Last Updates - JURIS - Juru Riset - Kompilasi Jurnal Akademik Indonesia

The effect of profitability and thin capitalization on tax avoidance moderated by transfer pricing in energy sector companies listed on The Indonesia Stock Exchange

2026-07-28T14:51:41+07:00

#calendar - The effect of profitability and thin capitalization on tax avoidance moderated by transfer pricing in energy sector companies listed on The Indonesia Stock Exchange: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah mengurangi penghindaran pajak melalui praktik thin capitalization dengan mengubah ketentuan mengenai rasio hutang-ekuitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Saat ini, rasio hutang-ekuitas (DER) yang diizinkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan ditetapkan maksimal empat banding satu (4:1). Disarankan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mengubah rasio ini menjadi 3:1 atau bahkan 2:1. Dengan rasio ini, penghindaran pajak melalui praktik thin capitalization akan berkurang. Hal ini disebabkan karena biaya bunga yang dibebankan kepada pemegang saham tidak dapat setinggi ketika ketentuan DER maksimal adalah 4:1. Untuk perusahaan, penghindaran pajak melalui praktik thin capitalization tetap menjadi cara efektif untuk meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Namun, manajemen perusahaan perlu menghitung dengan sangat hati-hati ketika membebankan biaya pinjaman kepada pemegang saham. Jika biaya pinjaman yang dibebankan melebihi ketentuan DER yang berlaku, maka akan dilakukan koreksi fiskal positif, dan jika hal ini ditemukan kemudian oleh otoritas pajak, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk bunga. Sanksi administratif dalam bentuk bunga ini tentu akan meningkatkan beban pajak penghasilan. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Peneliti sebelumnya dapat memeriksa sektor bisnis lain selain sektor energi yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti sebelumnya juga dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini, salah satunya adalah memeriksa rasio DER tertinggi yang dapat diterapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru..
Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang efek profitabilitas dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transfer pricing pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa.(1) profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, (2) praktik thin capitalization mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, (3) transfer pricing tidak dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023, dan (4) transfer pricing juga tidak dapat memperkuat hubungan antara thin capitalization dan penghindaran pajak pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023
Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023, pendapatan pajak rata-rata menyumbang 77,17 persen dari total pendapatan dan hibah negara, dengan 7,23 persen dari pendapatan pajak berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Beban pajak yang dikenakan pada perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan upaya untuk menghindari pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas, thin capitalization, dan transfer pricing. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek profitabilitas dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh transfer pricing. Objek penelitian adalah perusahaan di sektor energi yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Coast Guard Plays a Role in Maritime Law Enforcement

2026-07-28T14:47:35+07:00

#calendar - Coast Guard Plays a Role in Maritime Law Enforcement: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Coast Guard setelah diundangkan, dengan menilai perubahan koordinasi lintas lembaga dan dampaknya terhadap penegakan hukum maritim; selanjutnya, studi dapat merancang dan menguji sistem deteksi dini terintegrasi yang menggabungkan data satelit, sensor laut, dan platform digital, serta mengukur kontribusinya dalam mempercepat respons terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia; terakhir, diperlukan penelitian mengenai model koordinasi interAcinstitusi yang optimal, meliputi analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta penyusunan kerangka kerja kolaboratif yang dapat diadopsi oleh BAKAMLA, POLRI, dan TNI AL untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan maritim. Ketiga arah penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi reformasi kebijakan, memperkuat kapasitas institusional, dan mendukung terciptanya sistem penegakan hukum maritim yang lebih efisien dan terintegrasi..
Kesimpulannya, peran BAKAMLA sebagai Coast Guard sangat penting untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, namun efektivitasnya terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan wewenang antar lembaga.Harmonisasi sistem hukum maritim melalui pembentukan satu Undang-Undang Coast Guard diperlukan untuk menyatukan regulasi yang tumpang tindih.Dengan Undang-Undang tersebut, BAKAMLA dapat berfungsi sebagai koordinator utama penegakan hukum di perairan Indonesia, meningkatkan koordinasi antarAcinstansi, integrasi sistem deteksi dini, dan memperkuat kedaulatan maritim
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan hukum maritim. Pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai embrio Coast Guard Indonesia bertujuan memenuhi kebutuhan institusional untuk menjamin keamanan dan keselamatan di perairan nasional. Penelitian ini menganalisis peran esensial BAKAMLA dalam penegakan hukum maritim serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang dihadapi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai kerangka hukum terkait institusi dan wewenang maritim. Temuan menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi dan wewenang antar lembaga seperti TNI AL, POLRI, KKP, dan lainnya yang secara signifikan menghambat efektivitas BAKAMLA. Oleh karena itu, harmonisasi sistem hukum dan regulasi maritim sangat diperlukan. Disarankan untuk mengesahkan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Legal Protection for State Owned Banks as Credit Holders Whose Collateral Objects Have Been Confiscated by the State in Respect of Criminal Acts of Corruption

2026-07-28T14:47:32+07:00

#calendar - Legal Protection for State-Owned Banks as Credit Holders Whose Collateral Objects Have Been Confiscated by the State in Respect of Criminal Acts of Corruption: Untuk menghindari skenario yang merugikan, bank-bank negara harus melakukan due diligence yang ketat dan mematuhi peraturan Anti Money Laundering (AML). Bank-bank negara juga perlu memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum (KPK/AGO) dalam mendeteksi risiko korupsi sejak tahap awal. Selain itu, bank-bank negara harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko pencurian jaminan. Bank-bank negara juga dapat melakukan gugatan melalui PTUN atau gugatan perdata jika hak-hak mereka tidak terpenuhi..
Perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, perlindungan hukum bagi bank untuk mengatasi hak jaminan di atas tanah yang dimiliki oleh debitur baik sebelum atau sudah dipasang Hak Tanggungan yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggunakan perlindungan hukum preventif dan represif.Jika sudah terjadi putusan pidana dan sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrcht) di mana objek jaminan yang sebelumnya disita menjadi disita oleh negara maka bank dapat melakukan gugatan perlawanan (derden verzAt) terhadap putusan pengadilan yang dimaksud
Perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan yang jaminan objeknya disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, hukum tidak secara otomatis berperan dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan hukum ekonomi dapat menciptakan tiga kualitas: "prediktabilitas", "stabilitas", dan "keadilan". Ketidakteraturan, adanya kebingungan dan kesalahpahaman tentang keuangan negara dan kerugian negara telah membawa ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pengembangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif atau studi literatur hukum yang dilakukan dengan metode penelitian bahan perpustakaan atau data sekunder, sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. Hasil...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Criminal Act of Desertion Against TNI Members Reviewed from Influencer Background and Prevention Efforts

