategi pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran air tanah di wilayah tersebut..
Dari hasil penelitian didapatkan, nilai parameter DRASTIC selama periode penelitian adalah kedalaman muka air tanah dengan rerata sebesar 2,273 m, curah hujan sebesar 2080 mm/tahun, media akuifer didominasi oleh endapan, tekstur tanah pasiran, kemiringan lereng yang mendominasi sebsar 2-6%, pengaruh dona tak jenuh didominasi oleh endapan, serta konduktivitas hidraulik yang mendominasi sebesar 0,007 mm/hari.Berdasarkan penilaian indeks DRASTIC, nilai indeks dan tingkat kerentanan berkisar antara 127 (tingkat kerentanan sedang) sampai dengan 167 (tingkat kerentanan tinggi).Peta sebaran kerentanan air tanah di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang didominasi dengan sedang yang ditunjukan dengan warna hijau sebesar 60 Ae 72,41%
Sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang adalah air tanah yang berasal dari sumur. Air tanah yang berasal dari air sumur yang digunakan oleh masyarakat di lokasi ini berpotensi terjadinya pencemaran oleh limbah domestik yang berasal dari aktivitas masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, penelitian ini dibutuhkan untuk menilai tingkat kerentana air tanah terhadap pencemaran di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran dan memetakan sebaran kerentananya pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan pada 25 titik sumur gali yang tersebar merata di Kecamatan Perak yang diamati secara periodik selama 5 bulan dari bulan Juli...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis Of Customer Satisfaction Index Of Perumda Tirtayasa City Pekalongan Using Important Performance Analysis

2026-09-25T05:16:48+07:00

#calendar - Analysis Of Customer Satisfaction Index Of Perumda Tirtayasa City Pekalongan Using Important Performance Analysis: Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak peningkatan kecepatan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, studi lebih lanjut tentang pengaruh kualitas air terhadap persepsi masyarakat terhadap PDAM. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan analisis peran sikap petugas dalam memengaruhi kepuasan pelanggan. Kombinasi pendekatan ini akan memberikan wawasan komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik..
Indeks Kepuasan Pelanggan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan sebesar 80,25 yang berarti kinerja pelayanan dipersepsikan 'baik' oleh masyarakat.Tingkat kesesuaian/kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan sebesar 92%
Penyediaan air minum yang berkualitas merupakan tanggungjawab pemerintah yang diwujudkan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kualitas layanan PDAM menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Perumda Tirtasaya Kota Pekalongan pada tahun 2022 dengan sampel berjumlah 400 pelanggan. Hasil penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kasus Kepailitan PT XYZ Ditinjauan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan

2026-09-25T05:12:09+07:00

#calendar - Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kasus Kepailitan PT XYZ Ditinjauan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis mendalam mengenai implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT XYZ sebelum dan setelah kasus kepailitan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana GCG dapat mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, studi kasus dapat dilakukan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab direksi dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam hal pengadaan pesawat dan mesin, serta bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Terakhir, penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas reformasi tata kelola perusahaan setelah kasus kepailitan, dan bagaimana reformasi tersebut dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan..
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban direksi PT XYZ dalam kasus kepailitan perusahaan sangat dipengaruhi oleh tindakan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).Direksi PT XYZ, khususnya Emirsyah Satar, dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan-keputusan pengadaan pesawat dan mesin yang tidak mengikuti prosedur yang sah dan merugikan perusahaan.Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Emirsyah Satar merupakan pelanggaran hukum yang serius, dan pertanggungjawaban pidana harus dijalankan untuk memberikan efek jera.Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip GCG dalam perusahaan milik negara, dan reformasi dalam tata kelola perusahaan menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan PT XYZ, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama, Emirsyah Satar. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata dan pidana direksi atas kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan, serta dampaknya terhadap kepailitan PT XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan atas kerugian yang timbul akibat keputusan pengadaan pesawat yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur. Sementara itu, dalam aspek pidana, Emirsyah Satar dijatuhi hukuman atas suap yang diterimanya dalam proses pengadaan, yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 2022

2026-09-25T05:05:17+07:00

#calendar - Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 - 2022: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diperlukan peningkatan anggaran dekonsentrasi GWPP. Selain itu, perlu ada aturan teknis yang mengatur pemberian sanksi kepada daerah yang tidak tertib dalam hal kebijakan fiskal dan perencanaan. GWPP juga harus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau merekomendasikan sanksi kepada pemerintah pusat terhadap daerah yang bermasalah. Dengan demikian, GWPP dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan agenda nasional..
Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum, keuangan, perencanaan, dan pengawasan.Pada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah.Bidang hukum, keuangan, dan perencanaan melakukan fasilitasi kepada daerah.Bidang hukum memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, bidang keuangan memfasilitasi penyusunan APBD, dan bidang perencanaan memfasilitasi penyusunan RKPD, RPJMD, dan RPJPD.GWPP bidang pengawasan mengawasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP meliputi sumber daya (dana dekonsentrasi tidak memadai dan keterbatasan sumber daya manusia), komunikasi (tidak ada kendala signifikan), disposisi (komitmen pemerintah pusat belum maksimal), dan birokrasi (alur birokrasi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan pengawasan pencapaian SPM)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis masalah terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta menemukan solusi agar tugas dan wewenang yang diberikan kepada Gubernur Riau dapat dilaksanakan secara optimal. Teori George C. Edward III digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan faktor birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan. Dalam setiap bidang, terdapat berbagai...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kontribusi Masyarakat Mangunharjo Semarang untuk 5 0