2026-07-28T14:15:05+07:00

#calendar - The Criminal Act of Desertion Against TNI Members Reviewed from Influencer Background and Prevention Efforts: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana integrasi faktor psikososial dan ekonomi sebagai faktor meringankan dalam penetapan hukuman desersi memengaruhi tingkat recidivisme di kalangan anggota TNI, dengan pendekatan kuantitatif longitudinal. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap dampak program kesejahteraan dan kesehatan mental yang komprehensif terhadap penurunan insiden desersi pada Angkatan Laut Indonesia, menggunakan desain eksperimen terkontrol selama beberapa tahun. Terakhir, penelitian dapat menilai efektivitas proses rekrutmen dan seleksi yang ditingkatkan, termasuk tes psikologis dan ideologis, dalam memprediksi potensi desersi pada calon prajurit baru, melalui analisis prediktif berbasis data historis dan survei awal..
Penegakan hukum desertion di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang komprehensif, dimulai dari Kitab UndangAcUndang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai inti kejahatan, didukung oleh UndangAcUndang TNI sebagai landasan institusional, serta dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur prosedur dan administratif.FaktorAcfaktor pemicu desertion sangat beragam, meliputi masalah internal seperti kesulitan ekonomi, masalah keluarga, dan tekanan psikologis, serta faktor eksternal seperti kepemimpinan yang kurang efektif, kesejahteraan yang tidak memadai, dan proses rekrutmen yang tidak selektif.Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menekankan langkahAclangkah preventif dan repressive yang konsisten serta transparan, dengan kolaborasi lintas sektor mulai dari kepemimpinan Angkatan Laut, unit pengembangan mental dan psikologis, hingga keluarga prajurit
Disiplin merupakan prinsip fundamental dalam militer, terutama bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelanggaran disiplin yang serius seperti desersi, yaitu tindakan meninggalkan tugas tanpa izin, tetap menjadi masalah utama dalam TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam TNI, faktorAcfaktor yang memengaruhi, serta mengkaji langkahAclangkah preventif yang efektif untuk mengurangi jumlah desersi di Angkatan Laut Indonesia (AL). Metode penelitian yang digunakan adalah...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The impact of local tax revenue on society welfare

2026-07-28T14:00:23+07:00

#calendar - The impact of local tax revenue on society welfare: Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan pajak daerah, seperti transparansi anggaran, kapasitas manajerial pemerintah daerah, dan pengawasan publik. Kedua, mengevaluasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Ketiga, melakukan studi komparatif antara daerah dengan kinerja tinggi dalam mengelola pajak daerah dan daerah dengan efektivitas yang lebih rendah. Analisis dapat mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan institusional yang mendukung optimasi pajak daerah. Dengan melakukan penelitian lanjutan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pendapatan pajak daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia..
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki potensi strategis untuk mendukung perkembangan socio-ekonomi, tetapi pengaruhnya sangat tergantung pada efektivitas alokasi dan pengelolaan anggaran.Dalam konteks tingkat pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap pendidikan masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terarah.Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pengeluaran pendidikan di tingkat daerah.Dalam hal pengentasan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.Namun, hasil ini menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi, seperti meningkatkan akses pendidikan dan menciptakan lapangan kerja, untuk mendukung pengentasan kemiskinan.Pendapatan pajak daerah dapat menjadi instrumen yang lebih efektif jika dialokasikan secara strategis ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi dan prioritas alokasi.Untuk sektor kesehatan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas kesehatan dasar lebih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) daripada pendapatan pajak daerah.Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah di sektor kesehatan masih terbatas, terutama di daerah yang bergantung pada transfer fiskal untuk pengembangan infrastruktur kesehatan.Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan kebutuhan akan kebijakan fiskal yang lebih efisien dan terarah, serta penguatan kapasitas manajerial pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa pendapatan pajak daerah benar-benar digunakan secara optimal dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pajak daerah merupakan salah satu pilar pendapatan negara. Pajak daerah memiliki posisi strategis baik untuk membiayai pembangunan di daerah maupun mengatur kehidupan masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk periode 2019 - 2021. Variabel yang digunakan meliputi pajak daerah, tingkat pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar. Hasil pengujian menunjukkan temuan sebagai berikut. Pertama, pendapatan pajak daerah memiliki potensi untuk mendorong perkembangan socio-ekonomi tetapi pengaruhnya sangat tergantung pada efektivitas alokasi dan pengelolaan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Legalizing premium secondhand trade Economic potential for BaliAos tourism special economic zones

2026-07-28T14:00:18+07:00

#calendar - Legalizing premium secondhand trade: Economic potential for BaliAos tourism special economic zones: Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang dampak legalisasi perdagangan barang bekas premium terhadap sektor pariwisata Bali. Penelitian ini dapat fokus pada aspek-aspek seperti dampak terhadap pendapatan pajak, kontribusi terhadap perekonomian lokal, dan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi konkret untuk mengintegrasikan perdagangan barang bekas premium ke dalam ekosistem pariwisata Bali, seperti pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang lebih komprehensif bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata Bali yang berkelanjutan..
Berdasarkan hasil penelitian, legalisasi perdagangan barang bekas premium melalui mekanisme Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Bali.Legalisasi ini dapat meningkatkan output total, upah, dan lapangan kerja, serta memperkuat sektor pariwisata yang legal dan berkelanjutan.Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan legalisasi yang terstruktur melalui fasilitas kepabeanan KEK dapat menjadi alternatif strategis untuk melegalkan bisnis barang bekas premium, sehingga mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan di Bali dan Indonesia
Penelitian ini menganalisis potensi ekonomi dari legalisasi perdagangan barang bekas premium di Provinsi Bali dari belanja wisatawan menggunakan kerangka Tourism Satellite Account (TSA) dan Tabel Input-Output (I-O) tahun 2016. Guncangan simulasi senilai 1,27 triliun rupiah diaplikasikan pada sektor "Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor" untuk mengukur efek pengganda terhadap output, upah, dan tenaga kerja dalam ekonomi pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi perdagangan barang sirkular premium dapat menghasilkan dampak output total sebesar 1,65 triliun rupiah, dampak upah tambahan sebesar 72,20 miliar rupiah, dan dapat menciptakan 25,23 ribu lapangan kerja baru. Temuan ini mengindikasikan bahwa legalisasi melalui mekanisme Kawasan Ekonomi Khusus...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Improving MSME Performance through Accounting Knowledge and Financial Reporting Fintech as a Moderator

2026-07-28T13:47:57+07:00

#calendar - Improving MSME Performance through Accounting Knowledge and Financial Reporting: Fintech as a Moderator: Penelitian lanjutan dapat mengembangkan studi dengan memperluas cakupan geografis ke wilayah lain di Indonesia untuk memvalidasi hasil penelitian ini. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh variabel tambahan seperti literasi keuangan dan motivasi wirausaha terhadap kinerja UMKM. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak aplikasi Fintech yang lebih kompleks, seperti layanan kredit digital dan manajemen risiko, terhadap efisiensi operasional dan pertumbuhan UMKM..
Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan akuntansi dan kemampuan menyusun laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman.Fintech berfungsi sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara pengetahuan akuntansi dan kinerja UMKM.Namun, Fintech tidak menunjukkan efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara kemampuan penyusunan laporan keuangan dan kinerja UMKM.Batasan penelitian meliputi cakupan geografis yang terbatas, distribusi responden yang tidak merata, dan fokus pada fitur Fintech dasar
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan persepsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman mengenai pengetahuan akuntansi dan kemampuan penyusunan laporan keuangan dalam meningkatkan kinerja UMKM yang dimoderasi oleh Teknologi Finansial (Fintech). Dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Form kepada UMKM di Kabupaten Sleman menggunakan metode sampling purposif. Sebanyak 200 sampel diperoleh dengan kriteria UMKM mikro di Kabupaten Sleman, telah beroperasi selama minimal enam bulan, telah mendapatkan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman, serta telah menerapkan layanan koneksi digital dengan teknologi finansial. Data dianalisis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Intensitas Serangan Jamur Ganoderma sp Pada Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Mineral dan Lahan Pasang Surut

2026-07-28T13:47:57+07:00

#calendar - Intensitas Serangan Jamur Ganoderma sp Pada Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Mineral dan Lahan Pasang Surut: Penelitian lanjutan dapat meneliti pengaruh sifat fisikAckimia tanah, seperti pH, kandungan organik, dan tingkat kelembaban, terhadap dinamika infeksi Ganoderma sp pada lahan mineral dan lahan pasang surut dalam studi longitudinal untuk memahami faktor lingkungan yang mempercepat atau memperlambat penyebaran penyakit. Selanjutnya, diperlukan evaluasi efektivitas agen biokontrol seperti Trichoderma spp. di kedua tipe lahan dengan memperhatikan variasi kelembaban dan kondisi drainase, guna menentukan strategi pengendalian yang optimal dan berkelanjutan. Akhirnya, pengembangan model prediktif berbasis citra satelit dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu memetakan zona risiko tinggi penyebaran Ganoderma di perkebunan marginal, sehingga manajemen wilayah dapat dilakukan secara proaktif dan terintegrasi..
Intensitas serangan jamur Ganoderma sp pada perkebunan kelapa sawit lahan mineral lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pasang surut, meskipun kedua lahan menunjukkan tingkat serangan yang masih termasuk ringan (1-20%).Persentase serangan pada lahan mineral mencapai 2,61% dengan intensitas 1,99%, sedangkan pada lahan pasang surut masingAcmasing hanya 1,50% dan 1,13%.Oleh karena itu, diperlukan upaya antisipatif khususnya pada lahan mineral untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di masa mendatang
Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma sp merupakan tantangan besar dalam pertanian kelapa sawit. Jamur ini menginfeksi pohon kelapa sawit pada setiap tahap pertumbuhan. Perkembangan penyakit ini bertahap, gejala muncul pada tahap akhir serangan, sehingga disebut sebagai "pembunuh diam-diam" pohon kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas serangan jamur Ganoderma sp yang terdapat pada kelapa sawit lahan mineral dan lahan pasang surut. Penelitian ini dilaksanakan di lahan mineral Desa Suko Awin...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Keragaman Genetik Plasma Nutfah Pisang Musa Spp Berdasarkan Karakter Morfologi di Provinsi Jambi

2026-07-28T13:47:57+07:00

#calendar - Keragaman Genetik Plasma Nutfah Pisang (Musa Spp.) Berdasarkan Karakter Morfologi di Provinsi Jambi: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi lebih mendalam tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap keragaman genetik dan morfologi pisang di Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian dapat fokus pada identifikasi dan karakterisasi genotipe pisang yang unik dan potensial untuk pengembangan varietas baru. Studi komparatif antara populasi pisang di daerah dataran rendah dan menengah juga dapat dilakukan untuk memahami pengaruh elevasi tempat terhadap karakteristik pisang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam konservasi dan pemuliaan tanaman pisang di Indonesia..
Secara kuantitatif dan kualitatif terdapat empat kriteria karakter morfologi pisang yang bervariasi dari sangat sempit hingga sangat luas.Secara morfologi, populasi pisang di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi delapan kelompok, setiap kelompok memiliki karakteristik yang unik dan membedakan.Hasil analisis korelasi, hubungan antara keragaman morfologis pisang dengan pH tanah, kelembaban tanah, dan ketinggian tempat di Provinsi Jambi terbukti sangat rendah dan tidak signifikan
Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang keragaman genetik plasma nutfah pisang berdasarkan karakter morfologi di Provinsi Jambi, mempelajari dan mengkarakterisasi setiap jenis pisang di wilayah tersebut, serta menentukan tingkat keragaman dan kekerabatan tanaman pisang untuk pengelompokan karakteristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif, terdapat empat kriteria keragaman dari sangat sempit hingga sangat luas. Secara kualitatif, keragaman karakter juga bervariasi dari sangat sempit hingga sangat luas. Secara morfologi, pisang di Provinsi Jambi terbagi menjadi delapan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The influence of supervisors and differences in ownership on tax avoidance by Indonesian Insurance Companies