2026-09-25T04:51:49+07:00

#calendar - Kontribusi Masyarakat Mangunharjo Semarang untuk 5.0: Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Mangunharjo dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan masyarakat 5.0, khususnya dalam hal kesukarelaan dan pengabdian masyarakat. Kedua, penelitian tentang inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan dalam ekonomi biru di Mangunharjo dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi strategi pelestarian dan promosi budaya lokal yang dapat memperkuat identitas dan kohesi sosial di Mangunharjo, serta bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada ekonomi biru dan masyarakat 5.0..
0 mencakup yang informatif dan peningkatan pemikiran dalam kehidupan sosial, pembangunan secara non fisik ini ternyata dibutuhkan dalam masyarakat 5.0 untuk mewujudkan ekonomi biru yang saat ini sudah di depan mata.Kesukarelaan dan pengabdian masyarakat, penelitian dan inovasi, serta pelestarian dan promosi budaya merupakan hal penting untuk mewujudkan masyarakat 5.Temuan yang berisi teknologi sosial dan ekonomi yang dapat diterapkan dan mendasar yang membentuk pelanggan untuk memecahkan masalah kemanusiaan yang nyata untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan memperoleh posisi praktis terdepan masyarakat 5.0, yang terjadi di Pantai Mangunharjo dan wilayah sekitarnya sebagai bagian integral dari negara
Pantai Mangunharjo di Semarang, Indonesia, adalah destinasi pantai populer yang terkenal dengan pemandangan indah dan aktivitas warganya selain rekreasi. Kontribusi keterlibatan masyarakat penting untuk dikembangkan di era ekonomi biru. Dengan memanfaatkan kontribusi ini, diharapkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan memperoleh posisi terdepan dalam penerapan praktis, dengan menggabungkan analisis tindakan berupa pendapat dari masyarakat sekitar manusia, sebelas responden dengan aktor kunci yang dipilih. Konstruksi masyarakat dari basis pengetahuan yang informatif dan peningkatan pemikiran dalam kehidupan sosial, pembangunan secara non fisik ternyata dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi biru yang saat ini sudah di depan mata. Kesukarelaan dan pengabdian masyarakat, penelitian dan inovasi, serta pelestarian dan promosi budaya merupakan hal...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kondisi Low Back Pain Myogenic Dengan Modalitas Micro Wave Diathermy MWD Dan Core Stability Exercise

2026-09-25T04:07:28+07:00

#calendar - Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kondisi Low Back Pain Myogenic Dengan Modalitas Micro Wave Diathermy (MWD) Dan Core Stability Exercise: Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas kombinasi terapi lain seperti terapi manual atau akupunktur untuk memperkuat hasil intervensi fisioterapi. Penelitian juga bisa fokus pada efek jangka panjang dari penggunaan Micro Wave Diathermy pada struktur jaringan otot dan ligamen. Selain itu, penelitian dapat mengkaji perbedaan respons terapi antara pasien dengan kondisi Low Back Pain Myogenic dan non-myogenic untuk memahami mekanisme yang lebih spesifik..
Intervensi fisioterapi dengan modalitas Micro Wave Diathermy (MWD) dan Core Stability Exercise dapat mengurangi nyeri, spasme otot, serta meningkatkan rentang gerak, kekuatan otot, dan aktivitas fungsional pada pasien dengan kondisi Low Back Pain Myogenic.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua modalitas tersebut efektif dalam memperbaiki fungsi dan kualitas hidup pasien
Low Back Pain Myogenic berkaitan dengan gangguan pada otot punggung bagian bawah, tendon, dan ligamen yang dapat timbul bila melakukan aktivitas sehari-hari yang berlebihan seperti duduk lama, berdiri lama atau mengangkat beban dengan posisi yang salah, dimana nyerinya tumpul dan tidak menjalar ke dada dan anggota badan. Nyeri Punggung Bawah Bermasalah Miogenik adalah nyeri, spasme, keterbatasan rentang gerak, kelemahan otot, dan penurunan aktivitas fungsional. Dalam hal ini teknologi yang dipilih adalah Micro Wave Diathermy (MWD) dan Core Stability Latihan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Low Back Pain...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.