2026-07-28T13:46:41+07:00

#calendar - The influence of supervisors and differences in ownership on tax avoidance by Indonesian Insurance Companies: Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengaruh rasio solvabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan asuransi Indonesia, dengan mempertimbangkan peran moderasi variabel tata kelola perusahaan seperti keberagaman gender dan komisaris independen; selain itu, penting untuk meneliti efektivitas komite audit dalam menekan praktik penghindaran pajak, dengan mengintegrasikan variabel keberagaman gender dewan dan kompetensi komisaris independen guna memahami sinergi pengawasan internal; terakhir, dilakukan studi komparatif lintas sektor (misalnya perbankan, manufaktur, dan asuransi) dengan sampel yang lebih besar untuk mengevaluasi generalisasi pengaruh kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat mengidentifikasi faktorAcfaktor yang belum terjangkau dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan penghindaran pajak di berbagai industri..
Berdasarkan analisis 96 sampel dari 16 perusahaan asuransi Indonesia yang terdaftar di IDX pada periode 2019Ac2024, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan keberagaman gender pada dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas melemahkan hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.Model panel pertama menjelaskan hanya 11,5A% variasi penghindaran pajak, sedangkan model kedua dengan moderasi profitabilitas meningkatkan penjelasan menjadi 64,41A%, menunjukkan bahwa sebagian besar faktor penghindaran pajak belum terjangkau oleh variabel penelitian.Keterbatasan utama penelitian ini adalah sampel perusahaan asuransi yang terbatas, sehingga ukuran sampel kecil tidak dapat menggambarkan pengaruh faktorAcfaktor terpilih secara komprehensif
Pajak merupakan instrumen penting untuk keberlanjutan negara karena pajak membiayai lebih dari 82% pengeluaran negara. Namun, masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan profit mereka. Praktik legal ini, yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, menyebabkan kerugian negara sekitar US$2 miliar. FaktorAcfaktor penghindaran pajak dapat beragam, di antaranya meliputi peran pengawas dan pemilik yang seharusnya berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak agar tidak merugikan perusahaan maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan keberagaman gender pada dewan direksi terhadap...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Tax avoidance and firm value Unveiling the role of earnings management

2026-07-28T13:41:50+07:00

#calendar - Tax avoidance and firm value: Unveiling the role of earnings management: Penelitian lanjutan dapat menguji apakah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tetap positif ketika diterapkan pada sektor lain, seperti industri manufaktur atau jasa, untuk menilai konsistensi temuan lintas sektoral; selanjutnya, studi dapat menggunakan ukuran penghindaran pajak alternatif, misalnya perbedaan antara tarif pajak buku dan efektif atau indeks agresivitas pajak, guna mengevaluasi apakah metode pengukuran memengaruhi signifikansi hubungan dengan nilai perusahaan; terakhir, penelitian dapat meneliti peran variabel moderasi lain seperti tata kelola perusahaan, transparansi keuangan, atau kepemilikan institusional dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, sehingga memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut..
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi Indonesia, khususnya subsektor makanan dan minuman, serta mengevaluasi apakah manajemen laba memperkuat hubungan tersebut.Hasil menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa investor menilai praktik penghematan pajak secara positif karena efek peningkatan profitabilitas.Namun, manajemen laba tidak secara signifikan memengaruhi cara penghindaran pajak memengaruhi nilai perusahaan, menandakan peran terbatasnya dalam membentuk persepsi investor
Penelitian nilai perusahaan tetap menjadi bidang penting dalam kajian akademik karena nilai perusahaan menjadi indikator utama posisi perusahaan di pasar modal. Penelitian ini menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Data keuangan perusahaan subAcsektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020Ac2022 digunakan, dengan 57 observasi yang diperoleh melalui purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, menandakan bahwa perencanaan pajak strategis dapat meningkatkan profitabilitas dan memperoleh respons positif dari investor. Namun, manajemen laba tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, menunjukkan pengaruh...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The effect of Corporate Social Responsibility CSR institutional ownership and audit quality on tax avoidance

2026-07-28T13:34:14+07:00

#calendar - The effect of Corporate Social Responsibility (CSR), institutional ownership, and audit quality on tax avoidance: Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran untuk penelitian lanjutan adalah: (1) Melakukan penelitian yang mencakup lebih banyak industri dan memperpanjang periode penelitian untuk hasil yang lebih akurat, serta memasukkan faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi upaya penghindaran pajak. (2) Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan implementasi tata kelola yang baik, terutama dalam kebijakan pajak, untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan. (3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan mempertimbangkan kualitas tata kelola perusahaan, terutama dalam hal kepatuhan pajak dan audit..
Penelitian tentang pengaruh CSR, kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.Pertama, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki efek positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga pengungkapan CSR tidak dapat digunakan sebagai indikator kuat untuk memprediksi perilaku penghindaran pajak perusahaan.Kedua, kepemilikan institusional memiliki efek negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.kepemilikan institusional yang lebih besar diikuti dengan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah, yang membuktikan bahwa investor institusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif yang mendorong manajemen untuk mempertahankan pelaporan pajak yang lebih patuh dan konservatif daripada perencanaan pajak agresif.Ketiga, kualitas audit memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam menekan atau mendorong praktik penghindaran pajak, dan peran auditor eksternal dalam penelitian ini belum dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan secara signifikan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan institusional, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Penghindaran pajak tetap menjadi masalah yang berkelanjutan di sektor bahan baku karena operasi berskala besar, nilai aset yang substansial, dan transaksi yang kompleks, yang membuka peluang untuk perencanaan pajak agresif. Penelitian ini menggunakan...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Legal Position of Making a Deed of Sale and Purchase Binding Agreement PPJB That Does Not Comply with the Material Requirements

2026-07-28T13:33:58+07:00

#calendar - Legal Position of Making a Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) That Does Not Comply with the Material Requirements: Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, dapat dilakukan penelitian tentang implikasi hukum dari pelanggaran terhadap persyaratan formal dan materiil dalam pembuatan akta. Kedua, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang kekuatan bukti akta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari ketidakjelasan legalitas akta terhadap kepastian hukum dan bagaimana hal ini dapat diatasi..
PPJB adalah perjanjian awal, sehingga biasanya perjanjian tersebut berisi janji dari pihak-pihak yang mengandung ketentuan di mana kondisi sebenarnya untuk jual beli telah terpenuhi.Yang dalam penulisan akta PPJB harus berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai persyaratan formal dan materiil dan memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 38, 39, dan 40 UUJN.Ketentuan yang diatur dalam Pasal 41, menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berakibat akta hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta pribadi.Sejalan dengan Pasal 41, Moechthar mengatakan bahwa jika ketentuan ini dilanggar, akan berakibat akta hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta pribadi atau akta menjadi batal demi hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana sebuah akta dikatakan sesuai dengan persyaratan formal dan materiil serta apa konsekuensi dan status hukum dari akta yang tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan jurnal terkait. Sedangkan metode analisis data yang...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Analysis of the effect of disclosure Corporate Social Responsibility CSR against tax avoidance

2026-07-28T13:29:36+07:00

#calendar - Analysis of the effect of disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) against tax avoidance: Penelitian lanjutan sebaiknya memperluas cakupan sampel dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sektor industri serta negara untuk menguji konsistensi temuan lintas konteks, sehingga hasil dapat lebih generalisasi. Selanjutnya, diperlukan studi yang menyelidiki peran moderasi faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan integrasi ESG dalam memediasi hubungan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak, guna mengidentifikasi mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Terakhir, pendekatan longitudinal dengan data panel selama beberapa tahun dapat membantu mengungkap arah kausalitas serta dinamika perubahan pengungkapan CSR terhadap perilaku penghindaran pajak seiring waktu, memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan dan praktisi..
Literatur yang ditinjau menunjukkan sebagian besar penelitian menemukan pengaruh negatif antara pengungkapan CSR dan praktik penghindaran pajak, sementara sejumlah kecil studi tidak menemukan pengaruh yang signifikan atau bahkan menemukan pengaruh positif yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.Dengan demikian, pengungkapan CSR cenderung mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan CSR.Namun, temuan yang beragam menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan variabel tambahan untuk memahami sepenuhnya hubungan tersebut
Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak. CSR dipandang sebagai tanggung jawab sosial yang mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap harapan pemangku kepentingan, sedangkan penghindaran pajak sering dianggap sebagai tindakan oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR) dan metode PRISMA, mencakup publikasi tahun 2021 hingga 2024, untuk mengidentifikasi hubungan antara pengungkapan CSR dan praktik penghindaran pajak. Meskipun terdapat penelitian yang menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak, hasil tinjauan literatur menunjukkan mayoritas studi menemukan hubungan negatif antara keduanya, sementara beberapa studi lain menemukan hubungan positif...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Impact of Constitutional Court Decision Number 84 PUU XXII 2024 on the Retirement Age Limit for Notaries from the Perspective of Justice and Legal Certainty

2026-07-28T13:08:15+07:00

#calendar - The Impact of Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXII/2024 on the Retirement Age Limit for Notaries from the Perspective of Justice and Legal Certainty: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan:1. Mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap regenerasi dan keberlanjutan profesi notaris, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesempatan bagi notaris muda, transfer pengetahuan, dan distribusi notaris yang adil di berbagai wilayah.2. Meneliti efektivitas dan implementasi pengawasan serta penegakan etika profesional dalam konteks perpanjangan masa jabatan notaris, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kualitas layanan hukum yang konsisten.3. Menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi notaris, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi yang adil..
Regulasi batas usia pensiun notaris sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dari perspektif keadilan mencerminkan perubahan signifikan dalam ketentuan mengenai batas usia maksimal pengangkatan notaris.Sebelum putusan, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN secara tegas membatasi usia pensiun notaris hingga 65 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 67 tahun.Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, batas usia diperpanjang hingga 70 tahun.Perubahan ini memiliki dampak penting terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.Meskipun bertujuan untuk melindungi hak konstitusional individu, kebijakan ini juga memiliki potensi menciptakan ketidaksamaan antar generasi di dunia notaris, serta mengurangi kepercayaan publik jika tidak disertai dengan mekanisme evaluasi yang adil dan transparan.Sehingga, putusan ini menandai pergeseran kebijakan yang memerlukan regulasi lebih lanjut dengan cara yang adil, akuntabel, dan dapat diukur untuk mencegah ketidakpastian hukum dan menghindari disparitas sosial dalam masyarakat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 memperkenalkan perubahan signifikan terhadap regulasi batas usia pensiun notaris di Indonesia. Sebelumnya, Undang-Undang Jabatan Notaris secara ketat membatasi usia pensiun hingga 65 tahun, atau hingga 67 tahun dengan perpanjangan. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengizinkan notaris untuk tetap menjabat di atas usia 67 tahun, asalkan mereka memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental serta menunjukkan integritas profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan analisis doktrinal dan sumber data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa putusan ini telah mengubah batas usia pensiun notaris...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Regulation of Minimum Notary Fees for the Preparation of Deeds in Indonesia and South Korean as an Effort to Enforce Notary Professionalism

2026-07-28T13:04:23+07:00

#calendar - Regulation of Minimum Notary Fees for the Preparation of Deeds in Indonesia and South Korean as an Effort to Enforce Notary Professionalism: Untuk meningkatkan profesionalisme notaris dan memastikan kepastian hukum, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan model regulasi biaya yang lebih terpusat dan sistematis seperti di Korea Selatan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan akses publik terhadap jasa notaris, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Terakhir, penelitian dapat menganalisis dampak peraturan biaya minimum terhadap kualitas layanan notaris dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme notaris..
Berdasarkan analisis penelitian di atas, perlu ditetapkan biaya minimum notaris di Indonesia sebagai kebutuhan mendesak dari perspektif kepastian hukum dan keadilan.Pasal 36 UUJN memang mengatur dasar penentuan biaya notaris berdasarkan nilai ekonomi dan sosiologis suatu akta, tetapi ketentuan ini hanya memberikan batas maksimum tanpa menetapkan standar biaya seragam.Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris, dan martabat notaris menurun akibat persaingan harga.Dalam konteks kepastian hukum, masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa semua layanan hukum publik, termasuk jasa notaris, dilakukan dengan standar yang jelas.Di Korea Selatan, karena biaya bersifat publik dan transparan serta menjaga profesionalisme notaris, masyarakat tidak perlu menawar harga dengan notaris.Dalam hal kepastian hukum, sistem Korea Selatan mengadopsi kepastian hukum yang dicapai melalui norma-norma tertulis yang ketat dan dapat ditegakkan.Pendirian sistem biaya ideal di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum meliputi.peraturan hukum yang jelas, penetapan tarif minimum di setiap daerah, daftar biaya notaris, dan sanksi bagi pelanggaran peraturan biaya
Studi ini menganalisis peraturan tentang biaya minimum notaris dalam penyusunan akta untuk menegakkan profesionalisme notaris melalui studi komparatif terhadap hukum notaris di Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peraturan biaya minimum notaris, yang seringkali menyebabkan persaingan tidak sehat di antara notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan biaya notaris di Indonesia adalah kebutuhan mendesak dari perspektif kepastian hukum dan keadilan....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The effect of liquidity leverage and profitability on tax avoidance

2026-07-28T12:48:19+07:00

#calendar - The effect of liquidity, leverage, and profitability on tax avoidance: Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas variabel independen untuk menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA), leverage (DER), dan likuiditas adalah variabel yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memperbarui peraturan pajak untuk meminimalkan terjadinya Penghindaran Pajak dan menentukan batas-batas regulasi yang diperbolehkan untuk melakukan Penghindaran Pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak pada perusahaan di sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)..
Likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2023.Leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2023.Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2018-2023
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2018-2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan data yaitu program Statiscal Package for Social Sciences 26 (SPSS 26). Hasil penelitian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Streamer Attractiveness Information Quality Cognitive Assimilation of Live Streaming Impulsive Buying Millennial and Z Moderation

2026-07-28T12:47:37+07:00

#calendar - Streamer Attractiveness, Information Quality, Cognitive Assimilation of Live Streaming Impulsive Buying: Millennial and Z Moderation: Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: (1) Menggunakan metode longitudinal untuk menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian. (2) Melakukan penelitian dengan menggunakan moderasi antara Generasi X dan Generasi Alpha atau Generasi Z dan Generasi X untuk dapat digeneralisasi. (3) Melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperluas cakupan platform dan menguji lintas budaya..
Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model penelitian dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif dalam belanja live streaming di Indonesia melalui model kerangka Stimuli-Organism-Response (SOR) dengan menyelidiki daya tarik streamer dan kualitas informasi melalui asimilasi kognitif sebagai mediator yang dimoderasi oleh perbedaan antara generasi milenial dan generasi Z dalam mempengaruhi pembelian impulsif dalam belanja live streaming.Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa daya tarik streamer dan kualitas informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif.Daya tarik streamer dan kualitas informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif melalui asimilasi kognitif, asimilasi kognitif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif.Asimilasi kognitif memediasi hubungan antara daya tarik streamer dan kualitas informasi terhadap pembelian impulsif.Antara generasi milenial dan generasi Z menunjukkan tidak ada perbedaan atau perbandingan perilaku pembelian impulsif
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh daya tarik streamer, kualitas informasi, dan asimilasi kognitif terhadap pembelian impulsif dalam perbedaan belanja live streaming antara generasi milenial dan generasi Z sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan teori SOR (Stimulus-Organism-Response). Penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025, dengan sampel sebanyak 250 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equiation Modeling (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPLS versi 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik streamer dan kualitas informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap asimilasi kognitif, asimilasi kognitif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Kreditur paling mendahulu di mata hakim

2026-07-28T12:35:12+07:00

#calendar - Kreditur paling mendahulu di mata hakim: Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang masih terjadi di antara para kreditur pemegang hak mendahulu, harmonisasi antar undang-undang di bidang Perpajakan, Jaminan Kebendaan, dan Ketenagakerjaan terkait hak mendahulu atas boedel pailit sangat mendesak untuk dilakukan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menentukan urutan hak mendahulu di antara para kreditur. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan norma baru terkait urutan hak mendahulu yang lebih komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh. Norma baru ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus sengketa hak mendahulu, sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat dan menciptakan keadilan dalam pembagian boedel pailit..
Dari pembahasan yang didasarkan pada perbandingan atas 25 (dua puluh lima) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di atas, diperoleh kesimpulkan bahwa para hakim belum memiliki kesamaan pandangan (masih berbeda-beda) dalam memutus sengketa hak mendahulu antara Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh, dalam pembagian boedel pailit.Ada yang mendahulukan Otoritas Pajak, ada yang mendahulukan Kreditur Separatis, dan ada pula yang membagi boedel pailit secara proporsional (pari passu prorata parte).Ada pula Hakim yang menolak Bantahan, Kasasi, atau Peninjauan Kembali karena keterlambatan dalam mengajukan tagihan kepada Kurator, terlambat mengajukan PK, atau karena daluwarsa utang pajak.Secara umum, pertimbangan hukum (ratio decidendi) Hakim yang mendahulukan Otoritas Pajak atas kreditur separatis, mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 21 UU KUP jo.Pasal 19 UU Penagihan Pajak serta prinsip dimana tuntutan Negara yang bersifat public (bodemrecht/hak-hak mendasar) memiliki kedudukan yang paling mendahulu.Sementara Hakim yang mendahulukan Kreditur Separatis, mendasarkan pertimbangannya pada prinsip dimana esensi dari Kreditur Separatis adalah merupakan pemilik semu atau pseudo eigenaar atas barang yang dijaminkan.Adapun Hakim yang membagi secara pari passu prorata parte, mendasarkan pertimbangannya pada asas keadilan dan asas keseimbangan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU
Salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh Kurator dalam pembagian harta debitur pailit (boedel pailit) adalah menentukan kreditur paling mendahulu antara Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh. Hal ini mengingat bahwa ketiga jenis kreditur tersebut sama-sama memiliki hak mendahulu berdasarkan undang-undang yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Hakim atas sengketa hak mendahulu di antara para kreditur pemegang hak mendahulu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (doctrinal legal research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum deskriptif (descriptive comparative law) atas 25 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kurun waktu Tahun 1999-2021....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The effect of environmental costs carbon emission disclosure and GCG on tax avoidance

2026-07-28T12:34:23+07:00

#calendar - The effect of environmental costs, carbon emission disclosure, and GCG on tax avoidance: Berdasarkan hasil penelitian dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah tiga saran penelitian baru yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan struktur utang. Penelitian ini dapat memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan perusahaan dari sektor industri lain dan memperpanjang periode observasi untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mampu menangkap perubahan perilaku perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak biaya lingkungan yang lebih tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis rasio keuangan dan nilai perusahaan. Penelitian ini dapat membantu memahami apakah komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan berdampak positif atau negatif terhadap kinerja keuangan mereka. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan pengaruh komite audit dalam praktik penghindaran pajak. Penelitian ini dapat menyelidiki apakah kehadiran komite audit yang kuat dan independen dapat mengurangi atau meningkatkan praktik penghindaran pajak di perusahaan..
Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa biaya lingkungan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.Semakin besar biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan, semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak.Temuan ini sejalan dengan penelitian Wibawa et al.Pengungkapan emisi karbon tidak memiliki efek signifikan terhadap penghindaran pajak.Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon lebih berfungsi sebagai upaya memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, mematuhi persyaratan pelaporan keberlanjutan, dan meningkatkan reputasi perusahaan, daripada mempengaruhi praktik penghindaran pajak.Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Munandar (2025) dan Jenifer & Alfia (2023).Tata kelola perusahaan yang baik juga tidak memiliki efek signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga belum dapat dianggap sebagai faktor penentu dalam kebijakan pajak perusahaan sektor energi.Temuan ini sejalan dengan penelitian Darma (2021) dan Yati (2023).Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak digunakan sebagai mekanisme untuk penghindaran pajak, sedangkan pengungkapan emisi karbon dan tata kelola perusahaan yang baik belum menjadi indikator yang andal untuk menilai praktik penghindaran pajak perusahaan.Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor, otoritas pajak, dan peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang penghindaran pajak
Penghindaran pajak adalah salah satu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk secara legal meminimalkan beban pajak mereka. Pada saat yang sama, tuntutan yang semakin meningkat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan telah mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan biaya lingkungan, pengungkapan emisi karbon, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam operasinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek biaya lingkungan, pengungkapan emisi karbon, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor energi yang terdaftar...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The effect of tax digitalization and the level of tax understanding on individual taxpayer reporting compliance at the Cilegon Primary Tax Office

2026-07-28T12:34:05+07:00

#calendar - The effect of tax digitalization and the level of tax understanding on individual taxpayer reporting compliance at the Cilegon Primary Tax Office: Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon meningkatkan sosialisasi dan upaya penyebaran informasi mengenai kemudahan dan manfaat pelaporan pajak digital, serta memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih relatif rendah. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon perlu lebih aktif dalam mendidik wajib pajak melalui program sosialisasi dan penyebaran informasi. Wajib pajak juga didorong untuk memanfaatkan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu. Karena digitalisasi pajak belum sepenuhnya dipahami dan tingkat pemahaman pajak masih relatif rendah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon perlu memberikan panduan praktis yang lebih banyak dan meningkatkan layanan konsultasi langsung maupun online untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya..
Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon.Studi ini menunjukkan hubungan positif antara digitalisasi pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak individu.Tingkat pemahaman pajak juga memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon.Temuan ini berhasil menunjukkan hubungan positif antara tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak individu.Selain itu, kedua variabel independen, yaitu digitalisasi pajak dan tingkat pemahaman pajak, secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan pelaporan wajib pajak individu
Kepatuhan pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi dan mematuhi kewajiban pajak mereka dan melaksanakan hak pajak mereka sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah salah satu kunci terpenting dalam memaksimalkan pendapatan negara. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat setiap tahun, kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak individu terus berfluktuasi. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah rendahnya tingkat pemahaman terhadap sistem, peraturan, dan prosedur perpajakan. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat, tidak semua wajib pajak secara konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah perubahan status pekerjaan atau pensiun, yang dapat menyebabkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi tidak aktif....
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Role of Electronic Evidence in Proving Crimes in the Digital Era

2026-07-28T12:15:41+07:00

#calendar - The Role of Electronic Evidence in Proving Crimes in the Digital Era: Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang pengaturan alat pembuktian elektronik di berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Studi ini dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan bukti elektronik di pengadilan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan teknis dan hukum yang dihadapi dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan siber. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum dan praktik terkait penggunaan bukti elektronik di Indonesia..
Peran Bukti Elektronik dalam Membuktikan Tindak Pidana di Era Digital, Peraturan alat pembuktian elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara khusus belum dapat ditemukan dalam Kitab Hukum Acara Pidana.Namun, terkait dengan perkembangan zaman dan perkembangan tindak pidana, maka pengaturan alat pembuktian elektronik dinilai penting.Pengaturan alat elektronik sebagai alat pembuktian mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca-reformasi, di mana alat elektronik tersebut dijadikan alat pembuktian dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi, komisi khusus seperti KPK, tindak pidana narkoba, serta pengaturan dalam beberapa peraturan lainnya seperti arsip, dokumen perusahaan, dan juga perbankan.Dari beberapa pengaturan alat elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah penyajian lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum utama.Disarankan kepada pemerintah untuk membuat secara khusus pengaturan alat elektronik sebagai alat pembuktian yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus.Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana cybercrime dapat diselesaikan secara sah dan sahih
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat diikuti dengan perkembangan sesuatu teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, menjadi sarana pendidikan dan menjadi sebuah bidang untuk mendapatkan rupiah. Sebuah teknologi adalah salah satu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala aktivitas dan urusan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan sudah menjadi sesuatu yang melekat antara manusia dan teknologi. Salah satu dari produk pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi yang telah membantu manusia berinteraksi dengan manusia yang ada di komunitas lain dengan lebih mudah. Teknologi informasi membawa manusia pada peradaban baru, dengan struktur sosial beserta nilainya, yaitu masyarakat berkembang menuju masyarakat global baru di mana batas-batas...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

The Effect of Environmental Social and Governance ESG Rating and Profitability on Dividend Policy Evidence from Commercial Banks

2026-07-28T12:14:58+07:00

#calendar - The Effect of Environmental Social and Governance (ESG) Rating and Profitability on Dividend Policy: Evidence from Commercial Banks: Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan periode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Kedua, penelitian dapat fokus pada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen, seperti peluang investasi, batasan hukum, batasan kontrak, prospek pertumbuhan perusahaan, pertimbangan pemilik, pertimbangan pasar, dan pertimbangan pajak terkait dividen. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi hubungan antara ESG rating dan profitabilitas dengan kebijakan dividen secara lebih mendalam, serta menganalisis bagaimana kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi keputusan dividen perusahaan..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Environmental Social and Governance (ESG) rating berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan Environmental Social and Governance (ESG) rating dan profitabilitas cenderung diikuti dengan peningkatan pembagian dividennya
Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian investor. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) cenderung meningkat di tengah adanya pembatasan pembagian dividen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity (ROE) cenderung menurun, sedangkan Environmental Social and Governance (ESG) rating menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan antara fenomena empiris dan teori yang menyatakan bahwa kedua faktor tersebut menjadi dasar dalam penentuan kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.

Price and Purchase Decisions for Thrift Product The Mediating Role of Brand Image

2026-07-28T11:49:58+07:00

#calendar - Price and Purchase Decisions for Thrift Product: The Mediating Role of Brand Image: Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan pembelian pakaian bekas di kalangan konsumen, tidak hanya berfokus pada harga dan citra merek, tetapi juga menggali lebih jauh motivasi seperti pencarian keunikan, ekspresi identitas sosial, dan kesadaran lingkungan. Sebagai contoh, studi kualitatif atau metode campuran bisa dilakukan untuk mengungkap bagaimana konsumen di pasar yang sedang berkembang sebenarnya menafsirkan dan mengelola ketidakpastian kualitas produk bekas, serta bagaimana nilai-nilai keberlanjutan secara konkret membentuk persepsi mereka terhadap merek. Selain itu, penting untuk memperluas lingkup penelitian dengan memasukkan variabel tambahan yang relevan, seperti peran pemasaran media sosial dalam membangun citra merek atau dampak pengalaman pelanggan di toko fisik maupun daring terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian produk bekas. Dengan mempertimbangkan bahwa konsumen saat ini sangat sensitif terhadap nilai yang ditawarkan, bagaimana strategi komunikasi yang menekankan aspek cerita di balik produk bekas atau dampaknya terhadap lingkungan dapat secara efektif memengaruhi persepsi mereka terhadap harga dan citra merek? Penelitian ini juga dapat diterapkan pada segmen konsumen yang lebih luas, seperti pekerja muda atau komunitas fesyen berkelanjutan di berbagai wilayah, untuk melihat apakah pola perilaku serupa berlaku atau terdapat perbedaan signifikan yang disebabkan oleh faktor demografi dan geografis. Menguji efektivitas jenis-jenis strategi penetapan harga yang berbeda, misalnya harga dinamis atau harga berdasarkan kondisi, dalam memperkuat citra merek dan mendorong niat beli juga akan memberikan wawasan praktis yang berharga bagi pelaku bisnis pakaian bekas. Fokus pada pasar-pasar lokal yang belum banyak diteliti akan semakin memperkaya khazanah ilmu pemasaran berkelanjutan..
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Citra Merek serta Keputusan Pembelian di kalangan mahasiswa pembeli produk fesyen barang bekas di Kota Kendari.Selain itu, Citra Merek juga secara positif memengaruhi Keputusan Pembelian dan memediasi sebagian hubungan antara Harga dan Keputusan Pembelian.Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen mengevaluasi harga tidak hanya sebagai pertimbangan ekonomi, tetapi juga sebagai sinyal yang membentuk persepsi merek yang menguntungkan, sehingga strategi penetapan harga yang efektif dapat memperkuat keputusan pembelian baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengembangan citra merek positif
Penelitian ini menguji pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian, yang dimediasi oleh Citra Merek, di kalangan mahasiswa yang membeli produk fesyen barang bekas (thrift) di Kota Kendari. Kebaruan studi ini terletak pada penjelasan mekanisme psikologis di mana Citra Merek menerjemahkan persepsi harga menjadi keputusan pembelian dalam konteks fesyen barang bekas yang belum banyak dieksplorasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 200 responden melalui pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga...
Kunjungi calendar untuk informasi lainnya.